Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » KA Pelabuhan dan Salah Kaprah Dwelling Time

Pemuda Maritim - Salah satu rekomendasi satgas dwelling time adalah KA Pelabuhan. Rekomendasi tersebut dinilai salah kaprah karena tidak relevan dengan upaya pemangkasan Dwelling Time (DT).

Pengamat Maritim dari Namarin (National Maritime Institute), Siswanto Rusdi menilai rekomendasi Satgas soal KA Pelabuhan memperlihatkan salah kaprah isu Dwelling Time. Satgas dinilai tidak memahami perintah Presiden Joko Widodo untuk memangkas DT.

Sebelumnya, Deputi Bidang SDA dan Jasa Kemenko Kemaritiman dan sekaligus ketua Satgas DT menyatakan bahwa DT akan turun jika banyak kontainer yang masuk dan diproses di Cikarang Dry Port (CDP).

“Jika KA Dermaga-CDP sudah beroperasi otomatis banyak kontainer yang masuk ke CDP, dwelling time akan turun,” tutur Agung saat mengunjungi Jababeka Cikarang beberapa waktu yang lalu.

Menko Maritim Rizal Ramli mendukung penuh solusi KA Pelabuhan. Rizal bahkan sempat mengatakan akan menindak tegas Pelindo II jika terus menolak adanya jalur kereta hingga dermaga.

Seperti diketahui, terdapat tiga komponen proses yang membentuk DT yaitu Pre-Custom Clearance, Custom Clearance, dan Post-Custom Clearance. Waktu DT dihitung mulai dari kontainer dibongkar dari kapal hingga kontainer keluar dari Gerbang Pelabuhan (Port Gate). Memangkas DT adalah memangkas waktu yang dibutuhkan di tiap komponen proses di atas.

Menurut Rusdi, metode KA pelabuhan yang diusulkan Satgas DT hanya memindahkan tempat proses Clearance, bukan memangkas waktu prosesnya.

Dengan metode tersebut, kontainer dari kapal dipindahkan ke atas rangkaian KA dan dibawa ke Cikarang Dry Port (CDP). Selanjutnya, proses custom clearance dan post custom clearance dilakukan di CDP.

Rusdi menjelaskan, dalam sistem logistik, Dry Port (seperti Cikarang Dry Port) sesungguhnya juga pelabuhan. Sehingga, untuk kontainer yang diproses di CDP, waktu DT dihitung mulai dari Kontainer dibongkar dari kapal hingga kontainer keluar dari gerbang CDP.

“Karena DT terkait dengan dokumen dan status barang, maka dengan cara demikian (proses di CDP), sebenarnya tidak ada waktu proses yang dipangkas. Itu sekedar memindahkan tempat proses saja. Malah (waktu) akan bertambah karena pemindahan dari dermaga ke CDP (melalui KA) memerlukan tambahan waktu”. Jelas Rusdi.

KA Pelabuhan Hanya Pilihan

Menteri Perhubungan (Menhub) Jonan lebih fair soal KA Pelabuhan. Catatan Redaksi, Menhub Jonan dalam suatu kesempatan menyatakan pembangunan jalur kereta api ke pelabuhan tidak berkaitan dengan solusi tingginya dwelling time. Menurut Jonan, masuknya kereta api ke pelabuhan memang bisa mengurangi kemacetan yang selama ini terjadi di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok.

Pihak Pelindo II nampaknya enggan berpolemik panjang soal KA Pelabuhan. Corporate Secretary Pelindo II Banu Astrini mengatakan, untuk meningkatkan kelancaran arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok bisa dilakukan dengan banyak cara.

“Prinsipnya kami selalu mendukung solusi yang dapat meningkatkan kelancaran arus kapal dan barang termasuk konektivitas dengan wilayah pendukung pelabuhan,” Ujar Banu.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Edi Sukmoro mengatakan, rencana penambahan track/rel jalur kereta api sebagai penghubung antara Stasiun Kereta Logistik Pasoso ke Terminal JICT/ Koja) sepanjang 1 kilometer telah lama dibahas.

Saat ini, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pelindo II terkait rencana pembangunan jalur kereta api tersebut. Pasalnya, untuk masalah pembebasan lahan, kata dia, prosesnya telah memasuki tahap akhir dalam hal perhitungan harga dan kemudian sosialisasi kepada masyarakat.

Kalangan praktisi logistik memiliki pandangan beragam. Ketua ALI (Asosiasi Logistik Indonesia), Zaldy Masita menilai metode KA bisa memangkas biaya angkut dari Tanjung Priok ke Cikarang.

Kemacetan jalan (dengan truk kontainer) dari pelabuhan ke Cikarang yang sudah sangat parah, membuat pengangkutan dengan KA barang menjadi lebih murah. Zaldy menghitung, akibat kemacetan pelaku usaha logistik harus menanggung beban inefisiensi biaya hingga 30 – 35 persen.

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki N Hanafi mengatakan yang terpenting adalah soal tarif. Yukki berharap penentuan tarif yang kompetitif dan disertai pelayanan yang baik dari segi waktu dan kepastian jadwal. Menurut Yukki, keberadaan jalur kereta tidak akan menimbulkan gesekan dengan pengusaha truk. Anggota ALFI mayoritas mengoperasikan truk barang.

Paul Pasaribu, profesional yang bekerja di perusahaan logistik asing punya pendapat yang lebih praktis.
“Juri-nya di biaya. Berapa biaya transportasi barang franco Cikarang (CDP) ditambah trucking CDP ke gudang klien jika dibandingkan dengan franco Tanjung Priok ditambah biaya trucking Priok ke gudang klien”. Ujar Paul.

Paul juga mengingatkan soal slot kereta barang yang terbatas. Pasalnya, track (jalur) kereta barang Tanjung Priok-CDP, walaupun sudah double track, masih berbagi dengan track kereta penumpang. Slot terbatas artinya ritase KA juga terbatas.

Selain soal slot yang terbatas, faktor jarak juga perlu dipertimbangkan. Secara empiris, biaya angkut per unit cenderung berkurang saat jarak terus bertambah. Antara moda KA dan Truk, titik singgungnya pada jarak sekitar 300 km. Artinya, untuk pengangkutan pada jarak tersebut, biaya transportasi termurah adalah dengan menggunakan kereta api.

“Padahal, panjang track KA dari Tanjung Priok ke Cikarang maksimal hanya sekitar 50 Km. Namun karena adanya kemacetan, angkutan KA mungkin masih bisa kompetitif. Nanti kita tunggu freight cost-nya saja”. Pungkas Paul.

Sementara dari kalangan masyarakat memiliki pandangan berbeda. Ketua Garda Nawacita, Irwan Suhanto menilai rekomendasi Satgas DT soal KA Pelabuhan perlu dicermati.

Pasalnya, rekomendasi yang terkesan ‘memaksa’ pemindahan proses DT ke CDP tersebut akan menguntungkan pihak pengelola CDP, namun belum tentu berkontribusi pada turunnya DT.
Irwan mengamini bahwa pemangkasan jumlah dokumen (perijinan) impor akan memangkas waktu DT, namun pihaknya memandang solusi KA Pelabuhan ke CDP adalah soal yang berbeda.

“CIkarang Dry Port itu punya swasta, sementara Pelindo II adalah BUMN. Kami akan cermati hubungan antar para aktor-nya”. demikian komentar Irwan melalui pesan singkatnya.
Sumber : jurnalmaritim.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply