Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » POLITIK KEKUASAAN DAN PEMAHAMAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG LEMAH SEBABKAN PANSUS PELINDO TERSESAT JAUH

PemudaMaritim-Pro kontra terhadap proses yang terjadi didalam Pansus Pelindo II DPR-RI terus menuai tanggapan. Bukan hanya dari para ahli dan pengamat, proses tersebut juga menciptakan kritik dari berbagai pihak. Salahsatu pihak yang kerap mengkritisi pansus adalah Garda Nawacita. Organisasi massa ini beberapa waktu terakhir semakin gencar melancarkan kritik dan koreksinya terhadap Pansus Pelindo II. Menurut Irwan Suhanto, Ketua Umum Komite Pimpinan Nasional (KPN) Garda Nawacita, setidaknya ada 3 aspek yang harus dan wajib dibuktikan oleh pansus. Ketiga aspek itu adalah persoalan pelanggaran Undang-Undang terkait khususnya UU Pelayaran, pembuktian terhadap tuduhan tindakan merugikan negara terkait perpanjangan konsesi, dan persoalan tata kelola dan kinerja pelabuhan.  Irwan melihat, dari ketiga aspek tersebut, justru akibat perbedaan tafsir antara Kemenhub dan Kemeneg BUMNlah, yang mengakibatkan Pelindo II yang kena getahnya. Padahal seharusnya keduanya tidak boleh secara ektrim berbeda dalam menafsirkan peraturan, karena keduanya adalah bagian integral dari kekuasaan eksekutif pemerintahan.
Sikap Pimpinan Pelindo II yang menjadi satu-satunya pihak dari pemerintahan yang mempertahankan tafsir peraturan tentang UU Pelayaran ketika muncul perbedaan tafsir dengan DPR, harusnya diapresiasi. Irwan menilai, pernyataan Menko Maritim dan Sumber Daya yang menyatakan bahwa ada dugaan Pelindo II telah melanggar UU Pelayaran adalah pernyataan yang gamang. Artinya bahwa itu bukti bahkan sekelas Menko Maritim dan Sumber Daya tidak yakin dalam penafsiran terhadap UU Pelayaran.
“ Kalau kita mau jujur dan tidak malu mengakui, maka harus kita akui bahwa Kemenhub, Kemenkeu, Kemen ESDM, bahkan TNI saja punya masalah dengan UU Pelayaran kok. Kemendagri juga begitu. Ingat di banyak tempat terjadi ‘perebutan pelabuhan’ antara pemerintah daerah dan PT Pelindo. Maka dari itu karena DPR-RI telah memutuskan dibentuk pansus yang dapat berarti telah terjadi pelanggaran UU, maka mari kita tantang pansus untuk segera membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap UU Pelayaran. Jangan hanya asal memantulkan bola, nanti malah kena kepala sendiri. Pertegas saja UU yang mana yang telah dilanggar, kalau UU Pelayaran maka tegaskan bagian yang mana yang telah dilanggar”, ujar Irwan.
Irwan menyampaikan bahwa Garda Nawacita amat menyesalkan pemerintah yang tidak kompak dan sejalan soal penafsiran UU Pelayaran 2008. Ia mensinyalir jangan-jangan bukan hanya tidak kompak, tapi juga sengaja tidak perduli. Atau jangan-jangan UU Pelayaran yang dibuat di era Pemerintahan SBY tersebut yang justru bermasalah. Kalau ketiga hal itu yang terjadi, maka DPR sebaiknya masuk ke substansi tentang UU Pelayaran saja.
“Memang benar bahwa membentuk pansus adalah hak DPR, tapi harus diingat bahwa DPR itu adalah manifestasi kepentingan rakyat, bukan sekelompok orang. Jadi sangat wajar apabila kita juga meminta agar hak (membentuk pansus-red) itu digunakan secara benar dan bermanfaat. Itulah pertanggungjawaban politik DPR kepada rakyat. Karena harus diingat bahwa hak yang diperoleh DPR ada karena adanya mandat rakyat, tidak berdiri sendiri begitu saja. Coba kita sama-sama ingat, siapa yang membuat UU Pelayaran bersama pemerintah pada tahun 2008, khan DPR. Jadi mari kita sadari, siapa sebenarnya penyebab kekeliruan terhadap perbedaan tafsir UU Pelayaran ini. DPR harus mengakui juga fakta itu, jangan cuci tangan”, kata Irwan.
Menurut Irwan, situasi yang tidak pasti ini akan mengorbankan banyak pihak, termasuk dunia usaha. Dan itu juga akan dapat mengganggu target Presiden Jokowi dalam upaya mendatangkan investasi. Yang juga cukup meresahkan adalah bahwa penafsiran yang berbeda-beda dan sesukanya terhadap UU Pelayaran menciptakan pula efek domino yang panjang, termasuk dalam usaha bidang migas.
“Dalam UU Pelayaran Rig dianggap sebagai kapal, akibatnya terkena hukum cabotage. Turunannya adalah dibuatnya IPKA (Ijin Penggunaan Kapal Asing), ini khan jadi praktik rente oknum tertentu. Karena penafsiran yang keliru pula, praktik rente itu menjamur dimana-mana, di pelayaran dan pelabuhan, keamanan dan keselamatan pelayaran, bahkan di sektor perlindungan lingkungan maritim. Harus diingat bahwa UU Pelayaran ini juga terlalu besar apabila hanya diurus oleh pejabat sekelas dirjen, dalam hal ini Dirjen Perhubungan Laut (Hubla)”, Irwan melanjutkan.
Presiden Jokowi sebenarnya telah melakukan upaya-upaya mengatasi permasalahan tersebut dengan membentuk Kemenko Maritim, tapi tampaknya belum cukup berhasil. Tugas berat Menko Maritim itulah yang akhirnya mengharuskan yang bersangkutan agar tidak sibuk bermain akrobat politik. Karena tujuan sejati dari pembentukan kemenkomar adalah membangun supremasi maritim di Indonesia.
Apabila membaca UU Pelayaran,menurut Irwan, akan didapat empat bab penting, yaitu angkutan laut, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan. Faktanya, hampir disemua sektor terkait, UU Pelayaran ini bertabrakan dengan UU lainnya. Jadi, menurut Irwan, sebaiknya DPR fokus melakukan revisi terhadap UU Pelayaran tersebut untuk mengatasi kesalahan akibat perbedaan tafsir, sekaligus juga merevisi UU lainnya yang tidak masuk akal dan malah membebani.

“Kalau perlu ganti namanya menjadi UU Pokok Kemaritiman, seperti dahulu ada UU Pokok Agraria. Agar dapat menjadi payung (pokok) dari berbagai UU lainnya. Terobosan itu dapat menyelamatkan bangsa dari praktik bikin UU sesukanya, bahkan kalangan profesi ikut-ikutan titip bikin UU untuk melindungi kepentingannya. Ingat, pratik jual beli regulasi antara pebisnis hitam dan politisi nakal itulah sumber korupsi sebenarnya, sumber ancaman nasional sesungguhnya. Kita juga sudah harus’aware’ terhadap bencana “kecelakaan konstitusi” akibat berlakunya sistem yang binal dan barbar seperti saat ini. Jadi daripada sibuk ngurus bagaimana caranya memenjarakan RJ. Lino atau menarget menteri tertentu agar diganti, khan lebih baik DPR fokus perbaiki UU Pelayaran-nya. Jangan terlalu sibuk main politik dan justru kering pemahaman terhadap peraturan-peraturan yang mereka buat sendiri. Kalau terus begitu, kami bisa pastikan pansus akan tersesat semakin jauh dari tujuan yang lebih penting bagi bangsa”, tutup Irwan.

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply