Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » PEREMPUAN NELAYAN BELUM PUNYA PERLINDUNGAN NIH

Pemuda Maritim - Pemerintah diminta segera melahirkan kebijakan dan alokasi anggaran untuk per­lindungan dan pemberdayaan perempuan nelayan.

Selama ini, kelompok perem­puan nelayan tidak pernah sungguh-sungguh dianggap se­bagai bagian utama masyarakat nelayan. Padahal, peran dan fungsi mereka sangat sentral. Hal ini dinyatakan Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Abdul Halim.

"Seperti diketahui, da­lam kehidupan rumah tangga masyarakat pesisir nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pelestari ekosistem pesisir, perempuan terlibat banyak," ujarnya.

Menurut pria yang juga Koordinator Regional SEA Fish for Justice (South East Asia Fish for Justice Network) ini, perempuan juga berpartisi­pasi di hampir semua kegiatan penangkapan ikan, termasuk memperbaiki alat tangkap, menyortir tangkapan ikan, dan pengolahan.

Beberapa perempuan bahkan terlibat langsung dalam kegia­tan memancing atau menang­kap ikan, baik di danau atau sungai. Menariknya, pemasa­ran hasil tangkapan ikan secara eksklusif menjadi wilayah kerja perempuan.

"Meski sangat aktif terlibat, perempuan sering ditinggalkan dan tidak dilibatkan dalam pendokumentasian. Akibatnya, perempuan tidak mendapat skema perlindungan dan pem­berdayaan dari pemerintah," ujarnya.

Untuk itu, lanjut Halim, pihaknya menjembatani perem­puan nelayan di Asia Tenggara untuk menyampaikan pe­mikirannya kepada pemerintah masing-masing dan Sekretariat ASEAN. "Harapannya, lahir kebijakan dan alokasi ang­garan perlindungan dan pem­berdayaan kepada perempuan nelayan," katanya.

Kegiatan yang dilaksan­akan berupa penyelenggaraan Simposium dan Festival Perempuan Nelayan Asia Tenggara, bertajuk "Perempuan Nelayan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Masyarakat" di Hotel Grandhika, Jakarta, kemarin hingga hari ini.

Ketua Panitia Simposium dan Festival Susan Herawati menyampaikan, kegiatan terse­but diselenggarakan dalam rangka mewadahi kepentingan perempuan nelayan, menjelang pemberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Tujuannya, terang Susan, menggali peran perempuan ne­layan dalam pengelolaan sum­ber daya pesisir yang berbasis masyarakat di Asia Tenggara. Selain itu, mempromosikan produk dari perempuan ne­layan di Asia Tenggara untuk masyarakat luas.

"Juga merekomendasikan kepada pemerintah dan ASEAN untuk melindungi dan member­dayakan perempuan nelayan di negara-negara Asia Tenggara, dengan mengalokasikan ang­garan khusus," ujarnya.

Dalam simposium dan fes­tival ini, turut hadir perem­puan nelayan dari sembilan provinsi, yang tergabung da­lam Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI), kementerian/lembaga negara, organisasi masyarakat sipil tingkat nasional, regional dan internasional, serta perem­puan nelayan dari Malaysia, Kamboja, Filipina, Vietnam, Laos, dan Thailand.
Sumber : www.rmol.co

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply