Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

Menperin-Fujitrans Bahas Kawasan Industri Maritim


PEMUDA MARITIM – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan President Fujitrans Corporation Tatsuo Keii beserta jajaran direksinya di Tokyo dan membahas pengembangan kawasan industri maritim (KIM), industri galangan kapal, serta efisiensi sistem logistik.

"Saat ini, Pemerintah Indonesia tengah mendorong percepatan pembangunan kawasan industri maritim (KIM) terintegrasi, yaitu Repindo International Maritime Industrial Park di Tanggamus, Teluk Semangka, Lampung," ujar Airlangga  lewat keterangannya diterima di Jakarta, Selasa.

Pada pertemuan tersebut, Airlangga didampingi Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII) Harjanto dan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) I Gusti Putu Suryawirawan.

Selain itu, Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Imam Haryono, Dirjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA) Achmad Sigit Dwiwahjono, serta Atase Perindustrian di Tokyo Andi Rizaldi.

Menurut Airlangga, pembangunan KIM berperan penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Oleh karenanya, Kemenperin berharap agar Fujitrans Corporation, sebagai salah satu investor di KIM Tenggamus agar dapat segera merealisasikan penanaman modalnya.

"Mereka ingin membangun industri galangan kapal, kawasan recycle kapal, industri terkait kapal lainnya, serta perusahaan logistik di KIM Tanggamus," sebutnya.

Kawasan dengan luas lahan sekitar 3.500 hektare ini digadang akan menjadi tempat produksi kapal terbesar di Asia Tenggara.

Airlangga juga menyampaikan, Fujitrans sempat memberikan masukan mengenai sistem logistik yang lebih efisien dengan penggunaan kapal RORO vessel, di mana moda transportasi laut ini dapat dimanfaatkan pelaku industri di Indonesia guna mendistribusikan produknya tanpa banyak memakan waktu.

Pasalnya, di dalam kapal tersebut tidak hanya mengangkut kontainer muatan barang, tetapi juga sekaligus truk kontainernya.

"Kalau sistem konvensional kan pakai kontainer dari pabrik ke pelabuhan, dan itu harus dua hari menunggu untuk bongkar muatnya," tukas Airlangga.

Dengan sistem ini, lanjutnya, truk kontainer dimasukkan ke kapal, sehingga point to point, tidak perlu lagi loading dan unloading. Di Indonesia sekarang sudah mulai, pelabuhannya tidak perlu pakai crane.

Sebelumnya, Airlangga menyatakan, pihaknya juga mendorong percepatan pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat.

Proyek strategis ini diyakini mampu menurunkan biaya dan mempermudah akses logistik bagi manufaktur-manufaktur khususnya yang berlokasi di kawasan industri Jawa Barat.

"Kami memberikan apresiasi terhadap kerja sama antara Indonesia dan Jepang dalam pembanguan Pelabuhan Patimban ini. Industri akan berkembang kalau segera diselesaikan. Apalagi akan dibangun port khusus industri otomotif," tuturnya.



Sumber: antaranews.com

Bakamla RI Apresiasi Penganugerahan Mochtar Kusumaatmadja Award


PEMUDA MARITIM – Kepala Biro Umum Bakamla RI Laksma TNI Suradi AS, S.T., S.Sos., M.M. melakukan penyerahan cendera mata kepada Dr. Ir. Sarwono Kusumaatmadja, Wakil Menteri Luar Negeri Dr. A.M. Fachir, Prof. Tommy Koh dari Singapura, dan Prof. Etty R. Agoes dari Unpad di Gedung Merdeka Bandung, Jawa Barat, Sabtu (14/10).

Pemberian cinderamata tersebut dilakukan pada saat menghadiri acara Penganugerahan Mochtar Kusumaatmadja Award yang beriringan dengan acara utama seminar internasional bertajuk "Sustainable Development Goal 14 on Life Below Water: What Can Indonesia Contribute Through Its Global Maritime Fulcrum Policy."

Acara yang diinisiasi oleh Universitas Padjajaran (Unpad) bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri RI untuk pertama kalinya ini dibuka oleh Wakil Menteri Luar Negeri. Acara ini digelar untuk menghormati buah pikiran dan karya Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, melalui pemberian penghargaan kepada akademisi yang memiliki komitmen kuat dan berjasa besar dalam pengembangan bidang hukum (hukum laut) berskala internasional yang berdedikasi tinggi, memiliki kredibilitas, integritas, dan etika dalam pengembangan bidang hukum, berpengaruh, inspiratif, serta memiliki reputasi di tingkat internasional.

Untuk kali pertama, penghargaan diberikan kepada Prof. Tommy Koh dari Singapura, yang hadir pula sebagai pembicara pada sesi seminar bersama Ketua Juri Prof. Etty R Agoes dari Unpad.

Di bidang keilmuan, Prof. Mochtar yang saat ini berusia 88 tahun merupakan pakar hukum internasional dan Guru Besar Unpad. Dalam karier keahliannya, Prof. Mochtar sering mewakili Indonesia pada beberapa konferensi internasional di PBB. Karya besarnya ditorehkan ketika menduduki jabatan sebagai Menteri Luar Negeri RI selama dua periode, 1978-1988, salah satunya yaitu diterimanya konsep Negara Kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

Peserta pada kegiatan ini antara lain para pejabat pemerintah Indonesia, kalangan diplomatik, akademisi, dan kalangan lain khususnya bidang kelautan dan kemaritiman.

Turut serta mendampingi Laksma Suradi sebagai perwakilan Bakamla RI pada acara tersebut yaitu Kepala Pangkalan Armada Kamla Ambon Bakamla RI Kolonel Laut (P) Edi Eka Susanto dan Kepala Bagian Umum Kantor Kamla Zona Maritim Barat Kolonel Marinir Sandy Muchjidin Latief.



Sumber: Maritim News

KNTI: Tanggul Raksasa Tak Dibutuhkan


PEMUDA MARITIM – Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/Pdt/2017 yang memerintahkan penghentian privatisasi/swastanisasi air minum merupakan jawaban atas masalah penurunan muka tanah di Jakarta yang mencapai 10-12 cm per tahun. Pasalnya privatisasi air minum tersebut memaksa warga Jakarta menggunakan air tanah dan menyebabkan terjadinya penurunan muka tanah atau land subsidence. Tanggul Laut Raksasa dianggap sebagai satu-satunya pelindung banjir rob akibat dari penurunan muka tanah menjadi tidak relevan dan tidak dibutuhkan oleh Jakarta.

Sebab utama penurunan muka tanah yaitu pengambilan air tanah bisa dihentikan dengan memastikan akses atas air minum dan air bersih dipenuhi oleh Pemerintah. Marthin Hadiwinata selaku Ketua DPP KNTI menyatakan bahwa pemerintah wajib memastikan akses atas air minum masyarakat serta proyek tanggul raksasa tersebut tidak relevan dan tidak dibutuhkan,

"Putusan MA tersebut menjadi jawaban atas solusi penurunan muka tanah di Jakarta yang menjadi alasan untuk mendorong proyek tanggul laut raksasa. Putusan tersebut menjadi preseden bagi pemerintah untuk segera memastikan rakyat Jakarta dapat mengakses air minum dan menghentikan segala pengambilan air tanah. Proyek tanggul laut yang bermaksud menjadi pelindung jakarta dari banjir rob menjadi tidak relevan dan tidak dibutuhkan karena berdasarkan putusan MA tersebut pemerintah harus memastikan akses atas air minum," jelasnya.

Penurunan muka tanah di Jakarta menjadi alasan yang dipakai pemerintah untuk mendorong proyek tanggul laut di Teluk Jakarta sebagai satu-satunya solusi pelindung dari banjir rob dari laut. Padahal jika berkaca dari pengalaman Tokyo, penurunan muka tanah dapat dihentikan dengan tidak sama sekali menggunakan air tanah dalam kurun waktu 10 Tahun. Sehingga proyek tanggul laut yang didorong sebagai Proyek Strategis Nasional dalan Perpres No 3/2016 Tentang Percepatan Proyek Infrastruktur Nasional tidak dibutuhkan dan tidak relevan untuk penyelamatan Jakarta dari ancaman banjir rob.

Di sisi lain, proyek tanggul laut yang berbeda dan terpisah dengan reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta diintegrasikan hanya dalam konteks finansialisasi pembiayaannya. Di mana proyek tanggul laut akan dibiayai dari kontribusi hasil penjualan properti di atas pulau-pulau palsu tersebut.

Proyek tanggul laut yang sebelumnya bertajuk NCICD di Teluk Jakarta adalah salah satu proyek strategis nasional. Perencanaan proyek tanggul laut ini awalnya sebagai bantuan dari Kerajaan Belanda namun berganti menjadi sarana untuk memfasilitasi perdagangan jasa korporasi multinasional asal Belanda untuk mendapatkan keuntungan dari jasa pengerukan dan reklamasi. Perubahan paradigma ini dikenal dengan istilah "shifting from aid to trade" yang menjadi polemik di banyak negara berkembang termasuk Indonesia sebagai prioritas perubahan paradigma tersebut.



Sumber: Maritim News

Reklamasi Teluk Jakarta, Bukti Nyata Surah Al Baqarah ayat 11


PEMUDA MARITIM – Kelanjutan reklamasi Teluk Jakarta yang akan dilakukan oleh Kemenko Maritim merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap pelestarian ekologi dan pesisir. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Deputi Pengelolaan Pengetahuan KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan) Parid Ridwanuddin kepada maritimnews, Selasa (17/10).

Menurut Parid, reklamasi Teluk Jakarta tak hanya hancurkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tapi juga merusak wilayah daratan, khususnya perbukitan.

"Fakta menunjukkan bahwa pasir-pasir haram Reklamasi Teluk Jakarta diambil dari tempat-tempat lain di Indonesia yaitu Banten, Bogor, bekas letusan Krakatau, Bangka Belitung, Sampit, dan juga Lampung," ujar Parid.

Ia pun menyebut fenomena itu sudah dijelaskan dalam Kitab Suci Alquran yang menunjukan bukti-bukti yang penuh dusta para pengusung reklamasi.

"Dalam Surah Al-Baqarah ayat 11 disebutkan, 'Jika dikatakan kepada mereka: janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi, mereka menjawab: sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat kemaslahatan.' Ini persis apa yang dilakukan oleh Kemenko Maritim," terangnya

Dalam beberapa kesempatan, Menko Maritim Luhut B Pandjaitan menyatakan bahwa kelanjutan reklamasi Teluk Jakarta ini adalah untuk menyelamatkan warga kota Jakarta dari bencana yang dahsyat, yaitu naiknya permukaan laut. Dalam antisipasi bencana tersebut, pemerintah berniat membangun giant sea wall atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Luhut menyebut untuk membangun NCICD membutuhkan biaya yang besar. Tidak mungkin biaya itu diserap dari APBN dan APBD. Sehingga investasi reklamasi menjadi satu-satunya jalan untuk membangun tanggul raksasa tersebut.

Dari pernyataan tersebut, seakan-akan pemerintah melalui Kemenko Maritim telah berbuat suatu upaya kemaslahatan untuk orang banyak, tetapi nyatanya sebaliknya.

Parid melanjutkan bahwa reklamasi telah menambah daftar rentetan bencana yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Tak hanya itu, dalam aspek sosial kehidupan nelayan, reklamasi juga membawa akibat buruk yang mempertinggi kesenjangan.

"Reklamasi telah merubah bentang alam dan aliran air di kawasan Jakarta serta kawasan asal material pasir reklamasi. Menurut data kami, setiap harinya 2 nelayan beralih profesi menjadi kuli," bebernya.

KIARA telah melakukan penelitian reklamasi Teluk Jakarta sejak tahun 2008 dan hasilnya dibukukan pada tahun 2009. Hasilnya reklamasi tidak menghasilkan dampak positif apapun terhadap alam dan masyarakat.

"Bencana demi bencana yang dihasilkan dari reklamasi dijelaskan dalam Alquran surah Ar Rum ayat 41 yang bunyinya, 'Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar),'" pungkas Parid mengakhiri penjelasannya.



Sumber: Maritim News

Surfing di Pantai Batukaras Pangandaran Diminati Turis Asing

Gambar: pegipegi.com

PEMUDA MARITIM – Pantai Batukaras yang berada di  Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran sejak dulu sering didatangi wisatawan baik dari lokal maupun mancanegara. Apalagi di lokasi Pantai Batukaras dilirik oleh para turis asing yang biasa melakukan kegiatan selancar (surfing).

Everlyn, wisatawan asal Amerika Serikat yang juga seorang peselancar, mengatakan, di Pantai Batukaras ombaknya dinilai sangat menantang untuk melakukan aksi di atas ombak laut. Ia tertarik ke lokasi tersebut karena temannya yang sama-sama dari Amerika pernah melakukan surfing di Pantai Batukaras.

"Saya ke sini setelah dapat informasi dari teman saya. Setelah saya ke sini, ternyata benar ombaknya sangat menantang. Selain itu, saya juga sangat senang karena selain alamnya yang bagus, masyarakat di sini juga ramah-ramah," kata Everlyn yang juga sedikit mahir berbahasa Indonesia, Juli lalu.

Ia menambahkan, meski lokasinya sangat bagus untuk surfing, namun ia harap agar di sekitar lokasi Pantai Batukaras diperbanyak fasilitas umumnya seperti halnya jaringan internet. “Supaya saya lebih mudah komunikasi dengan teman-teman di Amerika, saya harap jaringan internetnya dibenahi,” pungkasnya usai melakukan surfing.

Sementara itu, Asep Kartiwa, Kasi Promosi Dinas Pariwisata Pangandaran, mengatakan, bahwa Pantai Batukaras sangat cocok untuk wisatawan yang memiliki hobi surfing. Selain belum adanya riwayat dari dulu wisatawan terseret ombak di Batukaras, apalagi tenggelam, keberadaan Pantai Batukaras sangat diminati wisatawan asing.

"Harga yang dijual para pedagang di sini juga sangat terjangkau oleh wisatawan. Apalagi pelayanan dari pemerintah melalui UPTD Batukaras juga ramah-ramah," katanya.

Di lokasi terpisah, Dadang, Kepala UPTD Batukaras, menyebutkan bahwa wisatawan asing yang berkunjung ke Batukaras lebih banyak dibanding dengan wisatawan lokal. Sebab, mayoritas turis asing yang didominasi dari kawasan Eropa menyukai surfing.

"Sesuai target pendapatan dari UPTD Batukaras, untuk tahun ini kami yakin bisa tercapai. Sebab, di libur panjang kemarin wisatawan membludak. Apalagi ditambah libur lainnya seperti weekend, libur natal dan tahun baru yang akan datang," ungkapnya.



Sumber: harapanrakyat.com

Pelaut RI Lebih Baik Dibandingkan Filipina


PEMUDA MARITIM – Simulator menjadi salah satu persyaratan yang dinilai berat bagi akademi pelayaran maupun sekolah pelayaran, sehingga dari sekitar 33 akademi yang ada hanya 7 yang sudah dianggap memenuhi persyaratan oleh pemerintah.

Pernyataan itu sempat muncul pada saat acara diskusi maritim di expo Indonesia Transport, Logistik dan maritim di Jakarta, baru-baru ini. Diskusi yang dipandu oleh Capt. Zaenal dari DPP INSA itu menampilkan nara sumber antara lain Capt. Sahatua Simatupang (Kemehub), dan Agus Wijaya (BKI).

Sahatua membawakan makalah bertema Strategi Pemasaran Pelaut Indonesia. Sewaktu menjawab pertanyaan bahwa pelaut Indonesia tak lebih baik dibandingkan Philpina, Sahatua dengan tegas menyatakan jika pelaut Indonesia pasti lebih bagus dibandingkan Philipina.

"Kalau saya harus menjawab, pasti saya katakan pelaut Indonesia lebih baik dibandingkan Philipina. Memang kita sedikit tertinggal mengenai bahasa oleh mereka,” ungkapnya.

Menurut Sahatua, sekolah atau akademi pelayaran di Indonesia sangat mendapat support dari pemerintah, sebaliknya Philipina yang mensupport justru industri pelayarannya.

Pastinya kedepan kebutuhan akan tenaga pelaut masih sangat besar. Dan itu menjadi peluang bagi akademi pelayaran untuk mapu menciptakan SDM pelaut yang handal sesuai kebutuhan.

Sementara itu, Ketua Senat Politeknik Maritim Negeri Indonesia (Polimarin) Semarang, Untung Budiarso, dalam keterangan tertulisnya yang dikirim ke Ocean Week, Minggu malam (15/10) berharap pemerintah terus mendukung secara sarana dan prasarana bagi pendidikan Maritim.

"Kami berharap pendidikan maritim menjadi satu prioritas oleh negara. Sebab, lulusan pelayaran niaga itu sesuai standar pelaut yang ditetapkan International Maritime Organization (IMO). Para pelaut lulusan pendidikan maritim di Indonesia dipakai oleh banyak negara, tidak hanya di Indonesia saja,” kata Untung usai memimpin rapat senat terbuka wisuda ke-3 Program D3 Kampus Polimarin Jalan Pawiyatan Luhur I, Bendan Duwur, Gajahmungkur, Kota Semarang, Sabtu (14/10).

Sebanyak 130 taruna-taruni Polimarin Semarang diwisuda. Mereka berasal dari tiga jurusan, antara lain Nautika, Teknika dan KPN (Tatalaksana). Jumlah tersebut meningkat dibanding wisuda periode sebelumnya yang hanya meluluskan sekitar 70 orang.

Alasan lain mengapa pemerintah perlu menjadikan pendidikan maritim sebagai satu prioritas, menurut Untung, adalah rencana pembangunan tol laut. Saat ini, lanjut Untung, Pemerintah Indonesia sedang membangun dan mengembangkan 24 pelabuhan untuk menunjang pengoperasionalan tol laut.



Sumber: oceanweek.co.id

Rancang Pedoman Pelatihan, Bakamla RI Kunjungi PCG


PEMUDA MARITIM – Delegasi Bakamla RI yang dipimpin oleh Direktur Latihan Bakamla RI, Laksma TNI Muspin Santoso, S.H., M.Si (Han) melakukan kunjungan kerja ke Philippine Coast Guard (PCG), di Manila, Filipina, beberapa hari lalu.

Kedatangan delegasi diterima dengan hangat oleh Commodore Joel S Garcia PCG Ph.d., H.D., Al-Haj selaku Officer In-Charge PCG beserta jajarannya. Tujuan kunjungan kali ini adalah untuk melakukan comparative study dalam rangka penyusunan pedoman pelatihan Bakamla RI guna meningkatkan kemampuan personel Bakamla RI di masa yang datang.

Kunjungan yang berlangsung selama tiga hari sejak tanggal 10 – 12 Oktober 2017 ini, memberikan penjelasan dan diskusi mengenai pola-pola pendidikan dan pelatihan yang dimiliki oleh PCG. Mulai dari Pendidikan dasar bagi Officers dan Enlisted Personnel sampai dengan pendidikan kekhususan yang dimiliki oleh PCG. Delegasi Bakamla RI juga mendapatkan penjelasan tentang pola karir, proses rekruitmen, kurikulum pelatihan, dan struktur organisasi PCG yang baru.

Lebih lanjut, kedua instansi juga membahas tentang rencana kerja sama di masa mendatang yang akan diformalkan dengan MoU antara Bakamla RI dengan PCG. Kedua instansi mengharapkan adanya peningkatan kerja sama sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap keamanan maritim kedua negara dan keamanan di kawasan Asia Tenggara.

Tidak hanya berkunjung ke Kantor Pusat PCG, delegasi Bakamla RI juga mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke PCG Training Center dan K-9 Unit di Taguig, National Coast Watch Center di Manila dan menjadi tamu kehormatan penyambutan Kapal Patroli PCG MRRV 4407 ‘Sindangan’ yang baru tiba dari Jepang.

Dalam kunjungan ini Direktur Latihan Bakamla RI didampingi oleh Kasubdit Penyelenggaraan Latihan Bakamla RI Kombes Pol. Benny Iskandar, SIK., M.Si., Kasubdit Perencanaan Latihan S. Joewono, S.E., M.M., Kasi Kerja Sama Multilateral dan Organisasi Internasional Hudiansyah Is Nursal, S.H., MILIR., dan Kasi Latihan Operasi Laut Waskito Alim H.



Sumber: Maritim News