Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

Kepala Kajian Strategis KNTI; Sampah Plastik Rugikan Nelayan

Niko Amrullah (Kepala Kajian Startegis KNTI)

PEMUDA MARITIM – Kepala Kajian Strategis Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Niko Amrulla mengungkapkan berbagai kerugian yang dirasakan oleh nelayan akibat timbunan sampah plastik yang tidak tertangani di lautan Indonesia, seperti zat beracun yang dapat terkonsumsi oleh biota laut yang tertipu.

"Pertama, zat beracun plastik yang menipu biota laut," Jelas Niko Amrullah di Jakarta, Senin.

Niko mengatakan biota laut khususnya ikan sering menganggap sampah-sampah plastik yang mencemari lautan sebagai makanannya.

"Sampah plastik itu punya sifat beracun yang mematikan, sehingga tidak jarang banyak biota laut yang mati akibat kandungan racun dari sampah itu," kata Niko.

Menurut dia, biota laut yang mati itu seharusnya berpotensi menjadi tangkapan para nelayan yang dapat menghasilkan keuntungan.

Kerugian kedua adalah ikan tangkapan nelayan mengalami pergeseran genetik sehingga mengurangi nilai jual di pasar ikan.

"Banyak ikan yang mengalami pergeseran gen, senyawa plastik bercampur dengan organ tubuh ikan," katanya.

Ia mencontohkan harga ikan yang turun di daerah Selayar, Sulawesi Selatan akibat ditemukannya kandungan mikroplastik di dalam ikan. "Sebanyak 25 persen ditemukan ikan yang mengandung plastik, ini menurunkan daya jual ikan," kata Niko.

Berdasarkan data KNTI setidaknya setiap tahunnya suatu komunitas nelayan dinilai dapat mencapai kerugian hingga sebesar Rp196 juta per tahun akibat sampah plastik yang mendominasi laut Indonesia sebanyak 41 persen.

"Jika melihat pendapatan seorang pelaut yang ikut ekspedisi kapal besar saja secara bersih hanya Rp48 juta dalam setahun, ini tidak menutup ongkos alat angkut ikan Rp156 juta per tahunnya," kata Niko.

Menurut Niko, kerugian akibat sampah plastik ini dapat diminimalkan oleh pemerintah salah satunya lewat penggunaan Dana Desa untuk daerah pesisir pantai yang dikhususkan untuk pengelolaan sampah.

"Sampah plastik kan ada karena ulah manusia, bukan alam yang memberi. Nah jadi harus digunakan untuk pengelolaannya terutama mereka yang berkaitan langsung dengan wilayah laut," kata Niko.

Tidak hanya menunggu aksi pemerintah dan jajarannya, Niko mengatakan KNTI telah berusaha untuk mengimbau anggotanya untuk mengurangi penggunaan plastik.

"Langkah preventif dari KNTI untuk masalah plastik ini lewat himbauan agar nelayan anggota kita mengurangi plastik. Kita jelaskan plastik itu merusak biota laut, jika kita tidak menjaga laut, maka sumber penghasilan kita juga hilang," ujar Niko menjelaskan langkah KNTI menjaga laut dari sampah plastik.

Sumber: antaranews.com

Kompleksitas Tugas dan Rencana Pembangunan Bakamla

Kolonel Bakamla Salim Paparkan Kompleksitas Bakamla

PEMUDA MARITIM – Kegiatan South East Asia Maritime Law Enforcement Initiative (SEAMLEI), Technical Expert Workshop dilaksanakan pada tanggal 21 sd 28 Juni 2019 di Bali. Sesuai dengan penekanan Presiden RI dan sesuai dengan UU No 32 tahun 2014 mengharapakan kehadiran Bakamla untuk mengemban Fungsi Coast Guard yaitu Maritime Security, Maritime Safety dan Maritime Defence. Plh Direktur Kerjasama, Kolonel Bakamla Salim ditunjuk sebagai pembicara dari Indonesia Maritime Agency. Nusa Dua, Bali, Selasa (25/6).

Materi yang disampaikan adalah Kompleksitas Tugas dan rencana Pembangunan Bakamla kedepen. Materi tersebut merupakan bagian dari pembahasan dalam workshop selain penyamaan persepsi tentang perundang-undangan an kelautan masing-masing negara, maritime domain awareness, serta isu isu kemaritiman lainnya.

Plh Direktur Kerjasama Bakamla Kolonel Bakamla Salim
Nilai potensi maritim Indonesia pada tahun 2015 mencapai 2046 Trilyun Rupiah, oleh karenanya diperlukan kebijakan Kebijakan Poros Maritim Dunia yang Appropriate, Effective dan Competitive dalam berbagai sektor Perikanan, Coastal Economy, Biotechnology, Marine Tourism, Oil dan Gas serta Maritime Transport.

"Visi Poros Maritim Dunia dihadapakan pada Ancaman Traditional Maritime maupun non Traditional Maritime threat harus mampu merubah struktur penegakkan hukum dilaut menjadi lebih baik dan terarah dimana saat ini terdapat sekitar 26 Undang-undang dan 11 Instansi selain Bakamla yang berwenang untuk melaksanakan penegakkan hukum di laut." terang Salim

Lanjut  Salim, Membentuk Bakamla sebagai Indonesia Coast Guard memerlukan dukungan dari semua stake holder dan dukungan rakyat agar tercipta Maritime Security yang diharapkan baik di wilayah periran Indonesia maupun Kawasan yang akan memberikan kontribusi untuk perdamaian dunia.

Prihal peningkatan pembangunan Bakamla, Salim menyampaikan bahwa Bakamla telah menyusun Doktrin Bakamla, Road Map Bakamla hingga 2024, Strategi Maritim dan perencanaan pembangun Pusat Komando, Kendali dan Survaillance, Coastal Station pada tiap-tiap Choke point dan titik area lainnya serta Mobile Station yang dilengkapi dengan RHIB maupun Heli yang berkemampuan Maritime Interdiction Operation.

"Perencanaan pembangun Bakamla sesuai dengan Konsep Operasi Bakamla hingga 2029 bukan suatu kemewahan yang berlebihan tetapi untuk menegakkan kedaulatan di laut pada saat damai berkepanjangan Maritime Law Enforcement harus di utamakan dan di kedepankan". tutup Kolonel Salim dalam paparanya.

Solusi (Tidak) Jera Penenggelaman Kapal

doc. katadata.co.id
Oleh:
M Riza Damanik*

Tulisan Arie Afriansyah, ”Batas Wilayah Laut dan Hak Berdaulat” (Kompas, 9/5/2019), menyebut insiden ditabraknya kapal patroli milik TNI KRI Tjiptadi 381 oleh kapal pengawas milik Pemerintah Vietnam, 27 April lalu, terjadi karena sebagian wilayah utara Pulau Natuna masih terdapat Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang belum disepakati antara Indonesia dan Vietnam.

Pendapat ini benar, tetapi belumlah lengkap. Sebab, sesaat sebelum ditabrak, KRI Tjiptadi 381 lebih dahulu melakukan penegakan hukum terhadap kapal pencuri ikan asal Vietnam BD 979. Upaya intimidasi bukan baru kali ini dialami oleh kapal pengawas Indonesia. Data Satgas 115 merinci ada empat insiden kapal ikan Vietnam mengejar dan menabrak kapal pengawas sejak awal 2019, yakni 19 Februari, 24 Februari, 8 April, dan 27 April. Ada juga kapal ikan Malaysia mengintimidasi kapal pengawas perikanan, yakni 3 April dan 9 April, di perairan Selat Malaka (Kompas, 2/5/2019).

Selain itu, data Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mengungkap, 276 dari total 488 kapal pencuri ikan yang ditenggelamkan di perairan Indonesia pada periode November 2014 hingga Agustus 2018 berasal dari Vietnam. Karena itu, selain menyelesaikan masalah batas wilayah antara Indonesia dan Vietnam, ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat strategi nasional pemberantasan pencurian ikan—dari sekadar penenggelaman kapal.

Mengapa belum jera?


Ada dua faktor yang menyebabkan kapal ikan asing masih encuri di perairan Indonesia. Pertama, kenyataan bahwa pemberantasan pencurian ikan baru sebatas ”pekerjaan rumah” Indonesia; belum menjadi komitmen bersama negara-negara di dunia.

Indikasinya terang meski sudah lebih dari empat tahun memberantas pencurian ikan: mulai dari menyiapkan instrumen regulasi, mengalokasikan anggaran penegakan hukum, menangkap, dan bahkan menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan—Indonesia belum
juga mendapatkan insentif ekonomi dari pasar dunia.

Ekspor produk perikanan asal Indonesia ke Uni Eropa, misalnya, masih dikenai bea impor lebih tinggi dari Vietnam. Alhasil, meski sudah hampir 300 kapal pencuri ikan asal Vietnam ditenggelamkan di perairan Indonesia, kinerja ekspor perikanan Vietnam belum juga melemah. Laporan FAO (2018) masih menempatkan Vietnam pada peringkat ketiga eksportir ikan terbesar di dunia setelah China dan Norwegia.

Yang lebih menyedihkan faktor kedua, semakin rendahnya partisipasi armada perikanan Indonesia, baik di perairan ZEEI maupun internasional. Dari total 2.057 kapal Indonesia yang tercatat beroperasi di perairan internasional (RFMOs) pada 2014, tersisa sekitar 20 persennya saja menjadi 475 kapal per 14 Mei 2019. Hal serupa terjadi terhadap kapal-kapal Indonesia yang beroperasi di ZEEI.

Mulai muncul fenomena nelayan skala besar yang bersiasat mencari kenyamanan atau kemudahan berusaha dengan mengganti ukuran kapalnya menjadi lebih kecil (Kompas, 16/4/2019). Jika fenomena ini terus meluas, pengelolaan perikanan Indonesia semakin tidak optimal.

Nelayan kecil akan semakin jauh dari sejahtera, sejalan dengan semakin ketatnya perebutan sumber daya ikan antara nelayan kecil dan nelayan ”terpaksa” kecil di perairan kurang dari 12 mil laut (22,224 kilometer). Di sisi lain, kapal-kapal ikan asing akan semakin agresif mencuri ikan di perairan ZEEI; atau bahkan, memanfaatkan kuota penangkapan ikan Indonesia yang teralokasi di Regional Fisheries Management Organisations (RFMOs).


Penguatan

Strategi pemberantasan pencurian ikan dengan cara ”penenggelaman kapal” terbukti belum memberikan efek jera kepada kapal-kapal pencuri ikan. Ke depan, perlu penguatan dengan dua strategi. Pertama, memperkuat diplomasi ekonomi perikanan Indonesia, khususnya di negara-negara tujuan utama ekspor, seperti Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa, Timur Tengah, dan negara-negara ASEAN.

Para diplomat Indonesia yang bertugas di negara-negara tersebut harus mampu ”menukar” keberhasilan Indonesia memerangi pencurian ikan di Tanah Air dengan prestasi perdagangan di pasar dunia: baik berupa perluasan akses pasar maupun penurunan bea impor, termasuk mengajak negara-negara tersebut memberikan sanksi kepada negara-negara yang kapal ikannya masih mencuri di perairan Indonesia. Kedua, menambah jumlah armada perikanan Indonesia untuk beroperasi di ZEE dan perairan internasional.

Strategi ini dapat ditempuh melalui dua pendekatan, yaitu memperbaiki sistem perizinan agar lebih cepat dan akurat serta memberikan insentif permodalan kepada nelayan-nelayan Indonesia yang ingin membangun kapal baru dan beroperasi di ZEEI ataupun perairan internasional. Percayalah, tanpa diikuti dengan prestasi memenangi perdagangan ikan di pasar dunia, tindakan tegas Indonesia menenggelamkan kapal pencuri ikan tidak akan pernah menghasilkan efek jera.


*Penulis adalah Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia
sumber: kompas.id

Bakamla Tunjukan Peran Sebagai Indonesian Coast Guard Dengan Hadir dalam Sidang IMO

Direktur Kerjasama Bakamla Kolonel Bakamla Salim (kanan) dalam Sidang IMO di London, 5 Juni 2019. Foto: Dok Bakamla.

PEMUDA MARITIM – Bakamla RI berkomitmen untuk selalu berperan aktif dalam setiap perhelatan kemaritiman baik dalam dan luar negeri. Hal itu turut mendukung tugas dan fungsi Bakamla sesuai yang diamanahkan oleh UU No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Bakamla mengirim Direktur Kerjasama Kolonel Bakamla Salim sebagai perwakilan dalam delegasi RI untuk mengikuti sidang Maritime Safety Committte (MSC) 101stsession, yang berlangsung dari tanggal 5-15 Juni 2019 di Kantor International Maritime Organization (IMO) London, Inggris,

Selain Bakamla, instansi nasional yang mengirim perwakilannya antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Pelindo, dan TNI AL yang diwakili Pushidrosal. Masing-masing perwakilan memperkuat tujuan bangsa di sidang-sidang MSC 101st  IMO beberapa hari ke depan.

Sidang dibuka pada hari Rabu, 5 Juni 2019 dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal IMO, H.E. Kitack Lim, dengan agenda antara lain; credentials, Decisions of other IMO bodies, Regulatory scoping exercise for the use of Maritime Autonomous Surface Ships (MASS), Goal-based new ship construction standards, Pollution prevention and response (fuel oil matters only), Development of further measures to enhance the safety of ships relating to the use of fuel oil.

Sidang MSC101st IMO kali ini dihadiri oleh 160 negara dari 172 negara anggota IMO. Pada hari pertama sidang, dibagi dalam 3 tiga working group di mana seluruhnya dihadiri oleh perwakilan dari delegasi Indonesia. Beberapa masukan penting dari delegasi Indonesia dalam pembuatan dokumen MASS adalah; pentingnya mempertimbangkan aspek komunikasi, perizinan kepada Port Authority, Ciber Security, seafarear qualification, liability aspect of the ship dan Situation under distress.

Sesuai dengan bidangnya, Bakamla saat sidang tentang measures to enhance maritime security, Piracy and armed robbery against ships, Unsafe mixed migration by sea dan formal safety assessment telah mmenyuarakan pandangannya berdasarkan dinamika dan pengalaman yang dilaluinya.

Dalam peningkatan Maritime Security, Bakamla menjadi leading sector dalam Heads Of Asian Coast Guard Agencies Meeting (HACGAM) yang beberapa bulan lalu dilaksanakan penyelenggaraan latihan dengan menghadirkan 17 Negara anggota HACGAM. Penyelenggaraan kegiatan pelatihan itu merupakan komitmen Bakamla dalam forum HACGAM.

“Terhitung sejak tahun 2017, Bakamla sebagai Indonesian Coast Guard berkomitmen untuk menjadi salah satu Lead Pilar Capacity Building agar dapat secara langsung memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemampuan dan kapasitas anggota-anggota HACGAM,” ujar Salim dalam keterangannya.

Begitu pula dengan kegiatan lainnya yaitu Maritime Security Desktop Exercise (MSDE) dengan mengundang 22 Negara yang membahas tentang aspek hukum laut. Tak hanya itu, event tersebut juga membahas permasalahan-permasalahan maritim lainnya.

Dalam momentum ini, Bakamla juga membeberkan perencanaan pembangunan ke depan yang tidak hanya mampu dalam Capacity Building saja, melainkan pembangunan infrastruktur dalam memberikan informasi dan data-data yang akurat terhadap aktivitas-aktivitas di laut secara real time juga tengah dipersiapkan.

“Infrastruktur itu juga terhubung dari tiap-tiap Coastal Station atau Mobile Station dengan Command Center yang ada di Markas Besar Bakamla. Dengan demikian, diharapakan dapat menekan pelanggaran atau tindak illegal di laut dan dapat memberikan respon yang cepat terhadap tindak kejahatan maupun SAR di laut,” tutur Salim.

Sambung Salim, pada sesi sidang Navigasi nantinya delegasi RI juga akan memperjuangkan dan mengukuhkan kembali finalisasi hak-hak Indonesia dalam menyelenggarakan Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Sunda dan Selat Lombok.

“Semoga dengan perjuangan ini, bangsa Indonesia akan semakin kuat posisi bargaining di dunia Internasional, terutama dalam memperjuangkan wilayah kedaulatan maritimnya. Bangsa Indonesia juga memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan kemajuan mariitm dunia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan Petunjuk dan Bimbingan-Nya kepada para delegasi dan rakyat Indonesia,” tutupnya

Analisa Kehadiran US Coast Guard terhadap Strategi China di Laut China Selatan


Oleh: Kolonel Bakamla Salim*


“Kapal-kapal ikan negara China yang diawaki oleh Maritime Militia menyebar keseluruh dunia untuk memenuhi kebutuhan makan bangsanya, akan tetapi pada akhirnya Kapal – kapal tersebut dipaksa untuk berhadapan dengan Coast Guard Negara lain".


Model Maritime Coercion China
Melihat perkembangan Laut China Selatan, tampaknya  Beijing akan terus berusaha untuk mencapai sasaran strategisnya dengan menggunakan model kekuatan Maritime Coercion untuk menghindari konflik militer. Hal tersebut terlihat dari beberapa fakta perkembangan kejadian-kejadian yang melibatkan Kapal Coast Guard China dengan Nelayannya yang di deploy pada wilayah – wilayah yang dianggap sengketa antar negara di Laut China Selatan. 
 
Pendekatan Maritime Coercion yang dilakukan oleh China yaitu melalui peningkatan penggunaan Coast Guard dan Maritime Militia. Strategi tersebut akan terus dilakukan dalam setiap scope ancaman untuk merespon setiap operasi yang dilaksanakan. Pada akhirnya nanti akan terlihat bahwa China akan meningkatkan secara cepat dan simultan penggunaan kapal Coast Guardnya dalam jumlah besar, kapal negara dan kekuatan Militianya. Beijing juga bermaksud untuk meningkatkan eskalasi melalui postur kekuatannya dalam jangkauan Over The Horizon PLA Navy.

Model peningkatan cara bertindak yang diterapkan oleh China mulai dari tahapan menghadirkan maritime non naval, meningkatkan jumlah asset yang dititikberatkan pada prioritas ancaman, menggunakan paksaan yang diperlukan saat adanya ancaman hingga pengorganisasian untuk mempertahanan operasi jika diperlukan. Pada akhirnya model pengerahan yang diterapkan, Cina akan mengaktifkan rencana contingency untuk mendukung operasi dalam jangka yang lebih panjang dengan melampaui kemampuan lawan dan mempertahankan operasi serta memperkuat kehadiran kapal-kapal non-naval dan dengan asset-aset militer. Inilah yang mungkin tidak diinginkan oleh negara – negara yang berada di Kawasan LCS.

Dari model cara bertindak China yaitu pemaksaan secara maritim, dapat disimpulkan bahwa Konsolidasi pengendalian wilayah yang disengketakan akan terus dilakukan sambil menghindari konflik regional dan campur tangan pihak luar. Tahapan selanjutnya China akan terus meningkatkan penggunaan kekuatan kapal-kapal non-naval sebagai opsi koersif dalam aktivitas di LCS, melalui pendayagunaan Kapal-kapal Coast Guard, Milia Maritim dan bila di perlukan akan menggunakan kekuatan Angkatan Laut China.

Kehadiran US Coast Guard
Beberapa bulan lalu kehadiran U.S. Coast Guard Cutter Bertholf berlayar melalui Laut Cina Timur, kapal-kapal Chinamembayangi di laut lepas. Sinyal tersebut menandakan bahwa sebagai pengingat bagiorang – orang Amerika tentang di mana mereka berada: sebagai symbol bahwa “anda berada padadaerah yang strategis beberapa ratus mil dari pantai China.”

Kejadian tersebut merupakan respons dari Amerika Serikat yang mengindikasikan bahwa keadaan yang berkembang merupakan respon terhadap kebangkitan misi operasi peran Coast Guard dan China yang biasanya lebih dekat dengan pekarangan rumah. US Coast Guard semakin mengarahkan dirinya ke China. Komandan US Coast Guard Laksamana Karl Schultz, mengatakan bahwa ketika Departemen Pertahanan mengalihkan fokusnya untuk bersaing dengan Rusia dan China, Angkatan Laut "oversubscribed”dua kapal perusak Angkatan Laut yang terlibat dalam tabrakan maut pada tahun 2017.

Disisi lain menunjukkan bahwa pengerahan US Coast Guard  ke wilayah Asia-Pasifik dari Alameda, California, pada beberapa bulan lalu menandai perluasan operasi  US Coast Guard dan US Coast Guard telah melakukan beberapa misi yang biasanya ditugaskan untuk Pentagon, termasuk transit  di Selat Taiwan pada bulan Maret bersama dengan USS Curtis Wilbur, sebuah kapal perusak Angkatan Laut, yang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa “Jalur pelayaran internasional dekat China tetap terbuka.”

Analisa dari kehadiran US Coast Guard dikawasan LCS menunjukkan bahwa penegakkan hukum pada saat damai Amerikan akan berusaha mengimbangi Strategi model China dengan dan akan menghadirkan unsur unsur Non Naval. Kehadiran Amerika bila menggunakan US Coast Guard akan berdampak pada peningkatan kerjasama negara-negara sekitar Laut China Selatan khususnya dalam peningkatan kapasitas maupun kemampuan Coast Guard negara-negara yang berdekatan dengan LCS.

Kebutuhan kehadiran kapal-kapal Coast Guard tidak hanya sekedar melawan China namun menunjukkan pada era perkembangan saat damai berkepanjangan Law Enforcement at Seakhususnya akan mengedepankan pengerahan kapal-kapal Non-Naval maupun Coast Guard. Namun apakah persepsi ini juga akan mewakili pengertian bahwa kehadiran US Coast Guard sebagai Kekuatan Pengganda atau peningkatan Diplomasi Maritim, kita tunggu selanjutnya.



*Penulis: Plh.Direktur Kerjasama Bakamla

Nelayan Dan Kedaulatan

doc. antara foto
Oleh: Hendra Wiguna*

PEMUDA MARITIM – Nelayan memiliki hubungan erat dengan aktivitas di laut, karnanya secara wilayah secara tidak langsung memiliki hak eksekutif untuk memanfaatkan laut. Selanjutnya nelayan bisa menentukan kemana ia akan beroperasi melangsungkan proses penangkapan ikan, ini adalah sebuah pembuktian bahwa bangsa ini bisa menentukan nasib sendiri. Berbekal perahu dan jala nelayan secara turun temurun memenuhi kebutuhan hidupnya dari aktivitas penagkapan ikan sebagai tanda bahwa mereka bisa berdiri diatas kemampuan sendiri.


Diatas adalah beberapa uraian yang menandakan bahwa nelayan adalah gambaran bangsa yang berdaulat, tak ayal jika keberadaan nelayan adalah bagian dari kedaulat Bangsa dalam hal penguasaan wilayah teritorial ataupun dalam pemenuhan pangan dalam negri.

Hamparan laut Indonesia yang memiliki luas 3,25 juta km2 serta ditambah dengan 2,55 juta km2 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), diyakini menjadi sumberdaya ikan yang melimpah yang sudah pasti cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan terlebih ditambah dengan aktivitas budidaya. Namun, kesemua itu hanya menjadi catatan saja apabila tidak adanya pelaku utama perikanan Indonesia yakni yang kita kenal dengan Nelayan.

Tanpa adanya Nelayan, kemungkinan besar di meja makan kita tidak kehadiran menu hasil perikanan. Yah, nelayan adalah pemiliki, penjaga dan yang menjadikan laut Indonesia lebih bernilai.

Lantas akhir-akhir ini kita menjumpai konflik-konflik lokal antara nelayan dengan kepentingan lainnya, kita temui alur layar atau jalur penangkapan ikan sedikit banyak bersinggungan dengan aktivitas sector lainnya. Sangat disayangkan memang, namun inilah panggilan untuk kita semua agar sedikit banyak lebih memperhatikan nelayan. Tidak hanya sekedar menikmati hidangan ikan diatas meja makan, kita-pun harus bisa memastikan mengenai kesejahteraan nelayan itu sendiri.

Pemilu 2019 tinggal menyisakan perhitungan ulang serta penetapan hasil pemilu, semoga siapapun yang terpilih akan lebih memusatkan perhatiannya kepada laut serta nelayan, agar kita menjadi bangsa pembelajar yang baik terhadap sejarah. Karena, bukankah catatan sejarah menyatakan bahwa kejayaan nusantara ini ada ketika pemerinatahannya menaruh perhatian lebih kepada aktivitas laut.

Namun bukan sekedar menggantungkan harapan kepada penyelenggara Negara saja, kita-pun mesti ikut andil didalamnya dengan memberikan perana sesuai dengan kemampuan masing-masing baik secara individual ataupun secara kelompok. Dan membentuk kelompok atau pagayuban nelayan adalah satu bentuk langkah yang dirasa baik, agar nelayan bisa diberdayakan serta berkembang. Misalnya dengan membentuk kelompok usaha seperti koperasi ataupun kelompok penjaga kelestarian laut dan lain sebagainya.

Nelayan adalah kekuatan utama bangsa dan negri ini sebagai perwujudan kedaulatan wilayah teritorial dan pangan. Karnanya, memberikan perhatian lebih kepada mereka adalah keberpihakan nyata dalam langkah mewujudkan pembangunan Indonesia.


*Humas DPD KNTI Kota Semarang

Kegigihan Perempuan Pesisir, Catatan di Hari Kartini

doc.books-for-women.blogspot.com
Oleh: Hendra Wiguna*

PEMUDA MARITIM –  Hari Kartini identik dengan penghayatan perjuangan seorang perempuan Indonesia, yakni Raden Adjeng Kartini. Beliau mencetuskan pemikiran-pemikiran berkenaan dengan kondisi sosial perempuan Indonesia. RA Kartini lahir di Jepara, daerah yang terletak di pesisir pantai utara Jawa Tengah. Daerah ini terkenal dengan kerajinan ukir serta populasi nelayan yang cukup besar.

Selain RA Kartini, perempuan pesisir yang menjadi inspirasi perempuan Indonesia adalah Laksamana Malahayati, seorang laksamana laut perempuan pertama di dunia. Beliau adalah panglima perang Kesultanan aceh yang tersohor karena keberaniannya saat melawan armada angkatan laut Belanda dan portugis pada abad ke 16 M. Dan bisa jadi banyak sekali perempuan-perempuan pesisir yang dapat dijadikan inspirasi, baik perempuan pejuang dimasa silam ataupun sekarang ini.

Indonesia memiliki laut yang lebih luas dari daratannya, panjang garis pantai Indonesia sendiri sekitar 99.093 km menjadikannya terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Kebanyakan di sepanjang garis pantai inilah terdapat perkampungan, yang pada umumnya cukup padat.  Mayoritas masyarakatnya menjadi nelayan tradisonal bagi yang laki-laki sedang perempuannya berdagang. Adapun aktivitas nelayan tersebut waktu melautnya bisa di pagi hari ataupun dimalam hari, durasi waktunya kebanyakan antara 8-10 jam. Sedang perempuan biasanya menjajakan hasil tangkapan suaminya baik berupa ikan mentah ataupun ikan yang sudah diolah.

Jika kita perhatikan dengan seksama, aktivitas atau durasi jam kerja perempuan di pesisir itu lebih panjang ketimbang dengan aktivitas nelayan terutama untuk di daerah Kota Semarang.

Jika nelayan melaut dari pukul 05.00 WIB, maka perempuan atau istri nelayan ini menyediakan perbekalan sebelum jam 05.00 WIB artinya perempuan ini memulai aktivitasnya lebih awal dari nelayan/suaminya.

Ketika nelayan melaut, istri nelayan ini menyelesaikan tugas rumah tangga seperti bersih-bersih ataupun menyiapkan perbekalan anaknya ketika hendak bersekolah. Kemudian dilanjut dengan aktivitas mengolah hasil tangkapan ikan, ataupun ketika nelayan sudah pulang ikut membersihkan ikan hasil tangkapan terutama kerang, adapula yang aktif membuat kerjinan dari kulit kerang.  Selain itu, mereka juga kadang langsung menjajakan hasil tangkapan dan pengolahan ikan ke pasar.

Jadi selain mengerjakan pekerjaan rumah tangga sendiri, perempuan pesisir secara tidak langsung terlibat dalam proses produksi hasil perikanan serta kegiatan pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Bahkan dibeberapa daerah bisa dijumpai perempuan pesisir ini menjadi nelayan, seperti di Desa Purworejo Kabupaten Demak dan di Desa Torosiaje Laut Kabupaten Pohuwato. Sekarang sudah berdiri sebuah organisasi yang menaungi perempuan-perempuan nelayan yakni Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI).

Melihat begitu gigihnya perempuan pesisir ini, perlu perhatian lebih dari pemerintah terutama dalam bidang pendidikan. Hal ini dimaksudkan sebagai perwujudan dari penghayatan Hari Kartini, momentum ini jangan semata-mata hanya sebagai agenda tahunan saja.

Namun, menjadi refleksi bagi keberjalanan pemerintah sudah sejauh mana memberikan perhatian kepada perempuan pesisir. Karena perempuan adalah tiang negara, Annisa ‘imadul bilad, idza sholuhat sholuhal bilad.

*Penulis adalah Humas KNTI Kota Semarang