Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

KSOP Pontianak Dukung Konsesi Lahan Terminal Kijing


PEMUDA MARITIM – Dalam rangka merealisasikan pembangunan Terminal Kijing, Mempawah, Kalimantan Barat sebagai penyangga Pelabuhan Pontianak. Maka pihak Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pontianak selaku Regulator mensupport proses konsesi lahan Terminal Kijing Tahap I seluas 70 hektar agar berjalan lancar.

“Proses konsesi lahan seiring sejalan dengan proses Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bagi kami penting mensupport keberadaan Terminal Kijing sebagai upaya mendorong roda perekonomian Kalimantan Barat,” jelas Kepala KSOP Kelas II Pontianak, Capt Bintang Novi kepada Maritimnews, Kamis (12/4).

Menurut Bintang, KSOP Pontianak mendukung penuh PT Pelabuhan Indonesia II atau IPC agar segera merealisasikan keberadaan Terminal Kijing. “Melihat kondisi pelabuhan Pontianak yang sulit dikembangkan karena lahannya terbatas, ditambah biaya pemeliharaan Sungai Kapuas yang cukup besar,” ujarnya.

“Support pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dilakukan dengan menggelar rapat koordinasi maupun rapat internal terkait draf konsesi. Sekali lagi proses konsesi lahan Terminal Kijing masih berjalan, diperkirakan masa konsesi bisa saja mencapai 30 tahun bahkan lebih,” pungkas Bintang.

Seperti diketahui Terminal Kijing Mempawah telah memiliki Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 787 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Pontianak tanggal 6 Desember 2016 sebagai pedoman dalam pembangunan, pengoperasian, pengembangan pelabuhan dan penentuan batas DLKr dan DLKp antara lain areal pengembangan Pelabuhan Pontianak salah satunya areal daratan di Terminal Kijing seluas 247,1 hektar.



Sumber: Maritim News

Perpaduan Kedaulatan Udara dengan Visi Poros Maritim di Wilayah NKRI


PEMUDA MARITIM – Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan Negara kepulauan berciri wawasan Nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas, hak-hak dan kedaulatan yang mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan baik nasional maupun internasional.

Atas dasar tersebut, Laksamana Muda TNI (Purn) Surya Wiranto mengemukakan pentingnya menjaga kedualatan udara yang dipadukan dengan visi Poros Maritim Dunia. Menurutnya, hal itu mengacu pada Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang berbunyi bahwa “wilayah udara adalah wilayah kedaulatan di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia”.

“Perwujudan dari kedaulatan yang penuh dan eksklusif di ruang udara di atas wilayah teritorialnya ialah saat pemerintah Indonesia berhak mengendalikan ruang udara nasionalnya,” terang Surya dalam pesan elektroniknya yang diterima redaksi di Jakarta, (12/4).

Pria yang kini menjabat Kabid Organisasi dan Tata Laksana PPAL Pusat itu lebih lanjut menegaskan bahwa tidak satupun pesawat udara asing baik sipil maupun militer diperbolehkan mempergunakan ruang udara nasional Indonesia. Terkecuali setelah mendapat ijin atau telah diatur dalam suatu perjanjian internasional baik secara bilateral maupun multilateral.

“Itu diatur dalam Konvensi Chicago tahun 1944 dan UNCLOS tahun 1982,” tandas dia.

Sambung Surya yang pernah menjabat sebagai Wadanseskoal dan Kadispotmar itu menyatakan atas dasar 2 aturan internasional tersebut, Indonesia sebagai negara Kepulauan berkewajiban menetapkan alur laut kepulauan dan ruang udara di atasnya yang digunakan untuk kepentingan masyarakat internasional.

“Dengan ditetapkannya tiga ALKI maka dapat menimbulkan kerawanan terhadap pertahanan udara kita,  karena pesawat asing yang menggunakan hak lintas ALKI hanya diwajibkan memonitor lalu lintas penerbangan setempat dengan pertimbangan keselamatan penerbangan,” bebernya.

Masih kata dia, di sinilah diperlukan adanya Air Defense Identification Zone (ADIZ) sebagai suatu sistem identifikasi dini bagi pesawat yang akan memasuki wilayah udara di Indonesia dan pesawat yang akan menggunakan hak lintas ALKI.

Dengan disahkanya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia, Pemerintah wajib melaksanakan wewenang dan tanggung jawab dari pengaturan ruang udara baik untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, serta lingkungan udara. Berbagai macam faktor tersebut seharusnya menjadi acuan dan patokan pemerintah untuk menyiapkan konsep dan menghadapi tantangan dari permasalahan-permasalahan di ruang udara.

“Dengan adanya PP ini diharapkan pengamanan udara kita semakin baik, sejalan dengan visi Poros Maritim Dunia,” pungkasnya.



Sumber: Maritim News

CFS Center Bertujuan Tekan Biaya Logistik di Pelabuhan Tanjung Priok


PEMUDA MARITIM – Keberadaan fasilitas Container Freight Station (CFS) Center di Pelabuhan Tanjung Priok merupakan bagian dari program penataan PT Pelabuhan Indonesia II/IPC, berlokasi di gudang Agung Raya Warehouse dan Multi Terminal Indonesia (MTI) yang diklaim IPC dapat menekan cost logistik pelabuhan.

Senior Vice President Bidang Pengembangan Bisnis IPC, Guna Mulyana menjelaskan, untuk saat ini penyediaan fasilitas CFC Center di Pelabuhan Tanjung Priok hanya mengenakan tarif receiving, delivery dan mekanik (RDM) serta biaya storage atau penumpukan.

“Kami tetap komitmen layanan di CFS center itu efisien, cepat dan murah serta transparan. Dulu kami pernah mengadakan penelitian biaya layanan LCL di lini dua pelabuhan itu ada sekitar 75 item,” tuturnya pada acara Focus Group Discussion Membedah Peran CFS Center Dalam Menurunkan Biaya Logistik di Pelabuhan yang digelar Forwami, di Jakarta, Rabu (11/4).

Guna menegaskan, bahwa IPC akan berkolaborasi dengan seluruh pelaku bisnis di pelabuhan Priok yang telah menggeluti kegiatan penangangan kargo impor LCL dengan mengedepankan transparansi tarif dan pelayananan. “Ayolah kita bersama membangun kemajuan pelabuhan ini demi mewujudkan layanan logistik yang lebih efisien,” ujarnya.

Sedangkan Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, layanan kargo impor berstatus LCL bersifat business to business dan oleh karenanya jangan sampai ada upaya meregulasikan fasilitas CFC centre di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Sebaiknya diserahkan ke mekanisme pasar terhadap layanan LCL impor itu, kalau ada anggota kami yang seenaknya mengutip tarif gak wajar. Kami pasti lakukan teguran,” pungkasnya.



Sumber: Maritim News

ISKINDO Layangkan Solusi atas Insiden Tumpahan Minyak Balikpapan


PEMUDA MARITIM – Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO), sejak 4 April 2018 telah membentuk Tim Khusus untuk melakukan investigasi, kajian dan analisis terhadap kejadian di Teluk Balikpapan.

Salah satu anggota tim yang membidangi urusan Optimasi Pemanfaatan Migas dan Energi Kelautan ISKINDO, Mochamad Putrawidjaya mengatakan bawah insiden ini merupakan kasus pencemaran lingkungan yang berdampak pada sektor lain, seperti perikanan, perhubungan laut, UMKM dan Pemerintah Daerah.

“Penanggulangan dan rehabilitasi yang dilakukan oleh Pertamina dan Pemerintah harus dilakukan secara terpadu,” kata Putrawidjaya beberapa waktu lalu.

Hasil identifikasi ISKINDO bahwa stakeholder dan sektor yang terkait langsung dengan insiden ini terdiri dari Ditjen  Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan Ditjen KSDAE Kementerian KLHK, Ditjen Perhubungan Laut  Kementerian Perhubungan, Ditjen Migas Kementerian ESDM, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut dan BRSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKK Migas, Pertamina, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Balikpapan, dan Pemerintah Kabupaten Penajem Paser Utara.

ISKINDO juga menyarankan agar pasca insiden, pemeritah fokus ke program dan agenda rehabilitasi ekosistem Teluk Balikpapan. Hal itu mengingat peran dan fungsi Teluk Balikpapan sangat penting secara ekologis sebagai wilayah nursery ground, feeding ground, dan spawning ground bagi berbagai spesies ikan dan biota laut lainnya.

“Maka dengan kejadian tumpahan minyak ini dipastikan akan berdampak buruk terhadap produktivitas perikanan,” tambahnya.

Sementara itu, ketua tim ISKINDO, Dr. Sakdullah menyarankan agar pemerintah mengambil inisiatif untuk untuk menyusun strategi dan program jangka pendek dan jangka panjang guna  merehabilitasi ekosistem Teluk Balikpapan.

“Dalam jangka pendek, otoritas terkait perlu melakukan segala upaya dan tindakan untuk memastikan sisa tumpahan minyak telah terangkat dari kawasan Teluk Balikpapan” ujar Sakdullah.

Sedangkan dalam jangka panjang, sambungnya, diperlukan upaya rehabilitasi dan restorasi ekosistem Teluk Balikpapan dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah ilmiah.

Menurut anggota Bidang Riset dan Pengembangan IPTEK  ISKINDO, Derta Prabuning, agar pemerintah perlu melakukan Penelitian Ekologis Species Kunci Pasca Insiden Tumpahan Minyak.

“Sebagai daerah yang sering terpapar tumpahan minyak selama bertahun-tahun, Teluk Balikpapan dapat dikatakan telah menjadi habitat kritis bagi species pesut,” ungkap Derta.

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian spesifik terkait  feeding ecology (tipe makanan, sebaran makanan, pola makan, dan keterkaitan dalam hubungan makan dengan spesies lain), pola migrasi dan studi tentang daerah pemijahan (spawning ground) pesut Mahakam.

Lebih lajut, Derta mengatakan penelitian ini juga diperlukan untuk mengetahui kondisi ekosistem yang mendukung eksistensi feeding ecology  dan spawning ground pesut  tersebut.

ISKINDO juga memberi perhatian dan catatan pentingnya Pendampingan Masyarakat pasca insden. Upaya pendampingan masyarakat yang terkena dampak perlu dilakukan secara terpadu, partsipatif dan berkelanjutan.

Identfikasi dan pemetaan potensi kerugian sosial ekonomi masyarakat perlu dilakukan sebagai dasar melakukan upaya pendampingan masyarakat dan menjamin agar program pemulihan dapat dilakukan tepat sasaran.

Dalam proses ini juga perlu mengidentifikasi champion-champion  penggerak yang selama ini peduli pada lingkungan. Pendampingan masyarakat ini bukan hanya merehabilitasi ekosistem fisik dan ekonomi masyarakat tetapi juga modal sosial masyarakat.

 Sementara itu, Ketua Harian ISKINDO Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa pemerintah perlu melakukan Revisi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006.

“Perpres 109/2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut sudah saatnya direvisi dan disesuaikan dengan perkembangan kebijakan terkini,” kata Abdi. Perkembangan kebijakan terkini yang dimaksud antara lain adanya perubahan kelembagaan (antara lain Kemenko Maritim, KLHK, Bakamla dan KSOP) dan perubahan kewenangan pusat-daerah dengan lahirnya UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Untuk efektivitas penangangan penanggulangan tumpahan minyak di laut yang setiap saat bisa terjadi, ISKINDO mendesak pemerintah untuk mempercepat revisi Perpres 109/2006” tutup Abdi.



Sumber: Maritim News

Cantiknya Surga Dasar Laut Biluhu, Penuh dengan Ikan Nemo dan Dori


PEMUDA MARITIM – Wisata dasar laut di perairan Biluhu Timur, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, punya daya tarik tersendiri bagi wisatawan baik mancanegara dan domestik.

Di laut itu, merupakan salah satu tepat tumbuhnya Salvadordali, yang membuat bawah laut pantai Biluhu memiliki daya tarik lebih bagi para wisatawan untuk menyelam atau hanya sekadar snorkeling.

Yoyo, salah seorang pengunjung asal Kabupaten Gorontalo mengaku sangat senang bisa menyelam dan melihat langsung Salvadordali yang tumbuh di bawah laut Biluhu Timur tersebut.

"Saya sudah menyelam sedalam 15 meter, dan telah menemukan berbagai biota laut cantik, seperti Salvador Dali serta ikan nemo dan ikan royal blue tang atau biasa kita kenal dengan ikan dori," jelasnya.

Ia menambahkan, saat menyelam dirinya juga akhirnya bisa menyaksikan secara langsung indahnya Sea Fan atau yang biasa dikenal dengan kipas laut berwarna merah tersebut.

Tak hanya bisa menyelam, di objek wisata Biluhu timur saat ini telah tersedia kelas bagi wisatawan yang ingin belajar menyelam atau pun snorkeling dengan instrukur selam yang bersertifikat resmi "Scuba Dive".

John Sejabat, salah satu instruktur selam yang juga pemilik dari "Global Dive Lodge, Biluhu" tersebut mengatakan bahwa dalam enam hari saja wisatawan pasti sudah bisa menyelam dengan baik.

"Tidak perlu latihan lama-lama untuk bisa menyelam, jika wisatawan rajin berlatih sesuai dengan perintah instruktir pasti dalam jangka waktu enam hari mereka sudah bisa menyelam dengan baik dan benar," katanya.



Sumber: okezone.com

Triwulan I Tahun 2018, Pendapatan dan Laba Usaha IPC Meningkat


PEMUDA MARITIM – Di awal tahun 2018 merupakan tahun roadmap ”Establishment” yang fokus pada pertumbuhan volume peti kemas, profitabilitas dan pemantapan grup perusahaan. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC sebagai induk menetapkan strategi pemantapan agar cabang pelabuhan dan anak perusahaan bersinergi.

Menurut Direktur Utama IPC, Elvyn G Masassya, strategi tersebut dilakukan dengan restrukturisasi bisnis inti cabang pelabuhan serta anak perusahaan diharapkan dapat semakin fokus pada pengembangan proses bisnis di wilayah. Sesuai yang ditetapkan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa.

“Triwulan I tahun 2018, IPC berhasil meningkatkan pendapatan dan laba usahanya,” jelas Elvyn disela-sela rangkaian acara pencanangan pembangunan Terminal Internasional Kijing Pelabuhan Pontianak, Rabu (11/4).

Data mencatat terkait update korporasi pada Triwulan I di tahun 2018, dari sisi keuangan, kinerja perusahaan Triwulan I 2018 berhasil mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp 2,60 triliun lebih tinggi 0,13% dibanding target RKAP serta laba usaha Rp 502,31 miliar atau naik 11,48% di atas target, EBITDA naik sebesar 19,74% atau sebesar Rp 1,09 triliun dan BOPO turun 9,48% menjadi sebesar 65,58%.

Kemudian pertumbuhan dividen korporasi, IPC merupakan penyumbang dividen terbesar untuk BUMN di bidang jasa kepelabuhanan mencatat realisasi kenaikan dividen sebesar 21,9% dari tahun 2016, yakni dari sebesar Rp 371,93 miliar (audited) naik menjadi Rp 453,44 miliar (audited).

Sementara pada sisi operasional, realisasi trafik arus peti kemas tercapai 1,83 juta TEUs naik 6% dari target RKAP, non petikemas sebesar 13,36 juta ton, kunjungan kapal naik sebesar 8,001 unit serta arus penumpang sebanyak 109,61 ribu orang.

Hingga bulan Maret 2018, IPC juga meraih sejumlah apresiasi dari berbagai lembaga diantaranya penghargaan platinum kategori Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication 2018 dari majalah Economic Review, penghargaan Platinum kategori Indonesia Information Technology Award 2018 dari majalah Economic Review.

Penghargaan sebagai Best Achiever in CEO State Own Enterprise dari Majalah Mens Obssesion serta Gold winner kategori Marketing PR, Gold winner kategori Video Company Profile BUMN dan sebagai Perusahaan BUMN terpopuler dari majalah PR Indonesia.

Adapun capaian perusahaan merupakan wujud IPC yang telah melakukan inovasi-inovasi yang bertujuan memperbaiki pelayanan dan operasional, diantaranya adalah upaya menekan angka Dwelling Time melalui pembuatan Integrated Container Freight Station (CFS Center) beserta uji coba pengintegrasian data secara online antara CFS di seluruh cabang.

Modernisasi infrastruktur dan suprastruktur pelabuhan serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi yang dilaksanakan dalam bentuk implementasi VTS (Vessel Traffic System), MOS (Marine Operating System), Inaportnet, NPK dan PK TOS, Auto Tally dan Auto Gate, E-Service dan DO (Delivery Order) Online sistem di Pelabuhan Tanjung Priok.



Sumber: Maritim News

Kasus Tumpahan Minyak, Pensiunan Pertamina Tuntut Pecat Direksi yang Lalai


PEMUDA MARITIM – Ketua Umum eSPeKaPe (Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina) Binsar Effendi Hutabarat meminta Komisi VII DPR untuk mendesak pemerintah memecat direksi Pertamina yang lalai terkait kasus tumpahan minyak Balikpapan.

“Sesegera mungkin mereka harus mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban,” tandas Binsar melalui pesan singkatnya yang diterima redaksi beberapa waktu lalu.

Di antara nama yang disebutnya ialah  Direktur Pengolahan Toharso, SVP Operasi Pengolahan Budi Santoso Syarif dan GM Pertamina Kilang Balikpapan Togar MP.

“Bagaimanapun mau disembunyikan, justru karena merekalah yang paling bertanggung jawab terhadap bocornya kilang minyak di Balikpapan,” tegasnya.

Adanya kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR ke Balikpapan yang diketuai oleh Herman Khaeron, Binsar berharap komisi ini bisa desak pemerintah selaku pemegang saham Pertamina.

“Pertamina adalah perusahaan milik rakyat, kalau ada direksinya justru merugikan rakyat, Komisi VII harus angkat bicara,” tandasnya.

Binsar menyatakan di unit kontrol kilang Balikpapan sejak 30 Maret 2018 sudah menunjukan bahwa CDU IV sudah stop total, hanya sirkulasi. Artinya memang feed dari pipa bawah laut dari Lawe-Lawe menuju ke Kilang Balikpapan ‘sudah terputus’, sehingga kondisi kilang Balikpapan hanya bisa beroperasi 20 % saja.

Kalau melihat alat kontrol sistem tersebut, seharusnya Pertamina sejak 31 Maret  2018 sudah menemukan sumber masalah tercecernya minyak di Teluk Balikpapan dari bocornya pipa dibawah lautnya.

“Tetapi kebocoran  baru diketahui pada 2 April 2018 sore dan pada 3 April pagi harinya, Pertamina melakukan  sight sonar scan untuk dapat memastikan lokasi pipa yang patah pada kedalaman 22 sampai 26 meter di dasar laut dan pipa yang patah telah terseret 10 meter dari tempat asalnya,” bebernya.

Ia menyayangkan justru sikap para pimpinan Direktorat Pengolahan yang tidak mau mengakui dan terkesan melepaskan tanggung jawabnya. Sehingga pencemaran sangat berat yang bisa disebut terjadinya kejadian luar biasa, sudah barang tentu sangat mencoreng nama baik Pertamina.

“Apalagi setelah hal tersebut mendapatkan sorotan sangat tajam oleh pers international,” pungkasnya.



Sumber: Maritim News