Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » » Nelayan Tradisional dan Organisasi Lingkungan Hidup Gugat Izin Reklamasi Pulau F, Pulau I dan Pulau K

Pemuda Maritim - Nelayan tradisional Teluk Jakarta bersama dengan organisasi lingkungan hidup kembali menggugat Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama atas izin reklamasi terhadap Pulau F, Pulau I dan Pulau K. Pasalnya, tiga izin reklamasi tersebut diterbitkan secara diam-diam tanpa diketahui publik.

Iwan dari Komunitas Nelayan Tradisional Muara Angke mengungkapkan bahwa izin reklamasi Pulau F dan Pulau I pada terbit pada 22 Oktober 2015 dan izin reklamasi Pulau K terbit pada 17 November 2015. Penerbitan izin itu disayangkan, karena tanpa ada partisipasi publik. Ha ini juga dinilai menunjukkan keinginan Gubernur Ahok untuk memaksakan reklamasi di Teluk Jakarta, yang melanggar prosedur dan kewenangannya, sehingga merugikan masyarakat pesisir, nelayan, dan lingkungan.

“Ini menunjukkan tidak adanya keterbukaan informasi kepada nelayan atas terbitnya tiga izin reklamasi baru tersebut. Padahal reklamasi yang terbit tersebut berada di wilayah tangkap nelayan tradisional yang telah di manfaatkan secara turun-temurun.” kata Iwan di Jakarta, Kamis (21/1).

M. Taher dari DPW KNTI Jakarta mengatakan, Gubernur DKI yang akrab dipanggil Ahok ini berpotensi melanggar hak asasi nelayan tradisional karena sengketa izin reklamasi Pulau G belum selesai. Langkah Ahok dinilai menunjukkan tidak adanya keberpihakan dan perlindungan pemerintah provinsi DKI Jakarta kepada nelayan tradisional.

Disisi lain, Martin Hadiwinata dari DPP KNTI berpendapat bahwa reklamasi telah melanggar prinsip kehati-hatian. Dia mengklaim bukti adanya kematian ikan massal baru-baru ini karena kondisi Teluk Jakarta yang telah kritis.

“Efek buruk reklamasi telah diperkirakan oleh banyak ahli dan dirasakan masyarakat lokal, maka seharusnya para pembuat kebijakan berpihak kepada perlindungan lingkungan hidup dan nelayan.” imbuh Martin.

Dari sisi hukum, Handika dari LBH Jakarta menilai Ahok telah menyalahi prosedur dalam menerbitkan tiga izin tersebut. Dasar pengelolaan penataan ruang pesisir, lanjut dia, adalah Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3K) yang hingga hari ini masih dalam pembahasan di legislatif.

Handika menyatakan, jika tidak ada dasarnya, Gubernur Ahok tidak dapat menerbitkan izin reklamasi sampai adanya dasar hukum penataan ruang di pesisir. Hal senada dikemukakan Muhnur dari Walhi, yang menyatakan Gubernur Ahok tidak memiliki kewenangan dalam menerbitkan izin-izin reklamasi di Teluk Jakarta.

Menurut Muhnur, Jakarta telah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional yang berperan penting secara nasional, sehingga pengelolaannya berada di tangan pemerintah pusat. “Izin reklamasi tersebut tidak di lakukan karena kewenangannya berada di pemerintah pusat dalam hal ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan” tandas dia.
Sumber : www.beritasatu.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply