Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » Nelayan Teluk Jakarta Gugat Pemberian Ijin Tiga Pulau Reklamasi

Pemuda Maritim - Nelayan tradisional Teluk Jakarta bersama organisasi lingkungan hidup kembali menggugat Gubernur DKI, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) atas penerbitan ijin reklamasi terhadap Pulau F, Pulau I dan Pulau K. Ijin reklamasi ketiga pulau tersebut diterbitkan secara diam-diam tanpa diketahui publik. Perijinan Pulau F dan Pulau I terbit pada 22 Oktober dan Pulau K terbit pada 17 November 2015.

Tanpa adanya partisipasi publik menunjukkan keinginan Gubernur Ahok memaksakan reklamasi di Teluk Jakarta, padahal sangat jelas terjadi pelanggaran prosedur dan kewenangan yang berujian pada kerugian masyarakat pesisir, nelayan, dan lingkungan.

Iwan dari Komunitas Nelayan Tradisional Muara Angke menyayangkan terbitnya tiga izin tersebut.

“Ini menunjukkan tidak adanya keterbukaan informasi kepada nelayan. Padahal ijin reklamasi yang terbit tersebut berada di wilayah tangkap nelayan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun.” ungkap Iwan.

Sementara menurut M. Taher dari DPW KNTI Jakarta, Gubernur Ahok berpotensi melanggar hak asasi nelayan tradisional.

“Belum selesai dengan sengketa Izin Reklamasi Pulau G, Gubernur kemudian menerbitkan izin baru secara diam-diam. Ini menunjukkan tidak adanya keberpihakan dan perlindungan Pemda dari DKI Jakarta kepada nelayan tradisional.” Pungkas Taher.

Disisi lain, reklamasi sendiri telah melanggar prinsip kehati-hatian. Martin Hadiwinata dari DPP KNTI menyebutkan bahwa adanya kematian ikan massal (baru-baru) ini karena kondisi Teluk Jakarta yang telah kritis.

“Efek buruk reklamasi telah diperkirakan oleh banyak ahli dan dirasakan masyarakat lokal, maka seharusnya para pembuat kebijakan berpihak kepada perlindungan lingkungan hidup dan nelayan.” Tutup Martin.

Bukan Wewenang Gubernur

Handika dari LBH Jakarta Penerbitan ketiga izin tersebut telah menyalahi prosedur. Dasar pengelolaan penataan ruang pesisi adalah Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3K) yang hingga hari ini masih dalam pembahasan di legislatif. Seharusnya, Gubernur Ahok tidak dapat menerbitkan izin reklamasi sampai adanya dasar hukum penataan ruang di pesisir.

Terakhir Muhnur dari Walhi, menyatakan Gubernur Ahok tidak memiliki kewenangan dalam menerbitkan izin-izin reklamasi di Teluk Jakarta.

“Jakarta telah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional yang berperan penting secara nasional sehingga pengelolaannya berada di tangan pemerintah pusat. Sehingga kewenangan izin reklamasi berada di pemerintah pusat dalam hal ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan”, demikian Muhnur.

Untuk diketahui, saat ini sengketa izin reklamasi Pulau G masih berlangsung. Hari Kamis (21/1/2016), para penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis terkait dengan dampak reklamasi yang mengancam keselamatan warga, hak pekerja nelayan dan perlindungan lingkungan.
Sumber : jurnalmaritim.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply