Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » Nelayan Tegal Tolak PP 75/2015


Pemuda Maritim - Nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal, menolak pemberlakuan tarif baru untuk pungutan hasil perikanan (PHP) yang tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2015. Tarif baru tersebut dinilai memberatkan nelayan, terutama para pemilik kapal yang harus menanggung beban tarif tersebut.

’’Jika tarif baru ini diterapkan, penghasilan nelayan mulai dari anak buah kapal (ABK), nakhoda, juru mesin sampai pemilik kapal maupun pemilik modal akan sedikit. Bahkan terancam bangkrut karena kapal kehabisan biaya untuk melaut,’’terang juru bicara nelayan Kota Tegal, Tambari Gustam, Selasa (22/12).

 Dia didampingi Ketua HNSI Kota Tegal Mahmud Efendi dan belasan pemilik kapal ikan purseseine lainnya mengatakan, keberatan dan penolakan atas pemberlakuan tarif baru i t u , karena selama ini nelayan juga sudah dibebani pungutan yang jumlahnya cukup besar. Sedangkan bila mengacu aturan sebelumnya, khusus untuk kapal jenis jaring purseseine selama ini pemilik kapal ikan membayar dengan perhitungan Rp 220.000 x bobot kapal (Grosston-GT).

 Seperti diungkapkan salah seorang pemilik kapal ikan KM Artha Mina Perkasa, Haryono. Dia menuturkan, kapalnya berbobot 89 GT. Bila dengan aturan lama, dia setahun membayar PHPsebesar Rp 19.580.000. ’’Tapi dengan PPNo 75 Tahun 2015 ini, jika surat izin penangkapan ikan (SIPI) habis, maka PHPyang harus saya tanggung sebesar Rp 78.320.000 atau naik empat kali lipat. Ini jelas memberatkan. Terus nanti nelayan atau ABK, nakhoda, juru mesin dan lain-lain pulang melaut dapat bayaran berapa. Modalnya akan cepat habis dan nelayan ndak bisa melaut lagi,’’ ucap dia. 

Tidak Efektif Pemilik kapal ikan lainnya, Anton, Frans Wijaya dan Sutawijaya mengungkapkan hal sama. Apalagi SIPI yang diterima pemilik kapal ikan sebagai syarat untuk menangkap ikan, tidak bisa berlaku efektif selama satu tahun. Tapi hanya beberapa bulan. ’’Karena SIPI yang diajukan, empat bulan kemudian baru diterima. Praktis dalam setahun hanya delapan bulan melaut. Kalau cuaca sedang buruk, ya setahun hanya lima bulan melaut. Faktor seperti ini hendaknya jadi pertimbangan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tarif PHP-nya tidak terlalu tinggi dan memberatkan nelayan,’’ucap Frans Wijaya. 

Beberapa pemilik kapal lainnya mengatakan, tiap kali melaut, pemilik kapal menyisakan pendapatannya untuk membayar PHP. Jika SIPI yang dimiliki tak bisa berlaku efektif selama setahun, maka penghasilan nelayan jelas berkurang. Belum lagi bila ada ABK yang sakit maupun butuh perawatan kesehatan lainnya, biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Berkait dengan aspirasi nelayan itu, Ketua HNSI Kota Tegal Mahmud Efendi akan menyampaikan ke Menteri KKPSusi Pudjiastuti. Ada tiga tuntutan yang akan disampaikan. Pertama, revisi PP No 75/2015. Kedua, hapus PHP. Ketiga, jika kedua tuntutan itu tak bisa dipenuhi, Menteri Susi Pujiastuti diminta mundur.
Sumber : suaramerdeka.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply