Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » » Berantas Ilegal Fishing Wujudkan Poros Maritim

Pemuda Maritim - Ilegal Fishing adalah penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar hukum yang telah ditetapkan di perairan suatu negara. Bentuk Ilegal Fishing yang marak di Indonesia adalah penangkapan ikan di WPPRI tanpa izin, menggunakan izin palsu, hasil penangkapan ikan tidak dilaporkan di pelabuhan pangkalan, membawa hasil tangkapan langsung ke luar negeri, menggunakan alat penangkapan ikan terlarang, menggunakan alat penangkapan ikan dengan jenis / ukuran alat tangkap yang tidak sesuai dengan izin. Hal ini tentu akan memberikan kerugian yang sangat besar bagi Indonesia, selain kerugian secara sumberdaya juga kerugian secara ekonomi. Adapun yang menyebabkan adanya illegal fishing yang dilakukan oleh negara asing di wilayah perairan Indonesia disebebkan oleh kebutuhan bahan baku industri pengolahan sedang fishing ground makin habis, disparitas harga ikan, laut indonesia masih open acces serta pengawasan lemah di daerah perbatasan.

Menurut Bapak Faik Kurohman, S.Pi dosen FPIK UNDIP, berbagai modus yang dilakukan oleh pelaku illegal fishing diantaranya adalah; Double Flagging, manipulasi data dalam mendaftarkan kapal eks Asing menjadi KII (manipulasi Delition certificate dan Bill of Sale), Transhipment di tengah laut, mematikan / memindahkan Vesel Monitoring System (VMS) ke kapal lain, satu izin untuk beberapa kapal yang sengaja dibuat serupa (bentuk dan warna), memasuki wilayah indonesia dengan alasan tersesat atau menghindar dari badai, melakukan lintas damai namun tidak menyimpan alat penangkapan di dalam palka (alat penangkapan kedapatan dalam kondisi basah), alasan Traditional Fishing Right (kapal-kapal pump boat), Transhipment di tengah laut (kapal penangkap menangkap di WPPRI dan memindahkan hasil tangkapan ke kapal pengumpul yang sudah menunggu di batas luar ZEEI), menangkap tidak pada fishing ground yang ditetapkan, untuk alat tangkap pukat ikan ukuran mata jaring < dari 50 mm, head rope dan ground rope melebihi yang tertera pada izin, jaring insang (Gill Nett melebihi panjang maksimal / 10.000 m), menggunakan Pukat Harimau (Trawl) atau pukat yang ditarik dua kapal (Pair Trawl).

Kegiatan illegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal asing biasanya dilakukan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Laut territorial, Laut Natuna, Utara Sulawesi Utara dan Laut Arafura. Kapal – kapal asing tersebut berasal dari negara-negara tetangga, misalnya illegal fishing di laut natuna dilakukan oleh kapal yang berasal dari Taiwan, Vietnam, Thailand, Malaysia, sedang untuk illegal fishing yang dilakukan oleh kapal yang berasal dari Phillippine biasanya beroprasi di perairan Utara Sulawesi Utara, serta di laut Arafura yang dilakukan oleh kapal-kapal Thailand, Tiongkok, Taiwan. Hal ini tentu menjadi sebuah PR bagi pemerintah yang harus segera diselaikan, mengingat harapan guna mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Mengingat maraknya illegal fishing tentu perlunya adanya evaluasi keamanan diranah kerja kementrian kelautan perikanan, tanpa mengurangi apresiasi terhad kinerja dari KKP yang saat ini mulai memberikan ketegasan berupa penenggelaman/penghancuran setiap kapal pelaku illegal fishing yang tertangkap. Akan tetapi hal tersebut belumlah dirasa cukup, mengingat jumlah kapal pelaku illegal fishing yang tertangkap jumlahnya terhitung sedikit ketimbang jumlah kapal asing yang melakukan illegal fishing setiap harinya. Menjaga keamanan dilaut disadari memang tidak semudah menjaga keamanan didarat, dimana dilaut cukup sulit untuk membentuk satu pintu masuk disuatu wilayah.

Oleh karnanya, dalam kontek menjaga keamanan laut perlu adanya sistem keamanan yang dimana melibatkan semua bagian dari sektor suatu negara, sektor yang dimaksud adalah Laut, daratan dan udara suatu negara tersebut. Selain itu, pemerintah harus bisa melibatkan nelayan lokal sebagai penjaga kemanan laut. Peran Nelayan lokal akan memberikan pengaruh yang positif terhadap pengurangan illegal fishing, serta penjagaan ekosistem laut dengan adanya hokum adat yang mereka anut. Namun, sebelumnya pemerintah perlu memberikan pembinaan terhadap para nelayan, misalnya; pendidikan bela negara, tenaga ahli, system keamanan dilaut,dll. Apabila terbentuknya kerja sama antara pemerintah dengan nelayan lokal, bukan tidak mungkin bangsa ini akan menjadi Poros Maritim Dunia.

Selanjutnya, selain keamanan yang perlu ditingkatkan diwilayah perairan, perlu adanya hokum yang tegas dan jelas dalam memberikan sanksi terhadap pelaku illegal fishing. Sanksi tersebut berlaku bagi pengoprasi maupun pemilik kapal serta negara asal kapal pelaku illegal fishing. Bangsa ini harus berani tegas dalam penegakan hukum terhadap asing, bagaimanapun kitalah yang dirugikan dan hal ini sangat berpengaruh terutama menyangkut kelanjutan sumber kehidupan. Kita cukupkan tindak pencurian yang dilakukan warga asing serta prilaku kita yang tidak peduli terhadap sumberdaya bangsa ini, mulai saat ini kita bergotongroyong menjaga sumberdaya bangsa ini.

Jalesveva Jayamahe !!!

Hendra Wiguna

FPIK UNDIP

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply