Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » Berikut Pandangan APMI dalam Membangun Kurikulum Maritim

Pemuda Maritim - Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) turut memberikan pandangannya pada acara Fokus Grup Diskusi (FGD) bertajuk Muatan Kurikulum Kemaritiman dengan tema “Membangun Sinergisitas Konsep Muatan Kemaritiman pada Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah” telah diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Kemaritiman) RI di Hotel Aryaduta, Jakarta. Beberapa waktu lalu

Pada FGD Muatan Kurikulum ini, hadir berbagai lembaga, organisasi, dan pejabat pemerintah terkait pendidikan kemaritiman. Di antaranya Yayasan Hang Tuah, LIPI, Pusat Pendidikan KKP RI, Direktur Pembina SMK Kemdikbud RI, Kepala Bagian Kurikulum Kemdikbud RI, Bappenas RI, Sekretariat Kabinet, Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Ispikani, dan APMI.

FGD ini dibuka dengan sambutan dan arahan strategis dari Sekretaris Kemenko Kemaritiman RI Asep D Muhammad dilanjutkan dengan gambaran umum tentang Kurikulum Kemaritiman yang diharapkan oleh Deputi IV Kemenko Kemaritiman RI Bidang Koordinasi SDM, Iptek, dan Budaya Maritim, Safri Burhanuddin.

Setelah pembukaan, FGD dilanjutkan presentasi dua orang guru SD dan SMA dari Maumere yang menjelaskan pengalamannya selama ini dalam mengajarkan Pelajaran Muatan Lokal (Mulok) Kelautan di sekolahnya masing-masing. Keduanya menjelaskan bahwa anak-anak didiknya sangat senang mempelajari kelautan yang kegiatannya antara lain membersihkan pantai, penanaman mangrove, membuat barang-barang kerajinan tangan dari produk perikanan, dan lomba memasak makanan produk perikanan.

Usai penjabaran pengalaman pengajaran Mulok Kelautan di Maumere itu, FGD dilanjutkan dengan pemaparan kurikulum terkait kemaritiman yang telah dilaksanakan selama ini oleh LIPI melalui kegiatan COREMAP dan Yayasan Hang Tuah dalam proses pendidikan di sekolah-sekolah binaannya dari tingkat SD hingga SMA. Kurikulum kemaritiman yang selama ini dilaksanakan oleh LIPI terumuskan dalam pelajaran ‘Laut dan Pesisir Kita’ sedangkan yang dilaksanakan oleh Yayasan Hang Tuah terumuskan dalam pelajaran ‘Wawasan Kebaharian’.

Sementara, Kaisar Akhir selaku Wasekjen Bidang Eksternal APMI menyampaikan beberapa pandangan dan pernyataan sikap APMI terhadap kurikulum kemaritiman. Berikut pandangan APMI yang disampaikan oleh delegasinya dalam FGD itu;

Pertama, APMI mendukung rencana terobosan baru Kemdikbud RI untuk membagi kurikulum pendidikan pada tingkat dasar dan menengah menjadi tiga jenis, yaitu kurikulum nasional, kurikulum unggulan daerah, dan kurikulum sekolah. Terkait dengan hal ini, APMI menyarankan bahwa muatan kemaritiman sebaiknya dimasukkan ke dalam kurikulum nasional dalam bentuk kontekstual dan terintegrasi dengan mata pelajaran yang sudah ada sekarang. Sementara muatan kemaritiman yang berupa mata pelajaran sendiri (Mulok Kemaritiman) dapat diterapkan di sekolah-sekolah daerah pesisir.

Kedua, APMI mendorong adanya film-film animasi kartun dan film dokumenter sejarah terkait kemaritiman untuk anak-anak usia sekolah agar budaya dan pendidikan karakter maritim dapat tertanam pada anak-anak melalui media yang bukan hanya menyenangkan tapi juga mendidik. Pemutaran film-film tersebut dapat diputar harian dalam saluran TV, sebagai film layar lebar (bioskop), atau juga diputar setiap peringatan Hari Nusantara dan Hari Maritim.

Ketiga, APMI berkeyakinan bahwa pendidikan wawasan maritim harus dimulai sejak dini seperti dengan menggambar dan mewarnai serta menyanyikan lagu terkait dunia pesisir, bawah laut, kapal-kapal, pulau-pulau dan perikanan.

Keempat, APMI telah merumuskan konsep Pendidikan Wawasan Maritim untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga tingkat menengah (SMA dan sederajat) juga untuk masyarakat daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia yang memiliki 7 sifat, yaitu dini, berlaku secara nasional, membangun, informatif, Inovatif, kekhasan rakyat nusantara, dan berwawasan lingkungan.

Kelima, APMI mendorong adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI yang mengamanatkan bahwa muatan kurikulum kemaritiman harus masuk ke dalam sistem pendidikan nasional.

Keenam, APMI siap bekerja sama dengan pemerintah dalam membangun generasi muda maritim Indonesia dengan program Youth Maritime Camp.

Ketujuh, APMI sepakat bahwa kemaritiman bukan hanya mengenai kelautan dan perikanan, tetapi juga menyangkut jasa transportasi, konektivitas nasional, kebudayaan, pariwisata, infrastruktur, pertahanan, energi dan sumber daya mineral serta pertanian di kawasan pesisir.

Selanjutnya, Deputi IV Kemenko Kemaritiman RI yang menerangkan antara lain bahwa kemaritiman itu lebih luas bukan hanya kelautan tetapi juga ada perhubungan, pariwisata, budaya, pertahanan, energi dan sumber daya mineral, infrastruktur, dan pertahanan maritim.

“Secara nasional, muatan kemaritiman tidak perlu menambah alokasi jam pelajaran karena dapat terintegrasi dan masuk secara kontekstual dalam mata pelajaran sekarang. Kemudian akan segera disusun tim perumus muatan kurikulum kemaritiman yang dipimpin oleh pihak Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud RI agar bisa terintegrasi dan masuk secara kontekstual dalam kurikulum pendidikan nasional,” paparnya.

Pria asal Sulawesi Selatan itu menutup FGD ini dengan berpesan kepada generasi bangsa bahwa menyusun kurikulum kemaritiman harus disertai dengan niat untuk membangun SDM maritim yang berkualitas dan mumpuni.

“Dalam proses pembelajaran kemaritiman harus dilaksanakan dengan niat yang baik dan secara menyenangkan (have fun–red) bagi para peserta didik,” pungkasnya.
Sumber : jurnalmaritim.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply