Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » Penetapan Hari Maritim Nasional Masih Jadi PR Besar Pemerintah

Pemuda Maritim - Fokus Grup Diskusi (FGD) yang membahas penetapan Hari Maritim Nasional yang diselenggarakan Kemenko Maritim dan Sumber Daya beberapa waktu lalu masih menyisakan tanda tanya besar dari sejumlah kalangan mengenai hasil FGD tersebut.

Memang dalam FGD itu bukan menetapkan Hari Maritim Nasional seperti beberapa kelompok yang memperingatinya pada 21 Agustus. Melainkan FGD tersebut hanya merumuskan dan mengkaji lebih jauh hari apa yang cocok untuk dijadikan Hari Maritim Nasional. Hal tersebut berawal dari polemik tanggal 21 Agustus sebagai Hari Maritim Nasional, yang ternyata dibantah oleh para sejarawan dan TNI AL mengenai dasar pemikirannya yang tidak dapat diterima.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Pengkajian Sejarah dan Budaya Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) Ahmad Pratomo menilai kinerja pemerintah dan para sejarawan tergolong lambat untuk menetapkan Hari Maritim Nasional. Padahal kalau terjadi secara berlarut-larut bisa membahayakan publik yang terus mengalami ketersesatan sejarah.

Dirinya juga menghimbau agar FGD serupa terus digulirkan oleh para pemangku kepentingan agar opini dari para sejarawan dan komunitas sejarah semakin tertampung. Secara pribadi dirinya mengusulkan Hari Maritim Nasional lebih tepatnya jatuh pada peristiwa Perang Selat Bali yang melibatkan Pasukan pimpinan Kapten Markadi dalam misi mendaratkan pasukan dan pengibaran merah putih di Bali.

“Saya berpendapat bahwa spirit dan roh revousi di laut harus diangkat agar bisa menginspirasi generasi saat ini. Salah satu peristiwa penting yang mendasari itu ialah tanggal 5 April 1946 saat sekelompok pasukan dipimpin oleh pemuda bernama Markadi bergerak dari Banyuwangi menuju Bali,” papar Ahmad.

Menurutnya, peristiwa itu sangat heroik karena pemuda yang bersenjatakan minim mampu mengalahkan 2 kapal patroli Belanda yang jauh lebih canggih kondisinya. Selain itu, lulusan Sejarah UI itu menganggap peristiwa itu jarang diangkat di dalam buku sejarah.

“Kita tahu revolusi yang diangkat kebanyakan di darat seperti perang Surabaya tanggal 10 November 1945 yang akhrinya dijadikan Hari Pahlawan, sementara di laut tidak pernah,” tandasnya.

Oleh karena itu, agar membangkitkan semangat maritim terutama dalam hal menjaga kedaulatan, Ia sangat sepakat sekali bila hari itu dijadikan Hari Maritim Nasional seperti halnya Hari Pahlawan. Kendati demikian, Ia juga menerima bila ada usulan untuk menyamakan antara Hari Bahari dan Hari Maritim yang jatuh pada tanggal 23 September.

“Tanggal 23 September merupakan hari diberlangsungkannya Munas Maritim yang pertama dan terakhir kalinya. Hari itu juga bisa memberikan makna tersendiri, karena di situ ada konsep sebuah negara dan sebuah identitas bangsa yang lebih luas gerakannya, yaitu maritim,” ulasnya.

Pria yang juga aktif di dalam forum-forum diskusi sejarah ini juga membeberkan bahwa pada Munas Maritim itu menjadi simbol berkumpulnya seluruh stakeholder kemaritiman untuk membangun negara maritim secara bersama-sama. Dengan kata lain tidak ada ego sektoral yang melekat laiknya saat ini.

“Saya pikir itu bisa menjadi pijakan dan semangat baru dalam mem-masif-kan istilah dan konsep maritim secara nasional. Kalau membicarakan keterlibatan stakeholder kemaritiman secara lebih luas saya sangat sepakat sekali bila Munas Maritim itu menjadi refleksi sejarah saat ini,” terangnya.

Harapannya, dengan kembali bergaungnya konsep maritim dan munculnya masyarakat maritim dari berbagai latar belakang akan semakin mewujudkan Indonesia sebagai bangsa dan negara maritim yang besar. Maka dari itu dengan suatu konsep musyawarah lah semuanya dapat disatukan.

Sementara itu, Kasubdisjarah Dispenal Kolonel Laut (P) Rony Turangan turut memberikan pandangan terkait penetapan Hari Maritim Nasional. Menurutnya Hari Maritim Nasional tidak perlu dipandang sebagai kejadian perang di laut saja tetapi bisa dengan peristiwa lainnya yang berhubungan dengan maritim.

Pria asal Manado itu juga bersepakat bahwa 23 September yang saat ini diperingati sebagai Hari Bahari dijadikan pula sebagai Hari Maritim Nasional, karena istilah ‘bahari’ dan ‘maritim’ sebenarnya sama hanya saja berbeda asal katanya.

“Tanggal 23 september sebagai diselenggarakannya Munas Maritim pada zaman Bung Karno saya kira lebih tepat untuk dijadikan Hari Maritim nasional, jadi tidak harus digambarkan dengan peristiwa perang atau angkatan laut, karena maritim ini punya semua anak bangsa,” ungkapnya.

Kalau memang banyak pihak yang masih menginginkan Hari Maritim itu dari peristiwa perang, Rony menegaskan lebih baik hari pemberontakan para ABK pribumi di kapal perang Belanda Zeven Provincien pada 3 Febuari 1933 pimpinan Martin Paradja yang dijadikan Hari Maritim.

“Karena itu terjadi sebelum kemerdekaan dan menunjukan keberanian pelaut kita untuk melakukan perlawanan akibat ketidak adilan dan penindasan yang dilakukan terhadap mereka,” pungksanya.
Sumber : jurnalmaritim.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply