Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Anggaran Pembangunan Nelayan Masih Minim

Pemuda Maritim - Kesejahteraan nelayan selama ini masih jauh dari harapan. Pemerintah hanya menganggarkan pembangunan untuk nelayan tidak lebih dari Rp 50 miliar.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Tengah, Lalu M Syafriadi mengatakan, salah satu kendala peningkatan kesejahteraan nelayan adalah minimnya anggaran. Bahkan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan stagnan karena dipotong di DPRD.

“Sampai ini juga belum ada bank atau lembaga keuangan yang pro terhadap nelayan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga tidak netes,” ujarnya dalam diskusi hari aspirasi yang digelar Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jateng, di Gedung DPRD Jateng, kemarin.

Kendala lain, kondisi Laut Jawa sekarang semakin berkurang sekitar 1-2
mil, dengan panjang garis pantai 576 km. Terdapat 15.000 kapal yang beroperasi disana. Sebanyak 80 persen nelayan kecil menggunakan alattangkap tradisional. Para nelayan dikelompokkan dalam beberapa kategoriyakni kecil, sedang, serta dibagi lagi berdasarkan alat tangkapnya.

Menurutnya, rencana pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim perlu ada upaya khusus untuk mewujudkan nawa cita tersebut. Kebijakan sebaiknya menyesuaikan kondisi lapangan agar kesejahteraan nelayan dapat terwujud.

“Ada beberapa masalah yang perlu menjadi perhatian pemerintah yakni hasil penangkapan ikan baru mencapai 257 ton atau 30 persen. Masalah ini terjadi karena banyak kapal yang tidak melaksankan lelang ikan,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, angka hasil tangkapan ikan yang dilaporkan ke pemerintah bukan angka sesungguhnya. Akibatnya, asuransi keselamatan dan bantuan sarana prasarana dari pemerintah tidak dapat terlaksana, hingga pengelolaan tempat pelelangan ikan (TPI) yang kewenangannya dikembalikan ke kabupaten/kota.

“Pengambil kebijakan dan akademisi bisa memperjuangkan sepenuh hati untuk menyejahterakan nelayan hingga tuntas. Pemerintah bisa membantu dengan memberikan pelatihan keahlian kapal. Tapi seorang buruh kemudian menjadi manajer tidaklah mudah, terutama kapal yang digunakan untuk kelompok,” tuturnya.

Salah satu cara untuk membantu nelayan adalah pemberian bantuan langsung untuk nelayan, mempermudah izin usaha nelayan. Tahun ini Jawa Tengah menerima bantuan kapal di bawah 10 GT alokasi APBN sebanyak 6.000, dari usulan 91.000. Selain itu juga menerima bantuan 793 alat tangkap, dan asuransi untuk 64.000 nelayan.

Sementyara itu Dinas Kelautan dan Perikanan juga sudah menggratiskan biaya pendaftaran kapal yang sudah terdaftar di kabupaten kota, sesuai Perda No 10 tahun 2014.

“Biaya surat menyurat paling banyak Rp 900.000, tidak lebih. Setelah komplit surat-suratnya, kemudian bayarkan ke bank, Jika surat-surat lengkap, seminggu bisa selesai,” jelasnya.
Sumber : suaramerdeka.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply