Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Larangan Ekspor Ikan Meresahkan Nelayan Natuna dan Anambas


Pemuda Maritim - Kebijakan baru yang mendapat keluhan datang dari nelayan dan masyarakat Natuna tentang pelarangan ekspor komoditas perikanan dan kelautan.

Keluhan nelayan dan masyarakat Natuna yang memiliki usaha budi daya tambak disampaikan ke Wakil Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat kunjungan kerja bersama Danrem 033 Wira Pratama ke Kabupaten Bintan. Roda perekonomian di Natuna bergerak lambat paska larangan menjual ikan budidaya langsung dari Natuna ke Hongkong.

"Saya akan menampung aspirasi masyrakat dan segera mencarikan jalan keluar agar para nelayan budidaya dapat kembali normal menjual hasil," ungkap Nurdin dalam Dioalog Terbuka bersama Warga Sedanau di Natuna

Menurut Nurdin, saat ini banyak nelayan budidaya di Natuna dan Anambas yang mulai kehilangan pasar akibat kebijakan yang melarang kapal asing pengangkut ikan masuk ke dua Kabupaten di Pulau Terdepan. Kebijakan ini melemahkan roda perekonomian disekitar Natuna dan Anambas. Kebijakan yang merugikan masyarakat ini perlu dicarikan solusi secepatnya agar tidak mematikan dan memperparah keadaan ekonomi masyarakat. 

Oleh itu, Wagub Kepri  meminta agar Kementerian Kelautan dan perikanan melonggarkan ketentuan yang mengizinkan kapal pengangkut ikan Berasal Hongkong masuk ke perairan Indonesia untuk membeli ikan hasil budidaya Kusus di Wilayah Natuna dan Anambas.

"Usaha budidaya ikan di Sedanau perlu diperhatikan dari sisi ekonominya, karena sejak lama sudah dirintis oleh masyarakat melalui Dunia Perikanan Nelayan Budidaya. Kami tidak ini larangan ini berdampak macetnya perekonimian dan pendapatan daerah yang memang menghandalkan sektor perikanan saat ini," ujar Nurdin.

Sementara itu, Nato pengusaha ikan hidup  mengaku telah berhasil memproduksi ikan hidup hingga 15 ton per bulan. Pasar ikan jenis Napoelon dan ikan lainnya telah lama pasarnya dan dijual ke Hongkong. " Semoga pemerintah daerah membantu mencarikan solusinya," ujar Nato.

Sumber: wartaekonomi.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply