Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » Nelayan Indonesia Pelanggar Batas Wilayah Malaysia Tak Bakal Langsung Dikerasi

Pemuda Maritim - Indonesia dan Malaysia kembali mengkaji perjanjian soal guide lines (pedoman umum) tentang penanganan terhadap nelayan oleh lembaga penegak hukum. Kajian itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara kedua negara yang sudah diberlakukan sejak 2012.

Pelaksana tugas (plt) Karo Humas Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksma Maritim Widodo Eko Prihastopo menyatakan, Indonesia pada 3-5 Noveber lalu menggelar pertemuan dengan pihak Malaysia. Dalam pertemuan itu, dari Indonesia hadir unsur-unsur Bakamla, Kementerian Luar Negeri, KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Johor Baru Malaysia.

Sedangkan delegasi Malaysia terdiri atas perwakilan Majelis Keselamatan Negara, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), Tentara Laut Diraja Malaysia, Kemenlu, serta Jawatan Perikanan dan Pemetaan Malaysia.

“Tujuan pertemuan itu adalah untuk melakukan pengawasan, evaluasi, serta kajian penerapan MoU yang sudah berjalan selama tiga tahun,” kata Widodo di kantor Bakamla RI Jakarta, Rabu (11/11).

Dia menuturkan, fokus kerja sama Indonesia-Malaysia adalah letak geografis kedua negara yang saling berdekatan. Sehingga, masing-masing negara berkonsentrasi untuk melindungi nelayannya yang beraktivitas di wilayah perairan yang belum terselesaikan masalah perbatasannya.

“Dengan adanya MoU yang sudah ditandatangani, hal ini menjadi pedoman umum untuk operasional masing-masing lembaga penegak hukum di laut. Yaitu antara Indonesia dan Malaysia dalam memberikan perlakuan terhadap nelayan di wilayah tersebut,” ujar dia.

Berdasar data yang dimiliki Bakamla, terdapat 19 kasus nelayan Indonesia penangkapan nelayan Indonesia yang masuk ke wilayah perairan Malaysia pada 2014. Jumlah itu mengalami peningkatan pada 2015 mencapai 31 kasus.

Sementara nelayan Malaysia yang ditangkap karena masuk ke wilayah perairan Indonesia pada 2014 ada 10 kasus. Jumlahnya meningkat pada pada 2015 menjadi 12 kasus.

Perlakuan terhadap nelayan yang disepakati antara lain dengan tindakan inspeksi dan permintaan untuk meninggalkan wilayah tanpa adanya kekerasan. Kecuali, nelayan itu melakukan penangkapan ikan dengan cara pengeboman, penggunaan listrikdan bahan kimia.

Widodo menambahkan, pertemuan menyepakati tentang perlunya komunikasi langsung antar focal point kedua negara apabila terjadi pemeriksaan dan penahanan terhadap nelayan dari masing-masing negara. Selain itu, terdapat pula pembahasan terkait konsep awal common best practice yang akan diimplementasikan dalam kerangka MoU tersebut.

“Diharapkan dapat menjadi awal di dalam menjamin perlindungan nelayan kedua negara. Dan tentunya untuk tetap menjaga dan meningkatkan hubungan baik serta kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia,” pungkasnya.
Sumber : batampos.co.id

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply