Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » Gelar Demo, Ujung Duka Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan


Ribuan pelaku pengusaha perikanan dan Anak Buah Kapal (ABK) menggelar aksi demo besar-besaran. Aksi demo diwarnai dengan penutupan Patung Cakalang menggunakan kain berwarna hitam yang selama ini menjadi icon Kota Bitung sebagai kota industri perikanan. Hal ini sebagai symbol duka, kematian industri perikanan di Kota Bitung akibat kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti.

Berbagai penolakan muncul dari banyak kalangan mengenai kebijakan yang dikeluarkan. Mereka mengemukakan pendapatnya tidak hanya berdasarkan opini semata tapi bersumber dari data dan fakta yang didapati langsung di lapangan. Mereka telah menempuh berbagai cara untuk mencari solusi. Namun, hasil nihil masih menjadi buah yang didapatkan.

”Kami sudah kehabisan akal, karena berbagai upaya telah kami lakukan, dari menemui Menteri Susi, hingga mengeluh ke DPR-RI, agar para buruh nelayan dapat bekerja kembali. Hampir setiap hari ada buruh nelayan korban PHK, tanya lowongan kerja,” kata Ketua HNSI Sulut, Hein Koyongian. 

Menurutnya sekitar 2.500 orang buruh nelayan yang menjadi ABK, telah kehilangan pekerjaan, akibat kebijakan moratorium transhipment, akhir 2014. Jumlah ini dipastikan akan terus bertambah, seiring dengan dikeluarkannya PP No. 75 tahun 2015, tentang kenaikan Pungutan Hasil Perikanan yang menjadi sumber PNBP KKP.

Ketidakcocokan kebijakan yang dikeluarkan dengan kondisi sebenarnya dilapangan menjadi hal yang patut diperhatikan. Seperti pada kasus ini, kebijakan yang seharusnya memberi kepastian hukum yang bermanfaat untuk masyarakat tapi malah menjadi beban bagi masyarakat.

”Kita belum siap dengan larangan alih muat (transhipment) karena kapal-kapal kita sebagian besar jenis purse sein, kapal jaring membutuhkan kapal penampung untuk memuat hasil tangkapan ke Pelabuhan Bitung,” timpal Ketua AKPN, DR. Rudy Walukow.

Bukan tanpa akibat. Kebijakan yang dikeluarkan memberi dampak yang luarbiasa pada nelayan lokal, seperti yang dirasakan oleh banyak nelayan di Kota Bitung. Hal ini harus segera diseleseikan agar tidak berlarut-larut dan para nelayam tidak semakin terpuruk. 

“Kondisi perikanan kita benar-benar sudah terpuruk akibat kebijakan Menteri Susi. Dan kami tidak tahu harus kemana lagi mengadu, karena semua upaya yang kami lakukan agar kebijakan itu ditinjau kembali tak membuahkan hasil,” kata Ketua AKPN, Rudy Walukow

Selain permasalahan kebijakan yang dikeluarkan, masih terdapat permasalahan lain yang membantu semakin menurunnya industry perikanan di Kota Bitung. Permasalahan birokrasi untuk perizinan yang dirasa masih terlalu berbelit dan PHP yang semakin naik. 

Menurut Rudy Walukow, proses perijinan di KKP saat ini berbelit-belit, sehingga banyak kapal tak melaut gara-gara ijin tak segera dikeluarkan. Permasalahan lebih kompleks lagi karena PHP naik 100%, 400% dan 1000%.

” Untuk kapal ikan 30-60 GT naik 100%, 60-100 GT naik 400%, dan di atas 100 GT naik sampai 1000%.,”tambah Walukow.

Disamping itu masyarakat perikanan Kota Bitung mencurigai, adanya monopoli untuk perairan Zona Ekonomi Ekslusif atau 200 mil dari pantai terluar, karena pembatasan kapal hanya 150 GT ke bawah. (AYY)


Sumber: bitungnews.com & beritamanado.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply