Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » Dana Ketahanan Energi Untuk Apa?

Pemuda Maritim -  Pemerintah lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan akan menarik pungutan dari masyarakat untuk dana ketahanan energi (DKE). Dana tersebut diambil dari penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar masing-masing sebesar Rp 200/liter dan Rp 300/liter.

Menteri‎ ESDM Sudirman Said dalam rilisnya pada Sabtu (26/12) mengatakan Dana Ketahanan Energi ini akan digunakan sebagai stimulus pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), eksplorasi migas, geothermal, dan batubara.

Terlepas dari pro-kontra tentang dasar hukum dan pengaturan penggunaan dana tersebut, alokasi penggunaan dana yang diperkirakan mencapai Rp 15 Triliun per tahun tersebut mendapat beragam respon.

Dari SPR hingga Ocean Energy

Menurut Direktur Eksekutif IRESS (Indonesia Resources Studies), Ir. Marwan Batubara, pungutan dana ketahanan energi sebenarnya telah diterapkan di banyak negara. Umumnya digunakan sebagai dana stabilisasi fiskal (jangka pendek) dan dana penghematan (saving fund) untuk jangka menengah dan panjang.

Marwan menjelaskan bahwa dana stabilisasi fiskal berfungsi sebagai dana cadangan saat harga minyak dunia naik, sehingga harga BBM tidak perlu ikut naik dan tidak mengganggu stabilitas fiskal nasional. Sementara dana penghematan atau saving fund diperuntukkan bagi keperluan jangka panjang, misal untuk pengembangan EBT.

Anggota Komisi VII DPR RI, Inaz Nasrullah Zubir mengusulkan dana ketahanan energi juga dipergunakan untuk membangun Strategic Petroleum Reserve (SPR).

“Jika punya SPR, kita mengurangi resiko jika terjadi hambatan pada pasokan minyak mentah akibat gangguan yang bersifat force major, seperti perang atau blokade jalur perdagangan minyak mentah, atau bahkan bencana,” Jelas Inaz.

Menurut Inaz, beberapa negara seperti Amerika, Jepang, Rusia, China dan Singapura sudah memiliki SPR. Ada yang mampu untuk memenuhi kebutuhan minyak mentah untuk sebulan hingga tahunan.

“Komisi VII akan memasukkan SPR dalam revisi UU Migas”. ungkap Inaz.

Sementara Direktur Eksekutif IMES (Indonesia Maritime and Energy Society), Adhi Prastowo mendukung penggunaan untuk membiayai kegiatan eksplorasi terutama di lepas pantai yang beresiko tinggi dan mahal karena memerlukan teknologi canggih.

Menurut Adhi, kegiatan eksplorasi akan menambah data wilayah kerja migas yang akan dilelang ke investor, baik asing atau nasional. Selama ini, Indonesia memperoleh data eksplorasi dari pihak investor melalui skema cost recovery, sehingga penambahan data bergantung pada kemampuan investor.

“Misalnya, saat harga minyak jatuh seperti sekarang ini, menjadi momen yang tepat untuk melakukan eksplorasi, karena biaya-nya murah akibat oversupply penyedia jasa eksplorasi,” jelas Adhi.

Sementara untuk EBT, Adhi berharap pemerintah untuk berani mengembangkan Energi Laut (Ocean Energy), mengingat potensi energi laut di Indonesia yang sangat besar, baik gelombang, suhu, pasang surut, termasuk angin.
Sumber : jurnalmaritim.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply