Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

Delegasi Indonesia Dukung Program Zero Emisi GRK Pelayaran


PEMUDA MARITIM – Dalam rangka aksi nyata melindungi lingkungan maritim dari pencemaran, Negara-negara anggota International Maritime Organization (IMO) telah menyepakati strategi awal IMO mengurangi gas rumah kaca (GRK) Pelayaran atau Initial IMO Strategy on Reducing Green House Gases from Ships).

Hal tersebut tertuang sebagai kesepakatan dalam Sidang IMO Marine Environmental Protection Committee (MEPC) atau Komite Lingkungan Hidup ke 72 yang baru saja berakhir pada hari Jumat (13/4) di Kantor Pusat IMO London, Inggris.

Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Hubungan Antar Lembaga, Duta Besar Dewa Made Sastrawan selaku Ketua Delegasi RI untuk sidang IMO MEPC mengatakan, bahwa Delegasi Indonesia memperjuangkan kepentingan nasional menjadi bagian pelaksanaan Strategi IMO guna memberlakukan zero emisi GRK pelayaran.

Delegasi RI mempertimbangkan agar strategi IMO terkait GRK dapat memberikan manfaat optimal bagi pelayaran Indonesia yang masih didominasi kapal-kapal lama. Disamping itu program IMO untuk penurunan emisi gas buang kapal juga harus sejalan dengan program Poros Maritim Dunia.

“Memang perlu dilakukan antisipasi terhadap penggunaan mesin yang hemat energi dan rancang bangun kapal yang efisien untuk pembangunan kapal baru, serta penggunaan bahan bakar alternatif,” kata Dewa Made.

Dalam perundingan di Working Group yang merumuskan Strategi Awal IMO untuk pengurangan emisi GRK, Delegasi RI akan memperjuangkan agar tetap mempertahankan semangat Paris Agreement bagi emisi gas buang kapal.

Sementara itu Delegasi wakil Kemenko Maritim, Basilio Araujo menyatakan bahwa Sidang MEPC ke 72 juga telah memutuskan membuat program pengurangan limbah plastik sebagai kegiatan prioritas dalam program kerja IMO dibidang Ocean Governance.

“Kemenko Maritim telah berkoordinasi dengan KBRI London dan Kemenhub untuk persiapan proposal Indonesia kepada IMO terkait pengurangan limbah plastik di laut,” tutur Araujo.

Adapun pada Sidang MEPC 72 juga membahas isu sulphur limit dalam bahan bakar kapal sebagai tindaklanjut keputusan Sidang MEPC ke-70 pada tahun 2016 yang menetapkan bahwa mulai 1 Januari 2020, batas sulfur dalam bahan bakar kapal tidak boleh lebih dari 0,50% m/m.

“Dengan berlakunya aturan pada 1 Januari 2020, maka kapal Indonesia yang akan berlayar ke luar negeri wajib menggunakan bahan bakar yang sesuai dengan ketentuan. Mengingat menjadi object detention baru bagi pemeriksaan port state control,” ujar Pejabat Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Jaja Suparman yang merupakan anggota Delegasi RI.

Menurut Jaja, mulai tanggal 1 Januari 2019, semua kapal di Indonesia wajib melaporkan penggunaan bahan bakar kapalnya selama satu tahun kepada Pemerintah.

Selanjutnya, Jaja menambahkan bahwa Pemerintah Indonesia akan menyampaikan total dari penggunaan bahan bakar kapal-kapal berbendera Indonesia kepada IMO.

“Untuk pelaksanaan ketentuan IMO tentang batas sulfur 0,5%, Ditjen Perhubungan Laut melalui Direktorat Perkapalan dan Kepelautan telah menyiapkan langkah-langkah koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait,” pungkasnya.



Sumber: Maritim News

Bangun Sinergi Antar-Instansi, Bakamla Gelar Forkor Kebijakan Keamanan Laut


PEMUDA MARITIM – Bakamla RI menyelenggarakan Forkor Kebijakan Keamanan Laut Ke-2 di Jayapura, Kamis (12/4).Dalam kegiatan tersebut, seluruh perwakilan instansi yang hadir menyatakan siap bersinergi di laut. Salah satu bentuk sinerginya ialah dengan membentuk tim yang bertugas melakukan kegiatan bersama sebagai langkah nyata dari tindak lanjut Forkor Kebijakan Keamanan Laut tersebut.

Salah satu peserta yang berasal dari Bea Cukai mengatakan bahwa pihak Bea Cukai bersedia bergabung dan akan turut membantu anggaran dalam kegiatan bersama tersebut.

Kegiatan Forkor Jak Kamla yang dilaksanakan oleh Direktorat Kebijakan ini pada dasarnya digelar untuk memfasilitasi pertemuan Bakamla RI dengan berbagai instansi terkait guna membangun dan menghasilkan kesamaan persepsi dan tindakan penegakan hukum di laut secara efektif dan efisien.

Seluruh pihak yang hadir diharapkan akan lebih memahami tentang situasi, kondisi, dan permasalahan yang terjadi di perairan Jayapura berdasarkan informasi dari berbagai perwakilan instansi yang berkepentingan dalam pengamanan perairan Papua.

Berbagai instansi terkait setempat yang hadir yaitu dari Bea Cukai, Lantamal X, Polair, PSDKP, Imigrasi, BNN, Pengadilan Negeri, Dinas Kelautan dan Perikanan, KSOP, dan Universitas Cenderawasih.

Dari pemaparan dalam forum tersebut diketahui masih banyaknya kapal-kapal yang tidak teridentifikasi karena tidak menghidupkan Automatic Identification System (AIS). Untuk penertibannya, diperlukan adanya sanksi tegas bagi kapal yang tidak menyalakan AIS. Apalagi di wilayah perairan Papua masih banyak kapal-kapal asing yang berkeliaran, khususnya kapal berbendera Filipina.

Lebih lanjut dalam forkor itu juga sepakat untuk menunjuk Bakamla RI sebagai koordinator dalam menyinergikan instansi yang berwenang di laut. Hal ini sejalan dengan fungsi Bakamla RI yang tertuang dalam UU 32/2014 tentang Kelautan pasal 62d, yaitu menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait.

Sinergitas ini perlu dibangun mengingat terbatasnya kapal untuk melakukan penindakan di laut, khususnya di wilayah Jayapura yang pada dasarnya diperlukan kapal-kapal cepat agar pengejaran kapal-kapal yang melanggar tersebut dapat lebih efektif. Untuk itu, forum ini juga menyimpulkan perlunya dibuat sektor operasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan operasi patroli di laut.



Sumber: Maritim News

Menuju IACS, BKI Gandeng DNV GL Tingkatkan Kapasitas SDM


PEMUDA MARITIM – PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)/BKI tandatangani kontrak kerjasama ‘dual class’ dengan Det Norske  Veritas – Germanisher Lloyd (DNV GL), di Kantor Pusat PT BKI, beberapa hari lalu, untuk survei dan sertifikasi kapal berbendera Indonesia. Kerjasama dual class yang saat ini telah dilakukan adalah untuk  proyek Floating Production Unit/FPU Jangkrik.

“Kerjasama dual class  BKI dan DNV GL ini merupakan kerjasama lanjutan dengan bertujuan untuk saling menguntungkan kedua belah pihak, sehingga layak untuk terus dilanjutkan,” ujar Direktur Pengembangan Sumber Daya BKI Saifuddin Wijaya setelah penandatanganan kerjasama BKI dan DNV GL.

Ia menambahkan keuntungan kerjasama ini bagi BKI salah satunya adalah BKI dapat belajar lebih banyak kepada DNV GL dalam hal survei dan sertifikasi kapal berteknologi tinggi, seperti misalnya FPU Jangkrik. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan performance BKI untuk survei dan sertifikasi kapal berteknologi tinggi dengan mendapatkan pengalaman yang lebih banyak.

Sehingga termasuk juga dalam rangka target BKI menjadi anggota Asosiasi Lembaga Klasifikasi Internasional (International Association of Classification Society/IACS).

Atas penandatanganan kerjasama ini, DNV GL mengucapkan terima kasih kepada BKI dalam menjalin kerjasama yang baik dengan DNV GL. Hal itu disampaikan Regional Manajer DNV GL Christina de Santa Maria Saenz dalam penandatanganan kontrak, Rabu (11/4/2018). DNV GL akan membantu BKI dalam berbagai hal yang dibutuhkan BKI terkait pelaksanaan project yang dilakukan bersama.

DNV GL merupakan suatu lembaga klasifikasi internasional yang berkantor pusat di Norwegia. DNV GL diakui sebagai anggota dari Asosiasi Lembaga Klasifikasi Internasional (International Association of Classification Society/IACS) dan juga sebagai badan klas yang diakui dari Uni Eropa.



Sumber: Maritim News

Banyak Pintu Kejahatan di Laut, Bakamla: Hukum Pencegahan Harus Diutamakan


PEMUDA MARITIM – Kepala Bakamla RI, Laksamana Madya TNI Ari Soedewo, S.E, M.H memberi kuliah umum kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI). Kuliah umum berlangsung di ruang Audiotorium Fakultas Hukum UI, Depok, Jakarta, Kamis (12/4/2018).

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI). Kedatangan Kepala Bakamla RI diterima langsung oleh Dekan Fakultas Hukum Prof. Melda Kamil Ariadno, S.H, LL.M, Ph.D. Dia didampingi Ketua Indonesia Maritime Center Dr. Sunaryo

Dalam sambutannya, Prof. Melda mengatakan bahwa Indonesia memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kesiapan dalam dunia maritim. Kesiapan itu meliputi keahlian di bidang kelautan mulai dari yang bersifat teknis, teknologi, sampai ahli strategi dan juga hukum laut internasional.

“Mengetahui sekaligus memahami mengenai hukum laut wajib hukumnya, setidaknya pada level universitas dan pejabat Pemerintahan. Di masa mendatang, tantangan dalam membangun kekuatan pertahanan maritim di Indonesia semakin kompleks. Salah satu strategi yang harus dilakukan adalah menjaga setiap jengkal wilayah kedaulatan Indonesia (perairan kedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial) dan wilayah yurisdiksi Indonesia (zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen),” papar Prof Melda.

Prof. Melda melanjutkan, berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, laut harus diawasi secara nyata oleh Pemerintah baik TNI Angkatan Laut dan intansi terkait lainnya, seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Kuliah umum yang disampaikan Kepala Bakamla RI ini mengulas secara komprehensif mengenai implementasi penegakan hukum di laut dan menjelaskan peran Bakamla RI sebagai lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang terbilang masih baru.

Kepala Bakamla RI, Laksamana Madya TNI Ari Soedewo, menyampaikan pula bahwa penegakan hukum di laut harus memadukan antara pencegahan dan penindakan, karena di dalam tindak pencegahan juga terkandung unsur pembinaan. Sebelum menutup kuliah umum, pejabat tinggi (Pati) berbintang tiga ini juga mengatakan bahwa kejahatan di laut pada dasarnya terbentuk melalui banyak pintu atau terorganisir.

“maka dari itu, sinergitas instansi yang memiliki semua aspek yang mempuni di laut adalah mutlak adanya,” ucapnya.



Sumber: Maritim News

Yuk, Berenang Bersama si Ramah Ikan Mola-Mola di Nusa Penida Bali


PEMUDA MARITIM – Ikan Mola-Mola merupakan jenis ikan langka yang sulit ditemukan di dunia. Namun, jika Anda pergi menyelam di Crystal Bay, Nusa Penida, Bali, Anda punya banyak kesempatan untuk melihat mereka.

Ya, ikan raksasa berbentuk pipih dan memiliki sayap di atas bawah  tubuhnya ini menjadi hewan sangat langka. Hidupnya pun sudah sejak dulu kala sehingga ikan ini sering disebut ikan purba. Kehadirannya memang banyak meninggalkan misteri bagi pencinta diving.

Meski begitu, ikan ini masih sering ditemukan lho ketika menyelam di Nusa Penida. Bahkan, mereka sering menghampiri penyelam karena rasa ingin tahu ikan mola-mola sangat tinggi.

Ikan yang memiliki tinggi 5 meter ini juga suka memberikan pose terbaik mereka ketika kamera sedang mengarah kepadanya. Ia pun tidak takut dengan manusia bahkan suka berinteraksi dengan para penyelam.

Nah, inilah misteri yang bisa ditemukan di laut provinsi yang dipimpin oleh Gubernur dan Wagub, I Made Mangku Pastika dan I ketut Sudikerta ini. Namun, jika ingin bertemu mereka lebih baik datang ketika bulan Mei - Oktober, mereka sering lalu lalang.



Sumber: okezone.com

KSOP Pontianak Dukung Konsesi Lahan Terminal Kijing


PEMUDA MARITIM – Dalam rangka merealisasikan pembangunan Terminal Kijing, Mempawah, Kalimantan Barat sebagai penyangga Pelabuhan Pontianak. Maka pihak Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pontianak selaku Regulator mensupport proses konsesi lahan Terminal Kijing Tahap I seluas 70 hektar agar berjalan lancar.

“Proses konsesi lahan seiring sejalan dengan proses Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bagi kami penting mensupport keberadaan Terminal Kijing sebagai upaya mendorong roda perekonomian Kalimantan Barat,” jelas Kepala KSOP Kelas II Pontianak, Capt Bintang Novi kepada Maritimnews, Kamis (12/4).

Menurut Bintang, KSOP Pontianak mendukung penuh PT Pelabuhan Indonesia II atau IPC agar segera merealisasikan keberadaan Terminal Kijing. “Melihat kondisi pelabuhan Pontianak yang sulit dikembangkan karena lahannya terbatas, ditambah biaya pemeliharaan Sungai Kapuas yang cukup besar,” ujarnya.

“Support pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dilakukan dengan menggelar rapat koordinasi maupun rapat internal terkait draf konsesi. Sekali lagi proses konsesi lahan Terminal Kijing masih berjalan, diperkirakan masa konsesi bisa saja mencapai 30 tahun bahkan lebih,” pungkas Bintang.

Seperti diketahui Terminal Kijing Mempawah telah memiliki Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 787 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Pontianak tanggal 6 Desember 2016 sebagai pedoman dalam pembangunan, pengoperasian, pengembangan pelabuhan dan penentuan batas DLKr dan DLKp antara lain areal pengembangan Pelabuhan Pontianak salah satunya areal daratan di Terminal Kijing seluas 247,1 hektar.



Sumber: Maritim News

Perpaduan Kedaulatan Udara dengan Visi Poros Maritim di Wilayah NKRI


PEMUDA MARITIM – Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan Negara kepulauan berciri wawasan Nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas, hak-hak dan kedaulatan yang mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan baik nasional maupun internasional.

Atas dasar tersebut, Laksamana Muda TNI (Purn) Surya Wiranto mengemukakan pentingnya menjaga kedualatan udara yang dipadukan dengan visi Poros Maritim Dunia. Menurutnya, hal itu mengacu pada Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang berbunyi bahwa “wilayah udara adalah wilayah kedaulatan di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia”.

“Perwujudan dari kedaulatan yang penuh dan eksklusif di ruang udara di atas wilayah teritorialnya ialah saat pemerintah Indonesia berhak mengendalikan ruang udara nasionalnya,” terang Surya dalam pesan elektroniknya yang diterima redaksi di Jakarta, (12/4).

Pria yang kini menjabat Kabid Organisasi dan Tata Laksana PPAL Pusat itu lebih lanjut menegaskan bahwa tidak satupun pesawat udara asing baik sipil maupun militer diperbolehkan mempergunakan ruang udara nasional Indonesia. Terkecuali setelah mendapat ijin atau telah diatur dalam suatu perjanjian internasional baik secara bilateral maupun multilateral.

“Itu diatur dalam Konvensi Chicago tahun 1944 dan UNCLOS tahun 1982,” tandas dia.

Sambung Surya yang pernah menjabat sebagai Wadanseskoal dan Kadispotmar itu menyatakan atas dasar 2 aturan internasional tersebut, Indonesia sebagai negara Kepulauan berkewajiban menetapkan alur laut kepulauan dan ruang udara di atasnya yang digunakan untuk kepentingan masyarakat internasional.

“Dengan ditetapkannya tiga ALKI maka dapat menimbulkan kerawanan terhadap pertahanan udara kita,  karena pesawat asing yang menggunakan hak lintas ALKI hanya diwajibkan memonitor lalu lintas penerbangan setempat dengan pertimbangan keselamatan penerbangan,” bebernya.

Masih kata dia, di sinilah diperlukan adanya Air Defense Identification Zone (ADIZ) sebagai suatu sistem identifikasi dini bagi pesawat yang akan memasuki wilayah udara di Indonesia dan pesawat yang akan menggunakan hak lintas ALKI.

Dengan disahkanya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia, Pemerintah wajib melaksanakan wewenang dan tanggung jawab dari pengaturan ruang udara baik untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, serta lingkungan udara. Berbagai macam faktor tersebut seharusnya menjadi acuan dan patokan pemerintah untuk menyiapkan konsep dan menghadapi tantangan dari permasalahan-permasalahan di ruang udara.

“Dengan adanya PP ini diharapkan pengamanan udara kita semakin baik, sejalan dengan visi Poros Maritim Dunia,” pungkasnya.



Sumber: Maritim News