Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » APMI Dilibatkan dalam FGD Muatan Kurikulum Kemaritiman

PemudaMaritim-APMI kembali berperan serta dalam pembahasan kebijakan strategis nasional di bidang kemaritiman. Pasalnya, organisasi kepemudaan ini pada tanggal 5 November 2015 menghadiri undangan FGD Muatan Kurikulum Kemaritiman dengan tema “Membangun Sinergisitas Konsep Muatan Kemaritiman pada Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah” yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Kemaritiman) RI di Hotel Aryaduta, Jakarta. Sebelumnya, APMI juga ikut serta dalam FGD Penentuan Hari Maritim.
Pada FGD Muatan Kurikulum ini, hadir berbagai lembaga, organisasi, dan pejabat pemerintah terkait pendidikan kemaritiman. Pihak-pihak undangan yang hadir dalam FGD ini antara lain Yayasan Hang Tuah, LIPI, Pusat Pendidikan KKP RI, Direktur Pembina SMK Kemdikbud RI, Kepala Bagian Kurikulum Kemdikbud RI, Bappenas RI, Sekretariat Kabinet, Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Ispikani, dan APMI. FGD ini dibuka dengan sambutan dan arahan strategis dari Sekretaris Kemenko Kemaritiman RI dilanjutkan dengan gambaran umum tentang Kurikulum Kemaritiman yang diharapkan oleh Deputi IV Kemenko Kemaritiman RI Bidang Koordinasi SDM, Iptek, dan Budaya Maritim.
Setelah pembukaan, FGD dilanjutkan presentasi dua orang guru SD dan SMA dari Maumere yang menjelaskan pengalamannya selama ini dalam mengajarkan Pelajaran Muatan Lokal (Mulok) Kelautan di sekolahnya masing-masing. Beliau berdua menjelaskan bahwa anak-anak didiknya sangat senang mempelajari kelautan yang kegiatannya antara lain membersihkan pantai, penanaman mangrove, membuat barang-barang kerajinan tangan dari produk perikanan, dan lomba memasak makanan produk perikanan.
Setelah penjabaran pengalaman pengajaran Mulok Kelautan di Maumere, FGD dilanjutkan dengan pemaparan kurikulum terkait kemaritiman yang telah dilaksanakan selama ini oleh LIPI melalui kegiatan COREMAP dan Yayasan Hang Tuah dalam proses pendidikan di sekolah-sekolah binaannya dari tingkat SD-SMA. Kurikulum kemaritiman yang selama ini dilaksanakan oleh LIPI terumuskan dalam pelajaran ‘Laut dan Pesisir Kita’ sedangkan yang dilaksanakan oleh Yayasan Hang Tuah terumuskan dalam pelajaran ‘Wawasan Kebaharian’..

Pada sesi diskusi, Kaisar Akhir selaku Wasekjen Bidang Eksternal APMI menyampaikan beberapa pandangan dan pernyataan sikap APMI terhadap kurikulum kemaritiman. Pertama, APMI mendukung rencana terobosan baru Kemdikbud RI untuk membagi kurikulum pendidikan pada tingkat dasar dan menengah menjadi tiga jenis, yaitu kurikulum nasional, kurikulum unggulan daerah, dan kurikulum sekolah. Terkait dengan hal ini, APMI menyarankan bahwa muatan kemaritiman sebaiknya dimasukkan ke dalam kurikulum nasional dalam bentuk kontekstual dan terintegrasi dengan mata pelajaran yang sudah ada sekarang. Sementara muatan kemaritiman yang berupa mata pelajaran sendiri (Mulok Kemaritiman) dapat diterapkan di sekolah-sekolah daerah pesisir. Kedua, APMI mendorong adanya film-film animasi kartun dan film dokumenter sejarah terkait kemaritiman untuk anak-anak usia sekolah agar budaya dan pendidikan karakter maritim dapat tertanam pada anak-anak melalui media yang bukan hanya menyenangkan tapi juga mendidik. Pemutaran film-film tersebut dapat diputar harian dalam saluran TV, sebagai film layar lebar (bioskop), atau juga diputar setiap peringatan Hari Nusantara dan Hari Maritim. Ketiga, APMI berkeyakinan bahwa pendidikan wawasan maritim harus dimulai sejak dini seperti dengan menggambar dan mewarnai serta menyanyikan lagu terkait dunia pesisir, bawah laut, kapal-kapal, pulau-pulau dan perikanan. Keempat, Kaisar menyampaikan bahwa APMI telah merumuskan konsep Pendidikan Wawasan Maritim untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga tingkat menengah (SMA dan sederajat) juga untuk masyarakat daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia yang memiliki 7 sifat, yaitu dini, berlaku secara nasional, membangun, informatif, Inovatif, kekhasan rakyat nusantara, dan berwawasan lingkungan. Kelima, APMI mendorong adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI yang mengamanatkan bahwa muatan kurikulum kemaritiman harus masuk ke dalam sistem pendidikan nasional. Keenam, APMI siap bekerja sama dengan pemerintah dalam membangun generasi muda maritim Indonesia dengan program Youth Maritime Camp. Ketujuh, APMI sepakat bahwa kemaritiman bukan hanya mengenai kelautan dan perikanan, tetapi juga menyangkut jasa transportasi, konektivitas nasional, kebudayaan, pariwisata, infrastruktur, pertahanan, energi dan sumber daya mineral serta pertanian di kawasan pesisir.
FGD ditutup dengan penyampaian kesimpulan oleh Dr. Safri selaku Deputi IV Kemenko Kemaritiman RI. Isi kesimpulan tersebut antara lain bahwa kemaritiman itu lebih luas bukan hanya kelautan tetapi juga ada perhubungan, pariwisata, budaya, pertahanan, energi dan sumber daya mineral, infrastruktur, dan pertahanan maritim. Beliau juga menyampaikan bahwa secara nasional, muatan kemaritiman tidak perlu menambah alokasi jam pelajaran karena dapat terintegrasi dan masuk secara kontekstual dalam mata pelajaran sekarang. Beliau mengamanatkan untuk segera disusun tim perumus muatan kurikulum kemaritiman yang dipimpin oleh pihak Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud RI agar bisa terintegrasi dan masuk secara kontekstual dalam kurikulum pendidikan nasional. Terakhir, beliau berpesan agar dalam proses pembelajaran kemaritiman dilaksakan secara menyenangkan (have fun).

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply