Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » Cantrang Dilarang, Bagaimana Nelayan Mencari Ikan ?

doc.jateng.metrotvnews.com
Pemuda Maritim - Gelombang protes kebijakan menteri Susi masih tidak dapat dibendung. Kali ini, datang dari wilayah Jawa Tengah. Nelayan di Jawa Tengah kompak menolak. Bahkan, mulai dari Gubernur sampai Wali Kota dan Bupati juga menolak kebijakan tentang alat tangkap cantrang atau pukat, baik hela maupun tarik. 

Wali kota Tegal Siti Masitha Soeparno prihatin atas pelarangan alat tangkap cantrang bagi nelayan. Dia berharap nelayan mencari yang usaha lain.

“Saya sungguh prihatin mengingat sebagian besar nelayan Kota Tegal melaut dengan menggunakan alat tangkap tersebut. Saya bisa merasakan keresahan yang meliputi para nelayan Kota Tegal,” ujarnya saat membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Mina Kota Tegal, di Aula Mina Bahari KUD Karya Mina, Kelurahan Tegalsari, Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah, Rabu (30/3/2016).

Menurut Siti, pelarangan cantrang berdampak pada menurunnya produktivitas dan perekonomian nelayan. Ia berharap ada solusi yang ditawarkan kepada nelayan seiring diberlakukannya pelarangan alat tangkap cantrang.

“Dan sebagai langkah antisipasi, tak ada salahnya para nelayan mulai mencari pilihan usaha. Sehingga, manakala pelarangan benar-benar diberlakukan, para nelayan bisa segera menyesuaikan dengan keadaan,” ujarnya.

Sementara Hadi, nelayan Kota Tegal mengatakan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti membuat para nelayan takut melaut. Dampaknya, solar KUD tidak laku karena tidak ada nelayan melaut.

"Maka kami akan berdemo di Jakarta pada 6 April dan berangkat pada 5 April mendatang. Bagi nelayan yang akan demo kumpul di Kantor PNKT,” ungkapnya.

Nelayan Jateng menolak
Melansir Biro Humas Jateng, pada 1997, hanya ada 400-an cantrang. Kini penggunaannya sudah mencapai 2.600 buah. Bertambahnya alat tangkap cantrang tersebut membuat kerusakan lingkungan laut semakin besar.

Bahkan menurut hasil penelitian dari KKP, potensi stok ikan di perairan Jawa Tengah sudah menurun hingga 50 persen. Persoalan itulah yang menjadi alasan dilarangnya alat tangkap cantrang.

KKP sedikit memberi kelonggaran untuk nelayan di Jateng. Surat Edaran Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP bernomor 14319/PSDKP/IX/2015 tertanggal 30 September 2015, para nelayan diberi toleransi menggunakan alat tangkap cantrang hingga Desember 2016.

Syaratnya, wilayah tangkapan tidak melebihi 12 mil dan kapasitas kapal di bawah 30 gross ton.

Bahkan, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo disarankan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Gellwynn Jusuf untuk membuat payung hukum agar nelayan bisa menangkap dengan cantrang. Asalkan, wilayah tangkapan dan kapasitas kapal sesuai syarat tadi.

"KKP mengalokasikan 173 unit kapal berbahan 'fiber glass' yang ramah lingkungan dengan 780 alat tangkap di luar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng, baru-baru ini.

Ditempat terpisah, bahkan nelayan telah menggelar unjuk rasa untuk menyampaikan petisi pencopotan Susi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan karena geram. Selain itu, mereka juga meminta pencabutan kebijakan pelarangan cantrang.

Ribuan nelayan yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, Selasa 29 Maret. Mereka mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mundur dari jabatannya lantaran dinilai mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak kepada nelayan kecil.

Perwakilan nelayan menyampaikan petisi kepada Bupati Pati Haryanto untuk disampaikan kepada Presiden Joko Widodo agar Menteri Susi dicopot. Mereka juga meminta Kementerian Kelautan mencabut larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis pukat hela dan pukat tarik.

"Kami nelayan bukan pencuri kenapa dibui, kami nelayan kenapa digusur. Kami nelayan jadi takut melaut. Kami melaut demi anak istri," kata seorang nelayan dalam orasinya, demonstran lewat pengeras suara, di depan Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, Selasa (29/3/2016).

Ribuan nelayan lainnya menyambut dengan nyanyian: "Turun, turun, turunkan Susi sekarang juga."

Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pati Rasmijan menuturkan, unjuk rasa ini guna menyampaikan aspirasi nelayan. Sejumlah nelayan di beberapa daerah dibui menyusul penerapan kebijakan yang dikeluarkan Menteri Susi. Selain itu, izin kapal baru dan izin perpanjangan operasional kapal juga sulit direalisasikan. 

"Ini kapal-kapal kami mau di kemanakan? Jadi sampah di sungai? Kalau kebijakan Menteri Susi tidak dicabut, nelayan akan terus menderita. Nelayan bukan diayomi, dibina, malah dibinasakan," kata Karmijan. (AYY)

Sumber: jateng.metrotvnews.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply