Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » Perpres Satgas Illegal Fishing dinilai Tabrak UU TNI

Pemuda Maritim - Perpres No. 115 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal, telah ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 19 Oktober 2015.Walaupun maksud dan tujuannya sangat baik khususnya untuk memberantas illegal fishing.Tetapi struktur dan fungsi dalam Perpres ini bertentangan dengan beberapa undang-undang, antara lain UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara, UU No. 34/2004 tentang TNI dan Prosedur tetap pengendalian pasukan di lingkungan TNI.

Dalam Perpres ini Presiden menunjuk Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai Komandan Satgas. Dalam pasal 3d menyebutkan ‘Satgas berwenang melaksanakan komando dan pengendalian yang meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya dari TNI AL’.

“Kewenangan ini bertentangan dgn UU No. 3/2002 pasal 18 ayat 2 bahwa hanya Panglima TNI yang menyelenggarakan strategi dan Operasi militer, pembinaan profesi dan kekuatan militer. Penggunaan kekuatan TNI hanya menjadi kewenangan Panglima TNI atas perintah Presiden,” ungkap pengamat militer dan intelijen Nuning Kertopati kepada Jurnal Maritim beberapa waktu lalu.

Menurutnya, Perpres ini juga bertentangan dengan UU No.34/2004 pasal 19 ayat 1: Tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI berada pada Panglima TNI. Dan dalam ayat 2: dalam hal penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud, Panglima TNI bertanggungjawab kepada Presiden.

Tidak ada lembaga manapun yang bisa memerintah kekuatan TNI kecuali Panglima TNI atas perintah Presiden. Dan kemudian Panglima TNI akan memerintahkan Pangkotama (Panglima Komando Utama) dalam melaksanakan tugasnya.

Sambung mantan Anggota Komisi I DPR RI ini, Perpres No.115 Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa : Pelaksana Harian Satgas adalah Wakasal. Sesuai ketentuan yang berlaku dalam sistem komando dan pengendalian TNI, Wakasal tidak memiliki otoritas untuk melaksanakan komando dan pengendalian. Komando dan pengendalian ada pada para Panglima Armada.

Sekali lagi, Perpres No. 115 Tahun 2015 sesungguhnya memiliki niat yang baik dalam memberantas illegal fishing tetapi harus diperbaiki strukturnya agar tidak merusak tatanan yang ada di lingkungan TNI dan tidak menabrak UU yang sudah ada.

“Ini harus menjadi perhatian para pembantu Presiden dalam merancang dan membuat Perpres agar tidak ngawur dan membingungkan,” pungkasnya.

Dalam suatu tatanan negara hukum, tidak mungkin peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan di atasnya. Seperti contohnya Perpres bertentangan dengan Undang-undang. Jika sudah demikian, terbukti bahwa NKRI terjadi krisis penegakan hukum terlebih setelah dilaksanankannya Amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002.
Sumber : jurnalmaritim.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply