Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » » ALI Minta Pemerintah Moratorium Tarif Logistik

Pemuda Maritim - Asoasiasi Logistik Indonesia (ALI) meminta pemerintah tidak menaikkan sejumlah tarif yang berhubungan dengan sektor logistik. Pasalnya, saat ini kondisi infratruktur penunjang logistik masih belum baik, sehingga menyebabkan biaya tinggi, dan daya saing sektor inipun menjadi rendah.

"Moratorium tarif logistik ditahan, jangan naik dulu," ujar Ketua Umum ALI Zaldy Masita melalui sambungan telepon, Minggu (19/10/2014).

Dia merinci, pemerintah sebaiknya menahan penaikan sejumlah tarif seperti tarif pelabuhan, tarif tol, tarif angkutan penyebarangan, dan tarif angkutan barang yang menggunakan kereta api. Pasalnya, kontrol penaikan tarif tidak optimal sehingga kenaikan tarif belum sejalan dengan peningkatan pelayanan.

"Tinggal dikeluarkan Keppres (moratorium tarif logistik), selesai," ujarnya.

Adapun dalam jangka menengah-panjang, Zaldy menambahkan, Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) tinggal melanjutkan sistem logistik nasional yang sudah dijalankan oleh Pemerintahan SBY-Boediono. Sebab, sistem yang ada sudah disusun berbasis maritim dan sudah sesuai dengan program tol laut.

Dengan begitu, Indonesia bisa meningkatkan daya saing logistiknya, yang masih tertinggal dibandingkan sejumlah pesaing utama di Asia Tenggara seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia

"Logistik perforamance kita kalah dari Thailand, Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Di Indonesia biaya logistik 26% dari PDB (produk domestik bruto. Sedangkan di Thailand hanya 18%, Malaysia 14%, dan Singapura 10%," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asoisasi Logisktik dan Forwader Indonsia (ALFI) Iskandar Zulkarnain mengatakan, dalam waktu dekat Pemerintahan Jokowi-JK harus bisa menjaga kestabilan mata uang rupiah terhadap dolar Amerika. Pasalnya hal tersebut berpengruh terhadap biaya logistik di pelabuhan.

"Freight semua THC (terminal handling charge) di pelabuhan dalam bentuk dolar, kalau rupiah lemah otomatis ongkos logistik mau tidak mau akan naik," katanya.

Selain itu, pemerintahan baru harus bisa menyelesaikan permasalahan biaya-biaya 'siluman' dan memberikan insentif berupa subsidi solar apabila harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jadi dinaikkan. Sebab, kenaikan sebesar Rp3 ribu per liter akan menyebabkan kenaikan biaya logistik sebesar 10%. Pun, pemerintah harus memperbaiki infrastruktur penunjang logistik.

Sumber : http://ekonomi.metrotvnews.com/

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply