Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » Nelayan Alami Tantangan di Era MEA

Pemuda Maritim - Mantan menteri kelautan era Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, Prof Dr Rokhmin Daruri, mengapresiasi langkah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam mengatasi pencurian ikan oleh kapal-kapal asing. Rokhmin juga menyoroti peran nelayan Indonesia dalam menghadapi era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun depan.

Rokhmin mengakui, bila dilihat dari kemampuan sumber daya manusia dan penguasaan teknologi perikanan tangkap, nelayan Indonesia tidak akan mampu bersaing dengan nelayan asing. Menurutnya, hal ini harus diantisipasi pemerintah.

"Bila di era MEA setiap pemerintah di negara-negara ASEAN juga harus menghapuskan barrier perizinan bagi kapal asing yang akan menangkap ikan di perairan Indonesia, wilayah perairan Indonesia akan banyak sekali ditemukan kapal-kapal asing. Bedanya, kalau sekarang ilegal, di era MEA semuanya sudah legal," kata Rokhmin seusai Workshop "Kesiapan UMKM Menghadapi MEA" yang diadakan Pemkab Cilacap, di Cilacap, Jawa Tengah, Senin (9/11).

Menurut Rokhmin, tindakan tegas mengatasi illegal fishing memang perlu, termasuk menenggelamkan kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia tanpa izin. Namun, kata Rokhmin, Susi mestinya tidak hanya menfokuskan kebijakan pada masalah illegal fishing, tapi juga memperhatikan persoalan yang dihadapi nelayan pribumi, dalam hal penggunaan kapal yang memiliki teknologi memadai.

Menurut guru besar Institut Pertanian Bogor ini, akar persoalan dari maraknya illegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal asing adalah karena ketidakmampuan nelayan pribumi menjangkau seluruh perairan Indonesia. Hal ini karena masih rendahnya penerapan teknologi nelayan pribumi.

Dari ribuan bahkan mungkin jutaan kapal ikan yang digunakan nelayan di Tanah air untuk mencari ikan, yang sudah menggunakan kapal penangkap ikan dengan teknologi memadai hanya ada sekitar satu persen. Dengan kondisi semacam itu, kebanyakan nelayan pribumi hanya bisa menangkap ikan sekitar perairan pantai. Mereka tidak mampu menjangkau laut dalam yang sebenarnya masih masuk wilayah perairan Indonesia.

"Masalah ini (penguasaan teknologi) yang juga harus diperhatikan Ibu Susi. Langkah tindakan tegas terhadap praktik illegal fishing memang perlu dilakukan. Namun, kalau tidak diatasi sumber masalahnya, suatu saat praktik illegal fishing pasti akan marak lagi," jelasnya.

Lebih dari itu, Rokhmin menyebutkan, langkah Susi dalam menangkapi kapal-kapal yang dianggap melakukan illegal fishing semestinya tidak membabi buta. Menurutnya, Kementerian KKP juga mempertimbangkan bila kapal yang ditangkap adalah kapal eks asing yang dimiliki pengusaha lokal.

"Saya mendapat informasi bahwa kapal eks asing yang sebenarnya juga dimiliki pengusaha lokal juga ditangkapi karena dianggap kapal asing yang melakukan illegal fishing. Pemerintah harus memilah kapal-kapal itu sebenarnya milik siapa," kata ketua DPP PDIP ini.

Rokhmin menambahkan, kapal-kapal yang dimiliki pengusaha lokal memang banyak yang menggunakan kapal eks asing. Hal ini wajar karena harga kapal yang diproduksi di dalam negeri umumnya lebih mahal daripada kapal eks asing yang dibeli bekas. ed: nur hasan murtiaji.
Sumber : republika.co.id

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply