Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » INDIKATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN

PemudaMaritim-Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mentransformasikan pertumbuhan masyarakat sebagai kekuatannyata masyarakat, untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan di dalam arena segenap aspek kehidupan. Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bukan hanya meliputi penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosialnya. Memberdayakan masyarakat pesisir tidaklah seperti memberdayakan kelompok-kelompok masyarakatlainnya, karena di dalam habitat pesisir terdapat banyak kelompok kehidupan masyarakat diantaranya:
1. Masyarakat nelayan tangkap, adalah kelompok masyarakatpesisir yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan dilaut. Kelompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan kelompok modern dan nelayan tangkap tradisional. Keduanya kelompok ini dapat dibedakan dari jenis kapal atau peralatan yang digunakan dan jangkauan wilayah tangkapnya.
2. Masyarakat nelayan pengumpul atau bakul, adalah kelompok masyarakat pesisir yang bekerja disekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan.Mereka akan mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan baik melalui pelelangan maupun dari sisi ikan yang tidak terlelang yang selanjutnya dijual kemasyarakat sekitarnya atau dibawah kepasar-pasar lokal.Umumnya yang menjadi pengumpul ini adalah kelompok masyarakat pesisir perempuan.

Pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat yang bersumber pada kekuatan modal social masyarakat itu sendiri telah terbukti dapat mengurangi “selfish “ dan “free rider”, dan akhrinya cenderung lebih efektif mendorong keaarah pemanfaatan sumberdaya yang sustainable (Ridley dan Low, 1993). Faktor penting yang terkait dengan keberhasilan pelaksanaan program yang menggunakan pendekatan barbasis masyarakat, antara lain adalah ketersedian informasi tentang kondisi social budaya masyarakat yang menerima program dari pemerintah maupun swasta. Hinggakini, informasi yang terkait dengan kondisi social budaya masyarakat nelayan dalam kaitanya dengan upaya pemberdayaannya masih belum banyak di kemukakan. Hal ini menyulitkan, terutama bagi para pengambil kebijakan yang tujuan utamanya untuk pelaksanaan program pembangunan berbasis masyarakat yang terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Urgensi Aspek Sosial Budaya dalam Pemberdayaan Masyarakat
Kehidupan masyarakat social budaya masyarakat nelayan di Indonesia sangat majemuk. Fenomena ini terjadi akibat pengaruh interaksi masyarkat dengan Tuhan sebagai sang pencipta-Nya, antar masyarakat itu sendiri maupun masyarakat dengan lingkunganya (Susanto, 1987). Nilai strategis indicator kondisi social budaya adalah sebagai alat pengukur tingkat keberhasilan pembangunan skala nasional, dalam hal menggerakkan modal social yang dimiliki masyarkat. Indikator social budaya dapat dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis keterkaitan antara pembangunan dengan konsep kebudayaan, karena menurut beberapa ahli bahwa pembangunan dapat diartikan sebagai progam yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Dalam hal ini program pembangunan dapat dilihat sebagai sebuah program pembangunan untuk merubah secara terencana kebudayaan dari masyarakat yang dibangun.

Peranan Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat
Pendekatan modal social merupakan alternative dari strategi pengembangan ekonomi masyarakat golongan ekonomi lemah yang lazimnya ditunjang dana yang berasal dari bantuan proyek yang dikelola pemerintah. Dalam hal ini, modal social dapat dianggap sebagai asset dalam pengembangan ekonomi, yang dapat dilihat dari kapasitas dan kinerja organisasi- organisasi berbasis komunitas, and lembaga- lembaga swadaya masyarakat yang berorientasi nirlaba dan badan-badan pmerintah. Faktor kunci yang member sumbangan terhadap keberhasilan lembaga-lembaga pelaksana pembangunan masyarakat itu termasuk keterampilan manajeman, kemampuan membuat perencanaan teknis dan kemampuan anggota personil dalam mengelola kegiatan, serta kemampuan menjalin hubungan baik dengan warga masyarakat.

Peran Kelembagaan dalam Pemberdayaan Masyarakat
Didalam pemberdayaan masyarakat, faktor yang paling penting adalah bagaimana mendudukkan masyarkat pada posisi pelaku (subjek) pembangunan yang aktif, bukan hanya penerima yang pasif. Konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dengan strategi pokok adalah member kekuatan (power) kepada masyarakat. Masyarakat harus dilatih merumuskan rencana-rencananya serta melaksanakan pembangunan mandiri dan swadaya. Oleh karena itu, untuk memperkuat posisi tawar masyarakat, mereka haruslah terhimpun dalam suatu kelembagaan yang kokoh, sehingga segala aspirasi dan tuntutan mereka dapat disalurkan secarabaik. Kelembagaan ini juga dapat menjadi penghubung (intermediate) antara pemerintah dan swasta. Selain itu kelembagaan ini juga dapat menjadi suatu forum untuk menjamin terjadinya perguliran dana produktif diantara kelompok lainnya.

Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat
Secara umum pemerintah memiliki kepedulian untuk berupaya mangatasi masalah kemiskinan dan permasalahan sosiallainnya, tetapi kebijakan yang dibuat cenderung didesain oleh pemerintah dengan pola seragam dan bersifat intruksi dari atas. Dalam reposisi peran pemerintah, maka perlu adanya perbaikan terhadap cara pengambilan keputusan dan penetapan serta penyampaian kebijakan. Menganalogikan kebijakan dengan suatu teknologi, maka faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi kebijakan adalah sifat-sifat inovasi jenis keputusan inovasi, saluran komunikasi, ciri-ciri sistem sisal, kegiatan promosi, interaksi individu dan kelompoknya, sumber informasi dan faktor internal. Kemampuan masyarakat untuk menentukan sikap menerima atau mengadopsi kebijakan perikanan dan kelautan erat hubunganya dengan factor karateristik internal dan eksternal masyarakat pengguna atau penerima produk kebijakan. Proses adopsi terdiri dari tahapan berikut: 1). Tahap kesadaran; 2) tahap minat; 3) tahap penilaian; 4) tahap percobaan; 5) tahap penerimaan.

Sigit Winarno
Ketua Bidang Pengelolaan Sumberdaya Maritim
APMI (Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia)



«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply