Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » Kiara: Pemakaian Pukat Hela di Kalut Justru Ganggu Aktivitas Nelayan Tradisional

Pemuda Maritim - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyampaikan fakta bahwa kapal-kapal ikan yang memakai alat tangkap pukat hela (trawl) beroperasi di wilayah pesisir antara 50-100 meter dari garis pantai. Akibatnya, nelayan tradisional terganggu aktivitasnya. Karena itu, kebijakan pejabat gubernur Kalimantan Utara (Kalut) yang membolehkan penggunakan trawl dengan alasan untuk melindungi nelayan Indonesia tidaklah sesuai fakta di lapangan.

Penjabat Gubernur Kalut Triyono Budi Sasongko memutuskan untuk melegalkan penggunaan alat tangkap ikan trawl di wilayah perairan Kalut. Penjabat gubernur yang dilantik pada 22 April 2015 ini beralasan bahwa penggunaan trawl sangat cocok untuk kondisi perairan Kalut yang berlumpur dan sedikit memiliki karang. Dengan adanya aktivitas kapal-kapal yang memakai trawl akan membatasi praktik pencurian ikan oleh kapal-kapal asing serta melindungi nelayan tradisional Indonesia. Selain itu, keputusan ini diklaim akan menjaga keutuhan wilayah perairan dan kedaulatan RI akan terjaga.

Sekjen Kiara Abdul Halim juga menyatakan bahwa pernyataan pejabat gubernur Kalut yang menyebutkan aktivitas kapal-kapaltrawl akan turut menjaga keutuhan wilayah perairan dan kedaulatan Republik Indonesia dinilai oleh Abdul Halim tak sesuai dengan fakta di lapangan. Pernyataan tersebut jauh panggang dari api. “Jika pejabat gubernur Kalut berpihak terhadap nasib nelayan tradisional (lokal), maka kebijakan yang membolehkan penggunaan trawl itu harus dibatalkan,” kata Abdul Halim dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat (8/1).

Abdul Halim memaparkan hasil penelitian yang dilakukan Kiara pada 2015 juga menunjukkan, kepemilikan alat tangkap trawl di Nunukan (sebanyak 1.030 unit usaha penangkapan ikan) dan Tarakan (sebanyak 1.136 unit usaha penangkapan ikan) bukan milik nelayan tradisional (lokal), melainkan milik toke dari Sabah dan Tawau, Malaysia. Relasi ini sudah berlangsung sejak lama. Dalam relasi inilah, pemilik kapal dan pekerja perikanannya tidak memiliki posisi tawar.

Menurut Abdul Halim, masyarakat internasional melalui Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) menyepakati Tata Laksana untuk Perikanan yang Bertanggung Jawab (Code of Conduct for Responsible Fisheries). Tata Laksana ini mendorong setiap negara untuk melarang praktik penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bahan beracun serta praktek penangkapan yang merusak ekosistem laut. Namun demikian, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk merancang teknologi tepat guna yang dapat digunakan nelayan kecil (versi UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan) dan pelaku perikanan di atas 5 gross tonnage (GT) demi mendapatkan hasil yang terbaik dan tetap melestarikan wilayah tangkapan ikan (fishing ground).

Karena itu, meskipun Kalut mengalami penurunan anggaran lebih kurang Rp 400 miliar, yakni dari Rp 1,69 triliun (2014) menjadi Rp 1,2 triliun (2015), Pemprov Kalut mestinya memfasilitasi pelaku usaha perikanan di provinsi itu, khususnya nelayan kecil. “Penjabat gubernur Kalut mestinya juga belajar dari negara-negara tetangga, seperti Filipina dan Malaysia, yang melarang penggunaan alat tangkap trawl dikarenakan dampak negatifnya terhadap kelestarian ekosistem pesisir (12 mil) dan laut,” jelas dia.
Sumber : www.beritasatu.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply