Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » Revitalisasi Perikanan Untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Bangsa

trobos.com

Oleh

Prof.Dr.Ir. Rokhmin Dahuri, MS

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB

Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia


Meskipun dalam 10 tahun terakhir kondisi makroekonomi cukup bagus, namun sudah 68 tahun merdeka, Indonesia hingga kini masih sebagai negara berkembang dengan angka pengangguran dan kemiskinan yang tinggi, dan daya saing serta Indeks Pembangunan Manusia yang rendah.  Sebab itu, semua sektor pembangunan, tak terkecuali sektor kelautan dan perikanan (KP), harus mampu menyumbangkan kinerja terbaiknya bagi terwujudnya Indonesia yang maju, adil-makmur, dan berdaulat dalam waktu dekat. Sektor KP harus mampu meningkatkan volume produksi berbagai produk dan jasa KP secara efisien, berdaya saing, dan inklusif untuk memenuhi kebutuhan nasional maupun ekspor secara berkelanjutan. Dengan demikian, sektor KP akan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, nilai ekspor, daya saing, kedaulatan pangan, penyediaan lapangan kerja, dan kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



Dari 11 sektor perikanan dan kelautan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan industri pengolahan hasil perikanan memiliki potensi besar untuk memajukan dan memakmurkan bangsa. Dengan wilayah perairan laut dan darat (tawar) yang sangat luas Indonesia memiliki potensi produksi perikanan terbesar di dunia, sekitar 65 juta ton/tahun. Pada tahun 2012, tingkat pemanfaatan dari potensi perikanan tersebut baru sebesar 15,4 juta ton atau 23% dari total potensinya (Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), 2013). Kontribusi sektor kelautan dan perikanan bagi PDB nasional baru sebesar 3 persen, nilai ekspor US$3,1 miliar, dan menyerap tenaga kerja langsung sekitar 6 juta orang terdiri dari 3,1 juta pembudidaya ikan dan 2,9 juta nelayan.

Sayangnya, manajemen pembangunan sektor kelautan dan perikanan sejak 8 tahun terakhir diwarnai oleh ketidak-sinambungan (setiap ganti pimpinan ganti kebijakan), alias salah urus.  Maka, permasalahan mendasar di sektor ini, seperti kemiskinan nelayan, IUU (Illegal, Unregulated, and Unreported) fishing, overfishing, impor ikan, dan kerusakan ekosistem pesisir, bukannya semakin berkurang, malah kian masif dan destruktif.  Dalam pada itu, potensi ekonomi yang luar biasa besar di perikanan budidaya, dan industri pengolahan, belum mampu didayagunakan secara optimal bagi kemajuan dan kesejahetraan bangsa.

Oleh sebab itu, di era perubahan iklim global dan globalisasi yang sarat persaingan antar bangsa ini, kita harus segera membenahi kebijakan dan implementasi manajemen pembangunan sektor kelautan dan perikanan.  Perbaikan itu hendaknya ditujukan untuk mencapai 5 tujuan secara proporsional dan simultan: (1) peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan stakeholders lainnya; (2) meningkatkan daya saing dan kontribusi sektor ini bagi perekonomian nasional; (3) meningkatkan kesehatan dan kecerdasan bangsa melalui peningkatan konsumsi ikan dan produk perikanan per kapita penduduk; (4) memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan ekosistem laut, pesisir, dan perairan tawar; dan (5) menjadikan laut untuk memperkokoh kedaulatan dan kesatuan wilayah NKRI. Untuk mewujudkan kelima tujuan pembangunan itu, berikut peta jalan (roadmap) untuk pembangunan perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan industri pengolahan hasil perikanan.



Perikanan Budidaya

Supaya perikanan budidaya bisa sukses dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bangsa secara inklusif dan berkelanjutan, berikut ini sembilan kebijakan dan pedoman teknis yang seyogianya diimplementasikan di Indonesia.

Pertama, setiap unit bisnis (usaha) budidaya laut dan tambak harus memenuhi skala ekonominya. Hal sangat penting untuk menjamin efisiensi dan keuntungan usaha.  Kedua, aplikasi Integrated management of supply-chain system: dari hulu (produksi), handling and processing (industri pasca panen), hingga ke hilir (pemasaran).  Artinya, volume (kuantitas) dan kualitas produksi harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar, baik domsetik maupun pasar ekspor.  Ketiga, aplikasi IPTEK mutakhir pada setiap mata rantai dari Supply Chain System. Sehingga, setiap mata rantai (breeding, hatchery, rearing, handling & processing, and marketing) dapat menghasilkan produk akuakultur (udang, kerapu, bandeng, rumput laut, dan lainnya) yang kompetitif secara berkelanjutan.

Keempat, memproduksi pakan berkualitas, harga relatif murah, dan jumlah mencukupi: (1) peningkatan produktivitas dan efisiensi pabrik pengolahan pakan; (2) selain lemuru, memanfaatkan ikan rucah dan by-catch (20% – 60 % total catch) sebagai bahan baku tepung ikan; (3) karena sebagian besar ikan rucah dan by-catch dari kapal-kapal ikan yang beroperasi di KTI atau di wilayah perbatasan, bangun small-medium scale pabrik tepung ikan di KTI dan beberapa wilayah perbatasan; (4) penggunaan bahan baku tepung ikan alternatif sebagai sumber protein, seperti magot dan micro algae.

Kelima, memproduksi benur unggul (SPR dan SPF) dengan harga relatif murah dan jumlah mencukupi: (1) penyediaan broodstock yang unggul; dan (2) aplikasi genetic engineering untuk pemuliaan broodstock. Keenam, aplikasi Good Aquaculture Practices (CBIB): (1) benur SPF dan SPR, (2) pakan berkualitas dan cara pemberian yang benar, (3) pengendalian hama dan penyakit, (4) pengelolaan kualitas air dan tanah, (5) lay out dan pond engineering yang benar dan efisien, dan (6) biosecurity. Contoh: tambak biocrete, biofloc dengan penggunaan plastik HDPE atau mulsa, probiotik dan immunostimulan, closed-system, dll.

Ketujuh, pewilayahaan pembangunan kawasan budidaya berdasarkan komoditas unggulan setiap Kabupaten/Kota. Kedelapan pemasaran: (1) penguatan dan pengembangan pasar (domestik & ekspor), dan (2) bekerja sama dengan Global Aquaculture Alliance atau lainnya membuat Sertifikasi Akuakultur.

Kesembilan, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan: (1) luasan tambak dan tingkat teknologi yang digunakan tidak melebihi daya dukung lingkungan suatu wilayah; (2) tata ruang; (3) pengendalian pencemaran; (4) konservasi biodiversity, baik pada level spesies, ekosistem, maupun genetik; dan (5) mitigasi dan adaptasi terhadap global climate change, tsunami, dan bencana alam lainnya.



Perikanan tangkap

Berdasarkan pada status tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di setiap wilayah pengeloaan perikanan dan sejumlah permasalahan, maka strategi dan kebijakan pembangunan perikanan tangkap ke depan adalah sebagai berikut.

Pertama, bahwa untuk menjamin kelestarian (sustainability) dari sumber daya ikan laut, usaha perikanan tangkap, dan kesejahteraan nelayan; maka laju penangkapan ikan (jumlah dan waktu operasi kapal ikan sesuai fishing power nya) di setiap wilayah pengelolaan perikanan (wilayah laut Kabupaten/Kota, Propinsi, Nasional, atau ZEEI) harus tidak melebihi nilai MSY nya.  Sesuai rekomendasi FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries (1995), jumlah ikan laut yang harus kita hasilkan (tangkap) tidak melebihi 80% dari MSY = 80% x 6,5 juta ton/tahun = 5,2 juta ton/tahun.

Untuk wilayah perairan laut yang statusnya telah overfishing, kita harus mengurangi upaya tangkap atau bahkan bila perlu stop kegiatan penangkapan ikan (moratorium), sampai stok ikannya pulih (recovery). Untuk wilayah laut yang statusnya jenuh (fully exploited), dimana laju penangkapan ikan sama dengan nilai MSY nya, maka upaya tangkapnya mesti dikurangi, hingga mencapai 80% MSY. Sementara itu, bagi wilayah perairan laut yang masih underfishing, dimana laju penangkapan ikan lebih kecil dari 80% MSY, maka kita bisa menambah upaya tangkap (jumlah kapal ikan dan nelayan) hingga mencapai 80% MSY.

Kedua, kita harus melakukan modernisasi teknologi penangkapan ikan (kapal ikan dan alat tangkap) bagi nelayan (kapal ikan) tradisional yang selama ini hasil tangkapnya tidak dapat memberikan kesejahteraan bagi nelayan sebagai pelaku usaha.

Ketiga, meningkatkan kapasitas pengawasan di laut, memperkuat efisiensi serta kewibawaan pengadilan perikanan, serta mendorong kapal-kapal ikan (nelayan) nasional yang modern untuk mampu beroperasi menangkap ikan di wilayah-wilayah laut yang selama ini menjadi ajang pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan (nelayan) asing.  Seperti Laut Natuna, ZEEI Laut China Selatan, wilayah-wilayah perairan di perbatasan, ZEEI Samudera Hindia, ZEEI Samudera Pasifik, dan Laut Arafura.

Keempat, usaha perikanan tangkap (tradisional, menengah, maupun modern-industrial) harus menerapkan teknik-teknik penangkapan yang ramah lingkungan dan Best Handling Practices.  Kelima, pemerintah harus menjamin harga jual ikan hasil tangkap para nelayan di seluruh wilayah NKRI sesuai dengan nilai keekonomiannya (menguntungkan nelayan).  Keenam, pemerintah harus menyediakan seluruh kebutuhan BBM, alat tangkap, perbekalan untuk melaut, dan sarana produksi lainnya dengan jumlah yang mencukupi dan harga yang relatif murah bagi semua nelayan di seluruh lokasi permukiman nelayan dan pelabuhan perikanan di wilayah NKRI.

Ketujuh, pemerintah bekerja sama dengan swasta dan masyarakat harus membersihkan kawasan pesisir dan laut yang tercemar, merehabilitasi ekosistem pesisir yang rusak, mengkonservasi keanekaragaman hayati (biodiversity) pesisir dan laut, dan restocking dan stock enhancement ikan serta biota laut penting lainnya.  Kedelapan, pemerintah bekerja sama dengan swasta dan masyarakat mulai sekarang juga mesti mengembangkan dan menerapkan strategi dan teknik adaptasi terhadap perubahan iklim global, tsunami, badai, dan bencana alam lainnya, yang terkait dengan usaha perikanan tangkap dan kehidupan nelayan.

Kesembilan, pemerintah harus lebih meningkatkan kapasitas dan etos kerja (akhlak) nelayan, melalui program DIKLATLUH (Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan) yang terencana, sistematis, dan berkesinambungan. Kesepuluh, penguatan dan pengembangan program Research and Development (Penelitian dan Pengembangan) semua aspek penting tentang perikanan tangkap.  Tujuan utama dari program R & D ini adalah agar kita mampu menghasilkan, menguasai, dan menerapkan IPTEK dalam mengelola pembangunan perikanan tangkap.



Industri Pengolahan Hasil Perikanan



Kecenderungan konsumen yang mulai mengarah pada makanan yang berkualitas dan sehat utamanya untuk produk-produk perikanan memberikan peluang yang cukup besar bagi usaha industri pengolahan hasil perikanan. Sampai saat ini pengolahan produk-produk perikanan masih didominasi oleh pengolahan yang tradisional dan cenderung kurang memberikan nilai tambah seperti pengeringan, pengasapan, dan fermentasi. Sesuai dengan sifatnya, tipe pengolahan ini bisa dikatakan telah berhenti pengembangan teknologinya dan tidak ada inovasi yang dihasilkan. Oleh karenanya peluang ini harus dimanfaatkan Provinsi Maluku sebagai penghasil produk perikanan.

Dengan demikian pembangunan pabrik es; cold storage; pabrik pengolahan hasil perikanan untuk menghasilkan value-added products (breaded shrimps/tempura, breaded fish, ikan kalengan, fish ball, dan surimi-based products lainnya); dan pabrik bahan pengemas (packaging) seperti kaleng, karton, dan steryofoam. masih memberikan peluang untuk berkembang terus seiring penambahan hasil produksi perikanan di Maluku, dan keinginan konsumen baik dalam negeri maupun impor yang cenderung memilih ikan yang segar atau bahan non-olahan yang memberikan fleksibilitas pengolahan. Namun pengembangan usaha industri pengolahan yang dilakukan harus memperhatikan aspek kualitas, sanitas, dan higienis serta pengemasan yang lebih baik dan memenuhi prinsip-prinsip HACCP.

Kemudian pada sub-sistem pemasaran (perdagangan) hasil perikanan terdapat peluang usaha yang besar dan beragam, terdiri dari: jasa perdagangan ekspor-impor, dan jasa perdagangan dalam negeri (pasar domestik).  Perdagangan ikan dan produk perikanan di dalam negeri meliputi usaha retail (untuk pasar tradisional, outlets, dan pedagang keliling); dan usaha pemasok/suppliers kepada supermarkets, hotel, restoran, caterings, dan industri pengolahan ikan.  Untuk menghantarkan (mendistribusikan) ikan dari pelabuhan perikanan ke pabrik pengolahan hasil perikanan sampai ke pasar (baik domestik maupun ekspor) juga terdapat peluang investasi dan usaha yakni transportasi termasuk: truk berpendingin (cool-box truck), air cargo, container shipping, dan lainnya.

Apabila road map pembangunan perikanan di atas dilaksanakan dengan penuh disiplin, konsisten, dan berkesinambungan.  Maka, diyakini tidak hanya masalah impor ikan, illegal fishing dan kemiskinan nelayan yang dapat diatasi, tetapi sektor perikanan pun akan mampu berkontribusi lebih signifikan dalam upaya nasional membangun kedaulatan pangan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi berkualitas secara berkelanjutan menuju terwujudnya Indonesia yang maju, adil-makmur, dan mandiri pada 2025.

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply