Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » Kisruh Bongkar Muat: Stop Ganggu Pelabuhan

Pemuda Maritim - Kisruh Bongkar Muat di Pelabuhan Tanjung Emas masih menyisakan riak-riak kecil. Walaupun KSOP Tanjung Emas sudah mengeluarkan rekomendasi pengurusan SIUPBM kepada Pelindo III Cabang Semarang, upaya mengganggu bisnis BUMN Pelabuhan masih tetap terjadi.

Kali ini, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat (APBMI) Jawa Tengah melaporkan Pelindo III Cabang Semarang ke Polda Jateng, Jum’at (27/11/2015). APBMI Jateng melaporkan Pelindo III atas praktek monopoli bisnis bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Emas, dan beroperasi secara ilegal. APBMI bahkan menuntut polisi untuk segera memasang police line di dermaga.

Kepada Redaksi, Kepala Humas Pelindo III Edi Priyanto menyesalkan langkah APBMI tersebut. Edi mengatakan bahwa jika tuntutan tersebut dipenuhi, maka memberi sinyal buruk bagi bisnis kepelabuhanan di Indonesia. Selain itu, jika operasional pelabuhan Tanjung Emas terganggu, maka berdampak pada perekonomian daerah, khususnya Jawa Tengah.

“Tidak benar kami memonopoli usaha bongkar muat. Pelindo III tetap memberi kesempatan kepada anggota APBMI Jateng untuk bekerja di Terminal Umum Pelabuhan Tanjung Emas yang dikelola oleh Pelindo III”, ujar Edi menanggapi tudingan monopoli.

Kisruh Paham Regulasi

Pengamat Maritim dari NAMARIN, Siswanto Rusdi kepada Jurnal Maritim mengatakan bahwa kasus ini adalah dampak dari kekurangpahaman para pihak terkait atas peraturan perundang-undangan yang mengatur eksistensi BUMN pelabuhan.

“Yang parah, kekurangpahaman juga terjadi di kalangan regulator. Entah disadari atau tidak, Kemenhub selama setahun ini memperlihatkan sikap yang cenderung tidak bersahabat terhadap BUMN, terutama di sektor pelabuhan. Ini juga menjadi catatan kami terhadap kinerja Kabinet Kerja Jokowi-JK”. Ujar Rusdi.

Menurut NAMARIN, sekitar 85% pendapatan pelabuhan disumbang dari pendapatan jasa bongkar muat. Jika dilarang menyediakan jasa bongkar muat, maka BUP tidak akan dapat mengembalikan investasinya.

“Pihak terkait seperti APBMI masih beranggapan bahwa UU Pelayaran membuat semua pihak berada dalam posisi yang sejajar. Itu anggapan yang keliru. UU tersebut, khususnya Pasal 344, memberi perlakuan khusus kepada BUMN kepelabuhanan. Namanya saja BUMN, wajar dapat keistimewaan,” Jelas Rusdi.

Untuk itu dia berharap, pihak-pihak terkait dapat menerima keistimewaan yang dimiliki BUMN pelabuhan dan menyetop segala upaya yang mengganggu operasional pelabuhan.

“Jika bisnis BUMN Pelabuhan terganggu, pihak terkait itu akan ikut terganggu, karena mereka adalah sub-sistem dari BUMN kepelabuhan tersebut”. Tutup Rusdi.

Sepanjang catatan Jurnal Maritim, rebutan bisnis bongkar muat di pelabuhan ini pernah berlanjut sampai ke Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2010, DPP APBMI mengajukan JR (Judicial Review) terhadap Pasal 90 Ayat 3.g Undang Undange 17 tahun 2008 tentang Pelayaran ke Mahkamah Konstitusi, dengan Perkara Nomor 74/PUU-VIII/2010. Pada Desember 2011, MK memutuskan menolak semua permohonan APBMI pada Desember 2011. Artinya, kegiatan bongkar muat yang menjadi bagian dari bisnis Badan Usaha Pelabuhan (BUP) bukan merupakan praktek monopoli dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Obyek Vital Nasional

Nurmansyah, SIP dari Ormas Garda Nawacita mengingatkan bahwa Pelabuhan termasuk obyek Vital Nasional (Obvitnas). Ancaman dan gangguan terhadap pelabuhan dapat mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional.

“Jika merujuk pada ciri-ciri Obvitnas pada Keppres No. 63/2004, pelabuhan memenuhi kriteria tersebut (obvitnas)”. Ungkap Nurman.

Ancaman dan gangguan keamanan terhadap obvitnas, secara langsung maupun tidak langsung, akan berdampak terhadap sistem perekonomian nasional, dan pada tingkatan tertentu juga berdampak terhadap stabilitas politik, penyelenggaraan negara serta keamanan nasional.

Menanggapi APBMI Jateng yang melaporkan Pelindo III kepada Polda Jateng, Nurman berpendapat bahwa sesuai tupoksinya, Kepolisian tentu lebih berpegang pada UU Polri dan ketentuan Obvitnas di atas.

“Dari sisi persaingan usaha, tidak tepat dilaporkan ke Kepolisian. Soal desakan menutup dermaga (police line) juga akan sulit dipenuhi, karena bagi Kepolisian pelabuhan adalah obvitnas.”Jelas Numan yang kini menjabat wakil sekjen DPN Garda Nawacita.

Berdasarkan UU No. 2/2002 tentang Polri, lanjut Nurmansyah, Polri memiliki tugas dan kewenangan menjaga keamanan dalam negeri, termasuk menjaga keamanan obyek-obyek vital nasional yang memiliki peran strategis bagi terselenggaranya pembangunan nasional.
Sumber ; jurnalmaritim.co.id

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply