Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » » Peranan Pemuda Dalam Pertahanan Laut Indonesia


Peranan Pemuda Dalam Pertahanan Laut Indonesia, 1942-1945
Oleh
Ahmad Pratomo

 
Latar belakang

Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara baik itu luas wilayahnya maupun populasinya. Terletak diantara dua benua, yaitu Asia dan Australia dan terdiri dari gugusan pulau-pulau yang dikelilingi lautan luas yang diapit dua samudera, yaitu samudera Hindia dan Pasifik. Mengutip pernyataan Bung Karno, Indonesia juga memiliki luas daratan dua juta mil persegi (Adams, 2014: 25). Indonesia merupakan negara maritim yang terdiri dari 13.667 pulau. Panjang pantai Indonesia ± 19.784 mil. Dengan demikian, Indonesia dikenal dengan 70% lautan, 30% daratan (Muhadi, 1980: 35). Dalam hal populasinya, jumlah populasi penduduk Indonesia berada di urutan kelima dunia dan bercorak heterogen. Tidak kalah penting dari kawasan ini ialah suatu kawasan yang mendapat perhatian lebih dari dunia internasional terkait kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah, salah satunya adalah rempah-rempah.

Dimulai dari abad 16, bangsa-bangsa Barat seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jepang (abad 20) akhirnya silih berganti datang ke wilayah Nusantara untuk mencari rempah-rempah. Pada awalnya bangsa-bangsa asing itu hanya ingin berdagang bersama dengan beragam pedagang bangsa lain yang berniaga di kawasan nusantara. Namun, lambat laun muncul keinginan bangsa-bangsa asing itu untuk mengeruk, mengeksploitasi hingga merampok sumber daya alam yang ada di bumi nusantara. Lebih jauh lagi, mereka bahkan memonopoli perdagangan sampai pada tahap yang paling ekstrem yaitu melakukan imperialisme atau penjajahan.

Selain kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah, wilayah Indonesia termasuk wilayah yang strategis karena menghubungkan Asia Timur dengan Asia Barat, khususnya yang terkait dengan geopolitik kelautan yang menjadi perhatian tersendiri.  Karena wilayahnya yang dikelilingi oleh samudera, Republik Indonesia harus mempersiapkan komando pertahanan yang sigap terhadap musuh-musuh yang ingin memecah belah keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari dalam maupun luar negeri.

Keamanan dan pertahanan suatu negara tergantung dari seberapa besar perkembangan institusi militer negara tersebut dari zaman ke zaman. Kelembagaan militer Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Berawal dari era revolusi kemerdekaan yang dikenal dengan nama Badan keamanan Rakyat (BKR), kemudian menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Tentara Republik Indonesia (TRI), lalu merombak secara kelembagaan dalam Dwifungsi (Britton, 1996: 148) pada masa Orde Baru menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) – penggabungan TNI dan Kepolisian dalam satu lembaga pertahanan – dan terakhir era reformasi, perombakan dan pembubaran Dwifungsi ABRI, sehingga Tentara Nasional Indonesia (TNI) hanya bertugas menjaga pertahanan negara dari serangan luar, sedangkan kepolisian bertugas menjaga keamanan dalam negeri.

Embrio Pertahanan Laut Indonesia, 1942-1945

Awal mula terbentuknya ketahanan nasional dapat dilihat dari sistem ketahanan laut yang dibentuk pemerintah kolonial Belanda jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada awal abad 19, pemerintah Belanda sebagai aparatur tertinggi merancang langkah-langkah strategis dalam rangka menjaga wilayah kelautan dari berbagai masalah yang ada, baik dari penduduk pribumi maupun asing. Dalam rangka pengawasan tersebut, Pemerintah Belanda membentuk dua institusi yang tugasnya menjaga, mengawasi sekaligus menertibkan segala kegiatan di laut. Dua institusi tersebut ialah Koloniale Marine (Angkatan Laut Kolonial, dibentuk tahun 1816) dan Civiele Marine (Marine Sipil, dibentuk tahun 1821). Orang-orang pribumi yang bekerja di maskapai laut Belanda cenderung menjadi tenaga kerja kasar dalam bidang kelautan yang sudah tentu dipimpin oleh orang Belanda sendiri. Orang pribumi tidak memungkinkan untuk memiliki karier yang baik atau naik secara vertikal untuk mendapatkan posisi yang strategis (Jusuf, 1971: 4).

Kebalikan dari era kolonial Belanda, saat Jepang datang ke Indonesia tahun 1942, terjadi perubahan mendasar dalam bidang perekrutan pegawai ataupun prajurit yang bertugas di darat maupun di lautan. Pemuda Indonesia memiliki kesempatan yang luas dan tidak lagi mendapat perlakuan yang diskriminatif seperti pada saat dibawah jajahan pemerintahan Belanda.

Perlakuan berbeda diberikan Jepang kepada pemuda untuk bergabung di berbagai organisasi kepemudaan dan digembleng di organisasi-organisasi bentukan Jepang untuk keperluan perang Jepang terhadap sekutu (perang pasifik). Para pemuda kemudian diorganisir dalam Barisan Pelajar (Gakutotai) dan diberi pengarahan tentang latihan perang antar sekolah dengan sasaran merebut sekolah masing-masing.  Senapan yang digunakan adalah senapan/ bedil yang terbuat dari kayu (mokuju).  Latihan peperangan dilakukan pada sore hari sehabis pulang sekolah dengan membawa senapan kayu masing-masing yang sudah dibawa dari rumah ke sekolah.  Selain Gakutotai, organisasi dan kelompok pemuda lainnya yang dibentuk oleh Jepang  antara lain Heiho (Tentara Jepang), PETA (Pembela Tanah Air), Keibodan (Pembantu Keamanan), Seinendan (Barisan Keamanan Desa), Suisintai (Barisan Pelopor), Fujinkai (Barisan Sukarelawan Wanita), Boei Giyugun, dan Sen In Yoseiho (Notosusanto, 1975: 11). Latihan militer ala Jepang ini berdampak pada tumbuhnya semangat keprajuritan di kalangan pemuda.

Dengan banyaknya sekolah kepemudaan yang berjiwa keprajuritan, maka banyak pula lulusan sekolah Jepang yang berwawasan taktis yang siap dibutuhkan dalam keadaan perang, baik di darat maupun di laut. Untuk bidang kelautan, Jepang mendirikan berbagai sekolah, seperti Sekolah Pelayaran Tinggi (Koto Sen-in Yoseijo), Sekolah Perikanan (Suisan Semmon Gakko), Sekolah Pelayaran Rendah (Kai-un Gakko), Sekolah Bangunan Kapal (Zosen Gakko) dan Pelatihan Pelayaran untuk membantu Kaigun dan Butai (Sen In Kunrensyo) di Makassar dan Singapura (Sudarto, 1980: 13). Dengan kehadiran Jepang, mekanisme pertahanan laut turut menjadi perhatian tentara pendudukan selain pertahanan darat. Jepang menyadari bahwa wilayah Indonesia sebagai kawasan maritim memerlukan penjagaan armada laut yang kuat, untuk mencapai hal itu maka perekrutan pelaut-pelaut Indonesia menjadi penting. Sekolah-sekolah yang berhaluan teknik kelautan pada era pendudukan Jepang seperti Sekolah Pelayaran Tinggi (SPT) dan Sekolah Latihan Pelayaran menjadi ‘pemasok’ inti perwira pelaut Indonesia yang tergabung dalam Angkatan Laut Republik Indonesia (Jusuf, 1980: 16).

Pada tanggal 22 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia memutuskan pembentukan tiga badan, yaitu: Komite Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) (Suherly, 1971: 2). Dalam internal BPKKP itu dibentuk satu bagian yang bernama Badan Keamanan Rakyat atau biasa disingkat BKR (La Ode, 2006: 1). Dalam BKR itu terdapat pula unsur-unsur laut dan udara, disamping darat. Para pemuda yang tergabung dalam Kaigun Heiho dan pemuda-pemuda yang bekerja pada obyek-obyek vital di pelabuhan, kemudian beralih untuk melaksanakan tugas kemananan di pantai dan ketertiban di daerah pelabuhan, dengan membentuk BKR Laut/ Penjaga Pantai (Djamhari, 1971: 2). Untuk menjaga pesisir laut serta pelabuhan, pemuda pelaut yang tergabung dalam BKR Laut membentuk kelompok awal di Jakarta. Laut sebagai satu kesatuan wilayah Indonesia mempunyai nilai strategis dan harus dijaga dari kemungkinan lalu lalang kapal perang asing yang siap mendekat ke pelabuhan.

Pembentukan BKR Laut belum memberi kesigapan yang memadai dan kepuasan dari segi militer karena adanya desakan dibentuknya Angkatan Laut. Pada waktu itu situasi di ibukota dan kota besar lainnya belum stabil dan sejak Sekutu datang, suasana bertambah krisis. Untuk menampung aspirasi dari pemuda militer terjadi beberapa perubahan struktur dan nama organsiasi militer Republik Indonesia, maka pada tanggal 5 Oktober 1945, Presiden mengeluarkan maklumat tentang pembentukan Tentara Kemananan Laut (TKR) dan BKR menjadi inti TKR. TKR kemudian berganti menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dan berubah menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI).

Kesimpulan

Perjuangan bangsa Indonesia tidak pernah luput dari campur tangan para pemudanya. Dimulai dari Sumpah Pemuda tahun 1928, gerakan revolusi yang digalakkan pemuda tahun 1945, hingga era reformasi thaun 1998. Tentu tiap gerakan pemuda pada masanya memiliki alur dan konsep gerakan sendiri-sendiri. Tapi yang terpenting dari itu semua adalah pola sejarah yang melukiskan sejarah bangsa Indonesia selalu dimotori kaum muda.

Indonesia sebagai negara kelautan yang besar -  meminjam  istilah  Prof. A. B. Lapian – sebagaimana sebutan Indonesia dalam bahasa Yunani dikenal sebagai Archipelago State (negara kepulauan dalam padanan bahasa Indonesia) ternyata berarti negara laut besar/utama. A. B. Lapian menuturkan, dalam kamus Oxford dan Webster, arch berarti besar/ utama dan pelagos berarti laut. Jadi Achipelago State berarti negara laut besar. Dalam artian negara kelautan yang ditaburi pulau-pulau Bukan negara kepulauan yang ditaburi lautan (Lapian, 2011: 2). Begitulah sang nakhkoda sejarawan maritim Indonesia memperkenalkan arti kemaritiman bangsa Indonesia.

Sejarah perkembangan pertahanan laut Indonesia berawal dari pertahanan laut Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda seperti pemerintah jajahan lainnya membuat pertahanan di setiap wilayah, termasuk pantai pada awalnya. Pemerintah kemudian mengikutsertakan masyarakat pribumi dalam struktur pertahanan pantai. Dari pertahanan pantai, Jepang memasukkan pemuda dalam sistem ketentaraannya yang berada di laut, khususnya Indonesia bagian timur yang dikuasai Angkatan Laut Jepang. Pengajaran dan pelatihan militer yang dilakukan Jepang terhadap pemuda sekolahan Indonesia, berdampak langsung kepada sisi psikologis dan sosiologis pemuda. Semangat tinggi dan disiplin ketat membuahkan benih-benih impian untuk merdeka dan membela negaranya selama masa revolusi nasional 1945-1949.

Demikian sekelumit kisah dalam sejarah peranan pemuda yang mempertahankan laut pada sebelum dan selama masa kemerdekaan. Pertanyaan besar untuk para pemuda masa kini, “Apa yang sudah dilakukan untuk laut kita? Jika dahulu para pemuda berinisiatif tanpa embel-embel gaji maupun posisi membela kedaulatan laut bangsanya.” Ya, pertanyaan yang mampu kita jawab sendiri, tentunya dengan sikap dan perbuatan yang konsisten untuk kejayaan maritim kita, bangsa Indonesia. 

Tommy
Koordinator Bidang Kajian Sejarah dan Budaya APMI (Asosiasi Pemuda Martim Indonesia)


«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply