Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » China Beri Tanggapan soal Sengketa Maritim Setelah Dikecam G-7

Pemuda Maritim - REUTERS Kapal-kapal pengeruk Tiongkok terlihat di sekitar karang di Kepulauan Spratly yang disengketakan di Laut China Selatan, dalam foto yang diambil oleh pesawat pengintai AS, Mei 2015.
Australia Tuding China Bertindak Kontraproduktif di Laut China Selatan Mercusuar China Selesai Dibangun di Subi Reef, Laut China Selatan Sengketa Ikan Bisa Memicu Krisis di Laut China Selatan G7 Menentang Provokasi di Laut China Selatan dan Laut China Timur

BEIJING, KOMPAS.com — Pemerintah China mengingatkan negara maju yang tergabung dalam Kelompok Tujuh (G-7) untuk "berhenti mengeluarkan pernyataan yang tidak bertanggung jawab" terkait sengketa wilayah maritim.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lu Kang, mengatakan, China memiliki klaim yang sah di Laut China Selatan.

Lu Kang mendesak para menteri luar negeri  G-7 berhenti membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab dan semua aksi tak bertanggung jawab, dan benar-benar memainkan peranan konstruktif bagi perdamaian dan stabilitas kawasan.

G-7 beranggotakan Amerika Serikat (AS), Inggris, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, dan Jepang. Mereka mengeluarkan pernyataan seusai pertemuan dua hari di Hiroshima, Jepang, Senin (11/4/2016), dan mengecam provokasi di Laut China Selatan, Laut China Timur, dan Laut Jepang.

Tanpa menyebut China dalam kecaman itu, para menlu G-7 menyeru kepada semua negara untuk tidak melakukan "tindakan intimidasi apa pun atau aksi provokasi sepihak" yang dapat meningkatkan ketegangan di kawasan.

Mereka juga mengimbau kepada semua negara agar "menahan diri dari tindakan seperti mereklamasi tanah" di pulau di Laut China Selatan dan meminta tidak membangun pos di luar batas negara "untuk tujuan militer" yang bisa merusak stabilitas atau mengubah status quo.

Sengketa itu, kata para menlu G-7, seharusnya diselesaikan dengan iktikad baik dan sesuai dengan hukum internasional.

Beberapa tahun terakhir, Pemerintah China rajin melakoni pembangunan di wilayah Kepulauan Spratly dan Paracel. Padahal, kawasan itu juga diklaim beberapa negara, termasuk Vietnam, Filipina, Taiwan, Brunei, dan Malaysia.

Pada Januari lalu, China mendaratkan dua pesawat sipil di sebuah pulau buatan di Laut China Selatan yang menjadi sengketa sejumlah negara.

Lalu, rangkaian foto-foto satelit yang diabadikan pada 14 Februari dan dirilis stasiun televisi Fox News memperlihatkan dua penampung berisi delapan peluncur rudal dan sistem radar di Pulau Woody atau Yonxing, dalam versi Mandarin, di Kepulauan Paracel.

Foto-foto yang diabadikan ImageSat International itu juga memperlihatkan kedua penampung peluncur rudal dalam posisi ditegakkan.

Fox News mengutip pejabat pertahanan AS, yang mengatakan peluncur rudal itu tampak seperti sistem pertahanan udara HQ-9 yang dapat mencapai sasaran dalam radius 200 kilometer.

China menegaskan proyek itu sah secara hukum dan diperlukan demi melindungi kedaulatannya.
Sumber : kompas.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply