Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » Menunggu Realisasi Tol Laut

Pemuda Maritim Apabila berbicara mengenai daya saing produk, salah satu faktor yang mempengaruhi ialah rantai pasokan. Biaya logistik pada rantai pasokan yang tinggi menyebabkan harga produk kalah bersaing dan tidak kompetitif. Hal yang menyebabkan biaya logistik tinggi salah satunya adalah dikarenakan infrastruktur yang masih rendah. Hasil penilaian World Economic Forum 2014-2015 kualitas infrastruktur secara menyeluruh Indonesia berada pada peringkat 72 dari 144 negara. Kualitas infrastruktur terendah adalah pelabuhan yakni berada pada peringkat 77 dan ketersediaan listrik di peringkat 84.  Kalah dengan negara tetangga, Malaysia, yang berada pada peringkat 20.

Menurut Kadin Indonesia biaya per kontainer untuk jalur darat menggunakan truk dari Jakarta ke Surabaya (670 km) menghabiskan Rp 18 juta sampai Rp 24 juta, namun biaya dari Jakarta ke Singapura (825 km) yang jaraknya lebih jauh melalui moda transportasi kapal laut adalah sekitar Rp 2,2 juta. Inilah salah satu alasan mengapa pemerintahan kini mempunyai pekerjaan rumah penting untuk membangun infrastruktur terkhusus pada transportasi laut. Masyarakat kini menunggu realisasi tol laut yang telah digaungkan Presiden Jokowi sejak masa kampanye dulu.

Tol laut adalah konsep transportasi laut yang bebas hambatan sehingga dapat mempermudah pengiriman logistik ke seluruh pelosok Indonesia yang pada akhirnya menurunkan biaya logistik. Tol laut mensyaratkan kapal besar berukuran 3000 TEUS (Twenty-Foot Equivalent Units) dapat berlabuh di pelabuhan yang menjadi proyek tol laut. Kapal berukuran 3000 TEUS hanya bisa bersandar pada pelabuhan dengan minimal kedalaman yaitu 12 meter, 24 pelabuhan proyek tol laut harus memenuhi persyaratan tersebut agar arus kapal besar tidak terhambat.


Kebijakan proyek tol laut juga harus didukung manajemen transportasi laut yang efisien, kapal 1700 TEUS Indonesia berangkat dengan muatan penuh, pulang kosong karena minimnya komoditas dari Indonesia timur. Demi menurunkan biaya logistik maka perjalanan pulang pergi kapal disyaratkan dapat terisi muatan agar rata-rata biaya per unit semakin mengecil. Sementara itu biaya logistik pelayaran menurut Indonesia National Shipowners Assosciation (INSA) 70% ada di darat yaitu seperti tarif pelabuhan, trucking, warehousing, dan akses keluar masuk pelabuhan. Hal tersebut berarti selain membangun tol laut pemerintah dituntut memperbaiki sistem pelabuhan yang ada.

Ruang fiskal yang kini semakin besar karena pencabutan subsidi BBM harus benar-benar digunakan untuk membangun infrastruktur salah satunya.  Biaya logistik dan transaksi menghubungkan keunggulan komparatif (atau daya saing) dengan perluasan integrasi pasar Maka dengan menekan biayalah merupakan salah satu cara untuk menaikan produktivitas produsen guna menambah nilai, karena yang mendorong pelaku ekonomi besar maupun kecil ikut serta dalam pasar adalah kapasitas mereka menambah nilai dan keuntungan.

Pekerjaan pembangunan infrastruktur bukanlah seperti membalikan telapak tangan, banyak aral terjal yang menanti. Ketika perencanaan telah ideal tersusun, maka implementasi lah yang menjadi fokus utama. Kini saaatnya kita menunggu, mendukung, dan mengawasi realisasi pembangunan tol laut yang sejatinya dana dari masyarakat sehingga janji tersebut tidak berakhir menjadi janji suci belaka.









Alan Ray Farandy
(Mahasiswa Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, FEB UNDIP)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply