Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » Ini Alasan Asosiasi Nelayan Tolak Indonesia Masuk TPP

Pemuda Maritim -  Keinginan Presiden Jokowi untuk bergabung ke dalam blok perdagangan Trans Pacific Partnership (TPP) mendapat tentangan asosiasi nelayan. Masuk ke dalam TPP dianggap tidak akan menguntungkan Indonesia. "TPP itu ibarat kerjasama semu," kata Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik, Senin, 2 November 2015.

Menurut Riza, dengan masuk ke TPP, Indonesia dipaksa mengintegrasikan urusan domestiknya dengan pihak lain, terutama Amerika Serikat. Padahal, Amerika sejak awal tidak mengakui kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam konteks inilah maka keinginan masuk ke dalam TPP dianggap tidak banyak manfaatnya bagi Indoensia.

Riza menjelaskan, motor utama TPP adalah Amerika Serikat. Negara Abang Sam ini adalah salah satu dari sedikit negara yang belum meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982). "Sedang UNCLOS 1982 adalah sebuah konvensi internasional yang mengadopsi konsepsi negara kepulauan, diantaranya mengakui kedaulatan negara kepulauan terhadap laut diantara pulau-pulau, termasuk kedaulatannya di udara."

Atas dasar inilah, Riza menyatakan keengganan Amerika meratifikasi UNCLOS 1982 sekaligus menjelaskan bahwa Amerika Serikat meragukan klaim kewilayahan Indonesia sebagai negara kepulauan.

Ketertarikan Jokowi untuk bergabung ke TPP diungkapkan saat bertemu Presiden Barack Obama dalam kunjungannya ke Amerika beberapa hari lalu. Namun, banyak kalangan menyatakan Indonesia belum siap masuk ke dalam TPP.

"Indonesia belum siap bergabung ke dalam TPP," kata Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Dwiwahjono, Kamis pekan lalu.

Sigit menganggap TPP sebagai liberalisasi tingkat tinggi (high level liberalization) dalam kerja sama perdagangan diantara 12 negara anggota TPP. Level liberalisasinya bahkan dianggap lebih tinggi dibanding WTO.

Contohnya, dalam perdagangan bebas di WTO, masih disediakan perbedaan perlakuan antara negara maju dan berkembang. Misalnya, negara berkembang harus membuka pasar 80 persen dengan pembebasan bea masuk, sementara negara maju membuka pasar 90 persen. Di TPP level liberalisasinya akan lebih tinggi dibanding WTO.

Di sisi lain, banyak komitmen dalam WTO yang saat ini belum ditandatangani atau disetujui Indonesia. Misalnya soal procurement, hak kekayaan intelektual, perburuhan, lingkungan hidup seperti kesejahteraan hewan, dan liberalisasi BUMN. "Nah, hal-hal itu semuanya ada dalam dokumen TPP. Di WTO saja Indonesia belum meratifikasi, bagaimana dengan TPP," kata Sigit.
Sumber : tempo.co

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply