Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » Nelayan Terasa Nyaman Tanpa TI Apung

Pemuda Maritim - Beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Bangka Selatan menolak rencana tambang inkonvensional (TI) apung dilegalkan, dengan catatan berada di kawasan izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk.

Ketua PPM Basel Erwandi menegaskan, pemilik IUP harus memperhatikan kerusakan yang ditimbulkan akibat penambangan TI apung tersebut.

"Sudah terasa nyaman nelayan daerah Toboali dan sekitarnya dengan tidak berjalannya TI apung selama ini. Dilegalkannya tambang ilegal laut dibawah payung hukum PT Timah Tbk membuat persoalan baru. Saya jadi bingung para pemangku kepentingan ini, apa mereka tidak melihat dampak kerusakan yang dilakukan akibat tambang selama ini," tegas Erwandi, Minggu (8/11).

Menurutnya, berkaca dari aktivitas penambangan darat yang dilakukan mitra PT Timah Tbk tidak sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan.

"Kalau ini dilakukan akan melukai masyarakat Basel khususnya nelayan tradisional yang selama ini menolak dengan keras tambang laut berjalan. Saya dengan tegas menolak apapun bentuk pertambangan yang dilakukan, untuk itu tolong dikaji lagi, apakah tidak ada solusi lainnya seperti pengembangan destinasi wisata sekaligus menjaga keindahan laut," ujarnya.

Terpisah, Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan (Gempa) Basel ikut menyoroti TI apung dapat beroperasi kembali di Payak Ubi Sukadamai.

"Kami menolak aktivitas TI apung di Pantai Payak Ubi Sukadamai, masyarakat pesisir maupun nelayan Sukadamai mulai merasa tenang sejak tidak beroperasinya TI apung dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Kami khawatir jika aktivitas TI apung ini tetap dijalankan akan berdampak terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Toboali dan sekitarnya," ujar Ketua Gempa Basel, Yudi.

Pihaknya juga berharap PTTimah Tbk jangan hanya menyatakan laporan kerugiannya saja.

"Publik hanya disodorkan dengan angka persentase kerugian akibat penambangan dan perdagangan ilegal selama ini. Akan tetapi, tidak mempublikasikan terkait transparansi program bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) khususnya di Basel. Kami menduga program-program bantuan sosial tersebut tidak tepat sasaran, sementara program itu sendiri merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan daerah tersebut," tambahnya.

Yudi ingin kedatangan Menteri ESDM ke Babel tidak hanya seremonial belaka namun maraknya penambangan ilegal harus segera ada solusi.
Sumber : tribunnews.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply