Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » Jaring, Pengaman Ekonomi Nelayan

Pemuda Maritim - Dengan 96 persen wilayah perairan, Kepri menyimpan potensi kelautan dan perikanan yang melimpah. Namun sayang, kehidupan ribuan nelayannya masih jauh dari sejahtera.

Kening Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, berkerut-kerut. Penuh seksama, dia mendengarkan keluh kesah para nelayan yang ikut menghadiri seminar dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2015 di Hotel Harmoni One Batam, Sabtu (7/2) lalu. Kala itu, Susi memang menjadi salah satu pembicara dalam seminar tersebut.

Sejurus kemudian, Susi terlihat gelisah di tempat duduknya. Menteri nyentrik itu makin tampak risau setelah mendengar keluhan seorang nelayan yang mengaku kesulitan mengakses layanan perbankan.

Susi makin geram karena kendala utama yang kerap dipersoalkan bank adalah ketiadaan agunan dari nelayan. Sehingga mereka sulit mendapatkan pinjaman modal maupun layanan kredit lainnya dari perbankan.

“Ini tak bisa dibiarkan. Bank harus ramah dengan nelayan,” ujar Susi dengan nada tinggi.

Menurut Susi, potensi di sektor kelautan dan perikanan di Indonesia, khususnya di Kepri, harus dikelola dengan baik dan maksimal. Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri, lanjut Susi, akan menggelontorkan anggaran antara Rp200-Rp300 miliar untuk pengembangan industri kelautan dan perikanan di Natuna.

Namun selain melalui anggaran dari APBN atau APBD, pengembangan sektor ini juga perlu dukungan pembiayaan dari perbankan. Salah satunya melalui pinjaman modal dari perbankan. Tentunya dengan bunga yang ringan dan mekanisme yang lebih mudah. Selain itu, bank juga harus membuka akses layanan produk perbankan yang lebih luas kepada kalangan nelayan.

Keinginan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, agar layanan perbankan untuk nelayan dijawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  Melalui Program Jangkau, Sinergi, dan Guideline (Jaring). Dengan program ini, OJK akan membuka akses nelayan terhadap produk dan layanan perbankan.
ilustrasi
ilustrasi

Ketua OJK Perwakilan Kepri, Yusri, mengatakan program ini merupakan kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kata Yusri, progam ini sangat tepat diimplementasikan di wilayah kepulauan seperti Kepri.

“Sekitar 96 persen wilayah Kepri merupakan lautan. Sehingga potensi kelautan dan perikanannya sangat besar,” kata Yusri, Jumat (13/11) lalu.

Yusri menjelaskan, layanan dan akses produk perbankan untuk nelayan ini bentuknya beragam. Mulai dari layanan kredit pembiayaan, penyaluran kredit dan modal usaha di sektor perikanan hingga asuransi jiwa.

Selain itu, OJK juga bisa mendorong nelayan untuk aktif dalam program investasi hingga reksadana. Selebihnya, Program Jaring ini juga bisa fokus menjaring dana nelayan untuk disimpan di bank-bank yang telah bermitra dengan program tersebut.

“Tujuannya tentu untuk saving. Sehingga jika musim utara tiba, nelayan di Kepri tidak kesulitan” katanya.

Untuk itu, Yusri berharap program ini secara khusus diluncurkan di Kepri. Mengingat saat ini akses perbankan bagi nelayan di Kepri masih sangat minim. Padahal, jumlah nelayan di Bumi Segantang Lada ini sangat banyak

“Saya tak punya angka pastinya, tapi saya yakin lebih 70 persen nelayan di Kepri belum tersentuh layanan perbankan,” katanya.

Namun Yusri menyadari, minimnya akses perbankan para nelayan di Kepri tak terlepas dari rendahnya pemahaman dan literasi keuangan di kalangan nelayan, terutama di daerah pesisir. Untuk itu, kata dia, program Jaring ini harus dijalankan melalui sinergi antara OJK, pemerintah daerah, dan pihak perbankan.

Terkait kendala akses perbankan yang selama ini dihadapi para nelayan, Yusri memastikan bakal ada kelonggaran aturan. Misalnya, selama ini para nelayan mengeluh kesulitan mendapat pinjaman dari bank karena tidak memiliki jaminan yang bisa diagunkan ke bank.

“Karena ini program nasional, tentu akan ada relaksasi aturan di masing-masing bank,” katanya.

Yusri menargetkan, program Jaring ini sudah mulai efektif di Kepri maksimal mulai Januari 2016. Dia berjanji secepatnya akan melobi pusat untuk segera meluncurkan program Jaring di Kepri dalam waktu dekat ini.

“Di Aceh, Palembang, dan Medan sudah. Seharusnya Kepri juga segera ada peluncuran,” katanya lagi.
ilustrasi
ilustrasi

Program Jaring ini menjadi harapan baru bagi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri. DKP Kepri sebenarnya sudah memiliki beragam program peningkatan kesejahteraan nelayan. Namun dalam pelaksanaannya kerap terkendala masalah modal dan anggaran.

Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) DKP Kepri, Eddy Wan, mengatakan pihaknya memiliki program pemberdayaan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Misalnya melalui bantuan budidaya ikan tambak, bantuan modal pengolahan produk perikanan, dan lain sebagainya.

”Tapi bantuan dari pemerintah sering disalahgunakan,” kata Eddy, Jumat (13/11).

Sehingga, lanjut Eddy, Program Jaring ini diharapkan dapat memberikan akses permodalan bagi para nelayan di Kepri khususnya. Sehingga para nelayan di Kepri bisa meningkatkan taraf perkonomian mereka dengan modal dari perbankan.

Sebab kata Eddy, saat ini sebagian besar nelayan di Kepri merupakan nelayan buruh yang bekerja dengan tauke. Sehingga penghasilan mereka hanya merupakan gaji yang sudah ditentukan oleh tauke.

Mereka mendapat fasilitas berupa pompong atau perahu dan alat tangkap dari tauke. Sehingga semua hasil tangkapan nelayan harus diserahkan kepada tauke.

“Dan nelayan buruh ini mendapat gaji yang diatur sesuai hasil tangkapan,” katanya.

Dengan Program Jaring ini Eddy berharap para nelayan buruh ini bisa memperoleh akses permodalan dari bank. Sehingga mereka bisa menjadi nelayan mandiri dengan fasilitas dan alat tangkap milik sendiri.

Namun bukan bukan berarti hubungan nelayan dengan tauke ini terputus. Sebab, setelah menjadi nelayan mandiri, mereka tetap bisa menjual hasil tangkapannya kepada tauke tempat mereka bekerja sebelumnya.

“Sehingga tauke ini kemudian menjadi mitra,” kata Eddy.

Selain nelayan, akses permodalan ini diharapkan mampu menyentuh para istri nelayan. Misalnya melalui penyaluran modal usaha pengolahan hasil kelautan. Seperti kerupuk ikan, kosmetik, dan kerajinan.

“Jadi ibu-ibunya bisa menjalankan home industry,” harap Eddy lagi.

Selebihnya, para nelayan juga bisa mengakses pelayanan perbankan untuk modal usaha budidaya ikan. Baik ikan tawar (tambak) maupun ikan laut. Sehingga nelayan di Kepri tidak hanya fokus menjadi nelayan tangkap.

Eddy menjelaskan, mekanisme penyiapan modal untuk nelayan ini sebenarnya sudah lama digagas DKP Kepri. Namun minimnya sosialisasi dan pemahaman dari nelayan kerap menjadi hambatan.

“Sementara kami sendiri juga memiliki keterbatasan,” ujarnya.

Eddy juga berharap, mekanisme untuk memperoleh layanan kredit atau pinjaman modal perbankan untuk nelayan tradisional ini dipermudah. Misalnya perbankan tidak perlu meminta agunan seperti pada mekanisme pelayanan kredit dan pinjaman pada umumnya.

“Mungkin cukup dengan jaminan remomendasi dari dinas (DKP),” katanya.

Selain itu, perbankan harus memberikan beberapa insentif kepada para nelayan. Insentif ini bisa berupa bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman modal non-nelayan.

Dengan begitu, akses perbankan bagi nelayan tradisional akan semakin luas. Tetapi, pihak DKP juga akan bertanggung jawab dari sisi pengawasan untuk menjamin para nelayan menjalankan kewajibannya membayar cicilan ke bank.

Jika Program Jaring ini berjalan sesuai rencana, Eddy yakin sektor kelautan dan perikanan di Kepri akan maju. Ujungnya, nelayan akan sejahtera.

Sebab, saat ini sektor kelautan dan perikanan di Kepri sudah memiliki pasar yang jelas. Baik di pasar lokal, nasional, bahkan internasional. Sehingga jika potensi kelautan ini digarap serius dengan dukungan sistem perbankan, dia yakin sektor ini mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kepri, bahkan nasional.

“Karena tata niaga kelautan dan perikanan akan berjalan,” kata Eddy.

Saat ini saja, sebut Eddy, beberapa usaha sektor perikanan dan kelautan di Kepri sudah mampu menembus pasar internasional. Seperti Malaysia, Singapura, bahkan ke belahan negara Eropa dan Amerika.

Namun angkanya memang masih sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi yang ada. Penyebabnya, lagi-lagi karena minimnya akses permodalan bagi para nelayan Kepri, baik nelayan budidaya maupun nelayan tangkap. Dia menyebut, jumlah nelayan di Kepri saat ini sekitar 60 ribu orang.

“Sekitar 90 persen nelayan kita belum tersentuh akses permodalan,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Kehutanan, dan Pertanian (KP2K) Kota Batam, Suhartini, mengatakan Program Jaring ini sudah mulai disosialisasikan di Batam. Namun sejauh ini belum banyak nelayan yang mengajukan kredit maupun pinjaman modal usaha kepada bank mitra.

“Padahal program ini bagus untuk nelayan,” kata Suhartini, Jumat (20/11).

Kata dia, di Batam Program Jaring akan difokuskan pada nelayan tangkap. Bentuknya berupa modal usaha bagi para nelayan untuk menambah atau meningkatkan alat tangkap mereka. Seperti jaring hingga kapal.

Namun nelayan budidaya juga bakal menjadi sasaran Progam Jaring ini. Begitu juga dengan usaha pengolahan hasil perikanan, diharapkan bisa memanfaatkan program tersebut untuk pengembangan bisnis melalui pinjaman dana segar.

“Intinya kami akan fokus pada penyaluran modal untuk nelayan,” kata wanita yang akrab disapa Bu Tien ini.

Sebab kata Tien, sejauh ini akses perbankan nelayan di Batam sudah cukup baik. Mereka sudah cukup familiar dengan produk perbankan. Hanya saja, nelayan kerap kesulitan mendapatkan pinjaman modal dari bank karena mereka tak memiliki agunan atau jaminan sebagai salah satu syarat utam yang diminta pihak bank.

“Kalau tabungan, sudah banyak nelayan yang menabung di bank,” katanya.

Penyaluran kredit perbankan untuk nelayan di Batam sebenarnya juga sudah berjalan. Ini tak terlepas dari supervisi dan pendampingan dari Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Kepri yang terus mendorong penyaluran kredit kepada nelayan dan industri perikanan.
ilustrasi
ilustrasi

“Jumlah nelayan di Batam 5.000 lebih. Tapi sebagian besar belum tersentuh akses permodalan dari bank,” katanya.

Data BI Perwakilan Kepri menyebutkan, kredit sektor perikanan di Kepri cenderung menurun pada tahun ini. Untuk di Tanjungpinang misalnya, penyaluran kredit perikanan pada Juni 2015 tercatat sebesar Rp 45 miliar. Bulan berikutnya, angkanya turun menjadi Rp 44 miliar, Agustus Rp 38 miliar dan September Rp 38 miliar.

Secara umum (year on year), pertumbuhan kredit perikanan tumbuh 6,50 persen dan pertumbuhan month to month hanya 0,30 persen. Namun jika dilihat per kuartal (q-t-q) pertumbuhannya minus, yakni -15,63 persen.

Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) DPC Batam, Firmansyah, mengharapkan Program Jaring ini maksimal implementasinya di Kepri, khususnya di Batam. Sebab menurut data HNSI Batam, saat ini sedikitnya ada 8.000 lebih nelayan di wilayah ini.

“Dengan akses perbankan yang luas dan mudah, standar kehidupan nelayan bisa terus ditingkatkan,” kata Firman, Jumat (20/11) malam.

Selain layanan kredit dan pinjaman modal, kata Firman, KKP dan OJK juga akan memberikan bantuan berupa kapal melalui Program Jaring ini. Juga bantuan asuransi untuk para nelayan.

Namun bantuan asuransi ini diberikan kepada nelayan yang sudah tergabung dalam koperasi. Untuk itu, HNSI Batam diminta menyiapkan daftar nama nelayan yang berhak menerima bantuan tersebut.

“Saya baru menerima arahan dari pusat tadi malam,” kata Firman.

Kata Firman, pihaknya juga masih berkoordinasi dengan DPC HNSI kabupaten/kota lain di Kepri terkait Progran Jaring ini. Tujuannya, untuk memaksimalkan program tersebut demi meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kepri.
Sumber : batampos.co.id

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply