Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

Mendikbud: Lewat Budaya, Indonesia Bisa Kembali Jadi Penguasa Samudra


PEMUDA MARITIM – Dalam Malam Anugerah Budaya Maritim yang dihelat di Plaza Insan Berprestasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senayan, Jakarta, Selasa malam (5/12/2017), Mendikbud Muhadjir Efendi menyatakan melalaui budaya, Indonesia harus menjadi penguasa samudra kembali.

Menurutnya, hal tersebut sudah dilakukan oleh imperium-imperium besar di Nusantara terdahulu. Mulai dari Sriwijaya, Majapahit hingga Kesultanan Islam, seluruhnya bercorak sebagai bangsa maritim yang menguasai samudra.

"Mataram di bawah kepemimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo meskipun terletak di pedalaman dan pesisir selatan, namun saat menyerang VOC di Batavia juga menggunakan armada lautnya. Apalagi kerajaan-kerajaan lainnya, semuanya memili armada laut yang kuat," ujar Mendikbud.

Acara yang dihelat sebagai pemberian hadiah kepada para pemenang lomba pembuatan film pendek dokumenter kemaritiman ini, menjadi ajang unjuk kebolehan para sineas muda dalam mengembangkan bakatnya.

Namun demikian, sesuai dengan tujuan digagasnya festival film pendek kemaritiman dan festival dokumenter pelajar, yakni untuk melestarikan laut Indonesia, Muhadjir mengingatkan agar para sineas muda tersebut juga ikut aktif terlibat dalam kegiatan pelestarian laut di Indonesia.

"Kita memiliki kekayaan laut yang sangat besar, bahkan salah satu yang terbesar di dunia, tapi kalau kita tidak pandai merawat dan menjaganya, kita masih jadikan laut sebagai tempat sampah kita, maka keindahannya akan hancur," ingatnya serius.

Menurutnya, industri pariwisata sangat menjanjikan karena potensi migas Indonesia telah turun. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Jepang juga menonjolkan budayanya khususnya yang menyangkut kemaritiman dalam membangun negaranya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim Safri Burhanuddin mengatakan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan Festival Film Pendek Kemaritiman ini adalah untuk mempromosikan gerakan budaya bersih dan senyum.

Gerakan yang dilakukan bersama dengan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) ini, menurutnya dibuat untuk membangkitkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya budaya cinta kebersihan dan keramahan. "Apabila lingkungan bersih, maka sektor pariwisata akan jalan," lanjut Safri.

Melalui film, tambah dia, akan muncul inspirasi dalam mendukung implementasi kegiatan yang terkait kemaritiman seperti mendukung kegiatan Gerakan Budaya Bersih dan Senyum (GBBS) dan Gerakan Indonesia Bersih, kegiatan pariwisata bahari, budaya seni dan olahraga, dan kegiatan yang sifatnya sosialisasi dan edukasi.

Terlebih lagi, pemuda Indonesia saat ini sedang keranjingan bermain gawai. Dan, menurut Safri, terlihat dari sekitar 400-an video yang  dikirim oleh peserta bahwa mereka cukup piawai untuk memproduksi sebuah video. "Kita tinggal menyisipkan konten dan memberi mereka wadah untuk berkreasi," tuturnya.

Dalam Malam Anugerah Budaya Maritim itu film berjudul  "Kalase" yang disutradarai oleh Nur Rizky Hardy menjadi pemenang pertama. Selanjutnya film berjudul "Indonesia a maritime heaven in equator" yang disutradarai oleh M. Yusuf terpilih sebagai juara ke-2.

Sementara itu, film berjudul "Pahlawan Konservasi (Hari ini Untuk Esok Nanti)" yang disutradarai oleh Muhammad Kurniawan terpilih sebagai juara ke-3 sekaligus juara favorit yang terpilih berdasarkan jumlah penonton youtube terbanyak.

Malam Anugerah Budaya Maritim ini dimeriahkan pula oleh pertunjukan musik dari group band D’MASIV, serta alunan merdu suara penyanyi Masayu Paramitha.

Asisten Deputi Bidang Budaya Seni dan Olahraga Bahari Kosmas Harefa sebagai pemrakarsa kegiatan ini berharap mampu memberikan wadah apresiasi bagi generasi muda untuk berkarya sekaligus berkontribusi dalam pelestarian kekayaan laut Indonesia.

"Saya ingin tahun depan, acara ini dapat diikuti oleh semakin banyak generasi muda Indonesia," ujarnya yang ditemui sesaat sebelum berlangsungnya Malam Anugerah Budaya Maritim.



Sumber: Maritim News

Menilik Peluang Kerja Pelaut Indonesia di Eropa


PEMUDA MARITIM – Dalam rangka menentukan kebijakan terhadap permasalahan pelaut Indonesia, Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) menggelar diskusi panel dengan tema "Strategi Nasional Dalam mewujudkan Pelaut Indonesia Menguasai Pasar Internasional" di Hotel Holiday, Kemayoran, Jakarta (6/12).

Bertindak sebagai salah satu pemrasaran dalam diskusi itu, Direktur BSM CSC Indonesia Capt Akhmad Subaidi menyampaikan soal peluang kerja pelaut Indonesia di pasar Eropa. Sebagaimana diketahui bersama, industri pelayaran di Eropa masih menempati posisi terbaik dalam dunia kemaritiman global.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua bidang Kepelautan di CIMA (Consortium Indonesian Manning Agency) ini menjabarkan terlebih dahulu kiprah CIMA sejak awal berdirinya.

"Didirikan pada tahun 19990, CIMA berdiri dengan tujuan untuk mempersatukan seluruh elemen manning agent dalam suatu wadah yang positif untuk kemajuan bangsa dan negara," terang Subaidi biasa akrab disapa.

Dalam tahun pendiriannya, anngotanya mencapai 46 perusahaan. Kemudian di tahun 2000 meningkat menjadi 86 perusahaan dan saat ini jumlahnya menurun  menjadi 57 perusahaan.

"Meningkatnya keanggotaan CIMA di tahun 2000 karena diberikan kewenangan untuk melaksanakan endorsement bagi para pelaut yang akan bekerja di luar negeri oleh Ditjen Pajak RI," terangnya.

Namun setelah dihapuskannya fiskal endosrsment berakibat hanya terbatasnya pada kegiatan internal anggota CIMA. Sejak diberlakukannya Permen 84/2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, bagi CIMA terbuka lagi peluang pengabdian kepada bangsa dan negara melalui penyaluran lapangan kerja bagi pelaut Indonesia yang profesional.

"Ini sesuai visi kami yaitu menjadi mitra pemerintah dalam membina dan menghimpun perusahaan perusahaan pengawakan kapal," tandas Subaidi.

Mengenai Supply & Demand global market tahun 2015, berdasarkan data BIMCO & ICS, di mana permintaan terhadap pekerja kapal sangat tinggi, maka pelaut Indonesia sangat berpotensi untuk bekerja di Eropa.

"Mengacu pada kemampuan diklat kepelautan di Indonesia, bahwa setiap tahun mampu meluluskan SDM-officers sebanyak 8000 orang, ini merupakan potensi yang tinggi untuk memenuhi permintaan global," tandasnya lagi.

Dari jumlah armada dalam negeri, kapal berbendera Indonesia mencapai 21.106 unit. Sehingga dari segmentasi tersebut, ungkap Subaidi, kita dapat mengetahui kebutuhan SDM pelaut.

Masih kata dia, berkurangnya lapangan kerja untuk pelaut di dalam negeri karena fakta di lapangan yang menyebutkan bahwa sekitar 30 persen armada kapal Indonesia yang berkondisi laid up.

"Dampaknya, angka pengangguran SDM pelaut di Indonesia pada tahun 2017 amencapai sebanyak 74.000 untuk perwira dan 46.500 untuk rating," bebernya.

Itu belum termasuk pelaut yang bekerja di kapal-kapal pesiar yaitu sekitar 50.000 orang dan yang onboard sekitar 30.000 orang. Kebanyakan dari mereka pun bekerja untuk catering dan hotel department di bawah naungan industri pariwisata.

"Fakta yang harus diakui bahwa Indonesia tidak kekurangan jumlah pelaut tetapi kita kekurangan Qualified Seafarer," tegas dia.

Selain itu, ada beberapa fakta yang harus dipertimbangkan, yaitu soal banyaknya perusahaan asing yang sudah lama merekrut pelaut Indonesia, tetapi tidak menambah jumlah pelaut Indonesia untuk diperkerjakan di kapal-kapalnya, meskipun armada mereka bertambah.

Selanjutnya ialah masih banyak perusahaan asing yang enggan untuk merubah bendera kapalnya ke Indonesia pada saat mendapatkan tawaran bisnis di Indonesia. "High risk, merubah bendera ke Indonesia, berarti harus menggunakan pelaut Indonesia berdasarkan azas cabotage. Mereka ragu dengan kualitas pelaut Indonesia," keluhnya.

Di akhir penjelasannya, ia menyimpulkan bahwa masalah kompetensi dan profesionalitas bagi pelaut adalah hal krusial dalam industri pelayaran.

"Salah satu solusinya kita harus melakukan re-design terhadap sistem pelatihan pelaut kita, mulai dari kriteria seleksi, metode pembelajaran, kemampuan bahasa Inggris, dan skill-skill tambahan lainnya," pungkasnya.



Sumber: Maritim News

Indonesia Krisis Iklim: Negara Wajib Jamin Perlindungan bagi Masyarakat Pesisir


PEMUDA MARITIM – Dalam beberapa pekan terakhir, Indonesia mengalami krisis iklim yang sangat parah. Bentuknya berupa anomali suhu permukaan laut yang menghangat sekurang-kurannya 26,5 derajat Celcius terjadi di sejumlah wilayah perairan Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut fenomena ini dengan siklon tropis.

Secara teknis, siklon tropis terjadi akibat adanya proses sirkulasi atmosfer yang memindahkan panas dari daerah khatulistiwa menuju garis lintang yang lebih tinggi. Fenomena siklon tropis ini menyebabkan gelombang tinggi sekitar 2,5-4 meter di Perairan barat Kepulauan Mentawai hingga Bengkulu, Laut Jawa bagian tengah , perairan utara Jawa Tengah; 4-6 meter di Perairan Selatan Banten hingga Jawa Tengah; dan 6-7 meter di Samudera Hindia selatan Jawa hingga Jawa Timur. Selain menjadi penyebab tingginya gelombang laut, siklon tropis juga menyebabkan kecepatan angin menjadi bertambah dari biasanya. Beberapa pekan terakhir, kecepatan angin bergerak mencapai 96 kilometer per jam.

Setelah Siklon Cempaka dan Siklon Dahlia melanda Indonesia, BMKG memprediksikan, masih ada dua siklon tropis yang akan terjadi di perairan Indonesia, yaitu: siklon tropis 93W dan siklon tropis 97S. Siklon tropis 93W terpantau di Laut Andaman sebelah utara Aceh dengan kecepatan angin maksimun 56 kilometer per jam. Sedangkan siklon tropis 97S terpantau di Samudera Hindia hingga selatan NTT dengan kecepatan angin maksimum 28 kilo meter per jam. Fakta-fakta tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah, baik pusat dan daerah, karena fenomena siklon tropis ini berdampak buruk, khususnya bagi masyarakat pesisir yang berada di dekat garis pantai.

Pusat Data dan Informasi KIARA (2017) mencatat, akibat anomali cuaca ini banjir air laut dengan ketinggian bervariasi, merendam desa-desa nelayan di Sumatera bagian selatan, Jawa bagian tengah, dan juga Pulau Lombok bagian timur dan tengah. Di wilayah Lampung Timur, misalnya, air laut dengan ketinggian mencapai betis orang dewasa membanjiri delapan desa di pertambakan udang Bumi Dipasena yang terletak di Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Sejumlah petambak mengeluhkan kondisi banjir rob yang memasuki tambak udang mereka.

Dalam waktu lama, jika air laut terus merendam kawasan tambak, maka sarana dan prasarana budidaya terancam tidak dapat beroperasi dan akan berdampak terhadap kelangsungan budidaya udang di Bumi Dipasena. Ancaman gagal panen pun tak dapat dihindari. Satu keluarga petambak akan mengalami kerugian paling kecil sebesar Rp20.000.000 jika mengalami kegagalan panen. Kawasan pertambakan udang dengan luas lebih dari 17.000 ha ini dihuni oleh 6.505 keluarga petambak.

Artinya, jika ada 1.000 keluarga petambak yang menalami gagal panen, maka kerugian material mencapai 20 miliar Rupiah. Sementara itu, banjir rob dengan ketinggian mencapai lutut orang dewasa merendam desa-desa pesisir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Akibat banjir ini, 10.038 orang nelayan tangkap tidak bisa pergi melaut. Sejumlah nelayan di desa Morodemak, misalnya berharap pemerintah segera turun tangan untuk segera mengatasi masalah ini. Hal serupa terjadi Jepara, Jawa Tengah.

Sejak tanggal 29 November 2017 lalu, cuaca buruk melanda desa pesisir di wilayah. Bahkan nelayan setempat menyebutkan setiap tiga bulan sekali nelayan harus menghadapi cuaca buruk yang sangat ekstrim. Akibatnya, 13.090 orang nelayan tak bisa melaut. Tak sedikit nelayan harus bertaruh nyawa dan hilang di laut karena harus menghadapi cuaca seperti ini. Hal yang sama terjadi di Desa Jerowaru, Kecamatan Jero waru serta Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Banjir rob yang sangat tinggi telah menggenangi kawasan ini sejak beberapa pekan lalu. Akibatnya, 856 orang nelayan tangkap, lebih dari 450 orang petambak garam dan ratuan petambak ikan bandeng pun terkena dampak buruk.

Jika dihitung, total kerugian material akibat banjir rob yang melanda sejumlah desa di dua kecamatan di Kabupaten Lombok ini mencapai 5 miliar Rupiah. Kerugian ini merupakan akumulasi dari terhentinnya aktivitas dan hancurnya fasilitas tambak garam, hancurnya tambak ikan bandeng, rusaknya puluhan rumah, kerugian lain yang dialami oleh nelayan tangkap.

Dampak buruk ini diperparah oleh minimnya informasi termurakhir mengenai perkembangan cuaca, iklim dan berbagai anomalinya yang dapat diakses oleh masyarakat pesisir. Dengan demikian, secara psiko-sosial masyarakat pesisir merasakan ketidakamanan karena tidak mengetahui akan adanya bencana susulan yang bisa datang kapan saja. Tambak Udang Dipasena di Lampung, Demak dan Jepara di Jawa Tengah, Lombok Timur di Nusa Tenggara Barat merupakan tiga wilayah pesisir di Indonesia yang terkena dampak buruk anomali cuaca di Indonesia. Selain tiga wilayah tersebut, tak sedikit desa kawasan pesisir yang mengalami hal serupa.

Dengan demikian, dampak buruk kehadiran siklon tropis ini harus dikategorikan bencana nasional karena tidak terjadi hanya di satu lokasi melainkan di banyak tempat. Secara umum, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat setidaknya 1,8 juta orang di seluruh Indonesia terdampak. Dari angka itu, 19 meninggal dunia akibat cuaca buruk. Berkaca pada fakta-fakta tersebut di atas, KIARA menuntut pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk segera memberikan perlindungan kepada masyarakat pesisir yang terkena dampak cuaca buruk. Perlindungan untuk masyarakat pesisir merupakan mandat konstitusi yang harus segera ditunaikan oleh pemerintah. Adapun hal-hal yang harus segera dilakukan pemerintah adalah sebagai berikut:


  1. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, beserta kementerian/lembaga terkait harus menyediakan informasi akurat mengenai segara hal yang terkait dengan anomali cuaca, dampak dan strategi adaptasi yang harus dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat pesisir. Hal ini penting dilakukan mengingat mayoritas masyarakat pesisir tidak dapat mengakses informasi yang detail dan terkini mengenai perkembangan bencana yang akan terjadi.
  2. Sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 12 Undang-undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam untuk menyediakan skema perlindungan, yaitu: a) penyediaan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman; b) kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman; c) jaminan kepastian usaha; d) jaminan risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman; e) penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; f) pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman; g) jaminan keamanan dan keselamatan; dan h) fasilitasi dan bantuan hukum. Selain itu, Pasal 12 Undang-undang No. 7 Tahun 2016 memberikan mandat kepada pemerintah untuk menyediakan skema pemberdayaan melalui: a) pendidikan dan pelatihan; b) penyuluhan dan pendampingan; c) kemitraan usaha; d) kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan e) penguatan Kelembagaan. Di dalam konteks perubahan iklim dan bencana alam, Pasal 30 UU No. 7 Tahun 2016 memandatkan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pesisir yang terkena resiko, yaitu dengan memberikan: a) Asuransi Perikanan atau Asuransi Pergaraman untuk kecelakaan kerja; atau b) asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa.
  3. Di dalam dokumen Voluntary Guidelines For Securing Sustainable Small-Scale Fisheries In The Context Of Food Security And Poverty Eradication (Petunjuk Sukarela untuk Menjamin Perikanan Skala Kecil yang Berkelanjutan dalam Konteks Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan) yang dipublikasikan oleh FAO pada tahun 1995, pemerintah memiliki mandat untuk: 1) mengembangkan kebijakan dan rencana untuk mengatasi perubahan iklim di perikanan, khususnya dalam strategi untuk adaptasi dan mitigasi, serta membangun ketahanan, konsultasi penuh dan efektif dengan masyarakat nelayan termasuk masyarakat adat, lelaki dan perempuan, serta memberikan perhatian khusus pada kelompok-kelompok rentan dan terpinggirkan. Dukungan khusus harus diberikan untuk masyarakat nelayan skala kecil yang tinggal di pulau-pulau kecil di mana perubahan iklim mungkin memiliki implikasi tertentu untuk keamanan pangan, gizi, perumahan dan mata pencaharian mereka; 2) mempertimbangkan untuk membantu dan mendukung masyarakat nelayan skala kecil yang terkena dampak oleh perubahan iklim atau bencana alam dan bencana yang disebabkan oleh manusia, termasuk melalui adaptasi, mitigasi dan bantuan rencana; dan 3) memahami tanggap darurat dan kesiapsiagaan bencana dalam perikanan skala kecil dan menerapkan konsep kelanjutan bantuan pengembangan. Tujuan pembangunan jangka panjang perlu mempertimbangkan seluruh urutan tanggap darurat, termasuk pada tahap bantuan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi dan pemulihan harus mencakup tindakan untuk mengurangi kerentanan terhadap potensi ancaman di masa depan. Konsep ‘membangun kembali lebih baik’ harus diterapkan dalam respons dan rehabilitasi bencana.
  4. Indonesia harus segera memiliki peta jalan konkrit dan terarah guna menjawab krisis iklim yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat pesisir. Dengan demikian, agenda-agenda lama pemerintah yang terkait dengan solusi mitigasi dan solusi perubahan atau krisis iklim perlu ditinjau ulang karena tidak memiliki dampak bagi kehidupan masyarakat pesisir. Sejumlah solusi yang ditawarkan seperti proyek Blue Carbon atau proyek Coral Triangle Initiative (CTI) jauh dari persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir. Fakta di lapangan menunjukkan, kedua proyek tersebut justru mengusir masyarakat dari wilayah laut sebagai bagian hidup mereka.
  5. Banjir rob yang terjadi di sejumlah wilayah di atas tidak dapat dikategorikan sebagai bencana alam yang bersifat lokal serta bencana alam biasa, sebaliknya ini adalah bencana nasional yang dampaknya luar biasa. Setelah melihat dampak dan kerugian yang dialami oleh masyarakat, bencana alam ini adalah bencana nasional yang luar bisas. Karena itu pemerintah dituntut untuk tidak memberikan penangangan secara biasa, melainkan harus luar biasa.



(Diangkat dari tulisan Pernyataan Sikap Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang dipublish oleh Sekjen KIARA, Susan Herawati)



Sumber: Maritim News

Mengupas Peran Maritime Power dan Air Power dalam Poros Maritim Dunia


PEMUDA MARITIM – Disetujuinya Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI pengganti Jenderal TNI Gatot Nurmantyo oleh DPR RI membawa angin segar dalam konteks pertahanan maritim. Pasalnya, pengembangan Strategi Maritim dalam konteks sistem pertahanan NKRI hendaknya harus mengedepankan Maritime maupun Air Power mengingat visi pemerintah telah berani menyatakan bahwa menyongsong masa depan Indonesia melalui lautan.

"Poros Maritim Dunia sudah jelas merupakan visi Indonesia untuk menjadi negara maritim yang maju, mandiri, kuat serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional," ungkap Kolonel Laut (P) Salim di Jakarta, (7/12).

Pamen TNI AL yang sehari-hari menjabat sebagai Kasubdis Strategi Taktik Operasi Mabes TNI AL itu menjelaskan sistem pertahanan maritim dan dirgantara dalam penyusunan strategi maritim, harus memperhatikan faktor geostrategis baik yang bersifat internal maupun eksternal.

"Ini berkaitan dengan upaya membangun sistem pertahanan yang didasarkan atas konsep "unified approach dan comprehensive strategy yang mencakup seluruh wilayah kepulauan Indonesia," bebernya.

Dalam faktor yang bersifat eksternal, sebagai kemampuan untuk menangkal ancaman, Lulusan Dikreg 49 Seskoau ini menyebut pengembangan kemampuan penangkalan, diplomasi, pengintaian, dan sistem peringatan dini harus diperhatikan. Selain itu juga dalam persoalan perkembangan teknologi dan komunikasi.

Dengan adanya gap hirarki kebijakan saat ini, pada kampanye operasi gabungan khususnya pada level Grand Strategy dan absennya beberapa kebijakan menyebakan perencanaan pembangunan Maritime Power maupun Air Power belum sinergis yang berujung tidak dapat memenuhi harapan khususnya dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

"Perencanaan pembangunan maritim harus dirancang untuk menjadi sebuah gerakan dinamis dan berkelanjutan yang mampu menggabungkan elemen-elemen dalam sebuah rancangan operasional," ulas dia.

Sambungnya, rencana pembangunan tersebut memerlukan kemampuan "sweeping visions" untuk dapat membangun pengertian akan hubungan erat antara tujuan akhir, strategi yang dipilih, cara, operasionalisasi dan juga taktis pelaksanaan operasinya.

Dalam  konsep offensive realist, negara membutuhkan kekuatan,  tidak hanya untuk menjaga posisi demi terciptanya balance of power, melainkan untuk menjadi sekuat mungkin. Dalam sebuah sistem, dimana tidak ada otoritas yang lebih tinggi daripada negara. Menjadi masuk akal bagi setiap negara untuk memiliki kekuatan agar dapat terjaga dari serangan negara lain.

"Oleh karena itu, negara-negara normal, baik dengan rezim pemerintah demokratik ataupun otoriter, akan berperilaku selalu sama; yaitu mencari dan membangun kekuatan sebesar besarnya," ungkap Salim.


Sinergitas membangun kekuatan dalam Poros Maritim Dunia

Dalam membangun Poros Maritim Dunia, kemampuan penggunaan dan penguasaan akan  laut serta pengendalian udara, harus mampu memberikan sebuah  pemahaman dan  fleksibilitas. Begitu juga dengan pasukan yang dimiliki dan penggelarannya, serta keseluruhan spektrum operasi maritim itu sendiri.

Salim memamparkan terdapat banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses perencanaan operasi maritim. Kemampuan dan sumber daya militer yang tidak terbatas merupakan hal mutlak. Hal itu harus terkonsentrasi untuk mencapai tujuan akhir strategi negara.

Selain itu, lanjut dia, perencanaan operasional  menjadi  penting sebagai prasyarat  utama dalam menetapkan  keberlangsungan rencana.

"Idealnya, harus ada sebuah kesatuan komando atas semua sumber daya dan logistik yang diperlukan untuk melakukan operasi maritim," ungkapnya lagi.

Lulusan AAL tahun 1995 ini selanjutnya menerangkan soal kekuatan maritim, sangatlah  ideal untuk mendukung sebuah ‘high tempo operations’. Hal tersebut dikarenakan kemampuan mobilitas dan flesibilitasnya.

"Untuk mencapai tempo ini diperlukan inisiatif dan eksploitasi untuk mencapai kesuksesan. Dalam melakukan kampanye maritim, beberapa pertimbangan harus diberikan untuk mengidentifikasi kerentanan kritis akan ancaman," ulasnya.

Pamen TNI AL yang aktif menulis buku ini juga mengurai soal kesadaran tentang kerentanan kritis perencanaan operasi yang efektif.

Hal ini mencakup, antara lain: kapal transport untuk pasukan amphibi, kemampuan kapal untuk menggelar combat power termasuk kemampuan kapal selamnya,  penambahan kapal dalam pengerahan pasukan,  kekuatan kemauan (will power) dan kohesi pasukan serta para komandan, kemampuan Komando dan pengendalian, intelligence, surveillance and reconnaisance unit,  "aset perang udara," kemampuan dan ketahanan fisik dari anggota, serta terakhir, posisi geografi dari negara itu sendiri.

"Maka dari itu memelihara fleksibilitas dan kemampuan adaptasi akan perkembangan dari situasi dan lingkungan yang dihadapi sangatlah penting," tandasnya.


Peran Air Power dalam Strategi Maritim

Strategi maritim merupakan konsep yang luas mencakup pertahanan, keselamatan maupun keamanan nasional melalui pengerahan seluruh elemen kekuatan nasional. Utamanya ditujukan untuk pengendalian maritim dan perlindungan sumber daya nasional baik di laut, pantai maupun darat.

Berdasarkan sejarah maupun posisi alamiah, Indonesia harus mampu melindungi dan menjaga keamanan serta mampu memanfaatkan eksploitasi sumber daya maritim yang dimilikinya. Pengendalian laut dan udara merupakan kunci pertahanan Indonesia mengingat sebagai negara Kepulauan yang saat ini menuju negara maritim.

"Hal penting yang akan selalu berhubungan dalam pembangunan kekuatan Poros Maritim Dunia adalah Sea and Air Control maupun Sea and Air Denial," ulas Salim.

Selanjutnya, beber pria asal Surabaya ini adalah peran utama dalam kekuatan udara pada kekuatan maritim atau the core air power role in maritime power. Menurutnya, para pemangku kebijakan harus bisa menjabarkan tiap-tiap fungsi kekuatan udara, antara lain;

Pertama, Control Air atau pengendalian udara adalah kemampuan untuk melaksanakan operasi udara dan darat dalam konteks domain maritim tanpa ada gangguan dari kekuatan udara lawan maupun kemampuan pertahanan lawan. Control air bertujuan untuk offensif counter air maupun defensif counter air.

Kedua, Strike atau kemampuan untuk menyerang dengan niatan untuk merusak, menetralisir maupun menghancurkan target dalam operasi maritim. Strike meliputi; Strategic Attack, Close air support, Air Interdiction, electronic warfare maupun information operation. Kemampuan serangan Air Power yang akan sangat berhubungan dengan kemampuan operasi maritim antara lain; Anti serangan permukaan dan anti serangan kapal selam.

Ketiga, Air Mobility atau mobilitas udara adalah kemampuan untuk mengangkut dan menggerakkan personel, materiel maupun kekuatan dengan menggunakan alutsista dalam mendukung operasi maritim. Mobilitas udara tersebut meliputi; dukungan logistik udara, airborne operation, air to air refuueling maupun evakuasi medis udara.

Keempat, Intelligence, surveillance and reconnaissance  (ISR) merupakan integrasi dan sinkronisasi perencanaan pada penggunaan sensor, assets dan proses, eksploitasi dan disseminasi system dalam bantuan langung pada saat operasi maritim yang sedang berlangsung maupun yang akan datang.

Kelima, Command and Control merupakan komando dan kendali dalam suatu proses maupun sarana untuk melaksanakan kewenangan serta legalitas pasukan yang diperintahkan dalam melaksanakan Operasi maritim.

Dengan seperti itu, akhirnya, perencanaan pembangunan maritime dan air power dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dapat terwujud.

"Ini tidak bisa ditawar lagi mengingat visi pemerintah yang telah menempatkan laut sebagai tempat kompetensi sumber daya global, laut sebagai media transportasi dan perdagangan, laut sebagai media pertahanan, Laut sebagai media pembangun pengaruh. Di laut tetap jaya di udara tetap perkasa," tutup salim.



Sumber: Maritim News

Menjelajah Gugusan Nusa di Halmahera Selatan


PEMUDA MARITIM – Selidikilah kartografi Kabupaten Kepulauan Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara. Anda akan menemukan gugusan nusa di perairannya. Pastikan dalam penerbangan dari Ternate ke Labuha, ibu kota Halsel di pulau Bacan, anda duduk di dekat jendela.

Keelokan serakan nusa itu akan memanjakan mata anda. Kabupaten ini berlimpah lanskap bahari, sebab 78 persen dari total wilayah Halsel adalah garis pantai yang membentang sepanjang 31.484,40 kilometer. Jelas kekuatan potensi wisatanya adalah bahari.

Bupati Halsel, Bahrain Kasuba pun akan memprioritaskan pengembangan wisata bahari mulai tahun 2017. Dengan lebih dari 200 pulau yang dimilikinya, Halsel adalah surga dari nusa yang terserak bagi pemburu aroma bahari.

Penduduk yang ramah khas orang Timur Indonesia adalah sambutan penghangat persabahatan. Jangan tanya soal panoramanya. Anda akan terpesona dengan sajian alam yang akan selalu dirindukan kembali.


Mulai dari Panamboang

Anda bisa memulai kunjungan dari Panamboang, sebuah daerah berjarak sekitar 7 kilometer ke arah Selatan dari Labuha. Hanya butuh waktu sekitar 15 menit berkendara untuk tiba di pelabuhan perikanannya.

Bersegeralah ke tepi pantainya. Bawah laut tepat di dermaga lamanya saja, telah menjadi target para diver, karena terumbu karang yang indah dan terjaga. Ikan-ikan pun bermanja hingga ke permukaan.

Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Halsel kini menjadikan bawah laut di Selat Panamboang menjadi salah satu spot penyelaman utama. Walaupun sangat dekat dengan pemukiman warga, namun sajian panorama bawah airnya begitu indah.

Tak salah jika ada kapal wisata rutin menyambangi Panamboang saban trip underwaternya sejak dari Ternate, demi menawarkan paket 12 hari dengan sebagian besar destinasinya ada di Halsel.

Pada bulan-bulan tertentu, ketenangan permukaan laut di Panamboang begitu meneduhkan pelancong. Bahkan para bocah pun dengan gagahnya mengayuh sampan bermain seolah mencumbu laut.

Kearifan lokal membuat perahu dan kapal kayu menjadi penegas bahwa penduduk Panamboang sejatinya bergantung pada laut.

Kesibukan bongkar hasil tangkapan ikan dari perahu dan kapal nelayan menegaskan bahwa Halsel menumpuhkan salah satu penghasilan utama daerahnya dari sektor perikanan dan kelautan.

Negeri ini kaya dengan hasil laut. Jangan lupa puaskan lidah anda dengan mencecap kesegaran ikan beraneka jenis.


Ke Kusu dan Sali

Mari kita bergerak ke arah Timur Laut tepatnya ke pelabuhan Babang, yang merupakan pelabuhan utama di Halsel. Butuh waktu sekitar 45 menit dari Labuha menuju ke pelabuhan yang menjadi titik pergerakan warga dari pulau Bacan ke wilayah lain di Maluku Utara, terutama ke Ternate.

Di Babang, tersedia puluhan speed boat yang siap disewa untuk menikmati serakan nusa yang berada di antara Pulau Halmahera dan Pulau Bacan. Speed boat yang mampu mengangkut belasan penumpang itu akan menyusuri lautan yang tenang.

Arah tujuan kita adalah beberapa pulau yang begitu menggoda untuk dijelajahi. Salah satunya adalah Kusu, sebuah pulau tak berpenghuni yang kini tengah dikembangkan oleh Pemkab Halsel menjadi salah satu destinasi wisata bahari baru.

Sebagian dari pulau ini merupakan padang ilalang yang terlihat mencolok dari udara. Investor asing telah berkomitmen membangun resort dan mengembangkan wilayah sekitar Pulau Kusu. Perairan di sekitar Kusu adalah lokasi favorit para nelayan untuk menangkap ikan.

Beranjak dari Kusu, kita lanjutkan perjalanan menuju ke Sali. Pulau kecil ini menawarkan surga wisata bahari yang mungkin sulit ditemui di tempat lain. Sebuah resort dalam tahap penyelesaian pengerjaannya sedang dibangun di sini.

Dari Jeti yang menjadi tempat sandar speed boat, kejernihan air laut membuat terumbu karang di dasar dan ikan-ikan yang berenang terlihat dengan sangat jelas bahkan dengan mata telanjang.

Anda akan langsung tergoda menceburkan diri ke kejernihan lautnya. Tapi, tahan dulu. Coba jelajahi pulau ini. Tak perlu berpeluh lebih untuk menjumpai burung Gosong Kelam (Megapodius freycinet).

Karena burung unik ini seakan tak terusik mencari makan di tepi pantai. Sementara itu, teriakan khas burung kakatua mengisi ruang udara yang sepi. Kepakan burung elang mencari mangsa seakan bersahutan dengan lengkingan berbagai suara burung lainnya.

Di saat Gosong menimbun telur super besarnya ditumpukan dedaunan yang dibangunnya, Penyu dengan asyiknya datang bertelur di pasir pantai. Deburan ombak yang lemah menjadi penambah orkestra alam yang sungguh sulit untuk dilupakan di Sali.

Jangan lupakan, di perairan Sali juga terdapat beberapa spot penyelaman dengan tingkat visibility yang tinggi. Dan tentu pesona bawah air yang akan menggoda para diver untuk terus kembali ke pulau ini.


Menuju Widi

Mari bergerak lagi dengan menempuh perjalanan laut lumayan jauh, menuju Widi. Dari Labuha dengan speed boat, Kepulauan Widi bisa ditempuh selama 4-5 jam.

Gugusan pulau ini bisa juga diakses dari daratan Pulau Halmahera dengan memulai perjalanan darat dari Saketa ke Gane Timur. Lalu ber-speed boat selama 2 jam.

Cukup jauh memang, tetapi pengorbanan itu akan terbayarkan dengan pasir putih nan luas, air laut jernih kebiruan, serta hamparan terumbu karang dengan aneka biodata lautnya. Saking indahnya, Kepulauan Widi sering dirupasamakan dengan Maladewa.

Keelokan Widi layak pula disandingkan dengan keindahan Kepulauan Mandeh dan Raja Ampat. Bahkan dengan kapal kayu, Raja Ampat bisa diakses dari Widi selama semalam perjalanan.

Bayangkan, pulau di Widi mencapai 99 buah, 3 atol dan 2 gugusan pulau yakni Daga Gane dan Daga Weda. Widi tersohor justru di kalangan wisatawan mancanegara. Kepulauan ini kelak akan menjadi destinasi wisata dunia.

Keanekaragaman hayati juga menjadi aset utama di wilayah ini, di samping kekayaan laut terutama ikan yang berlimpah. Sungguh Widi adalah surga yang akan selalu dirindukan.

Seakan belum cukup dengan itu, kepulauan ini masih dianugerahi dengan danau air tawar yang tepat bagi penyuka petualangan.

Sudah cukup? Tidak. Sebab, wisata bahari di Halsel tak hanya tiga pulau itu. Beberapa pulau lainnya adalah lansekap bahari yang patut didatangi.

Sebut saja, Pulau Nusa Raa, Pulau Lelei, Pulau Gura Ici, Pulau Kayoa, Pulau Kasiruta, Pantai Kupal, Pantai Derbi, Pantai Mandaoang, pasir putih Wayaua dan sejumlah lokasi yang masih bisa dijejali dalam daftar perjalanan.

Sungguh serakan nusa di negeri ini adalah surga yang akan menjadi magnet wisata bahari di Indonesia Timur.



Sumber: nationalgeographic.co.id

Tiba di Sabang, KRI Banda Aceh-593 Disambut Antusiasme Masyarakat


PEMUDA MARITIM – Kapal perang Republik Indonesia (KRI) Banda Aceh-593 yang merupakan milik Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), mendukung ajang Sail Sabang 2017 yang kali ini diselenggarakan di Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam.

Kapal perang berjenis Landing Platform Dock (LPD) ini melaksanakan tugas dukungan perhelatan ajang besar akhir tahun 2017 dengan berlayar dari Dermaga Tanjung Priok menuju Sabang dengan transit di Pelabuhan Gudang Arang Belawan Sumatra Utara, dan berlabuh di Pelabuhan Balohan, Kota Sabang, Jumat (1/12).

KRI yang berada di bawah pembinaan Satlinlamil Jakarta dan dikomandani Letkol Laut (P) Whisnu Kusardianto ini mengangkut Satuan Tugas Pelayaran Lingkar Nusantara VII (Satgas Pelantara VII), Saka Bahari, dan Bakti Bela Negara Sail Sabang 2017.

Jumlah peserta Satgas Pelantara VII, Saka Bahari, dan Bakti Bela Negara Sail Sabang 2017 sebanyak 774 orang. Saat tiba di Pelabuhan Balohan, Sabang disambut oleh Danlanal Sabang,Wakil Walikota Sabang, dan pejabat daerah setempat

Sebagai bagian dari perhelatan Sail Sabang 2017, Satgas Pelantara VII, Saka Bahari, dan Bakti Bela Negara melaksanakan berbagai kegiatan Bakti Sosial (Baksos) yaitu di sekolah-sekolah, Masjid, Gereja dan Yayasan, pembersihan pantai dan kegiatan perkemahan.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Pariwisata yang menjadi penyelenggara ajang ini, tercatat jumlah penonton sampai tanggal 30 November 2017 mencapai 20 ribu orang yang juga mendatangi KRI Banda Aceh-593 tatkala melaksanakan open ship. Meskipun cuaca dalam kondisi hujan tidak menyurutkan dan antusias para pengunjung untuk tetap datang dan melihat KRI Banda Aceh-593.

Di sela-sela acara Sail Indonesia ke-9 tersebut pula, KRI Banda Aceh-593 dikunjungi mantan Menko Kemaritiman Prof. Dr. Ir. Indroyono Soesilo dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Arief Yahya.

Sail Sabang adalah rangkaian dari Sail Indonesia seri ke-9 yang diluncurkan pertama kali di Bunaken Manado tahun 2009. Sabang sendiri menjadi lokasi dari titik nol kilometer di ujung barat NKRI. Kepulauan ini membentang lebih dari 5.000 km dengan jarak sebanding dari Swedia ke Vladivostok.

Puncak acara Sail Sabang 2017 menampilkan tarian kolosal Laksamana Malahayati, toll ship parade (melayarkan KRI Bima Suci dan mengundang tall ship atau kapal dengan layar tinggi dari negara-negara yang dilewati seperti India, Malaysia, Thailand, dan Singapura) yang diikuti Kapal Pemuda Nusantara, kapal riset Baruna Jaya IV, dan Baruna Jaya VIII, serta konvoi 100 kapal yacht peserta Sail Sabang 2017 dari Langkawi, Phuket, Singapura, Australia, Eropa, dan parade kapal nelayan tradisional.

Selain itu, sejumlah kegiatan sebagai pendukung ajang ini juga digelar antara lain Jambore Iptek, International Freediving Competition, Sabang Underwater Contest, Sabang Carnival, Kapal Pemuda Nusantara, Aceh Culinary and Coffee Festival, Sabang Wonderful Expo and Marine Expo, Sales Mission Cruise Operator and Yacht, juga Seminar Wisata Bahari.



Sumber: Maritim News

KRI Imam Bonjol-383 Berhasil Evakuasi Kapal Offshore di Perairan Aceh


PEMUDA MARITIM – KRI Imam Bonjol-383 milik Koarmabar yang sedang melaksanakan Operasi Walya Udhaya-17 BKO Gugus Keamanan Laut Komando Armada RI Kawasan Barat (Guskamlabar), berhasil membantu proses evakuasi penyelamatan terhadap kru Kapal MV 8 Langsa AP ONE berjenis Floating Production Storage Offshore(FPSO) pada Posisi 05 18'56" U – 098 02'48" T yang tepatnya di Perairan Lhoksemawe Aceh Utara,  Jumat (01/12).

Kejadian bermula saat MV 8 Langsa AP ONE terkena cuaca buruk di perairan Lhoksemawe, di mana pada saat kejadian, kecepatan angin antara 40-50 knot dan tinngi gelombang mencapai 7 meter. Hal ini menyebabkan jangkar haluan  dan buritan MV 8 Langsa putus yang ditambah dengan kebocoran dibagian lambung kapal.

Menyikapi situasi darurat tersebut, pihak kru kapal segera melaporkan kejadian tersebut kepada otoritas aparat setempat, Lantamal I Belawan yang dalam hal ini  Lanal Lhoksemawe. Selanjutnya, Lanal Lhoksemawe melaksanakan koordinasi dengan Koarmabar dengan diteruskan kepada Guskamlabar. Dengan cepat Guskamlabar segera mengirimkan KRI IBL-383 dari Sabang. KRI IBL-383 segera bergerak dari Sabang pada Kamis malam menuju ke lokasi pencarian di perairan Lhoksemawe Aceh.

Pada Jumat pagi (01/12), KRI IBL-383 berhasil menemukan Kapal MV 8 AP ONE di perairan Lhoksemawe. Selanjutnya berhasil melaksanakan komunikasi melalui kontak radio komunikasi, di mana diperoleh keterangan bahwa seluruh personil yang berada di atas kapal berjumlah 23 Orang dalam keadaan selamat dan aman.

Namun mereka masih trauma dikarenakan sehari sebelumnya terkena cuaca buruk yang menyebabkan rantai jangkar putus. Pada saat KRI IBL-383 tiba di lokasi, situasi masih dalam keadaan cuaca buruk, di mana tinggi gelombang rata-rata 5-6 meter dengan kecepatan angin 60 Knot, sehingga proses evakuasi tertunda dikarenakan KRI IBL-383 tidak dapat merapat di kapal MV 8.

Menghadapi situasi tersebut maka KRI IBL-383 melaksanakan asistensi pengamanan dengan berada disekitar lokasi kapal  sambil menunggu kedatangan bantuan dari kapal lain yang telah disiapkan yaitu TB Cempala.

Setibanya TB Cempala di lokasi, proses evakuasi segera dilaksanakan, sehingga akhirnya 20 personel MV 8 Langsa AP ONE berhasil di evakuasi serta dibawa menuju ke daerah Idi Rayeuk dalam keadaan aman dan selamat.

Setelah TB Cempala berhasil mengevakuasi, maka KRI IBL-383 menuju ke Pelabuhan Krueng Geukeuh Lhoksemawe untuk melaksanakan konsolidasi. Selanjutnya, 20 personel yang berhasil dievakuasi dibawa ke Posal Idi Rayeuk Lanal Lhoksemawe untuk diberikan perawatan dan pengecekan kesehatan.



Sumber: Maritim News