Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » UU Nelayan Dinilai Diskriminatif Terhadap Perempuan

Pemuda Maritim - Solidaritas Perempuan (SP) mempertanyakan pengesahan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam yang tak menghapus peranan perempuan di sektor tersebut.

Puspa Dewy, Ketua Badan Eksekutif SP, menuturkan pada rancangan 27 Agustus 2015, masih terdapat sejumlah pasal yang menyebutkan perempuan sebagai entitas yang berhak dan dilindungi. Namun, saat draf disahkan kemarin, perempuan hanya disebutkan dalam Pasal 45 yang menyatakan sebagai bagian dari rumah tangga nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam yang harus diperhatikan keterlibatannya dalam kegiatan pemberdayaan.

Dia menuturkan tidak disebutkannya perempuan secara eksplisit dalam UU itu akan perempuan tak dilindungi dari pelbagai strategi perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

"Pun peluang yang ada di Pasal 45 hanya akan menjadikan perempuan tergantung pada suami,ayah atau saudara lelakinya saja” ujar Puspa dalam rilis di Jakarta, Rabu (16/3/2016).

Pengesahan UU tersebut, paparnya, secara nyata mendiskriminiasikan dan meminggirkan akses, kontrol dan hak perempuan nelayan untuk mengelola sumber kehidupannya. Di sisi lain, SP juga mengkritik perlindungan yang hanya ditujukan pada produksi saja.

"Pemerintah dan DPR menutup mata atas ancaman nyata yang saat ini dihadapi nelayan untuk “dialih-profesikan” menjadi buruh, pemulung, dan lainnya maupun ancaman perampasan tempat tinggal dan wilayah kelola akibat tergusur proyek yang mengatasnamakan pembangunan seperti reklamasi," tegasnya.
Sumber : industri.bisnis.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply