Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Peran Nelayan Terabaikan, KNTI: Perpres 115 Lebih untuk Penindakan, Bukan Pencegahan


Pemuda Maritim Ketua DPP KNTI bidang Pengembangan Hukum Marthin Hadiwinata, SH, MH., berpendapat bahwa Perpres 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal sebenarnya tidak membahas tentang penenggelaman kapal pencuri ikan di luar proses pengadilan seperti disampaikan sebelumnya oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Peraturan ini lebih berorientasi penindakan daripada pencegahan.

Dalam siaran persnya yang diterima Jurnal Maritim beberapa saat lalu, Marthin mengungkapkan Perpres ini lebih mempromosikan Satuan Tugas (Task Force) yang dibentuk oleh Menteri Susi dalam memberantas illegal fishing.

“Perpres 115 lebih mempromosikan kelembagaan baru pemberantasan pencurian ikan yang disebut Satgas di bawah Komando Menteri Susi. Secara umum model koordinasi Satgas ini adalah sama dengan apa yang telah diatur di dalam Perpres No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanaan Laut (Bakamla-red),” ungkap Marthin.

Lebih lanjut, beber Marthin, Perpres 115 ini lebih kepada pasca kejadian dan terlihat lemah dalam pra kejadiannnya. Sehingga tindakan pencegahan yang seharusnya banyak melibatkan peran nelayan cenderung diabaikan

“Perpres ini terkesan lebih pro penindakan, dan abai aspek pencegahan. Hal ini terlihat dengan tidak adanya upaya terintegrasi untuk meningkatkan partisipasi nelayan dalam pengawasan perairan, maupun terabaikannya aspek pencegahan melalui dukungan penguatan armada perikanan rakyat beroperasi di seluruh perairan Indonesia,” papar Marthin.

Kendati demikian, Marthin menilai Perpres ini memiliki plus minus seiring dengan kondisi yang terjadi dan seperti lazimnya peraturan yang dikeluarkan pemerintah pasca fenomena yang terjadi.

Menurutnya, kelebihan atau kekuatan pada Perpres ini yaitu mengenai dalam pertimbangan pembentukannya.

“Perpres menyatakan bahwa kejahatan perikanan khususnya illegal fishing sudah sangat memperihatinkan sehingga perlu diambil langkah tegas dan terpadu. Praktik illegal fishing telah merugikan negara yang besar, baik secara ekonomi maupun sosial, ekosistem sumber daya perikanan serta tujuan pengelolaan perikanan,” tandasnya.

Kemudian, Ia juga menerangkan bahwa illegal fishing memerlukan upaya penegakan hukum luar biasa (extraordinary approach) yang dilakukan dengan integrasi kekuatan antarsektor pemerintah, pemanfaatan teknologi terkini, menimbulkan efektif jera serta mampu mengembalikan kerugian negara.

Selain itu, adanya lintas sektor dalam pemberantasan Illegal fishing dengan melakukan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai upaya penegakan hukum yang tidak terbatas dengan institusi: 1) KKP; 2) Kemenkeu; 3) Kemenlu; 4) Kemenhub; 5) TNI AL; 6) Polri; 7) Kejaksaan Agung; 8) Bakamla; 9) PPATK; 10) BIN, dianggapnya sebagai suatu keunggulan dalam memberantas illegal fishing.

Sementara kelemahan Perpres ini menurut Marthin ialah pertimbangan Perpres 115 telah menunjukkan bobot lebih besar dalam aspek penindakan illegal fishing.

“KNTI menggaris bawahi upaya luar biasa harusnya diselaraskan dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan pelaku usaha perikanan khususnya nelayan. Peningkatan kapasitas armada perikanan rakyat dan partisipasi nelayan dalam pengawasan menjadi prioritas untuk menjaga keberlanjutan pemberantasan pencurian ikan di laut Indonesia, termasuk dalam hal pencegahan,” ulasnya.

Selanjutnya, Perpres ini ada kesan menghilangkan niatan untuk membentuk suatu badan tunggal (single agency) dengan tugas-tugas pengawasan di laut (multi task). “Kelembagaan Bakamla yang ditujukan untuk menjadi single task multi agency berpotensi sia-sia,” tegasnya.

Sehingga ada pemborosan anggaran dengan membentuk badan baru yang setara dengan lembaga lain seperti Bakamla. Sambungnya, upaya pemerintah untuk menghemat anggaran dengan menghapuskan berbagai lembaga yang tidak efektif, efisien dan berguna menjadi sia-sia dalam upaya menghemat anggaran negara.

Di akhir penyampaiannya, Marthin mengusulkan dengan bijak bahwa proses penegakan hukum di laut harus mempertimbangkan aspek efisiensi tanpa melakukan pemborosan anggaran.

“Kami setuju Illegal fishing memerlukan upaya penegakan hukum luar biasa (extraordinary approach) yang dilakukan dengan integrasi kekuatan antarsektor pemerintah, pemanfaatan teknologi terkini, menimbulkan efektif jera serta mampu mengembalikan  kerugian negara,” pungkasnya.

“Maka, upaya luar biasa yang harus dilakukan adalah mendorong efektifitas penegakan hukum di laut dengan memangkas kewenangan di laut yang memboroskan anggaran negara,” tutup Marthin. Smbr

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply