Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » Proyeksi Perikanan 2016: Dampak Perubahan Kebijakan Masih Terasa

Pemuda Maritim - “Kami memprediksi kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDB Nasional berdasarkan harga berlaku masih pada kisaran 2,5%. Begitupun PNBP di Sektor Perikanan masih pada kisaran Rp 300 – 400 Milyar,”. jelas Niko.

Namun proyeksi ini bisa tidak berlaku, lanjut Niko, atau bahkan dapat melampaui pencapaian di 2015 jika pemerintah melakukan upaya untuk memenuhi keperluan peralihan alat tangkap ramah lingkungan, menjaga harga jual komoditas ikan dan produk perikanan, memberi kemudahan akses permodalan, serta menerapkan sistem perijinan mudah, murah dan akuntabel.

Faktor Pendukung dan Penghambat

KNTI menilai ada 3 faktor pendukung momentum perbaikan pengelolaan perikanan di 2016. Pertama, pemberantasan illegal fishing yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menyelamatkan dan menjaga keberlanjutan sumberdaya ikan.

Estimasi paling moderat sekitar 1 juta ton ikan terselamatkan dari praktik IUU Fishing. Jika benar, maka potensi ini berpeluang meningkatkan pendepatan nelayan.

Kedua, peningkatan anggaran KKP, khususnya terkait peningkatan kesejahteraan nelayan. Program pengadaan lebih dari 3.000 kapal, pengadaan alat tangkap, benih ikan dan seterusnya perlu dilanjutkan di 2016. Yang ketiga, terus berkembang dan terbangunnya organisasi nelayan dan koperasi nelayan di berbagai daerah Indonesia.

Selanjutnya, KNTI menginventarisasi enam hal yang menjadi penghambat pembangunan perikanan di tahun 2016. Niko menyebut bahwa enam hambatan ini harus dicari solusinya agar dicapai pertumbuhan yang inklusif di sektor perikanan nasional.

Yang pertama, KNTI menilai partisipasi dan peran masyarakat nelayan dalam inisiasi program dan kebijakan perikanan dan kelautan masih dikesampingkan. Kedua, perubahan iklim dan cuaca ekstrem yang semakin panjang periodenya. Ketiga, akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan kepada nelayan, seperti dijanjikan pemerintah, belum benar-benar terealisasi di lapangan.

Keempat, lanjut Niko, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di laut terbilang rendah. Kelima, harga input produksi semacam BBM dan pakan ikan di kampung-kampung nelayan masih belum terkendali. Keenam, munculnya perlawanan balik dari sederet perusahaan perikanan yang merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah di 2015.



Jelang pergantian tahun, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengeluarkan evaluasi terhadap kebijakan perikanan sepanjang tahun 2015 dan proyeksi pada tahun 2016. Niko Amrullah Wakil Sekjen DPP KNTI, kepada Jurnal Maritim mengungkapkan bahwa dampak transisi perubahan kebijakan masih akan terasa di tahun 2016.

Sumber : jurnalmaritim.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply