Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » SENAYAN WANTI-WANTI MENTERI SUSI, NELAYAN INDONESIA SUDAH SEMAKIN FRUSTASI!

Pemuda Maritim - Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti terkait larangan nelayan menggunakan alat tangkap cantrang masih menimbulkan persoalan.

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengatakan, pemerintah terkesan arogan, karena sebelumnya kebijakan tersebut sudah ditolak oleh nelayan. Mereka merasa kebijakan tersebut sangat merugikan.

Nelayan juga sudah mengadukan hal itu ke Ombudsman Republik Indonesia dengan mengeluarkan rekomendasi resmi agar kebijakan pelarangan itu dicabut sebab membuat nelayan tidak bisa melaut dan menangkap ikan untuk kebutuhannya,” papar Firman Soebagyo kepada redaksi, Minggu malam (20/3).

Menurut anggota Komisi yang menangani Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan pangan itu, nelayan juga sudah mengadukan jeritan penderitaan mereka kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan juga kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla, namun belum ada tindakan yang konkrit yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan nelayan.

"Ke DPR, para nelayan dan para pelaku usaha perikanan dan kelautan Indonesia pun sudah menyampaikan persoalan-persoalan mereka akibhat imbas dan dampak dari kebijakan yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan. Dan DPR pun sudah menyampaikan hal itu ke pemerintah,” ujar Firman Soebagyo.

Selain mengadu ke Ombudsman, DPR dan Wakil Presiden, nelayan juga sudah melakukan langkah hukum melalui Mahkamah Agung (MA) agar pelarangan alat cantrang itu dicabut. Informasi ke kami, malah di MA nelayan dikalahkan,” ujar Firman.

Menurut anggota Fraksi Golkar ini, dalam menyikapi tuntutan dan kebutuhan protes nelayan, pemerintah tak perlu bersikap arogan dan represif. Sebab, semua jalur komunikasi sudah dilakukan nelayan, namun pemerintahnya sendiri yang seperti tidak mau tahu dan malah menutup mata dengan kondisi ril nelayan Indonesia.

"Di lapangan, janganlah aparat pemerintah malah bertindak represif terhadap nelayan. Itu akan membuat nelayan kita semakin frustrasi. Selain mata pencaharian mereka sebagai nelayan telah terkebiri dan tak bisa melaut lagi, malah diperlakukan represif justru akan membuat mereka berontak. Nelayan kita hanya untuk bertahan hidup. Itu harus diperhatikan sungguh-sungguh. Masa untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sebagai nelayan pun dihambat dan diperlakukan dengan sewenang-wenang? Ini negara mau ngapain kalau begini?” papar Firman.

Menurut Firman, peraturan menteri atau Permen Menteri Kelautan dan Perikanan banyak yang bertentangan dengan nelayan. Dan, Undang Undang yang sudah disahkan pun tidak dijalankan oleh menteri. Sayas ebagai wakil rakyat, menyatakan bahwa permen yang dikeluarkan dan berdampak buruk itu malah sudah menyalahi ketentuan Undang Undang yang sah.

"Permen yang dikeluarkan kan bertentangan dengan konstitusi. Nelayan menyampaikan aspirasi pun dilarang dan malah ditangkapi dan diperlakukan represif, lalu mau ngapain lagi? Untuk mempertahankan hidupnya pun tidak diperbolehkan. Selama ini nelayan mempertahankan hidupnya dengan sederhana saja, ya pakai cantrang, tak ada masalah,” ujarnya.

Dengan kondisi keterpurukan perekonomian yang terus membelenggu nelayan, lanjut dia, pengangguran nelayan kian membludak. Kareana itulah, kebijakan pemerintah yang seharusnya pro nelayan malah memberikan dampak buruk dan mematikan nelayan itu sendiri.

"Kalau hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, lalu buat apa sih pemerintahan? Mekanisme tak digubris pemerintah, dialog dan protes tak didengar. Lalu mau ngapain lagi pemerintah seperti itu?” pungkas Firman Soebagyo. 
Sumber : www.rmol.co

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply