Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » Indonesia dan Malaysia Bentuk Kerja Sma Penanganan Nelayan

Pemuda Maritim - Pemerintah Indonesia dan Malaysia membentuk kerja sama dalam penanganan nelayan. Kerja sama itu terutama menjamin keamanan pelayaran bagi para nelayan dari kedua negara yang melakukan aktivitas di Selat Malaka. Kerjasama dituangkan dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Common Guidelines yang dilaksanakan di Johor Bahru, Malaysia, pekan lalu.

"Dengan adanya MoU maka tidak ada lagi penangkapan nelayan yang berlayar maupun melakukan aktivitas mencari ikan di wilayah yang masih belum selesai batas maritimnya (abu-abu) di Selat Malaka," kata Kepala Seksi Hukum Internasional Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla), Mayor Maritim Hudiansyah Is Nursal, di Jakarta, Kamis (12/11).

Ia menjelaskan, MoU menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum bagi kedua negara dalam memperlakukan nelayan di area yang ada. Bila ada nelayan yang masuk ke dalam area abu-abu, petugas patroli hanya melakukan inspeksi dan meminta nelayan untuk meninggalkan wilayah tersebut. Petugas tidak menangkap atau menahan para nelayan yang bekerja.

Menurutnya, penangkapan dapat dilakukan petugas, apabila nelayan kedapatan melakukan aktivitas penangkapan dengan menggunakan bahan-bahan yang dilarang dalam kesepakatan tersebut. Misalnya, menggunakan bahan peledak, kimia dan listrik. Penangkapan juga bisa dilakukan apabila nelayan jelas-jelas masuk ke dalam wilayah perairan Indonesia atau Malaysia. Artinya, bukan di daerah abu-abu yang menjadi milik bersama.

Hudiansyah mengakui, masih ada nelayan dari kedua negara yang melanggar batas dan masuk ke perairan dari dua negara tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh, pada 2014, jumlah nelayan Indonesia yang masuk ke perairan Malaysia sebanyak 19 kasus. Jumlah ini meningkat pada 2015 menjadi 31 kasus. Sedangkan, nelayan Malaysia yang ditangkap karena masuk perairan Indonesia pada 2014 sebanyak 10 kasus. Jumlah tersebut meningkat menjadi 12 kasus pada tahun ini.

"Memang nelayan kita nekat-nekat, meski menggunakan kapal kecil tapi berani berlayar jauh ke tengah, untuk itu sosialisasi akan terus ditingkatkan," jelasnya.

Hasil pertemuan kedua negara juga menyepakati perlunya komunikasi langsung antar focal point kedua negara apabila terjadi pemeriksaan dan penahanan terhadap nelayan masing-masing. Sebelum ada kesepakatan tersebut, insiden penangkapan di wilayah yang batas maritimnya belum disepakati kerap terjadi. Bahkan, menimbulkan ketegangan hubungan kedua negara.

Hudiansyah mencontohkan, bagaimana insiden Tanjung Rakit pada Agustus 2010 dimana petugas DKP Provinsi Kepulauan Riau yang menangkap satu nelayan Malaysia. Namun, petugas tersebut malah ditangkap oleh Marine Police Malaysia.

Kemudian insiden pada April 2011, saat Bakorkamla menggelar Operasi Gurita dengan Kapal Hiu 001 menangkap kapal nelayan Malaysia tapi diprovokasi oleh helikopter Malaysia dari TDLM. Dua kejadian merupakan puncak gunung es, sebab banyak kejadian-kejadian di wilayah tersebut.

Kepala Kantor Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut, Bakamla Kolonel Maritim Arief Meidyanto menjelaskan, dengan teknologi yang dimiliki Bakamla saat ini, bisa diketahui dengan jelas area abu-abu. Dengan demikian, akan terpantau nelayan dari kedua negara yang masuk ke wilayah abu-abu maupun yang melanggar batas perairan Indonesia maupun Malaysia.

"Di Puskodal ini seluruh pergerakan kapal baik yang dari Indonesia maupun Malaysia akan terpantau, termasuk kapal-kapal yang masuk ke area abu-abu dan melanggar batas perairan," tuturnya.
Sumber : www.beritasatu.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply