Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » Pejabat Pemkab Bangka Kompak ke Luar Daerah, Nelayan Sungailiat Gagal Mengadu

Pemuda Maritim - Sejumlah ibu-ibu rumah tangga (IRT), istri para nelayan Sungailiat mengeluhkan muara Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Airkantung Sungailiat mendangkal.

Sedimentasi itu menyebabkan, perahu sang suami yang terparkir di alur muara tak dapat keluar melaut, Kamis (3/3) pagi. Aksi kemarin sempat diwarnai aksi bakar ban bekas.

"Awee magani sappo demullei nok tasie lakkaiku dekna mandre anakku (Aduh gimana ini, perahu suami kita tidak bisa keluar melaut, tidak bisa makan anak-anak kita kalau begini -red)," kata para IRT, istri nelayan Sungailiat dalam dialeg Bugis.

Keluhan itu mereka utarakan, setelah melihat langsung kondisi mulut muara PPN yang kini menjadi daratan. Padahal mulut muara ini merupakan pintu keluar masuk perahu sang suami, guna mencari ikan ke tengah laut. Karena geram, para ibu-ibu itupun spontan ingin berdemo ke hadapan pemerintah.

"Demo bawani sappo (kalau begitu lebih baik kita demo saja -red)," kata mereka.

Suara nelayan sebenarnya sudah lama dikumandangkan oleh Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bangka. Namun upaya pemerintah sejak dulu, hanya itu-itu saja. Upaya mencegah pendangkalan muara seolah 'obat penghantar tidur'.

Tak heran jika kesekian kalinya, nelayan bersuara lantang meminta perhatian pemerintah. Pada Kamis (3/3), nelayan kembali merasakan kekesalan lalu demo di Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat. Aksi demo berlanjut ke Kantor Bupati Bangka dan Kantor DPRD Bangka.



"Tidak ada yang mau bertanggung-jawab. Bagaimana ini. Bila perlu telepon nelayan nelayan lain untuk demo lebih besar lagi ke kantor bupati," kata Ketua HNSI Bangka Ridwan, berorasi di Kantor PPN Sungailiat, Kamis (3/3).

Ridwan menyesalkan upaya pemerintah atau pihak terkait, yang semenjak dianggap terkesan mandul. HNSI Bangka kata Ridwan sudah beberapa kali mengusulkan kepada Pemkab Bangka dan PPN Sungailiat agar membuat talud pemecah gelombang (waterbreak) di sekitar muara ini.

Namun usulan tak kunjung direalisasikan hingga pihak HNSI dan tokoh masyarakat pesisir mengirimkan surat ke Presiden RI, Jokowi. Tujuannya agar presiden mengintruksikan Kementerian Kelautan Perikanan dan Pemprop Babel, merealisasikan usulan tadi.

"Coba lihat, mulut muara ini sekarang sudah bisa dilewati mobil. Sudah jadi darat karena pendangkalan. Kondisinya semakinparah, mulut muara sudah tertutup pasir, terjadi pendangkalan yang luar biasa," sindir Ridwan.

Aksi demontrasi kemarin berlangsung damai, tak satu pun nelayan melakukan tindakan anarkis di PPN, Kantor Bupati Bangka dan Kantor DPRD Bangka.

Orasi yang mereka lakukan hanya sebatas penyampaian aspirasi, walaupun faktanya tak ada jawaban dari Bupati, Wabup, Sekda karena pejabat itu sedang tak ada di tempat saat demo terjadi.
Selanjutnya, ketika massa mendatangi Kantor Bupati, sayangnya para nelayan yang dikawal aparat kepolisian dari Polres Bangka dan Satpol PP Kabupaten Bangka tidak bisa bertemu dengan Bupati Bangka H Tarmizi Saat, Wakil Bupati Bangka Rustamsyah maupun Sekda Bangka H Fery Insani yang tidak berada d itempat. Informasi yang diupayakan harian ini, menyebutkan para pejabat tersebut sedang berada tugas dinas luar daerah.

Pada kesempatan itu Kabag Operasional Polres Bangka Ridwan Rajadewa mengatakan dirinya juga berasal dari Sulawesi Tengah sama dengan warga nelayan yang juga banyak berasal dari Sulawesi.

"Kita disini sudah lama mencari hidup disini. Kita sama-sama jaga daerah ini. Ini tempat kita aspirasi. Demo ini spontanitas, sebenarnya teman-teman harusnya memberitahu pihak kepolisian sebelum berdemo tiga hari sebelumnya, tapi tidak apa-apa kita mediasi," ungkap kabag Ops.
Sumber : tribunnews.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply