Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » Direktur Eksekutif CSIS: Presiden Perlu Pimpin Implementasi Poros Maritim Dunia

Pemuda Maritim - Presiden Joko Widodo diminta memimpin implementasi visi Indonesia menjadi poros maritim dunia.

Hal itu disampaikan Center for Strategic and International Studies (CSIS) melalui Direktur Eksekutif CSIS Philips J. Vermonte.

"Jokowi adalah pencetus awal visi ini, makanya leadership (kepemimpinan) Pak Jokowi secara langsung sangat dibutuhkan untuk benar-benar menjadi negara maritim," kata Philips dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Philips menjelaskan, pihaknya telah melakukan studi berupa studi pustaka, wawancara dan kunjungan ke sejumlah instansi dan pihak terkait untuk melihat sejauh mana visi maritim Indonesia terimplementasikan.

"Berdasarkan hasil penelitian kami, tidak ada kesamaan pandangan di antara para pemangku kepentingan bidang maritim baik dari pihak pemerintah, masyarakat sipil, maupun penegak hukum serta aparat keamanan," ujarnya.

Ketidaksamaan pandangan itu, lanjut Philips, berakar dari tumpang tindihnya peraturan yang dibuat pemerintah sebelumnya.

Ditambah lagi tidak adanya referensi tunggal atas visi maritim yang ada sehingga menyulitkan harmonisasi kebijakan terdahulu dengan kebijakan baru beserta aturan tertulisnya.

    "Kita sangat butuh ocean policy yang setahu saya sedang dirumuskan tapi tidak juga jadi. Ini sudah masuk tahun kedua kabinet Jokowi, jadi referensi itu dibutuhkan agar implementasi kebijakan negara maritim bisa diaplikasikan," kata Philips.

Philips juga mendesak adanya penyesuaian peraturan perundangan dan institusional agar lembaga-lembaga yang relevan bisa mencapai kerja optimal.

Lebih lanjut, lembaga itu juga meminta pemerintah merumuskan pembangunan infrastruktur, utamanya pelabuhan, agar terintegrasi dengan upaya meningkatkan konektivitas sebagaimana terdapat dalam pilar poros maritim.

Deregulasi sektor logistik dan pelayanan kelautan juga harus dibuka bagi para penyedia pelayanan yang berkualitas.

Hal itu dilakukan guna memperbarui konektivitas yang selama ini lebih banyak dilakukan BUMN.

"Harmonisasi tata kelola maritim dengan otonomi daerah juga harus dilakukan karena kita negara kepulauan, jadi harus menggandeng daerah yang memang bersentuhan langsung dengan laut," katanya.

Pihaknya juga meminta pemerintah agar memastikan pengembangan visi maritim tidak terpisahkan dari pembangunan sektor darat.

"Secara fundamental, kita juga harus menegaskan identitas sebagai negara maritim. Penandatanganan UNCLOS 1982 merupakan upaya penegakan kedaulatan dan hak ekonomi Indonesia terhadap wilayah lautnya yang diakui hukum internasional," tutupnya.
Sumber : kabar24.bisnis.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply