Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » » PERPRES NO. 115 TAHUN 2015 TENTANG SATGAS PEMBERANTASAN ILLEGAL FISHING CACAT HUKUM

PemudaMaritim-Status legalitas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan materi muatan dari Perpres tersebut bukanlah materi muatan yang telah diperintahkan oleh Undang-Undang, dalam hal ini ialah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13: “Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.”
Penjelasan Pasal 13: “Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.”
Dalam hal pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan bidang perikanan, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pada Pasal 66 ayat (1) secara tegas telah mengatur bahwa “pengawasan perikanan dilakukan oleh Pengawas Perikanan.” Selanjutnya, dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1), salah satu kewenangan Pengawas Perikanan sebagaimana diatur pada Pasal 66C ayat (1) huruf (i) ialah “menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkap kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang tersebut di pelabuhan tempat perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut oleh penyidik.” Kemudian, Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan selama ini merupakan tugas dan fungsi yang telah dijalankan Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan & Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan & Perikanan RI.
Selain telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kami mencatat terdapat dua permasalahan terkait dengan Perpres tersebut yang bertentangan dengan amanat undang-undang lainnya. Permasalahan pertama, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan tidak pernah memberikan perintah secara tegas maupun tidak tegas terkait pembentukan satuan tugas pemberantasan illegal fishing, yang ada hanyalah memberikan kewenangan kepada Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan & Perikanan sebagai Pengawas Perikanan yang melaksanakan fungsi penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan. Sehingga status legalitas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) dinilai telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karena pembentukan Perpres tersebut tidak berisikan materi muatan yang diperintahkan oleh Undang-Undang, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
Permasalahan kedua, aturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing), yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3 huruf (d): “Melaksanakan komando dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf c yang meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya dari Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Keamanan Laut yang sudah berada di dalam Satgas.”
Pasal 6 huruf (b): “Komandan Satgas merupakan satu-satunya pemegang otoritas dan berwenang melaksanakan komando dan kendali terhadap unsur-unsur Satgas, dan setiap unsur tersebut wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Komandan Satgas.”
Pasal 6 huruf (c): “Perintah sebagaimana dimaksud pada huruf (b) diatas dapat diberikan oleh Komandan Satgas kepada Kepala Pelaksana Harian untuk dilaksanakan oleh Tim Gabungan.”
Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing), Komandan Satgas dalam hal ini ialah Menteri Kelautan & Perikanan, dan Kepala Pelaksana Harian ialah Wakil Kepala Staf TNI AL.
Pasal 6 huruf (b) dan (c) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) tersebut diatas juga dinilai telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17 ayat (1): “Kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden.”
Pasal 19 ayat (1): “Tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI berada pada Panglima TNI.”
Pasal 19 ayat (2): “Dalam hal penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panglima bertanggung jawab kepada Presiden.”
Berdasarkan hal tersebut, kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai Komandan Satgas, dan kewenangan Wakil KSAL sebagai Kepala Pelaksana Harian dalam Satgas tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Sebab, pengerahan kekuatan TNI hanya berada pada Presiden, dan dalam hal penggunaan kekuatan TNI hanya berada pada Panglima TNI yang bertanggung jawab kepada Presiden.
Dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan serta Wakil KSAL tidak berwenang dalam melakukan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI, dalam hal ini TNI AL dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing).
Sehingga Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) ini harus diuji materil ke Mahkamah Agung RI untuk dilakukan pembatalan, karena telah memenuhi unsur-unsur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Sesungguhnya tugas dan fungsi di bidang pemberantasan tindak pidana illegal fishing sudah terakomodir di dalam tugas dan fungsi Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Seharusnya untuk mengoptimalkan sektor penegakan hukum dan keamanan di laut, khususnya permasalahan illegal fishing, dapat dioptimalkan dengan diserahkan pelaksanaannya kepada institusi-institusi yang mengurusi urusan penegakan hukum dan keamanan di laut yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang, seperti TNI AL, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Bakamla.
Keberadaan Satgas Pemberantasan Illegal Fishing yang dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2015 justru akan menyebabkan tumpang tindih kewenangan antar institusi yang mengurusi urusan penegakan hukum dan keamanan di laut, khususnya pada aspek pemberantasan tindak pidana illegal fishing.  


Wakil Direktur Lingstra Ryan Muhammad

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply