Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

Ketua Umum KNTI, Riza Damanik; Empat Tahun Maritim


SUDAH semaritim apakah Indonesia? Pertanyaan ini tepat diulang dalam setiap momentum reflektif kebangsaan, termasuk empat tahun Kabinet Indonesia Kerja.

Hasjim Djalal, diplomat senior yang juga pakar hukum laut internasional, mendefinisikan maritim berbeda dengan kelautan, berbeda pula dengan kepulauan. Maritim terkait langsung kemampuan sebuah negara dalam memanfaatkan laut, termasuk sumber daya alam dan ruangnya—sekalipun negara tersebut tidak memiliki kecukupan laut, seperti Singapura dan Belanda.

Sejalan dengan Djalal, Daniel Mohammad Rosyid—guru besar dari Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya—merinci salah satu ciri negara maritim adalah peran angkutan laut yang menjadi tulang punggung sistem logistik nasional. Rasio gini yang rendah menjadi salah satu indikator kuncinya.

Di negara kepulauan-tropis yang besar, seperti Indonesia, penyelenggaraan transportasi laut dan pemerataan ekonomi sewajarnya memiliki hubungan sebab-akibat (kausalitas). Tanpa konektivitas laut yang memadai mustahil warga di pulau-pulau kecil, di perbatasan, dan di timur Indonesia mendapatkan layanan: sama banyak dan sama rasa.

Laporan empat tahun pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla yang diluncurkan pertama kali melalui portal http://presidenri.go.id pada 20 Oktober lalu memperlihatkan adanya perbaikan infrastruktur konektivitas laut pada kurun empat tahun terakhir. Trayek kapal perintis terus bertambah, dari 84 trayek pada 2015 naik menjadi 113 trayek pada 2018. Tol laut yang dimaksudkan untuk memangkas biaya transportasi ke kawasan timur Indonesia juga bertambah. Jika sebelumnya hanya 3 trayek, sekarang menjadi 18 trayek.

Kapal khusus pengangkut ternak juga tersedia enam trayek tahun ini. Sarana dan prasarana pelabuhan komersial dan non- komersial di 19 lokasi juga terus dikembangkan guna mendukung peningkatan layanan transportasi laut nasional. Tentu, sederet pembangunan infrastruktur maritim tersebut belumlah cukup untuk mengatasi (berpuluh-puluh tahun) ketertinggalan Indonesia dalam memanfaatkan laut. Namun, kita patut bersyukur ada kemajuan di sana-sini.

Pertama, telah meningkatnya kapasitas pengangkutan barang melalui laut. Kapasitas kargo yang pada 2014 hanya 16,7 juta TEUs per tahun telah membesar menjadi 19,7 juta TEUs per tahun pada 2017. Berbagai program pemerintah tidak terbatas pada dana desa, program keluarga harapan, BBM satu harga, bank mikro nelayan, tol laut telah mempersempit jurang ketimpangan pendapatan di Kepulauan Indonesia. Badan Pusat Statistik melaporkan, per Maret 2018 angka rata-rata rasio gini nasional sudah berada pada 0,389 atau turun 0,025 dari posisi pada 2014.

Kerja selanjutnya

Presiden Joko Widodo telah menyiapkan fondasi kokoh untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kerja besar selanjutnya menggunakan fondasi regulasi, infrastruktur, dan ketersediaan sumber daya laut untuk dimanfaatkan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Masyarakat di pulau-pulau kecil, perbatasan, dan timur Indonesia harus semakin merasakan manfaat sosial-ekonomi dari bertambahnya infrastruktur konektivitas laut. Mobilisasi barang tak boleh berkutat hanya dari pulau besar ke kecil atau dari barat ke timur. Interaksi antarpulau harus saling menguntungkan dan memuliakan. Karena itu, kita perlu lebih memperkuat (lagi) strategi industrialisasi perikanan nasional ke depannya.

Secara lebih operasional, untuk mengimbangi derasnya arus barang dari barat, masyarakat di timur Indonesia dapat mengoptimalkan sumber daya laut yang kian melimpah. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan data terbaru yang menunjukkan potensi ikan nasional telah terkoreksi dari sebelumnya hanya sekitar 7 juta ton dan sekarang tercatat lebih dari 12,5 juta ton (Kepmen KP No 50/2017).

Kapal ikan Indonesia tak boleh lagi sekadar "jago kandang". Pergilah sampai ke zona ekonomi eksklusif Indonesia atau bahkan ke perairan laut internasional untuk memaksimalkan keanggotaan Indonesia di Otoritas Pengelolaan Perikanan Regional (RFMO). Paradigma lawas yang menempatkan kapal kecil selalu lemah dan kapal besar selalu jahat haruslah diubah. Peran nelayan kecil amat penting.

Karena itu, harus dilindungi akses nelayan kecil mendapatkan modal dan pasar. Termasuk dengan memudahkan kapal-kapal besar mendapatkan izin menangkap ikan lebih jauh sehingga tangkapan ikannya lebih banyak dan aktivitas kapal besar tidak mengganggu teritori nelayan kecil dan tradisional. Ibarat lari maraton sejauh 42,195 km—di empat tahun Kabinet Indonesia Kerja—proses menjadi negara maritim telah melewati seperempat perjalanan. Meski kerja ke depan tidak selalu mudah, tugas mulia ini harus dituntaskan.


Penulis:
M. Riza Damanik
Ketua Umum KNTI; Alumnus Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, Semarang
(OPINI Harian Kompas, 2 November 2018)

Ikan Sidat Terancam Punah Jika Terus di Eksploitasi

Ikan Sidat
Masyarakat Indonesia dan dunia saat ini sudah banyak yang menyadari akan potensi ikan sidat karena gizi dan peluang ekspor ikan sidat tersebut serta harganya yang bisa mencapai Rp. 300.000,- /Kg, banyak investor asing seperti jepang menanam saham untuk membudidayakan ikan sidat di Indonesia yang kemudian di ekspor ke negara jepang. Saat ini Indonesia sedang bersaing dengan beberapa produsen ikan sidat seperti Vietnam, Korea dan Jepang. Namun yang perlu diketahui ternyata benih yang negara tersebut peroleh berasal dari Indonesia. benih ikan sidat banyak ditemukan di Sulawesi tenggara dan untuk budidaya banyak dilakukan di Banyuwangi dan Pelabuhan ratu yang kemudian hasilnya di ekspor, per minggu dapat mencapai 500kg untuk tujuan ekspor jepang.

Permintaan pasar ekspor yang tinggi memicu kegiatan penangkapan ikan sidat menjadi tidak terkontrol di berbagai daerah di Indonesia, bahkan menurut Dr. Zainal Arifin, Kepala Pusat Penelitian (Puslit) Oseanografi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) “Penangkapan ikan sidat tanpa mengindahkan kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang akan menyebabkan kepunahan spesies tersebut. Tidak menutup kemungkinan dalam satu dekade mendatang ikan sidat tropis akan mengalami penurunan populasi alamiahnya seperti ikan sidat Atlantik ( A. Anguilla dan A. rostrate ) serta ikan sidat Pasifik ( A. japonica ) yang siap masuk daftar CITES, yang berarti tidak bisa lagi dieksploitasi karena jumlah populasinya yang tinggal sedikit”.

Menanggapi akan hal itu pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. Per. 19/Men/2012 tentang larangan pengeluaran benih sidat (Anguilla spp) dari wilayah negara RI ke luar wilayah negara RI, karena selain untuk kegiatan konservasi hal ini untuk menanggulangi ekspor illegal benih ikan sidat yang dilakukan oleh para pengusaha yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan untuk negara Indonesia itu sendiri. Benih ikan sidat yang dilarang untuk di ekspor adalah ukuran kurang dari atau sama dengan 150gr/ekor guna perlindungan dan keberlanjutan benih sidat dalam negeri dan dalam ekosistem.

Pelestarian ikan sidat untuk pembangunan perikanan Indonesia yang lebih baik Kasubbag Pendayagunaan dan Pelestarian Lokal PSPL Serang mengatakan bahwa telah melepas sebanyak 40box benih ikan sidat kelaut sebagai bentuk perlindungan terhadap biota laut untuk kelestarian ikan yang ada di Perairan Muara Probo Caringin, Kecamatan Labuan yang kelak akan memberikan manfaat bagi nelayan (18/07/18). Hal ini bisa menjadi sesuatu yang baik untuk membantu mewujudkan percepatan pembangunan industri perikanan nasional seperti yang telah di instruksikan Presiden RI Inpres No. 7 Tahun 2016 dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia baik nelayan, pembudidaya, pengolah maupun pemasar hasil perikanan khususnya ikan sidat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dari populasi ikan sidat itu sendiri.
 
Penulis:
Neneng Riska Restiani
Mahasiswa Perikanan FPIK UNPAD
(riskarestiani12@gmail.com)

POROS MARITIM DUNIA: KUNCI INDONESIA MEMENANGKAN PERSAINGAN GLOBAL UNTUK MEWUJUDKAN BANGSA MARITIM YANG SEJAHTERA, ADIDAYA DAN MENDUNIA DI ERA PERANG DINGIN 2.0

Ahmaditya Irsyad
Seperti yang teman-teman ketahui hari ini, pemerintah Indonesia dengan flagship projectnya secara spesifik, sangat gencar dalam membangun berbagai infrastruktur dan regulasi yang mendukung gerak perkembangan dan pembangunan disektor kemaritiman, dari pembangunan pelabuhan yang terpadu dengan kawasan industry, akses moda transportasi yang beragam (JIIPE dengan stasiun petikemas darat dan jalan tol) hingga diberlakukannya kebijakan TKDN untuk operator logistic kapal untuk mengoperasikan kapal produksi dan bendera Indonesia (Permendag no 82 Tahun 2017) menjadi stimulus yang signifikan bagi sektor kemaritiman nasional. 

Tentu saja, proyek yang menaungi itu semua dapat kita sebut dengan nama “Poros Maritim Dunia 2045”. Merupakan inisiatif yang disusun oleh Bappenas bersama Kementerian Perhubungan, Perindustrian, Perdagangan, ESDM, BUMN, Kelautan dan Perikanan sejak 2011 untuk mewujudkan Indonesia sebagai kekuatan dunia yang berbasis kemaritiman. Inisiatif yang akhirnya disepakati tepat saat berakhirnya masa kepresidenan Soesilo Bambang Yudhoyono ini diusung oleh Presiden ke 7 Indonesia, Joko Widodo untuk menjadi titik focus utama pembangunan infrastruktur dan segala turunannya yang terkait dalam mensukseskan berjalannya program Poros Maritim Dunia.


KENAPA POROS MARITIM DUNIA DAPAT MENGUBAH INDONESIA DAN DUNIA?

Dari beberapa seminar dan forum yang membahas tentang Poros Maritim Dunia dari RSIS hingga WEF on East Asia di Jakarta pada tahun 2015 memberikan saya sebuah gambaran yang menarik bagi masa depan Indonesia dimasa mendatang. Dalam pembahasan-pembahasan tersebut, banyak panelis dan pembicara yang mengapresiasi langkah Indonesia untuk memprioritaskan pembangunan nasional berbasis kemaritiman yang berwawasan global, hal tersebut tentu saja didukung dengan alasan yang signifikan dimana kondisi geopolitik hari ini lebih sering dipengaruhi oleh peristiwa diatas air daripada daratan atau diudara. 
Artinya adalah, Indonesia dapat menjadi kekuatan dunia baru dengan membangun potensinya yang terpendam ratusan tahun lalu, bagaimana bisa? Ambil saja satu contoh dalam perdagangan laut, dunia digerakkan hingga 90% lebihnya oleh transportasi laut, begitu pula Indonesia, nilai perdagangan barang yang melintasi Selat Malaka, Selat Banten dan Laut Natuna Utara ditaksir mencapai nilai hingga US$ 1 Triliun berdasarkan kalkulasi McKinsey Research ditambah dengan potensi Sumber Daya Alam lepas pantai di daerah Laut Natuna Utara yang bernilai hingga US$ 300-500 Miliar berupa gas dan minyak.  
Tentu saja, hal tersebut sangatlah menguntungkan bagi Indonesia untuk mempercepat akses penduduk Indonesia mencapai kesejahteraan dengan membangun potensi yang ada menjadi ladang produktif yang dikerjakan oleh tenaga kerja ahli, menghasilkan produk yang maju dan padat karya serta ramah lingkungan. Namun, terdapat catatan yang perlu ditindaklanjuti sebelum membangun potensi tersebut. Masih tertinggalnya infrastruktur pelabuhan dan penunjangnya untuk melayani kapal saat bongkar muat harus diatasi sesegera mungkin dengan memperbesar kapasitas alat bongkar muat (gantry crane) dari segi kecepatan bongkar-muat kargo dan daya angkutnya yang besar. 

Tidak hanya itu saja, dermaga sandar kapal yang panjangnya terbatas dan kedalaman kolam labuhnya dangkal, harus disesuaikan dengan ukuran kapal yang saat ini banyak-banyaknya digunakan, seperti yang sempat diketahui oleh awak media beberapa tahun lalu di Pelabuhan Internasional Tanjung Priok perlu dilakukan agar kompetitivitasan pelabuhan nasional dapat setingkat, bahkan lebih tinggi dengan kawasan Asia tenggara seperti Singapura (Keppel East) dan Malaysia (Port Klang). 
Tidak lupa juga, kecepatan pengurusan surat-menyurat harus secepat mungkin disederhanakan dari segi regulasi maupun praktik perijinannya. Inovasi regulasi yang memudahkan pengguna jasa kepelabuhanan dan praktik perijinan melalui digital mutlak diperlukan mengingat kedua pelabuhan kawasan tersebut sudah sangat cepat dan canggih dalam melayani urusan perijinan penggunaan jasa kepelabuhanan.
Namun, perlu digaris bawahi, semua temuan tersebut tidak dapat terwujud, apabila kestabilan kawasan samudera Indonesia dan disekitar Indonesia tidak terjadi. Contoh nyatanya berupa sengketa Laut China Selatan. Meski Indonesia adalah negara yang secara territorial tidak diklaim kedaulatannya, Indonesia sebagai pemimpin alamiah dikawasan  dan negara yang tidak bersengketa, perlu mengambil langkah yang jelas dengan mengajak Republik Rakyat China, Vietnam, Malaysia, Brunei dan Filipina untuk duduk bersama membahas secara teknis tentang wilayah Zona Ekonomi Eksklusif mereka yang saat ini saya nilai sangat berantakan, artinya saling tumpang tindih dan kerap kali menghasilkan gesekan-gesekan diantara anggota ASEAN dan negara RRC yang berujung pada perlombaan senjata dikawasan ini. 

Tentu saja, hal ini sangatlah tidak sehat, mengingat negara-negara yang bersengketa tersebut turut mendapatkan keuntungan dari besarnya nilai perdagangan yang melewati kawasan tersebut. Sehingga, Indonesia perlu menjadi tombak kekuatan ASEAN yang dapat menghasilkan efek deterrence yang menggetarkan kekuatan militer yang ingin melancarkan konfrontasi terbuka terhadap anggota ASEAN atas ketidaksepahaman yang mereka temui dengan ditopang armada Angkatan Laut yang tidak hanya andal dan kuat tentaranya, namun memiliki pula alutsista yang secara teknis layak dan mampu melakukan patroli ke seluruh wilayah Indonesia dan ASEAN, khususnya dari Selat Malaka, Selat Banten, Laut Natuna Utara, Selat Lombok, Laut Sulu hingga Laut Arafuru.

Lebih mendalam lagi, saya menekankan bahwa keharusan Indonesia untuk menjadi tombak kekuatan laut ASEAN bukan untuk melakukan hegemoni wilayah disuatu negara atau kawasan lainnya, namun sebagai control terhadap kekuatan non-ASEAN yang hendak melakukan operasi militer dikawasan ASEAN sebagai bentuk pelecehan kekuasaan. Bagaimana tidak? India dan China dalam buku putih Angkatan Bersenjata divisi Angkatan Laut menempatkan 4 laut dan selat diatas dalam jangkauan armada militer jarak jauh mereka yang semuanya berada dikawasan Indonesia dan Asia Tenggara. Tentu saja, proksi kekuasaan negara non-ASEAN perlu ditanggulangi sedini mungkin dengan perimbangan kekuatan yang dilakukan oleh TNI AL bersama angkatan Laut sesama ASEAN untuk mencegah terjadinya pelanggaran kedualatan negara dilautan. 

Hal ini sangat mengkhawatirkan, mengingat Angkatan Laut Indonesia sendiri sama sekali belum merilis buku putih untuk menjawab upaya yang dilakukan oleh kedua negara itu. Oleh karena itu, saya menyarankan agar matra laut TNI ditopang 4 jenis kapal permukaan, dari kapal penjelajah berat jarak jauh, kapal perusak multifungsi dan kapal fregat dengan beragam variasi dari anti kapal selam dan serangan elektronik hingga kapal penjaga pantai yang didukung oleh replenishment vessel, strategic sea-lift vessel dan landing ship tank. 

Kapal-kapal tersebut diharapkan dapat menjadi check and balance Indonesia sebagai pemimpin alamiah ASEAN untuk mengontrol perilaku matra laut mereka yang mau melakukan disrupsi terhadap kawasan. Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat beberapa upaya yang saya anggap realistis dan paling mungkin dilakukan pemerintah untuk mewujudkan TNI AL sebagai kekuatan penyeimbang ASEAN untuk kekuatan-kekuatan diluar ASEAN, bahkan kekuatan utama baru dunia dikawasan ASEAN. Pertama, Indonesia perlu memulai adanya integrasi entitas usaha galangan kapal di Indonesia dengan melakukan merger dan akuisisi perusahaan galangan yang potensial menghasilkan keuntungan dari proses tersebut. Kedua, Indonesia perlu memulai untuk membangun pusat studi dan kajian strategis serta labolatorium tentang riset teknologi dan inovasi praktikal tentang teknologi kemaritiman untuk menopang kemajuan teknologi pertahanan laut nasional untuk menghasilkan insinyur dan ilmuwan kelautan yang andal dan kompetitif untuk memaksimalkan potensi maritime nasional dan yang terakhir menggunakan kekuatan ini dalam diplomasi Indonesia dalam melakukan kompromi dengan kekuatan dunia, dimana Indonesia memiliki kartu untuk sewaktu-waktu dapat memblokade kapal untuk melewati Indonesia jika kompromi tidak tercapai.

Saya mengusulkan hal diatas, mengingat perkembangan terbaru menyebutkan bahwa Amerika Serikat dalam kebijakan cetak biru diplomasinya yang bernama “Free and Open Indo-Pacific Initiatives” mengajak seluruh kekuatan asia untuk bergabung mewujudkan Samudera Pasifik dan India yang terbuka dan bebas untuk semua negara sebagai langkah untuk mengimbangi pengaruh dan jangkauan Angkatan Laut China yang mulai meluas dan meningkatnya frekuensi patroli dikedua samudera tersebut, dari Selat Bab-El Mandeb di Yaman hingga di Selat Banten, Indonesia. 
Indonesia yang termasuk dalam inisatif yang diusung oleh Amerika sebagai strategi “Pivot to Asia” ini sangat diuntungkan tidak hanya karena posisi geografisnya, tetapi karena stabilitas dalam negeri Indonesia yang perlahan diikuti dengan berkembangnya kapabilitas dan kemampuan pertahanan dan tempur TNI AL, berkat kerjasama dengan Korea Selatan (Chang Bogo-DSME) dan Belanda (PKR 10514-DAMEN) yang menjadi pijakan dasar TNI AL untuk mengembangkan kedaulatan teknologi kemaritiman dan pertahanan nasional. Jika upaya sebelumnya terwujud, maka tidak mungkin dalam waktu dekat, Indonesia akan bergabung dengan India, Jepang, Australia dan Korea Selatan sebagai kekuatan laut dunia.  


INDONESIA PASCA POROS MARITIM DUNIA: BANGSA YANG SEJAHTERA, ADIDAYA DAN MENDUNIA 

Tentunya, dari semua tulisan diatas. Saya berharap kepada teman-teman yang telah membaca paparan mendalam tersebut dapat mewujudkan tagline “Indonesia yang Sejahtera, Adidaya dan Mendunia”, dimana nanti Indonesia adalah negara yang sejahtera rakyatnya dari limpahan kekayaan alam dan kemajuan pola pikir peradabannya yang berorientasi kemaritiman yang menggerakkan keadidayaan bangsa untuk menjaga kedaulatan nasional dan keamanan regional serta dunia dari intervensi kekuatan laut yang berbuat kerusakan terhadap yang lainnya, menjadikan Indonesia diakui secara global atas kesejahteraan dan upaya menjaga perdamaiannya.  


Penulis: Ahmaditya Irsyad
Mahasiswa Poltek Kapal Surabaya

SUMPAH [saya] PEMUDA, Maritim Berdaulat, Negara Digdaya !!!

Abdurrohman Hizbulloh/Ketua BEM UNDIP

90 tahun sudah sumpah pemuda berkumandang, sebagai konsesus yang diinisiasi oleh para pemuda, dulu belum ada Instagram, Facebook, Twitter ataupun Oa Line, Namun para pemuda dapat disatukan oleh kecintaan terhadap negeri Pertiwi ini yang dulu belum merdeka.

Jikalau sekarang sumpah pemuda digaungkan saat media sosial tumbuh, bisa jadi haterspun bermunculan dan tubir2 turah Ripah dituliskan, loh kita kan belum merdeka kok bisa bisanya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan saya merasa tidak di ajak ikut kongres, loh banyak bahasa daerah kok malah milih bahasa Indonesia, udah jangan mimpi tentang tanah air bisa merdeka urus aja sawah sendiri, dll, untung saja sumpah pemuda lahir pada tahun 1928 bukan tahun ini.

Sejarah tetap sejarah, momentum, idealisme dan semangat juang untuk kemerdekaan menjadi pemantik utama dalam segala kepentingan yang ada, saat ini perjuangan kemerdekaan mencapai tahap pengisian dan peningkatan, pengisian adalah konten atau narasi bangsa ini sebagai bangsa yang besar dan negara yang memiliki kekuatan di dalam pencaturan dunia.

Sejarah Indonesia tidak jauh dengan negara maritim, hampir 2/3 negeri tercinta ini merupakan laut. seharusnya laut kita menjadi saksi kemajuan negeri dan itu bisa dimulai dari para pemuda yang peduli terhadap kemaritiman Indonesia. maritim Tidka hanya berbicara kapal tetapi sangat luas lingkupnya.

Kejayaan maritim akan muncul saat para pemuda nya juga mengerti dan mengetahui potensi sumber daya laut dan kemaritiman secara mendalam.

Jaya terus laut Indonesia!!!

Oleh: Abdurrohman Hizbulloh
Ketua BEM UNDIP 2018

Pelantikan ISOI Komda Pekanbaru dan Pelepasan Peserta Ekspedisi Nusantara Jaya UNRI 2018


PEMUDA MARITIM –  Kamis, 20 September 2018 di Ruang Atlantik, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FAPERIKA) UNRI telah dilaksanakan acara pelantikan Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia (ISOI) Komisariat Daerah Pekanbaru yang diketuai oleh Dr. Desi Yoswati, S.Pi, M.Si yang dilantik langsung oleh Dr. Ir. Safri Burhanudin, DEA selaku Ketua Umum ISOI yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK, dan Budaya Maritim, Kemenko Bidang Kemaritiman RI.

Dalam acara ini, juga dilaksanakan pelepasan  peserta Ekspedisi Nusantara Jaya UNRI 2018 (ENJ) yang akan mengabdi di Desa Bongkor, Kabupaten Meranti selama 22 hari ke depan.

Turut hadir juga pada acara ini, Sekretaris ISOI Pusat, perwakilan Dinas Perikanan dan Kelautan Riau, Rektor Universitas Riau, tamu undangan dan dosen-dosen FAPERIKA, serta pengurus ISOI.

Acara dimulai pukul 08.30 pagi dengan dipandu oleh Sdr. Erik selaku pembawa acara. Rangkaian acara berlangsung lancar hingga akhir dengan banyak pesan yang disampaikan oleh Dekan FAPERIKA UNRI dan Ketum ISOI.

Di akhir acara diadakan foto bersama pengurus ISOI dan juga peserta ENJ 2018. Kegiatan dilanjutkan dengan pembekalan dari Ketua pelaksana ENJ dari Kemenko Bidang Kemaritiman.

Ekspedisi Nusantara Jaya, Bersama Membangun Negeri (Anwar)

IPERINDO Kirim Bantuan untuk Korban Gempa Lombok

penyerahan bantuan dari IPERINDO kepada korban gempa Lombok
PEMUDA MARITIM – Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai (IPERINDO) berpartisipasi dalam memberikan bantuan ke Lombok pada jumat (31/08). Bersama dengan Indonesia Offroad Federation (IOF) dan berkoordinasi dengan POSPENAS melalui POSKOGAB BNPB IPERINDO memberikan bantuan ke Desa Melaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Barat. Dengan tema “IPERINDO PEDULI LOMBOK” harapannya dapat membantu masyarkat yang terkena musibah.

IPERINDO yang diwakili oleh Ibu Anita Puji Utami (DPP IPERINDO) menyerahkan bantuan kepada Kepala Desa Bapak H. Akmaludin Ichsan untuk dibagikan kepada 12 dusun yang ada di Desa Melaka. Dalam acara penyerahan bantuan tersebut juga dihadiri oleh Bapak Burhanudin (Direktorat IMATAP KEMENPERIN RI).

Dalam keterangan yang disampaikan kepada media Ibu Anita Puji Utami (DPP IPERINDO) menyampaikan “kami memberikan bantuan berupa baju dewasa/anak, kaos, kerudung, celana, selimut, matras, kasur, pakaian dalam, tenda dan aneka kebutuhan pangan seperti beras, gula, mie instan, minyak goreng, susu, sarden sampai air mineral”

Selain bantuan bahan pokok untuk mengatasi masalah air bersih, “IPERINDO  bersama PT. Dukuh Raya melakukan pemasangan pompa dan tandon air berukuran besar yang diharapkan cukup untuk memenuhi kebutuhan air  warga di dusun tersebut”, ujar Korlap IPERINDO Bapak Agus Salim

Disamping itu “kami juga ikut serta dalam agenda trauma healing khusus untuk PAUD dan SD di dusun Kecinan, berupa lomba menggambar, mewarnai, baca/tulis yang diselingi berbagai permainan”, tambah Anita

“Dengan bantuan yang kami berikan harapannya dapat mengurangi sedikit beban yang menimpa para korban bencana gempa Lombok”, pungkas Anita selaku koordinator acara tersebut. 

Sumber: IPERINDO

Dari APMI Jawa Timur, untuk Poros Maritim Dunia


PEMUDA MARITIM –  Gagasan ‘Poros Maritim Dunia’ yang telah dikumandangkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di awal pemerintahannya menunjukkan bahwa orientasi pembangunan nasional akan berfokus pada bidang kemaritiman. Jawa Timur sebagai salah satu provinsi yang memiliki sumber daya kelautan yang besar dan pembangunan kemaritiman yang terus berkembang dari tahun ke tahun akan membutuhkan bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk kebutuhan untuk sumber daya manusia yang mampu berperan dalam terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) yang hadir sejak tahun 2013 telah merangkul masyarakat khususnya para pemuda yang memiliki keilmuan dan ketertarikan di bidang kemaritiman untuk bersama membangun maritim negeri dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan gagasan ‘Poros Maritim Dunia.’

APMI Komisariat Daerah Jawa Timur yang terbentuk pada tanggal 21 Maret 2018 sesuai SK dari Pengurus Pusat APMI nomor 011/SK-1B/016/APMI/III/2018 diketuai oleh Eko Husaini dari program sarjana Ilmu Kelautan Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Madi, S.T. sebagai Wakil Ketua yang merupakan mahasiswa program magister Teknik dan Manajemen Energi Laut di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Anis Nur Laily sebagai Sekretaris yang sedang menempuh program sarjana Ilmu Kelautan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, serta Khoirul Umam yang sedang menyelesaikan program sarjana di Ilmu Kelautan UTM sebagai Bendahara. Tujuan didirikannya APMI Komda Jawa Timur ini adalah untuk mengembangkan potensi daerah, teknologi kemaritiman, dan pengelolaan pulau-pulau kecil serta pelayanan sosial masyarakat pesisir berbasis pemberdayaan dan pengembangan pemuda.

Wilayah Provinsi Jawa Timur memiliki panjang pantai sekitar 2.128 km dan di sepanjang pantainya dapat dijumpai beragam sumberdaya alam dari hutan mangrove, padang lamun, terumbu karang, Migas, energi terbarukan, sumber daya mineral hingga pantai berpasir putih yang layak untuk dikembangkan menjadi obyek wisata. Tidak hanya sumber daya alam, Provinsi Jawa Timur juga memiliki kebudayaan yang unik di daerah pesisir, salah satunya kegiatan Labuh Laut di Pantai Prigi, Trenggalek. Potensi sumber daya alam dan budaya yang ada di pesisir dan laut Jawa Timur bila dikelola dengan perencanaan yang baik sangat berpotensi untuk mendukung program pembangunan yang berkelanjutan.

Eko mengatakan, “APMI Komda Jawa Timur akan fokus untuk mengembangkan 6 potensi dengan 6 bidang organisasi. Potensi yang dikembangkan antara lain pulau-pulau kecil, terumbu karang, wisata mangrove, perikanan, budaya pesisir, dan energi laut terbarukan.  Potensi-potensi ini akan dikembangkan melalui 6 bidang organisasi yaitu Bidang Kajian dan Data Maritim, Bidang Pelayanan Sosial Masyarakat Pesisir, Bidang Riset dan Teknologi Kemaritiman, Bidang Kewirausahaan Maritim Pemuda, Bidang Pengembangan Pariwisata, serta Bidang Komunikasi dan Informasi”. “Sesuai dengan potensinya, bidang-bidang ini akan membantu memecahkan masalah-masalah yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Jawa Timur dengan sentuhan teknologi kemaritiman yang berkelanjutan,” tutup Madi.


Sumber: Humas APMI Jatim