Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » » » IK2MI Desak Pemerintah Susun Rencana Tata Ruang Laut Nasional


Pemuda Maritim - Sampai saat ini Indonesia belum memiliki blue print penyusunan rencana tata ruang laut nasional. Padahal, draft tersebut amat strategis dan urgent bagi Indonesia yang 2/3 wilayahnya adalah lautan, ditambah visi pemerintah saat ini ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

“Potensi laut Indonesia yang besar belum dimanfaatkan secara opimal dan terpadu. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyusun sistem tata ruang perairan laut secara nasional,” ujar Laksdya TNI (Purn) Didik Heru Purnomo, ketua Institute Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (IK2MI), dalam sebuah forum diskusi bertajuk “Sinkronisasi Penyusunan Tata Ruang Laut Indonesia”, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (21/10).

Menurut Didik, wilayah perairan laut nasional merupakan wilayah open acces dimana terdapat berbagai stakeholders dengan kepentingan yang berbeda sehingga rawan akan konflik. Oleh karenanya, penting untuk menyiapkan landasan bagi pemanfatan ruang kelautan dalam menyerasikan berbagai kegiatan, baik antar sektor maupun antar wilayah.

“Disinilah perlunya sinkronisasi penyusunan tata ruang laut nasional berbasis keamanan laut yang komprehensif dan terpadu, sehingga pemanfaatan sumber daya alam kelautan optimal dan lestari”.kata Didik.

Didik menjelaskan, Penyusunan Tata Ruang Laut Nasional ( PTRLN ) merupakan amanat dari undang-undang No.32 Tahun 2014 tentang kelautan. PTRLN mengandung tiga esensi, yakni kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Selain itu, PTRLN juga berfungsi untuk memberikan landasan dalam penyelenggaraan kebijakan dan strategi pembangunan kelautan, keterpaduan kepentingan lintas sektor di wilayah laut, keamanan dan keselamatan maritim, dan pertahanan kawasan perbatasan NKRI.

“Dukungan dan kerjasama dari semua pihak, baik di pusat maupun di daerah. Termasuk dukungan lintas sektor dari BKPRN, Bappeda, Dinas Kelautan Perikanan, serta SKPD terkait pengelolaan wilayah laut daerah, ” tambah Didik.

Lebih lanjut Didik menjelaskan, penyusunan RTRLN harus mempertimbangkan tiga prinsip keterpaduan, yakni keterpaduan antar ekosistem darat dan laut, keterpaduan antar sektor dan stakeholder, dan keterpaduan antar level pemerintahan baik pusat, provinsi, maupun antar kabupaten/kota.

Didik berharap, adanya kesepahaman dari semua instansi dan menanggalkan ego sektoral masing-masing lembaga dapat mempercepat perwujudan penyusunan RTLN yang amat dibutuhkan Indonesia sebagai bangsa maritim.

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply