Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Gegap Gempita Transportasi Laut Indonesia di Era Pemerintah Bervisi Poros Maritim

Pemuda Maritim - Mari kembali kita buka ingat kita tentang Visi Poros Maritim, masih terasa hangat ditelinga ketika Presiden Jokowi berpidato prihal mewujudkan Poros Maritim.  Beliau waktu itu menekankan dalam mewujudakan visi tersebut ada 5 Pilar Poros Maritim yang dijabarkankan di forum International; (1) Indonesia akan membangun kembali budaya maritim Indonesia, (2) Kami akan menjaga dan mengelola sumber daya laut, (3) Indonesia juga akan memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritime, (4) Diplomasi maritime serta (5) Membangun kekuatan pertahanan maritim.

Begitu banyak dan sering beliau sampaikan mengenai poros maritim, namun seiring waktu belakangan ini banyak hal-hal yang terjadi berlawan visi dan tidak sedikutpun menggambarkan adanya visi poros maritim. Kita ketahui bersama di awal tahun 2016 saja sudah 2 kali terjadi kecelakaan kapal pertama adalah kapal tanker km azula dan saat ini baru2 saja kmp revalia, ini menunjukan tidak seriusnya pemerintah dalam membangun poros maritim. Hal ini menanggapi sekaligus mempertanyakan point 3 pada pilar poros maritim yang Presiden sampaikan.

Atas dasar itu, APMI yang sudah memberikan catatan buruk pemerintah mengenai penanganan kecelakaan kapal semenjak 2015, bahkan sangat mengecam tindakan kementrian perhubungan yang tidak bertangung jawab terhadap keamanan dan keselamatan dilaut. APMI meminta Pemerintah khususnya KEMENHUB harus mengambil tindakan konkrit untuk bisa menyelesaikan permasalahan kecelakaan kapal.

Ahlan Zulfakhri selaku sekjen APMI menyampaikan, ”Ini permasalahan besar pemerintah harus segera bertindak, jika tidak ingin indonesia malu dimata dunia, bicara poros maritim namun, kecelakaan kapal sudah dua kali diawal tahun” tegasnya

Selain itu, APMI juga meminta agar DPR dapat turun membuat pansus untuk menangani MENHUB khususnya kecelakaan kapal, jika pelindo yang katanya merugikan negara di bentuk pansus, bagaimana dengan kasus kecelakaan kapal yang langsung merengut nyawa manusia.

”Jangan sampai nyawa manusia jadi taruhan kelalaian regulasi”tegas Ahlan

Di akhir pertemuan, Ahlan mengamanatkan ”bahwa ini soal wajah maritim indonesia dimata dunia, kami harap pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang substantif terkait hal ini. Selanjutnya perlunya restrukturisasi kemenhub karena ini sudah tidak bisa di tolerir, perlu sebuah tindakan tegas dari presiden khususnya agar kedepan kecelekaan kapal tidak lagi terjadi di Indonesia”.



(HW)



«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply