Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » KNTI: Memaknai 58 Tahun Deklarasi Djuanda

PemudaMaritim-Peringatan momentum 58 tahun Deklarasi Djuanda tahun ini (13 Desember 1957-13 Desember 2015) ditandai pasang-surut ikhtiar kebangsaan kita mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Pada satu sisi, kita bangga sekaligus optimistis akan kembali menjadi negara kepulauan kuat dan berpengaruh di dunia saat Presiden Joko Widodo (terus menerus) menyampaikan tekadnya membawa Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Sebaliknya, kembali melemah ketika Presiden menyampaikan niatnya membawa Indonesia bergabung ke dalam Kerja Sama Trans-Pasifik (TPP). Mengapa?

Mengotori

Motor penggerak utama TPP adalah Amerika Serikat, lalu diikuti 11 negara lain di kawasan Pasifik. Selain menjadi salah satu negara dengan nilai investasi terbesar di Indonesia, AS adalah satu dari sedikit negara di dunia yang belum meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention On The Law Of The Sea /UNCLOS 1982). Berbeda dengan AS, Indonesia justru sebagai motor penggerak sekaligus pihak paling berkepentingan disahkan UNCLOS 1982.

Sejarah mencatat, sejak dikumandangkan pertama kali pada 13 Desember 1957, klaim sepihak Indonesia terhadap kedaulatan perairan di sekeliling dan di antara pulaupulau melalui Deklarasi Djuanda telah menjadi inspirasi dan motivasi tersepakatinya konsepsi negara kepulauan di dalam UNCLOS 1982. Pasal 46 konvensi ini menyebutkan negara kepulauan sebagai sebuah negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.

Secara lebih operasional, Pasal 49 ayat (2) menjamin kedaulatan ruang udara di atas perairan kepulauan, juga di dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Maka itu, konsepsi negara kepulauan tidak lagi sekadar urusan domestik Indonesia. Namun, telah menjadi jalan efektif melunasi janji kemerdekaan: membalik ketidakadilan global.

Di sektor perikanan misalnya negara-negara di Utara, meski didukung teknologi dan modal besar, tidak (lagi) bebas memasuki dan memanfaatkan kekayaan laut di negara lain, termasuk mengambil ikan. Jika sebelum 1982, sekitar 75% produksi ikan dunia tercatat dari negara-negara Utara. Bertahap setelah UNCLOS disahkan (hingga sekarang), mayoritas produksi bergeser ke Selatan, termasuk Thailand, Vietnam, dan Indonesia.

Di dalam negeri, UNCLOS 1982 bahkan telah memperluas perairan Indonesia menjadi 6,32 juta kilometer persegi, masing- masing perairan kedaulatan 3,37 juta dan perairan berdaulat 2,94 juta (Surat Badan Informasi Geospasial No B- 3.4/SESMA/IGD/07/2014). Potensi ekonomi kelautan Indonesia diperkirakan akan terus bertambah dari angka USD1,2 triliun per tahun dan dapat digunakan untuk sebesar- besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Indonesia bahkan memiliki kedaulatan hukum dan kewenangan mengusir armada- armada asing yang dinilai membahayakan pertahanan dan keamanan nasional. Dus , di bawah komando AS, TPP berpotensi mengaburkan sederet pencapaian terbaik diplomasi Indonesia tersebut. Contoh paling aktual adalah insiden Bawean pada 2003. Pesawat Hornet F-18 milik Angkatan Perang AS melintasi Pulau Bawean dan tertangkap radar Bandara Juanda Surabaya.

Amerika Serikat berpegang pada hukum udara menurut Konvensi Paris maupun Chicago 1918 (bukan UNCLOS 1982) dan berdalih bahwa konvoi kapal induk yang dijaga pesawat tempur sah melintasi perairan internasional.

Sebaliknya, Indonesia menyatakan Hornet F-18 keluar jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan melanggar ketentuan di dalam UNCLOS 1982. Insiden dan ancaman semacam ini terbuka untuk semakin kerap terjadi bilamana Indonesia bergabung ke dalam TPP.

Melampaui Pencapaian

Dalam sebuah kesempatan, Bung Hatta, Wakil Presiden RI pertama, pernah mengatakan, “Politik luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah mestilah sejalan dengan politik dalam negeri. Seluruh rakyat harus berdiri tegap dan rapat di belakang pemerintah. Persatuan yang sekuat-kuatnya harus ada, barulah pemerintah dapat mencapai hasil yang sebaikbaiknya dari diplomasi yang dijalankan.”

Senapas dengan perjuangan para pendiri bangsa, Presiden Joko Widodo tidaklah perlu melanjutkan niatnya membawa Indonesia bergabung ke dalam TPP. Sebaliknya, Jokowi dapat fokus merawat dan melampaui pencapaian Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja, Mochtar Kusumaatmaja, dan para diplomat andal masa itu.

Presiden dapat menginstruksikan seluruh diplomat Indonesia (masa kini) untuk memaksimalkan forum-forum bilateral maupun multilateral seperti Konferensi Tingkat Menteri Ke-10 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Kenya untuk mengajak AS (segera) meratifikasi UNCLOS 1982.

Hal ini penting menjadi dasar pertimbangan kerja sama taktis-strategis mewujudkan agenda-agenda di dalam Poros Maritim ke depan. Para menteri juga harus lebih awas mengevaluasi keterlibatan AS dalam pembiayaan program kelautan dan perikanan di Indonesia. Ambil contoh keterlibatannya dalam membiayai dan mempromosikan proyek Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle Initiative) di sebahagian besar perairan Indonesia.

Selain keberhasilan menjadikan program CTI semakin populer di berbagai forum internasional dan kalangan korporasi, ketermanfaatan proyek ini bagi perbaikan lingkungan laut dan peningkatan kesejahteraan nelayan Indonesia belum terlihat hingga saat ini. Tahun depan inisiatif semacam CTI akan kembali hadir dengan nama berbeda yakni Inisiatif Perikanan Pesisir Global (Global Coastal Fisheries Initiative).

Proyek mercusuar ini meliputi hampir seluruh perairan di timur Indonesia dengan menelan biaya mencapai USD58 juta. Maka itu, TPP bukan lagi sekadar urusan daya saing dan dominasi ekonomi. Inisiatif ini telah menjadi pertaruhan besar eksistensi Indonesia sebagai negara kepulauan.

M RIZA DAMANIK
Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia; Koordinator Asia untuk Forum Masyarakat Asia- Eropa (AEPF)

Sumber: http://www.koran-sindo.com/

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply