Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » IK2MI: Perlu Perlindungan Nelayan oleh Bakamla

Pemuda Maritim - Institut Keamanan dan keselamatan Maritim Indonesia (IK2MI) hari ini menggelar Round Table Group Discusion (RTD) bertajuk ‘Perlindungan Nelayan oleh Kapal Patroli Bakamla di Hotel Golden Boutique, Jakarta, (26/11). Dalam RTD yang dihadiri oleh beberapa instansi terkait itu dilatar belakangi oleh kondisi nelayan Indonesia yang semakin hari kian tidak menentu nasibnya.

Menurut Pusat Data dan Informasi Koalisi Rakyat untuk Keadilan (KIARA) bulan Desember 2014, diketahui sebanyak 86 jiwa nelayan Indonesia meninggal dunia di laut akibat cuaca ekstrem sejak tahun 2010. Jumlah ini terus meningkat di tahun 2011 (149 jiwa), 2012 (186 jiwa) dan 2013 (225 jiwa).

RTD ini digelar setelah Bakamla menanda tangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) beberapa waktu lalu terkait kerja sama dan perlindungan di laut.

Kepala Bakamla Laksdya Maritim DA Mamahit melalui siaran pers-nya mengharapkan nelayan harus pro aktif melapor ke petugas jika menemukan permasalahan di laut. Akan tetapi permasalahan yang terjadi ialah pada saat infrastruktur nelayan tidak ditunjang dengan kelengkapan yang memadai.

Sebaliknya, Bakamla sendiri yang digadang-gadang sebagai Coast Guard-nya Indonesia juga belum memadai mengingat usianya yang belum genap satu tahun. Kendati demikian, Mamahit optimis bahwa pihaknya terus mengembangkan kekuatan dan kemampuan Bakamla.

“Kita kembangkan dalam waktu lima tahun ke depan. Jumlah personel kita akan mencapai 2000 orang dari jumlah sekarang yang hanya 634 orang, termasuk jumlah armadanya,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Kasubdit Penyelenggaraan Operasi Laut Bakamla, Kolonel Maritim Joko Triwanto  yang bertindak sebagai pembicara dalam RTD itu juga mengutarakan sudah selaiknya negara hadir dalam permasalahan tersebut. Berdasarkan UU No 32 tahun 2014 tentang Kelautan dan Perpres No.178/2014, jelas bahwa perwakilan negara di laut ialah Bakamla yang dengan seluruh tugasnya.

“Perairan Indonesia saat ini terus kita monitor termasuk perlindungan nelayan, namun yang jadi pertanyaan apakah nelayan yang berada di luar ZEE juga harus kita kawal,” ungkap Joko.

Hal itu dismapaikan mengingat maraknya nelayan Indonesia yang ditangkap di luar negeri karena dianggap telah memasuki batas perairan negara tetangga tanpa izin. Joko sendiri mengaku masih banyak hal-hal yang kontradiktif kerap terjadi di perairan Indonesia. Hal itu tidak lain disebabkan karena belum jelasnya beberapa peraturan yang ada di Indonesia.

Sementara itu, Asops Pangarmabar Kolonel Laut (P) I Gusti Kompiang Aribawa mengimbau agar tantangan Bakamla dalam melakukan tugasnya sesuai undang-undang perlu didukung oleh semua pihak. TNI AL sendiri pun mendukung sepenuhnya segala tugas yang akan diemban oleh Bakamla.

Lebih lanjut, Asops Pangarmabar menyampaikan perlunya pemahaman mengenai fishing ground bagi nelayan. Karena menurutnya, sejauh ini para nelayan kita masih belum memahami sepenuhnya peraturan yang ada, sehingga akan menyeret nelayan dalam perilaku menyimpang serta tindak kejahatan.

Sedangkan perwakilan dari Polair menegaskan pentingnya restorasi justice dalam penegakan hukum di laut. Sambungnya, Polair sampai dengan detik ini terhadap konsisten terhadap upaya pelayanan dan perlindungan masyarakat termasuk nelayan.

RTD yang dihadiri dari berbagai instansi terkait keselamatan di laut seperti TNI AL, Polair, ASDP, PSDKP, dan KIARA itu mengusulkan agar pembenahan aturan itu perlu segera dilakukan, misalnya dalam menghidupkan kearifan lokal dalam perlindungan nelayan dan kelestarian lingkungan.

Dicontohkan daerah-daerah seperti Aceh, Lombok dan Maumere sudah memiliki hukum adat dalam melindungi nelayan-nelayannya. Tentunya hukum laut tidak boleh bertentangan dengan hukum adat karena UNCLOS sendiri pun berasal dari hukum-hukum adat di seluruh dunia terkait pemanfaatan laut yang dikodifikasi menjadi hukum internasional.

Di akhir pembahasan RTD itu, Ketua IK2MI Laksdya TNI (Purn) Y Didik Heru Purnomo mengungkapkan bahwa dalam menjaga keamanan laut hanya dapat dipengaruhi oleh sejauh mana operasi dan kemampuan kita.

“Laut tidak bisa ditongkrongi 24 jam, laut hanya bisa dioperasikan sesuai kemampuan kamu. Untuk itu butuh kemampuan yang besar dalam menjaga laut kita yang luas ini. Duit kita juga tidak cukup dan Bakamla itu baru bayi yang berusia satu tahun,” tegas Didik.

IK2MI sendiri merupakan lembaga think tank Bakamla yang turut berperan dalam membantu tugasnya terkait pertahanan, penegakkan hukum, pengawasan SDA, menjaga keselamatan dan keamanan maritim.

“Kita sama-sama aware, saya hanya bisa membantu saudara-saudara sebagai aparat dalam menjaga laut kita dari Sabang sampai Merauke yang sama luasnya dari London hingga Turki,” pungkasnya.
Sumber : jurnalmaritim.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply