Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » Menguatkan Kearifan Lokal dalam Perda Tata Ruang Laut

Pemuda Maritim - Jauh sebelum negeri ini terlahir, Laut telah menjadi ruang hidup bahkan ruang juang untuk mempertahankan kedaulatannya dari intervensi bangsa-bangsa lain. Jauh sebelum Republik ini hadir, Laut telah menjadi pemersatu suku, RAS, warna kulit dan kebudayaan yang terangkum di dalam Nusantara.

Eksploitatif

Model pengelolaan perikanan kita hingga saat ini masih menunjukkan pola yang eksploitatif, minim pengolahan dan inovasi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dari tahun 2008 hingga 2013, tren produksi perikanan (tangkap dan budidaya) lebih besar dibandingkan pengolahannya. Pertumbuhan budidaya dalam kurun waktu tersebut mencapai hingga 25%, perikanan tangkap mencapai 17%, dan pengolahan hanya 11.7%. Tenaga kerja yang bergerak di dalamnya pun didominasi oleh produksi yang mencapai 51%. Hanya 11 % tenaga kerja yang bergerak di pengolahan perikanan, dan sisanya di pemasaran.

Bahkan dalam beleid perjanjian bilateral dengan negara Jepang misalnya, Indonesia hanya mampu menjadi pemasok ikan mentah non olahan. Sebaliknya dari bahan baku Indonesia, Jepang mampu mengolahnya menjadi makanan olahan dengan nilai tambah yang lebih tinggi dan dikonsumsi juga oleh penduduk Indonesia. Rantai perdagangan yang tidak menguntungkan ini karena kondisi industri perikanan domestik juga belum teroptimalkan dan berdiri tanpa roadmap yang jelas.

Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) menurut data Statistik KKP tahun 2014, masih didominasi di Pulau Jawa (44.5%) dan Sumatera (22.61%). Sementara, produksi ikan yang melimpah justru berada di timur Indonesia, sedangkan konektifitas antar Pulau masih terhambat dan menimbulkan biaya logistik yang lebih mahal dibandingkan dengan impor dari negara lain.

Sementara itu, tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia semakin meningkat dari 29.08 kg/kap/th di tahun 2009 menjadi 37.89 kg/kap/th di tahun 2014. Kondisi ini mengharuskan pengambil kebijakan untuk menggenjot produksi perikanan. Jika tidak mengedepankan tata kelola laut yang berkelanjutan, maka over eksploitasi menjadi tema yang muncul mengiringi praktek pencurian ikan pada laut kita. Karenanya, kearifan lokal menjadi instrumen pengendali dalam menjaga keberlanjutan laut Indonesia.

Tata Kelola Lokal

Kini Indonesia telah menemukenali kembali bahwa Laut merupakan sumber kejayaan. Agenda menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, sejatinya mengembalikan kembali kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritim yang handal dengan armada-armada lautnya.

Warisan budaya bahari yang tercermin dalam kearifan lokal, adalah bentuk inisiasi masyarakat dalam memandang laut sebagai ruang hidup yang harus dijaga kelestariannya. Dari Aceh kita bisa melihat adanya Hukum Adat Laot, Mane’e di Sulawesi Utara, Lamafa (penjaga ikan paus) di Lamalera (NTT), Sasi di Maluku, Labuhan Kraton di Yogyakarta, Petik Laut di Banten, Erau di Kalimantan Timur, dan masih banyak lagi jika kita gali lebih dalam di masing-masing daerah. Kesemuanya mempunyai kesamaan tujuan yaitu mengelola dan memanfaatkan laut secara berkelanjutan, adil dan lestari.

Panglima Laot merupakan lembaga otoritas pengelola Laut pada Hukum Adat Laot di Aceh. Hukum Adat Laot menjadi aturan-aturan adat yang dipelihara dan dipertahankan oleh masyarakat nelayan untuk menjaga ketertiban dalam penangkapan ikan dan kehidupan masyarakat nelayan di pantai. Wilayah kewenangan panglima laut meliputi: bineh pasie (tepi pantai), leun pukat (kawasan untuk tarik pukat), kuala dan teupien (tepian pendaratan perahu, baik di kawasan teluk maupun kuala), dan laot luah (laut lepas).

Menariknya, terdapat kawasan uteun pasie (hutan pantai) yang merupakan kawasan tajuk pepohonan hutan yang tumbuh di pinggir pantai. Kawasan ini dilindungi oleh adat dan dikenakan sanksi bagi pelanggarnya. Kawasan ini sebagai green belt pelindung wilayah bineh pasie (tepi pantai) dari abrasi. Menipisnya lahan mangrove di Aceh yang tak kuasa membendung Tsunami beberapa tahun silam, memberikan pelajaran bahwa kearifan lokal masyarakat merupakan warisan luhur yang harus dijaga dan dikuatkan.

Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara memiliki kearifan lokal yang dikenal dengan sebutan Mane’e. Budaya ini menjadi atraksi wisata bahari yang menarik bagi wisatawan mancanegara. Mane’e adalah tradisi penangkapan ikan secara unik yaitu dilakukan oleh orang-orang tua adat di tepi pantai untuk mengail ikan dengan mantra-mantra dan janur kelapa serta akar kayu. Ritual ini untuk mengundang ikan dalam junlah ribuan ekor, yang selanjutnya semua warga diizinkan menangkapnya hanya dengan tangan kosong. Sebelum dilangsungkan adat Mane’e, 6 bulan sebelumnya dilakukan adat yang disebut Eha. Merupakan kearifan lokal yang berisi larangan bagi masyarakat lokal dan dari luar untuk mengambil ikan ataupun hasil laut lainnya di daerah yang akan menjadi acara pelaksanaan Mane’e.

Sasi di Provinsi Maluku merupakan institusi adat yang berisikan kesepakatan-kesepakatan dan sanksi bagi pelanggarnya. Norma tersebut diantaranya adalah: (1) Dilarang memancing belut di dalam sungai (2) larangan menggunakan racun/bahan peledak untuk menangkap udang dan ikan (3) Larangan memotong pohon bakau (mangrove) (3) Mengambil kulit pohon mangrove untuk bahan penguat jaring berakibat musnahnya tanaman (4) Larangan mengambil karang hidup di laut (5) Larangan menangkap ikan dengan mata jaring yang terlalu kecil (5)Larangan menjaring ikan dari atas perahu pada saat kawasan ikan sedang memasuki lagoon.

Model konservasi ala masyarakat lokal lainnya adalah di Lamalera (Lembata) Nusa Tenggara Timur. Pola perlindungan dilakukan kepada Ikan Paus, dengan melakukan pembatasan terhadap jenis dan ukuran ikan paus, alat tangkap tradisional, jumlah perahu penangkap, waktu penangkapan, dan wilayah penangkapan. Masyarakat Lamalera hanya menangkap Jenis Paus Lodan (sperm whale), dan tidak menangkap Paus Biru (baleen whale).

Pembatasan ukuran dilakukan dengan tidak menangkap paus berukuran kecil, jantas dewasa (berukuran sangat besar), dan paus betina yang sedang bunting. Perahu untuk menangkap ikan paus dibuat khusus oleh suku-suku tertentu saja, dan dimiliki secara komunal. Adapun waktu penangkapan dimulai pada bulan Mei-Oktober dan Juli-Oktober dengan wilayah tangkap hanya pada batas wilayah dengan tanda-tanda yang terlihat di daratan.

Menguatkan kembali

Arus globalisasi yang tak terbendung, menjadi ancaman bagi kelangsungan kearifan lokal di Indonesia. Mereka bagaikan lentera di tengah-tengah kerakusan manusia dalam mengeksploitasi sumberdaya laut. Jika melihat tren pembangunan infrastruktur saat ini yang dilakukan secara besar-besaran, maka agenda Poros Maritim Dunia harus dipandang sebagai upaya membangun laut sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia bukan untuk bangsa lain. Maka dari itu, penting untuk melindungi inisiasi-inisiasi masyarakat lokal ini sebagai budaya bahari yang menjadi akar kejayaan bangsa Indonesia.

Masalah yang timbul adalah migrasi penduduk ke wilayah yang mempunyai kearifan lokal tersebut. Apakah juga akan mengikat bagi pendatang? Bila tidak, kehadiran orang luar akan mengacaukan pranata sosial yang ada. Karenanya, kearifan lokal ini harus diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah (Perda). Terlebih, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan wewenang kepada pemerintah Provinsi untuk mengelola laut hingga 12 mil laut.

Jika menengok kembali sejarah pendudukan Belanda dan bangsa lainnya atas wilayah Nusantara yang bermula dari perdagangan rempah-rempah, maka kita dapat mengambil pelajaran bahwa arus globalisasi ini sejatinya mengancam kedaulatan Indonesia. 70 Tahun Kemerdekaan ini belum memberikan pondasi domestik yang kuat dalam membendung neokolonialisme yang terjadi saat ini melalui ekonomi dan budaya.

Maka dari itu, kehadiran Perda Tata Ruang Laut yang bersumber dari kearifan lokal menjadi mutlak untuk diwujudkan guna menguatkan warisan budaya bahari Indonesia. Gayung bersambut, Tata ruang nasioal mengintegrasikan semuanya menjadi satu kesatuan yang utuh sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.**

*) Wakil Sekretaris Jenderal DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)
Sumber : jurnalmaritim.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply