Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun Mengaku Kesulitan Mengawasi Nelayan Jika Ada Aturan Ini

Pemuda Maritim - Hal ini disebabkan oleh adanya aturan mengenai pengelolaan laut mulai dari 0-12 mil dari bibir pantai ditarik oleh Provinsi Kepulauan Riau.

"Aturannya di Undang-undang nomor 23 Tahun 2014," kata Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Karimun, Hazmi Yuliansyah, beberapa waktu.

Provinsi Kepri, dan Kabupaten Karimun khususnya amat berbeda dengan wilayah lain di Indonesia yang daratannya lebih panjang. Dengan adanya aturan tersebut pengawasan laut di Karimun semakin sulit.

Hazmi menyebutkan beberapa kendala tersebut diantaranya, dengan adanya ketentuan itu para nelayan menjadi lebih sering menjual hasil tangkapan mereka ke luar Karimun.

Selain itu, perihal keamanan Dinas Kelautan Kabupaten juga tidak lagi berwenang dalam mengawasi masuknya nelayan asing meskipun berada dalam wilayahnya.

"Dimana untuk pengelolaan 0-12 Mil dari bibir pantai bukan di kita. Kalau seperti di wilayah Jawa mungkin pengawasannya lebih mudah. Tapi daerah kita terdiri dari banyak pulau," ungkapnya.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun mengaku sulit dalam melakukan pengawasan terhadap nelayan.
Sumber : tribunnews.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply