Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » Pro Kontra Kebijakan Menteri Susi


Pemuda Maritim - 
Dampak kebijakan Menteri Susi dirasakan nelayan di Pulau Penumbai, Aru. Kebijakan Susi dinilai member dampak positif. Pasalnya, dari dulu Perairan Aru merupakan lokasi Ilegal Fishing yang cukup memprihatinkan. Kapal Thailand dan China berseliweran mengambil ikan dengan menggunakan pukat trawl. Kapal-kapal itu mengambil ikan tidak hanya ratusan, bahkan ribuan ton. Hal ini berimplikasi pada hasil tangkapan nelayan lokal di sekitar Perairan Aru. 
Setahun belakangan ini lalu-lalang kapal asing berkurang dan perlahan menghilang. Tangkapan ikan dari nelayan naik drastis. Jika sebelumnya untuk mendapat 200 Kg ikan susah, kini 500-600 Kg adalah hal yang lumrah. Melaut pun tidak perlu jauh. Cukup melaut 3 – 4 mil sudah bisa mendapat ikan dalam jumlah yang cukup besar. Sebelumnya mereka harus melaut sampai sejauh 10 mil. Jika keadaan tidak adanya illegal fishing dan pemakaian pukat trawl, diprediksi dalam kurun waktu 5 – 6 tahun ikan-ikan akan seperti dulu lagi. Melimpah diperairan Aru.
Di lain sisi, terjadi penolakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Susi. Berbagai pakar menggelar pertemuan. Pertemuan tersebut, seakan menggugat kebijakan pemerintah (KKP) yang dinilai merugikan nelayan dan pebisnis. Sejumlah argumentasi dibangun. Intinya meminta supaya pemerintah mengizinkan penggunaan cantrang, membolehkan kegiatan transhipment (alih muatan ikan di tengah laut) dan mengizinkan kapal ikan ex asing untuk kembali beroperasi di perairan Indonesia.

Pro dan Kontra yang terjadi atas kebijakan yang dikeluarkan Menteri Susi adalah hal yang wajar. Mengingat berbagai kepentingan melatarbelakangi penyikapan-penyikapan tersebut. Masing-masing mempunyai argumentasinya tersendiri, melihat dari sudut pandang dari kepentingan masing-masing. 

Kedua berita di atas menggambarkan dua sisi implikasi kebijakan. Namun teknologi informasi saat ini lebih memihak yang berada di pusat pemerintahan. Secara masif, justru suara orang ‘Jakarta’ yang lebih lantang terdengar. Akhirnya tuntutan perlawanan terhadap kebijakan Ibu Susi yang belakangan ini sering kita dengarkan. 
Secara realita, setidaknya ada tiga fakta yang ditemukan di lapangan.
Pertama, illegal fishing adalah bisnis 300 triliun. Laut Indonesia yang kaya telah lama menjadi incaran asing.  Praktik bisnis perikanan selama ini terindikasi dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. IUU Fishing  dengan segala modusnya selama puluhan tahun terjadi di Indonesia. Ketika Menteri Susi melarang beroperasinya kapal asing yang ditenggarai merupakan simpul praktik IUU fishing, maka wajar jika banyak pihak merasa gerah.  

Kedua, maraknya pemburu rente perikanan. Usaha perikanan di Indonesia rupanya diwarnai pemburu rente. Mereka memanfaatkan situasi transisi untuk meloloskan agenda lain guna meraup manfaat besar dengan modal kecil.   Biasanya kelompok ini menggunakan nama-nama besar seperti mantan pejabat, politisi atau mantan birokrat. Dengan akses yang besar, mereka bisa menghubungi siapa saja, membentuk opini dan menjalin hubungan dengan pihak terkait. 
Ketiga, ketiadaan strategi mitigasi dan komunikasi. Walaupun bertujuan baik, upaya penertiban praktik IUU fishing sepertinya gagal di komunikasikan secara luas kepada publik. Sebagaimana penengelaman kapal yang awalnya mendapatkan dukungan publik, pertanyaan kini muncul, pasca penenggelaman apa yang akan dilakukan. Ibu Susi mungkin lebih memilih strategi persuasif kepada pelaku bisnis. Strategi mitigasi rencana juga luput  disiapkan. 

Walaupun berpotensi dan bernilai besar, kegiatan perikanan terpotret rawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Data Komisi Pemberantasan Korupsi, kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor perikanan, dalam kurun lima tahun terakhir (2010-2014) sangat rendah. PNBP perikanan hanya menyumbang 0,02%  terhadap total penerimaan pajak nasional. Padahal nilai produksi perikanan laut di 2013, 2012, dan 2011 berturut-turut adalah sebanyak Rp 77 triliun, Rp 72 triliun, dan Rp 64,5 triliun. Namun, faktanya, PNBP sumber daya perikanan tidak sebesar nilai produksi ikan laut seperti terdata di atas. Pada 2013, 2012, dan 2011, PNBP sumber daya perikanan berturut-turut hanya sebesar 0,3 persen atau hanya Rp 229 miliar, 0,3 persen atau Rp 215 miliar, dan 0,29 persen atau Rp 183 miliar.
Perlawana dan tuntutan terhadap sejumlah kebijakan Ibu Susi akan makin kuat. Ibu Susi dan jajarannya mesti berani tampil sekaligus menggalang dukungan publik bahwa pilihan kebijakan saat ini sudah berada di jalur yang tepat. Tepat terutama dalam upaya penanggulangan IUU fishing dan pembenahan tata kelola perikanan. Secara filosofi, kebijakan penanggulangan IUU fishing dan pembenahan tata kelola perikanan sudah sejalan dengan amanat UUD 1945 dan Pancasila. Bahwa sumberdaya alam diarahkan pemanfataannya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. 

Kita semua mengetahui bahwa saat ini ada 3 pilar kebijakan  yang sedang di galakkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu kedaulatan,  keberlanjutan dan kesejahteraan. Ke 3 hal tersebut mesti dilakukan secara simultan dan proporsional. Bukan sekedar jargon, tapi terimplementasi dan dirasakan oleh stakeholders kelautan dan perikanan secara nyata. Dalam rangka itu, Ibu Susi dan jajarannya mesti memberi jaminan bahwa kebijakan ini akan terus dilakukan secara konsisten, sekaligus memastikan bahwa rencana program dan rencana strategis yang sudah disusun dapat dilaksanakan secara tepat waktu.

Sumber: dfw.or.id (Moh Abdi Suhufan - Koordinator Nasional DFW-Indonesia) 

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply