Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » » » » » Menteri Perhubungan Dukung Sepenuhnya Pembentukan Bakamla

Pemuda MaritimMenteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Antar-Lembaga Mirza Keumala menerima kunjungan kehormatan (courtessy call) Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), Laksdya Maritim Desi Albert Mamahit, di ruang kerjanya, di Gedung Karsa, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rabu (19/11/2014).

Kalakhar Bakorkamla didampingi Kepala Pusat Operasi (Kapus Ops) Laksma Maritim Wuspo Lukito; Kepala Pusat Penyiapan Kebijakan (Kapus Siapjak) Laksma Maritim Satria F. Maseo; Plt. Kepala Pusat Sarana Prasarana (Kapus Sarpras) Kolonel Maritim Suroyo; serta Kabag Persidangan, Humas, dan Protokol Kolonel Maritim Edi Fernandi.

Dalam kesempatan ini, pertemuan bertujuan saling memperkenalkan diri. Selain itu, membahas mengenai percepatan pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang telah termaktub dalam amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Perhubungan memiliki Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) di bawah Dirjen Perhubungan Laut. KPLP memiliki tupoksi Pengawas Keselamatan Pelayaran.

Kunjungan ini dilakukan untuk menyinergikan tugas Bakamla di masa akan datang dengan instansi di bawah Kementerian Perhubungan.

Pemerintahan yang fokus pada kemaritiman menuntut setiap instansi berwenang dalam penegakan keamanan dan keselamatan laut dan yurisdiksi Indonesia dapat menjalankan fungsinya sesuai amanat undang-undang.

“Dikarenakan perlu adanya sinergitas dalam pengamanan wilayah perairan Indonesia, guna mendukung program pemerintah yang memusatkan pembangunan di bidang maritim,” papar Jonan.

Jonan mendukung sepenuhnya pembentukan Bakamla dan akan memberikan bantuan yang diperlukan.

PP Bakamla

Sejauh ini, pembentukan Bakamla telah sampai tahap persetujuan Peraturan Pemerintah (PP) yang rencananya akan ditandatangani Presiden Jokowi pada saat Hari Nusantara (Harnus), 13 Desember 2014.

Demikian disampaikan Menkopolhukam, Tedjo Edhi Purdijatno, saat wawancara khusus dengan Jurnal Maritim di kantornya, beberapa waktu lalu.

Menurut Tedjo, telah dirapatkan mengenai peraturan pemerintah antara Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan bersama Badan Koordinasi Kemanan Laut (Bakorkamla) yang merupakan embrio dari Badan Keamanan Laut.

Rapat Pembahasan Peraturan Pemerintah yang dilakukan di Kantor Bakorkamla, Jalan Dr. Sutomo No. 11 beberapa waktu lalu dihadiri 26 Pejabat dari Bakorkamla, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara, Kejaksaan Agung, Bea Cukai, dan Polairud.

Sumber : http://jurnalmaritim.com/

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply