Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Wacana Joint Patrol di LCS, Pengamat: Kita Lebih Mengenal Coordinated Patrol

Pemuda Maritim Niatan Kementerian Pertahanan RI yang hendak mengajukan joint patrol di Laut China Selatan (LCS) dinilai oleh sejumlah kalangan sebagai kebijakan yang kurang tepat. Salah satunya pengamat militer dan intelijen Nuning Kertopati kepada Jurnal Maritim beberapa waktu lalu yang mengungkapkan bahwa Indonesia hanya mengenal patroli terkoordianasi atau coordinated patrol.

“Indonesia harus hati-hati karena selama ini yang dikenal hanya Patroli Terkoordinasi atau Coordinated Patrol. Sedangkan terminologi “joint patrol” di laut berarti salah satu Navy akan berada dibawah komando Navy negara lain. Apakah TNI AL siap dibawah komando Tentara AL Tiongkok (PLA-Navy)? Kalau iya, dimana letak kedaulatan dan harga diri bangsa,” ujar Nuning dengan lantang.

Mantan anggota Komisi I DPR RI periode 2004-2009 dan 2009-2014 itu juga butuh keterangan lebih lanjut dari Kementerian Pertahanan mengenai wilayah dan tujuan kegiatannnya agar jangan sampai itu dijadikan pengukuhan klaim China di Laut China Selatan.

Kendati demikian, Nuning menyarankan sebaiknya kegiatannya juga melibatkan negara-negara lain yang punya kepentingan freedom of navigation dan perdamaian di LCS. Dan kegiatan apa pun di LCS harus sesuai UNCLOS 1982 khususnya yg mengatur kerjasama di laut semi-tertutup seperti LCS.

“Pemerintah terlihat bingung menghadapi the rising of China. Pemerintah harus firm dengan policy on China. Kita di satu sisi rebut-ribut bela negara, di sisi lain kok mau tunduk dengan tentara asing, China pula, yang jelas-jelas ada sejarah intervensi Indonesia,” tegasnya.

Tambahnya, kegiatan apa pun di LCS harus sesuai dengan UNCLOS 1982 khususnya yang mengatur kerja sama di laut semi-tertutup seperti LCS.

Coordinated patrol sendiri sebenarnya sudah dilakukan oleh Indonesia di Selat Malaka bersama Malaysia dan Singapura. Hal tersebut sudah dicetuskan sejak masa Kasal Laksamana Bernard Kent Shondakh pada tahun 2004 silam. Terlihat agenda tersebut berjalan lancar dalam membendung upaya US Navy yang coba mengamankan selat teramai di dunia itu karena dianggap rawan akan tindakan transnational crime.

Sementara, melihat semakin memanasnya kondisi di LCS saat ini, sangat sah bila pemerintah menggandeng beberapa negara dalam upaya coordinated patrol bukannya joint patrol. Apalagi publik menilai langkah yang diambil Kemhan sendiri setelah kepulangan lawatan Menhan Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacuddu dari Tiongkok, sehingga muncul asumsi bahwa China yang men-setting program tersebut.

Kalaupun benar demikian, maka harga yang murah didapat dari kerja sama pembangunan industri pertahanan dalam negeri namun kedaulatan dan harga diri kita sebagai sebuah bangsa yang besar tergadaikan. Padahal dalam catatan sejarah, Sriwijaya dan Majapahit telah mampu membuktikan untuk mengamankan perairan di sekitar LCS sampai Laut China Timur. Dan China sendiri pun telah mengakui itu.

Di akhir pemaparannya, wanita yang juga aktif mengajar di beberapa Perguruan Tinggi itu pun mengutip pandangan beberapa pakar mengenai konflik LCS. “Kalau joint patrol di LCS dengan China jelas salah, jadi kita harus memahami geopolitik di LCS,” pungkasnya mengutip salah satu pengamat maritim. Smbr

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply