Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » Rumah Nelayan di Pidie Terlambat Diserahkan

Pemuda Maritim - Sebanyak 50 unit rumah nelayan bantuan APBN dari Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera) di Gampong Mantak Raya, Kecamatan Simpang Tiga, Pidie, hingga kini belum selesai 100 persen. Sehingga rumah bantuan yang seharusnya bisa dinikmati awal tahun 2016 ini, terlambat diserahkan ke nelayan, karena masih ada 10 rumah lagi yang tidak selesai tepat waktu (Desember 2015).

Amatan Serambi di lokasi pembangunan rumah nelayan tersebut, hanya terlihat belasan pekerja yang mondar-mandir. Sementara, kondisi rumah yang sudah berdiri, belum terpasang jaringan listrik. Ada yang sedang dicat, ada pula yang masih dalam proses pemasangan keramik lantai. “Yang belum siap dibangun 10 unit, sedangkan 40 unit lainnya sudah siap semua,” ujar Marno, seorang pekerja proyek rumah tersebut.

Dari papan plang proyek yang ada di lokasi, tertulis bahwa proyek ini dibiayai dana APBN tahun 2015, dikerjakan oleh PT Citra Saudara. Sementara, nilai kontrak proyek sengaja tak ditulis di papan informasi tersebut.

Secara terpisah, Sekretaris Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) Pidie, Andi Hasbi SH didampingi Kabid Cipta Karya Thantawi kepada Serambi, Senin (18/1) mengaku tidak tahu detail proyek rumah nelayan itu. “Kami hanya diminta pemerintah pusat menugaskan satu orang pengawas. Dalam hal ini pihak BMCK hanya sebagai penerima menfaat,” katanya.

Untuk penyaluran rumah itu nantinya akan dikoordinasi dengan kepala daerah. Pada prinsipnya rumah itu untuk nelayan miskin, namun mekanismenya nanti harus melalui surat keputusan (SK) Bupati Pidie.

Ketua Komisi C DPRK Pidie, Isa Alima mempertanyakan waktu penyaluran rumah bantuan tersebut. Karena jika tak ditempati, bangunan puluhan rumah bantuan itu dipastikan akan rusak dengan sendiri. “Penyalurannya pun harus tepat sasaran, karena rumah ini harus ditempati oleh warga berprofesi nelayan. Sementara yang bukan nelayan tak berhak atas rumah ini,” ujarnya.

Diharapkan, pemerintah pusat berkoordinasi dengan Pemkab hingga pemerintah gampong setempat, saat penyalurannya. Sehingga tidak muncul persoalan di kemudian hari,” sarannya.
Sumber : tribunnews.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply