Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

Laut Lestari Wakatobi


PEMUDA MARITIM – Pagi itu semua kru telah melakukan persiapan terakhir penerbangan pesawat Trike Aquilla milik Taman Nasional Wakatobi dari bandara Betoambari Bau-Bau menuju bandara Matahora Wanci. Pengecekan mesin dan penambahan tangki bahan bakar telah dilakukan pada malam sebelumnya oleh seorang mekanik. Posisi sayap juga telah disetel pada kecepatan maksimal dan bahan bakar telah diisi penuh, cukup untuk empat jam penerbangan. Berdasarkan estimasi dari GPS waktu tempuh hanya sekitar 1,5 jam saja.

Matahari pagi mulai  muncul disertai awan tebal yang bergelayutan di sisi timur. Arah pointer GPS juga menunjuk ke arah timur untuk menuju ke Wanci.  Sungguh awal yang kurang bagus karena kondisi cuaca yang mendung. Setelah selesai test flight pilot memutuskan untuk langsung terbang menuju Wanci.

Awan tebal menyambut di ketinggian 500 feet, pesawat pun dipacu naik terus untuk menghindari awan itu. Pesawat juga harus terbang meliuk-liuk karena menghindari hadangan awan dan mencari celah-celahnya.  Namun kadang awan-awan itu harus ditembus karena tidak memungkinkan untuk dihindari. Ketika itu gumpalan uap air mengelilingi pesawat dan yang terlihat hanya warna putih. Sensasi ini tentu saja tidak dapat diperoleh dari dalam kabin pesawat komersil.

Ketinggian maksimal yang dicapai dalam penerbangan ini  sekitar 5.000 feet. Pesawat tidak bisa terbang dengan kecepatan maksimal karena melawan angin dari depan yang cukup kencang. Kecepatan yang hanya setengah dari kecepatan yang telah diperkirakan membuat perjalanan pesawat ini menjadi lebih lama.

Beberapa lama setelah lepas dari daratan Pulau Buton, samar-samar mulai terlihat daratan Pulau Kapota menyusul kemudian Pulau Wangi-wangi. Pulau terbesar dari gugusan empat pulau yang membentuk nama Wakatobi ini menjadi pintu masuk utama bagi pengunjung yang datang. Tambahkan Kaledupa, Tomia, dan Binongko jadilah Wakatobi, sumbangan dua kata awal tiap nama pulau. Dahulu lebih dikenal sebagai kepulauan Tukang Besi.

Sebelum mendarat di bandara Betoambari di sisi utara pulau Wangi-wangi, pesawat ini sempat terbang rendah di sekitar pesisir. Perairan dangkal yang ditumbuhi lamun tampak mencolok memisahkan kelamnya lautan dan rimbunnya pepohonan di daratan. Terlihat pemukiman nan padat menyesaki pinggir pantai.  Dari atas dapat disaksikan juga kolam-kolam berwarna biru di sekitaran Wanci. Pada saat surut kolam itu tidak terpengaruh karena terhalangi pasir atau batu karang. Ekosistem yang sirkulasi airnya cenderung diam ini disebut laguna (lagoon).

Belum banyak yang menyelami blue hole ini yang susunan karangnya berbeda dengan karang di tepi pulau. Responnya terhadap fenomena alam seperti pemutihan karang (coral bleaching) cenderung lebih cepat, karena ketika terjadi kenaikan suhu air laut, suhu air dalam laguna kecil cenderung lebih tinggi. Bagi kepentingan sains, karakteristik ini menjadi penting untuk diperhatikan.

Kawasan konservasi seluas 1.390.000 ha ini memiliki kekayaan 750 jenis terumbu karang dari 850 jenis di dunia. Puluhan dive spot bisa dinikmati penyelam di area yang termasuk kawasan segitiga karang dunia ini. Apabila pengunjung belum bisa menggunakan peralatan scuba (self contained underwater breathing apparatus) masih dapat menyaksikan warna-warni kehidupan laut dengan snorkeling. Alat yang dibutuhkan hanyalah masker, snorkel, dan fin (kaki katak). Pada kedalaman 2-5 kita dapat menyapa ikan nan cantik meliuk di antara karang yang sehat.

Tiga persen wilayah daratan Wakatobi dihuni oleh 9 masyarakat adat antara lain Wanci, Mandati, Liya, Kapota, Kaledupa, Waha, Tongano, Timu, dan Mbeda-beda. Selain itu juga terdapat masyarakat pendatang yaitu Bajo dan Cia-cia dari etnis Buton. Kehidupan mereka sangat tergantung pada kekayaan lautan sehingga pengembangan hasil laut yang lestari dan pariwisata berkelanjutan diutamakan.

Karena ketergantungannya dengan alam, muncullah kearifan dalam pemanfaatannya. Suku Bajo yang dikenal sebagai pelaut ulung mengenal istilah  “Pamali” untuk hal-hal yang dilarang, semacam sistem ‘tabu’. Misalnya dilarang membuang sampah seperti kulit jeruk nipis, sisa bumbu dan sampah lainnya ke laut. Ikan yang masih kecil juga dilarang ditangkap sebelum mencapai ukuran yang layak dikonsumsi. Ada ketakutan yang dirasakan bila mereka melanggarnya karena akan mendapatkan “bala” atau nasib buruk.  Misalnya badai, gelombang besar, dan hujan deras atau bahkan mereka tidak akan mendapatkan ikan. Pulang membawa tangan kosong.

Kearifan lokal yang tumbuh di suku Bajo ini sejalan dengan upaya konservasi yang melindungi kekayaan laut di kawasan yang 97 persennya berupa lautan. Program konservasi yang telah diterapkan sejak penujukkan Wakatobi menjadi taman nasional tahun 1996 kemudian dilirik oleh UNESCO melalui program Man and Biosfer. Program ini memberi perhatian pada ekosistem darat dan laut yang menerapkan kerjasama konservasi keanekaragaman hayati dengan pengembangan sosial ekonomi serta memelihara nilai budaya.

Setelah diusulkan dikaji secara mendalam oleh para ahli maka pada bulan Juli 2012, taman nasional ini resmi dinobatkan sebagai Cagar Biosfer. Bolehlah kita bangga Wakatobi bisa menjadi perhatian 165 negara anggota jaringan cagar biosfer dunia. Proses  pengukuhan ini tentunya tidak dalam waktu singkat, ada upaya serius dan konsisten dari pengelola kawasan. Menjadi cagar biosfer yang ke delapan di Indonesia membuktikan pengelolaan kawasan dengan prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan dapat berjalan serasi.



Sumber: nationalgeographic.co.id

Bakamla RI, Menepis Keraguan, Merajut Harapan


Oleh: Kolonel Marinir Sandy Latief (Kepala Bagian Umum Kantor Kamla Zona Maritim Barat)

PEMUDA MARITIM – Setelah memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Bung Karno ditanya, wilayah mana saja yang menjadi teritori Negara Republik Indonesia? Sebagaimana umumnya negara-negara yang merdeka dari penjajahan, Bung Karno menjawab, "Wilayah Negara Republik Indonesia adalah wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh pemerintahan Hindia Belanda." Jawaban Bung Karno tersebut mengacu pada azas Uti Possedetis Juris yang pada intinya, batas wilayah sebuah negara jajahan yang kemudian merdeka, mengikuti batas wilayah sebelum negara itu merdeka.

Akan tetapi, wilayah pemerintahan kolonial Hindia Belanda menganut pada Ordonansi Hindia Belanda tahun 1939, yaitu Teritoriale Ze├źn en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939). Jika hanya mengacu pada peraturan itu, pulau-pulau yang merupakan wilayah Indonesia terpisahkan satu dengan yang lain oleh ‘wilayah internasional’ yang berupa lautan. Karena dalam beleid itu disebutkan, batas wilayah negara yang berupa pulau adalah tiga mil laut atau sekitar 5,4 kilometer dari garis pantai pulau tersebut.

Ini tidak menguntungkan dan akan menjadi kendala besar dalam perkembangan Indonesia di masa depan. Karena dengan ketentuan itu, wilayah lautan di antara pulau-pulau yang jaraknya lebih dari 5,4 kilometer, menjadi wilayah internasional, dan kapal dari negara manapun bebas berlayar dan mengeksploitasi segala kekayaan wilayah ‘laut internasional’ tersebut.

Untuk mengakhiri status batas wilayah Indonesia sebagai konsekuensi penerapan yuridis formalnya memakai TZMKO 1939 tersebut, maka Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja mengumumkan sebuah deklarasi pada tanggal 13 Desember 1957, yang dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Tentu saja deklarasi tersebut ditujukan kepada masyarakat internasional di seluruh dunia.

Jadi, Deklarasi Djuanda bisa juga disebut sebagai ‘Proklamasi Indonesia’ di wilayah lautan. Secara teknis, Deklarasi Djuanda adalah menetapkan wilayah lautan di antara pulau-pulau yang menjadi wilayah daratan Indonesia, dengan cara menarik garis lurus (straight baselines) dari titik pulau terluar sebagai batas wilayah. Total garis lurus yang ditetapkan sebagai batas wilayah Indonesia adalah 196.

Maka dengan Deklarasi Djuanda, terbentuklah kurva garis maya sebagai batas yang membentuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Total panjang keliling garis batas itu mencapai 8.069,8 mil laut atau 14.525,6 kilometer.

Dengan ditetapkannya Deklarasi Djuanda tersebut luas wilayah Republik Indonesia meningkat dari 2.027.087 kilometer persegi dengan wilayah laut hanya 5,4 kilometer dari garis pantai, menjadi 5.193.250 kilometer persegi, dengan wilayah perairan seluas 3.279.672 kilometer persegi. Kemudian Deklarasi Djuanda ditetapkan menjadi Undang Undang No.4/PRP/Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.

Maka jadilah Republik Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang terbentang dari Sabang di tepi barat hingga Merauke di ujung timur, melintang dari Miangas di utara sampai Rote di selatanterdiri atas 17.504 pulau. Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia.


Bakamla

Dengan mencermati kronologi aspek legal wilayah kelautan Indonesia, menjadi salah apabila ada pemikiran yang menganggap lautan menjadi variabel yang merugikan (negatif) karena memisahkan satu pulau atau daratan satu sama lain. Karena fakta yang sebenarnya adalah, lautan di Indonesia menjadi pemersatu wilayah NKRI. Oleh karena itu, atas wilayah lautan yang sedemikian luas, sikap yang patut ditunjukkan Bangsa Indonesia adalah menganggapnya sebagai berkah yang tak ternilai. Terhadap lautan sebagai berkah atau aset yang sangat besar itu, Bangsa Indonesia wajib mensyukurinya,menjaganya, dan memanfaatkannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagaimana dituliskan oleh para pendiri negara dalam Undang Undang Dasar 1945, pasal 33, ayat 3.

Sebagai aset, dari perspektif ekonomi, laut mempunyai tujuh sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Yaitu sumber daya hayati (perikanan dan pertanian laut), sumber daya energi fosil (minyak, gas, dan mineral), sumber daya energi mekanik, sumber daya transportasi dan perdagangan, sumber daya pariwisata dan olah raga, sumber daya air bersih (melalui desalinasi), serta sumber daya penelitiann dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga, bagi Bangsa Indonesia sejatinya laut adalah sumber rezeki.

Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) Institut Pertanian Bogor pernah meneliti, menghitung dan mempublikasikan, potensi ekonomi kelakutan Indonesia yang apabila dikelola secara komprehensif dan optimal, bisa menghasilkan pendapatan bagi negara sekitar Rp2.800 triliun per tahun jika dihitung dengan basis tahun penghitungan 2015. Bandingkan dengan anggaran belanja pada APBN-P 2017 yang ‘hanya’ Rp 2.133 triliun. Hingga saat pendapatan negara dari pemanfaatan sumber daya lelautan, baru mencapai sekitar 5% dari potensi yang ada.

Seperti dua sisi mata uang, pada sisi lain luas dan terbukanya wilayah laut Indonesia, juga terdapat potensi sejumlah ancaman bagi keamanan dan keselamatan masyarakat serta lingkungan hidup Indonesia. Ancaman itu bisa berupa kecelakaan lalu lintas laut, tindakan yang melanggaran hukum karena melakukan kegiatan pencurian kekayaan laut Indonesia, praktik penyelundupan barang dari dan ke Indonesia, lalu lintas perdagangan manusia (human trafficking) dan narkoba, pencemaran lingkungan hidup laut (karena pembuangan limbah atau polutan), serta infiltrasi kekuatan asing melalui jalur laut.

Dalam melaksanakan amanat konstitusi tersebut, yaitu menjaga dan memanfaatkan lautan dan segala kekayaan yang terdapat di dalamnya. Saat ini ada 14 institusi yang terdiri atas kementerian dan lembaga yang menjadikan wilayah laut sebagai domain dari tugas dan fungsinya, khsususnya penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, dengan kewenangan yang berbeda-beda. Dari 14 institusi itu, enam di antaranya memiliki satuan tugas patroli di laut.

Dengan adanya 14 institusi negara di laut sebagai penegak hukum, enam di antaranya hadir langsung bertugas di laut, seharusnya, laut menjadi wilayah yang aman dan tertib. Namun faktanya tidak demikian. Dengan banyaknya kementerian dan lembaga yang menjadikan laut sebagai wilayah kerjanya, justru yang muncul adalah tumpang tindih kewenangan dan pelaksanaan tugas penegakkan hukum yang redundant, sehingga menjadi tidak efektif dan efisien. Bagi kalangan masyarakat yang memanfaatkan laut sebagai tempat kegiatan ekonomi.

Selain itu, banyaknya instansi yang berwenang di wilayah laut, secara otomatis membawa dampak ikutan pada aspek legal dengan banyaknya peraturan, dan birokrasi kelautan yang panjang, tidak efisien dari segi finansial dan waktu.

Guna mengatasi kondisi yang tidak menguntungkan itu, Pemerintah membentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang mengintegrasikan sekaligus mensinergikan tugas dan fungsi instansi-instansi yang memiliki wilayah kerja di laut. Bakamla dibentuk tanggal 15 Desember 2014, atas dasar Undang-Undang No.32 Tahun 2017 tentang Kelautan, Peraturan Presiden No.178 Tahun 2014, tentang Badan Keamanan Laut, Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut PER-001/Kepala/Bakamla/V/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut, dan Peraturan Presiden No.16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

Dalam Peraturan Presiden No.178 Tahn 2014 disebutkan, Bakamla dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), dan bertanggung-jawab kepada Presiden melalui Menko Polhukam. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, Menko Polhukam berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kelautan.

Secara historis, Bakamla adalah lembaga hasil transformasi dari Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang dibentuk pada tahun 1972. Namun Bakorkamla fungsi dan tugasnya hanya mengkoordinasikan instansi-instansi lain yang berwenang di laut.

Secara umum, Bakamla bertugas menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah laut Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, yang meliputi (1) menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, (2) melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, (3) menyinergiskan dan memonitor pelaksanaan patroli di perairan oleh instansi-instansi terkait, (4) memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi-instansi terkait, (5) memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dan melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Salah satu tugas Bakamla yang paling berat adalah dalam mengintegrasikan dan menyinergiskan tugas dan fungsi instansi-instansi berwenang di laut. Karena, dari 14 kementerian dan lembaga yang bertugas dan berkepentingan di wilayah laut, masing-masing memiliki undang undang sebagai dasar hukumnya. Paling tidak saat ini ada 10 undang-undang yang menetapkan lautan sebagai wilayah kerja dari kementerian dan lembaga yang berbeda.

Mengacu pada tugas dan fungsi, Bakamla berkepentingan untuk, mengamankan wilayah laut sebagai pemersatu kedaulatan wilayah NKRI, prasarana transportasi antar pulau. memanfaatkan kekayaan sumber daya hayati, sumber daya alam, serta sumber daya ekonomi lainnya yang terdapat di lautan. Bakamla, berkepentingan untuk menciptakan keamanan keselamatan dan kelestarian laut Indonesia. Kepentingan-kepentingan tersebut harus diimplementasikan secara komprehansif, efektif, efisien, dan berkelanjutan (sustainable).


Tantangan

Sebagai institusi yang relatif masih baru, Bakamla dihadapkan pada sejumlah tantangan tugas yang cukup berat, antara lain belum adanya sistem kaamanan laut yang dapat menyinergiskan pengelolaan keamanan laut. Banyaknya perangkat undang-undang dan peraturan turunannya yang mengatur keamanan laut. Kapal patroli nasional yang jumlahnya masih jauh dari yang dibutuhkan, penyebarannya tidak merata.

Kemudian, sistem informasi keamanan laut yang belum terintegrasi untuk mendukung operasional patroli laut, dan tentu saja, untuk mengatasi semua tantangan itu, adalah tantangan bagaimana mengelola anggaran yang terbatas, tapi tidak mengganggu tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Bakamla.

Tantangan lain yang tidak kalah beratnya adalah penataan manajemen yang efektif, efisien, kredibel, dan akuntabel, dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance. Sebagai catatan, saat ini organisasi Bakamla dijalankan oleh 700 orang baik pimpinan dan staf dari 20 institusi (kementerian dan lembaga) dengan pola dan menselaraskan budaya kerja yang sudah terbentuk. Menyamankan pola dan budaya kerja itu di lingkungan internal Bakamla, sudah merupakan tantangan tersendiri bagi Bakamla.

Sehingga, harus diakui bahwa pada tahap awal kiprah Bakamla masih terdapat distorsi-distorsi atau tata pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan pemanfaatan peralatan yang belum optimal. Tentu, distorsi-distorsi yang terjadi di organisasi Bakamla, membersitkan keraguan di masyarakat Indonesia.

Namun, dengan terungkap, diketahui, dan disadarinya semua masalah itu, menjadi catatan dan pelajaran penting bagi Bakamla untuk berintrospeksi, melakukan koreksi, dan berupaya lebih keras lagi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik, akuntable, dan membawa manfaat yang nyata bagi bangsa dan negara.

Bakamla berkomitmen untuk lebih baik lagi dalam tugas-tugas yang disebutkan dalam peraturan yang menjadi dasar hukum pembentukannya. Selain itu, dalam rencana strategis jangka panjang yang sudah ditetapkan ke depan, Bakamla mampu mengemban tugas penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, mampu melakukan operasi penyelamanan di laut jika terjadi insiden atau kecelakaan, memiliki kemampuan untuk melindungi lingkungan hidup laut Indonesia, memiliki kesiapan yang memadai dalam menghadapi bencana alam jika sewaktu-waktu terjadi, melakukan penjelajahan samudera dalam melakukan survey dan pengumpulan data, serta menjamin keselamatan lalu lintas di laut.

Dengan memiliki kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang disebut di atas, maka Bakamla sudah eligible atau layak mengemban predikat The Indonesia Coast Guard. Semua itu hanya bisa terwujud dengan kerja keras seluruh awak Bakamla, dengan dukungan dari institusi-instusi yang menjadi stakeholder dan mitra tugas Bakamla di lapangan, serta dukungan fasilitas mumpuni yang diberikan pemerintah.

Dalam tiga tahun pertama, selain berusaha menata organisasi menjadi lebih baik, Bakamla juga membangun jaringan kerja sama dengan berbagai institusi yang kompeten di bidang kelautan. Di samping itu Bakamla juga sudah menunjukkan sejumlah keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas pengamanan dan penegakkan hukum di laut. Pada dasarnya, semua yang dilakukan oleh segenap anggota Bakamla adalah ingin merajut harapan masyarakat Indonesia, bahwa lautan Indonesia sebagai sumber daya ekonomi terbesar di masa depan bisa diamankan dan diselamatkan dengan baik untuk kesejahteraaan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia.



Sumber: Maritim News

Volume Bongkar Muat Triwulan III di Pelindo 1 Tumbuh 32,46 %


PEMUDA MARITIM – Volume bongkar muat PT Pelabuhan Indonesia I (Pelindo 1) menunjukkan pertumbuhan positif. Hingga triwulan III tahun 2017, realisasi bongkar muat barang mencapai 38.699.967 ton atau tumbuh hingga 32,46% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 29.216.718 ton.

Sedangkan kunjungan kapal, baik dalam call maupun GT (Gross Tonage) meningkat. Dimana realisasi trafik kunjungan kapal selama triwulan III tahun 2017 tercatat 47.814 call, naik 3,04% dibanding periode yang sama tahun lalu sebanyak 46.402 call.

Peningkatan tersebut setara dengan 107.109.443 GT, meningkat 1,71% dibandingkan pencapaian tahun Triwulan III tahun 2016 lalu sebesar 105.304.846 GT.

Menurut ACS Humas Pelindo 1, Fiona Sari Utami, bahwa peningkatan angka realisasi bongkar muat yang cukup signifikan disebabkan peningkatan kegiatan bongkar muat kayu dan batu bara; peningkatan kegiatan impor komoditi pupuk curah, minyak sawit, gandum, gula pasir, dan besi; serta peningkatan kegiatan antar pulau bongkar komoditi batu bara, jagung, semen bag, dan semen curah.

Selain itu, lanjut Fiona, volume bongkar muat peti kemas juga menujukkan peningkatan. Realisasi bongkar muat peti kemas selama triwulan III tahun 2017 mencapai 688.781 box, atau tumbuh 0,88% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 682.769 box.

Dalam rangka ekspansi bisnisnya, Pelindo 1 memiliki program rintisan layanan peti kemas di pelabuhan-pelabuhan utama terutama pelabuhan ibu kota Propinsi yakni Pelindo 1 akan membangun terminal rintisan dengan tujuan menumbuhkembangkan ekonomi daerah.

Investasi terus dilaksanakan di seluruh wilayah operasional Pelindo 1, termasuk Pelabuhan Peti Kemas Belawan guna mempercepat layanan bongkar muat, termasuk tengah dilakukan pembangunan dermaga sepanjang 700 meter mengarah ke laut lepas, yang dibagi dua fase pekerjaan.

Fase I dikerjakan oleh Kementerian Perhubungan sepanjang 350 meter, dan fase II sepanjang 350 meter dikerjakan PT Prima Terminal Petikemas yang merupakan anak usaha gabungan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Proyek pembangunan Terminal Multipurpose di Pelabuhan Kuala Tanjung sudah mencapai 94,75% untuk sisi laut dan 74,85% untuk sisi darat. Pelabuhan Kuala Tanjung diproyeksikan menjadi hub internasional di kawasan barat Indonesia yang akan mulai beroperasi Maret 2018.



Sumber: Maritim News

Sambut Peluang Jadi Pekerja Perwira Kapal Dunia


Oleh: Dedi Gunawan Widyatmoko, S.E. (Siswa Program Master of Maritime Policy di ANCORS (The Australian National Centre for Ocean Resources and Security), University of Wollongong, Australia)

PEMUDA MARITIM – Keinginan menjadi seorang pelaut dan mengarungi samudera adalah budaya bahari dasar yang memunculkan era petualangan dan penemuan dunia baru seperti penemuan Benua Amerika oleh Christopher Columbus di abad 15. Keinginan untuk berlayar dan menaklukkan dunia juga menjadi faktor penyebab berjayanya bangsa-bangsa Eropa dengan era kolonialisme-nya. Fakta-fakta tersebut menjadi bukti kebenaran ungkapan AT Mahan (ahli strategi laut dari Angkatan Laut Amerika Serikat abad 19) yang terkenal yaitu “whoever rules the waves rules the world”, siapapun yang menguasai lautan akan menguasai dunia.

Di Indonesia, minat untuk menjadi pelaut (seafarer) masih tergolong rendah dengan melihat perbandingan jumlah penduduk, tingginya angka penganguran dan jumlah masyarakat yang bekerja menjadi pelaut. Data terakhir menyebutkan bahwa dengan jumlah penduduk mendekati 259 juta jiwa, Indonesia tercatat memiliki angka pengangguran 7 juta (tradingeconomics.com).

Akan tetapi, besarnya jumlah penduduk tersebut tidak sebanding dengan besarnya jumlah pelaut dari Indonesia apabila dibanding negara lain. Data jumlah Pelaut Indonesia yang bekerja di kapal dagang internasional sebanyak 1,7 juta dan hanya menempati posisi ketiga setelah China dan Filipina (ics-shipping.org).

International Chamber of Shipping (ICS) juga mencatat bahwa terdapat kekurangan untuk Perwira Kapal di angka 16.500 Perwira.  Dengan besarnya angkatan kerja yang dimiliki dan masih terbukanya peluang untuk menjadi Perwira Kapal, Indonesia bisa mengambil kesempatan ini sebagai jalan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan eksistensi di dunia pelayaran internasional.

Dengan signifikanya jumlah pelaut Indonesia di dunia pelayaran juga akan menjadi faktor yang diperhitungkan oleh negara lain berkaitan dengan potensi Indonesia sebagai Bangsa Maritim.

Dua hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menumbuhkan budaya bahari dan menjawab masih terbukanya peluang kerja di sektor pelayaran adalah : meyakinkan perlindungan terhadap hak-hak para Pelaut Indonesia dimana pun berada. Kemudian juga membekali masyarakat yang berminat menjadi pelaut dengan kemapuan bahasa Inggris yang cukup.


Perlindungan terhadap Hak-Hak Pelaut Indonesia

Adanya berita-berita tentang penyanderaan ABK, hak-hak pelaut yang tidak terpenuhi dan terlantarnya ABK kapal berkewarganegaraan Indonesia di beberapa negara lain menjadi faktor yang tidak menguntungkan dalam upaya menumbuhkan budaya bahari. Berita-berita tersebut haruslah dijawab oleh pemerintah dengan upaya yang nyata dalam menjamin keselamatan dan melindungi hak-hak pelaut berkewarganegaraan Indonesia dimana pun berada.

Sebagaimana bidang-bidang kerja lain, bekerja sebagai pelaut juga harus mendapat perlindungan keselamatan, hak mendapatkan layanan kesehatan, hak mendapatkan gaji yang layak, hak cuti, hak tunjangan pensiun dll.  Perlindungan terhadap hak-hak para pelaut ini haruslah menjadi urusan pemerintah dalam rangka melayani warga negaranya.

Pada level internasional, perlindungan hak-hak pelaut ini diatur dalam Maritime Labor Convention/Konvensi Pekerja Maritim yang merupakan hasil dari konferensi yang dilaksanakan oleh International Labor Organization (ILO)/Organisasi Pekerja Internasional yang dilaksanakan pada Februari 2006 (biasa disingkat MLC 2006). MLC 2006 ini berkekuatan mengikat secara internasional sejak tanggal 20 Agustus 2013.

Pasal-pasal dalam MLC 2006 mengatur hampir semua aspek untuk melindungi hak-hak pekerja maritim. Aspek-aspek yang diatur dalam MLC di antaranya: syarat minimal untuk seseorang bekerja di kapal; persyaratan kontrak kerja antara pekerja dengan owner kapal; syarat akomodasi, sarana rekreasi, layanan kesehatan, kesejahteraan dan perlindungan keamanan di kapal; dan aturan-aturan mengenai penegakkan ketentuan-ketentuan tersebut.

Indonesia sudah meratifikasi MLC 2006 ini tertanggal 12 Juni 2017, namun masih akan diberlakukan (in force) pada 12 Juni 2018 (www.ilo.org). Pemerintah dan DPR sudah sama-sama setuju untuk meratifikasi MLC 2006 dan menjadikannya UU RI dengan disahkanya UU nomor 15 tahun 2016.

UU ini adalah wujud komitmen Pemerintah untuk melindungi WNI pekerja maritim dimana pun berada dan memperjelas kewajiban owner dari usaha perkapalan yang mempekerjakan mereka.

Langkah meratifikasi MLC 2006 ini merupakan langkah yang bagus dalam melindungi hak-hak perkerja maritim akan tetapi masih perlu diikuti dengan program-program yang nyata untuk penegakkanya. Adanya negara-negara yang berstatus flag of convenience (FOC) seperti Liberia dan Panama yang begitu mudah menerima pendaftaran kapal dari berbagai penjuru dunia, tetapi tidak melakukan prosedur akan membuat sulit upaya penegakkan hak-hak pekerja kapal.

Dengan pertimbangan itulah, Indonesia harus melindungi hak-hak warga negaranya yang bekerja di kapal sesuai dengan ketentuan MLC 2006. Terutama perlu mewaspadai perlindungan mereka yang bekerja di kapal berbendera negara yang tergolong FOC tersebut.

Upaya perlindungan ini perlu direncanakan dengan baik dengan melibatkan berbagai instansi. Perlu adanya kerjasama dan sharing data antara Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi dan juga Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (dalam hal ini Otoritas Pelabuhan). Upaya perlindungan terhadap pekerja maritim bisa ditegakkan salah satunya dengan inspeksi dari Otoritas Pelabuhan (Port Authority) ketika kapal tempat mereka bekerja sedang sandar.

Inspeksi ini harus ditindaklanjuti dengan upaya yang tanggap (responsive) dari instansi-instansi pemerintah tersebut di atas. Koordinasi yang bagus dengan Otoritas Pelabuhan di berbagai pelabuhan di dunia menjadi hal yang penting dalam upaya perlindungan hak-hak pekerja maritim Indonesia ini.


Pelatihan Bahasa Inggris untuk Pekerja Maritim Indonesia

Mengingat masih terbukanya kesempatan bekerja di kapal-kapal dagang di seluruh dunia pada level Perwira, Pemerintah perlu menyambutnya dengan membekali kemapuan Bahasa Inggris bagi Pelaut Indonesia. Selain kualifikasi standar sesuai dengan profesi mereka misalnya Ahli Nautika (ANT-D sd ANT-I), Ahli Teknik (ATT-D sd ATT-I) dan sertifikat-sertifikat profesi sebagai pelaut lainya, perlu upaya peningkatan kemampuan Bahasa Inggris untuk para Pelaut Indonesia supaya mereka bisa bersaing dalam mengambil pasar tenaga kerja dunia.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kemapuan Bahasa Inggris menjadi sangat penting di era globalisasi ini. Bahasa Inggris menjadi bahasa yang digunakan di dunia internasional. Untuk pekerja maritim, kemapuan Bahasa Inggris menjadi demikian penting untuk bisa diterima bekerja di kapal-kapal yang belayar antar negara.

Dengan pertimbangan itulah, perlu adanya upaya pemerintah untuk membekali para Pelaut Indonesia terutama yang layak menjadi Perwira Kapal dengan kemampuan Bahasa Inggris supaya mereka bisa bersiang dengan pekerja-pekerja maritim lainya dari negara lain, misalnya China dan Filipina. Upaya ini bukanlah upaya yang sia-sia karena income yang mereka peroleh akan menambah signifikan pemasukkan devisa yang masuk ke Indonesia.


Kesimpulan

Dengan masih terbukanya kesempatan menjadi Perwira Kapal dagang di dunia, upaya perlindungan WNI yang bekerja menjadi pelaut dimana pun berada dan peningkatan kemampuan Bahasa Inggris mereka harus menjadi program pemerintah. Dua upaya ini pasti akan meningkatkan semangat para pemuda Indonesia untuk menjadi Perwira Kapal yang berarti juga tumbuhnya budaya bahari di kalangan pemuda.

Menjadi Pelaut (Perwira Kapal) akan menjadi pilihan profesi yang menarik untuk pemuda selain profesi-profesi umum yang sudah ada. Profesi ini memberikan kesempatan untuk berpetualang ke seluruh dunia.

Dengan meningkatnya minat menjadi Pelaut di kalangan Pemuda Indonesia, maka prosentase Pekerja Maritim Indonesia pasti akan menggeser posisi China dan Filipina. Keberhasilan upaya ini juga akan menjadi solusi nyata dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia yang masih tinggi. Dengan demikian, eksistensi Indonesia sebagai “Poros Maritim Dunia” akan menjadi lebih nyata. Jalesveva Jayamahe.



Sumber: Maritim News

Ditjen Hubla Tingkatkan Keselamatan Pelayaran di Daerah Wisata Pulau Bokori Sulawesi Tenggara


PEMUDA MARITIM – Pentingnya faktor keselamatan pelayaran di daerah wisata yang masih dilayani oleh kapal kecil menjadi perhatian Pemerintah. Sekaligus sebagai bentuk dukungan Ditjen Perhubungan Laut terhadap pengembangan pariwisata daerah, maka transportasi laut harus tertib, selamat, aman dan nyaman.

Salah satu upaya Ditjen Perhubungan Laut melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Kendari adalah memberikan bantuan 100 unit life jacket kepada pengusaha kecil pelayaran rakyat (Pelra) di daerah Kendari, Sulawesi Tenggara.

Penyerahan life jacket diberikan secara simbolis oleh Kepala KSOP Kelas II Kendari, M. Israyadi, dalam acara Kampanye Keselamatan Pelayaran Tahun 2017 yang digelar di Dermaga Penyeberangan pelabuhan Kendari ke Pulau Bokori, Desa Bajo, Kabupaten Konawe, Sabtu (9/12).

Menurut Israyadi, tingginya mobilitas penumpang yang hendak berwisata ke Pulau Bokori sering kali tidak dibarengi dengan awareness yang baik terhadap keselamatan pelayaran, baik dari pengguna jasa maupun penyedia jasa.

"Oleh karena itu bantuan life jacket kami berikan, selain sebagai bentuk tanggung jawab kami terhadap keselamatan pelayaran, termasuk meningkatkan awareness pemilik kapal dan masyarakat umum terhadap pentingnya keselamatan ketika berlayar," ujarnya.

Acara Kampanye Keselamatan Pelayaran 2017 tersebut diikuti oleh 100 (seratus) orang, yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Perhubungan dan Pemerintah Kota Kendari, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara, Jasa Raharja, Basarnas, stakeholder terkait, serta penyedia jasa penyeberangan ke Pulau Bokori yang berasal dari 9 (sembilan) desa di Kabupaten Konawe.



Sumber: Maritim News

Cantik tapi Tersembunyi, Pantai Ngrumput Gunungkidul


PEMUDA MARITIM – Barisan pantai-bantai cantik bisa dengan kamu temui di Gunungkidul. Saking banyaknya, ada pantai cantik yang masih tersembunyi. Namanya Pantai Ngrumput.

Yogyakarta memang salah satu destinasi Pulau Jawa yang terkenal dengan keindahan pantainya. Barisan pantai di kawasan Gunung Kidul tempatnya. Meskipun jarak dan waktu tempuhnya lumayan melelahkan dari kota Yogyakarta, tapi kalau sudah di sana dijamin tak ingin cepat pulang.

Desember lalu saya berkesempatan untuk menginjakkan kaki di salah satu pantainya, yaitu Pantai Ngrumput. Namanya memang belum setenar Pantai Indrayanti, Pantai Baron atau Pantai Timang. Namun bagi saya Pantai Ngrumput tak kalah memesona.

Untuk dapat sampai ke Pantai Ngrumput saya harus trekking kurang lebih 20 menit dari tempat saya parkir kendaraan di sebuah warung kecil di tepi jalan raya. Jalan setapak berupa tanah berbatu dengan pepohonan di kiri kanan harus saya lalui.

Suasana begitu sepi, hanya sesekali terdengar suara kicauan burung. Dengan percaya diri saya pun melangkah mantap semakin jauh ke dalam. Tanpa pikir panjang saya ikuti jalan setapak yang licin karena becek itu.

Tak disangka terdengar lolongan anjing yang sempat menghentikan langkah saya. Tampaklah seekor anjing di kejauhan yang mulai berlari mengejar saya. Tak ada pilihan lain selain terus melangkah sambil berdoa anjing tersebut berhenti mengejar.

Tak ada orang lain yang ditemui sepanjang perjalanan. Bersyukur anjing tersebut tak tampak lagi, dan mulai terdengar suara deburan ombak yang menandakan saya sudah semakin dekat dengan pantai.

Akhirnya saya tiba di gerbang pantai disambut oleh ibu penjaga warung di tepian. Pantai begitu sepi. Hanya ada saya dan seorang nelayan sedang mencari ikan di atas bebatuan karang.

Serasa sedang berlibur di pulau pribadi. Saya pun langsung penuh semangat menuju ke lautan. Baru sebentar menikmati ombak berkejaran, hujan turun dengan lebatnya. Saya pun menepi ke sebuah warung.

Bersyukur hujan tak lama pun usai dan seketika langit kembali cerah. Barulah beberapa saat kemudian orang-orang berdatangan menikmati indahnya Pantai Ngrumput yang di belakangnya terdapat Puncak Kosakora.

Sayang saya tak memiliki cukup tenaga untuk menjajal naik ke puncaknya. Lelah dan takut selama trekking pun hilang terbayarkan oleh indahnya pemandangan Pantai Ngrumput. Ini adalah pantai terindah di Yogyakarta yang pernah saya kunjungi. Dan tak sabar untuk mengexplore barisan pantai lainnya.



Sumber: detik.com

YWTS Akan Buka Galangan Kapal 6 Hektar di Bangkalan Madura


PEMUDA MARITIM – Perusahaan galangan kapal Samudera Indonesia, PT Yasa Wahana Tirta Samudera (YWTS) tengah mempersiapkan lokasi baru seluas 6 (enam) hektar untuk dibangun Galangan kapal bagi kegiatan new building sekaligus fasilitas repair/docking kapal di Bangkalan, Madura Jawa Timur.

"Kami masih menunggu izin Pemerintah Kabupaten Bangkalan, sedangkan izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah kami miliki," jelas Direktur Pengelola PT YWTS, Musthofa kepada Maritimnews di kawasan pelabuhan Tanjung Emas Semarang, baru-baru ini.

Menurut Musthofa, nantinya fasilitas Galangan kapal tersebut mampu tangani pembangunan kapal baru ukuran 10.000 DWT. Galangan juga dipersiapkan bagi kegiatan repair/docking kapal, antara lain melayani kapal-kapal niaga yang beraktifitas di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

"Investasi untuk lahan seluas enam hektar dan pembangunan tahap I galangan kapal YWTS yang baru, diperkirakan menelan dana mencapai Rp 80 milyar," ujar Musthofa seraya menambahkan, bahwa lahan di Socah Kabupaten Bangkalan merupakan tanah milik PT YWTS bukan sewa.

Dalam waktu dekat, perusahaan galangan swasta tersebut akan menggelar acara seremonial soft launching pembangunan tahap I galangan kapal YWTS seluas 6 hektar di wilayah Bangkalan Madura. Dimana lokasinya bersebelahan dengan galangan kapal PT Adiluhung Saranasegara Indonesia.

"Saat ini lahan galangan kami di jalan Deli pelabuhan Tanjung Emas Semarang sangat terbatas dan seringkali banjir. Apalagi kami hanya menyewa lahan galangan dari Pelindo. Untuk Galangan kapal yang di Bangkalan, direncanakan tahun 2019 akan mulai beroperasi," pungkasnya.



Sumber: Maritim News