Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Mega Proyek Reklamasi Teluk Jakarta untuk Siapa ?

doc.hmip.fisip.ui.ac.id
Pemuda Maritim - Jakarta akan menjadi kota pantai yang indah dan megah. Teluk Jakarta akan dihiasi pulau-pulau buatan dan dinding laut yang menyerupai garuda. Setidaknya begitulah impian aparat pemerintah dan sejumlah pengusaha Jakarta. 

Proyek ini pada intinya membangun bendungan di Teluk Jakarta. Tanggul raksasa dibangun untuk mencegah banjir rob, yakni masuknya air laut ke darat. Sekaligus menjadikannya bendungan penampung air dari belasan sungai yang bermuara di situ. Air tawar tersebut akan dipakai sebagai bahan baku air minum warga Jakarta.

Pertama kali digagas dan dipromosikan oleh Gubernur Fauzi Bowo pada 2007, proyek ini beberapa kali ditunda akibat penolakan sejumlah aktivis lingkungan dan Kementerian Lingkungan Hidup.
Kini jalan lempang tergelar. Gubenur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendukungnya. Demikian pula Presiden Joko Widodo.

Pengembang berusaha melobi DPRD untuk mengesahkan dua peraturan daerah yang menjadi landasan hukum proyek reklamasi tersebut. Pijakan ini sangat penting karena Iembaga swadaya masyarakat (yang mewakili warga dan nelayan) melakukan gugatan hukum. Selain itu Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih mempersoalkan analisis mengenai  dampak lingkungan dan zonasi wilayah pesisir.

Gubernur DKI Jakarta berpegang pada Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995 tentang "Reklamasi Kawasan Pantura" dan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2008 tentang "Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek". Berdasarkan dua ketentuan itu, wewenang mereklamasi Teluk Jakarta ada di tangan Pemerintah Provinsi Jakarta.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang "Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulan-Pulau Kecil" memberi tanggung jawab kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk pembangunan kawasan pesisir dengan luas di atas 2.000 hektare. Lalu, Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2014 menyatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki kewenangan untuk mengelola kawasan strategis nasional, yang salah satunya adalah Teluk Jakarta.

"Karena ini ada dua Perpres yang berbeda, jadi ya go saja, kita pun melarang tidak bisa. Kalau melarang akan membuat satu delik hukum yang panjang," ujar Menteri Susi pada suatu kesempatan.

Menurut Basuki, proyek itu akan melibatkan kerja sama dengan Pemerintah Kota Rotterdam, Belanda. “Pemerintah Rotterdam mau memberikan pelatihan untuk mengelola kota pelabuhan. Belanda paling pengalaman soal itu,” katanya.

Menteri Melanie Schultz van Haegen dari Belanda berkunjung di Jakarta untuk memaparkan rancangan setebal 1.400 halaman bertajuk “Pembangunan Kawasan Pesisir Terpadu” (National Capital Integrated Coastal Development).

Mega proyek itu dibangun melalui kerja sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Berdasarkan tata ruang, kawasan reklamasi dibagi atas TIGA subkawasan.

Pertama, kawasan barat berupa permukiman dengan intensitas sedang, kegiatan rekreasi/wisata dan kegiatan komersial secara terbatas. Pada kawasan ini ada "pulau A sampai pulau H". 

Kedua, kawasan tengah, berupa pusat perdagangan/jasa skala internasionai, pusat rekreasi/wisata dan permukiman dengan intensitas tinggi. Meliputi "pulau I sampai pulau M". 

Ketiga. kawasan timur, yakni pusat distribusi barang, pelabuhan, industri/pergudangan serta permukiman dengan intensitas rendah sebagai penunjang. Meliputi "pulau N sampai pulau Q".

17 pulau buatan yang akan dibangun di Teluk Jakarta adalah pulau A-Q dengan jumlah pengembang sebanyak 10 perusahaan. Yakni:

PT. Tangerang International City,
PT. Kapuk Naga Indah, 
PT. Jakarta Propertindo, 
PT. Muara Wisesa Samudera, 
PT Bhakti Bangun Era Mulia, 
PT. Jaladri Kartika Ekapaksi, 
PT. Pembangunan Jaya Ancol, 
PT. Manggala Krida Yudha, 
PT. Kawasan Berikat Nusantara, 
dan PT. Dwi Marunda Makmur.

Selain Belanda, Pemerintah Korea Selatan juga akan membantu untuk menyempurnakan desain proyek itu. Desain tak hanya berkonsentrasi pada wilayah hilir di lautan, tapi juga memadukannya dengan pembenahan sungai di hulu.

Pemerintah Jakarta menilai proyek tanggul laut ini bisa memecahkan masalah banjir yang laten dan kronis. Permukaan air tanah kota ini terus turun akibat penyedotan air tanah secara besar-besaran, sementara permukaan laut justru naik akibat pemanasan global.

Namun, yang menjadi pertanyaan terpenting: benarkah ini akan menguntungkan warga Jakarta, atau sekadar memenuhi hasrat swasta untuk mencetak dan menjual tanah?

Muslim Muin, Ketua Kelompok Keahlian Teknik Kelautan Institut Teknologi Bandung (ITB), menilai proyek itu kurang berguna untuk mengatasi banjir. “Tanggul laut raksasa justru akan memperparah banjir Jakarta, merusak lingkungan laut, dan mempercepat pendangkalan sungai,” katanya.

Sohei Matsuno, profesor asal Jepang yang mengajar di sebuah universitas Palembang, mengatakan proyek itu “sebuah fantasi yang mudah dibayangkan, tetapi tidak layak dilaksanakan”.

Dalam makalah berjudul “Jakarta Flood Prevention With a True Cause”, Sohei menilai proyek itu sangat mahal. Pertama, fondasi tanggul laut Teluk Jakarta lebih dalam ketimbang tanggul Afsluitdijk di Belanda, artinya memerlukan biaya jauh lebih besar. Demikian pula biaya pengurukan pulau-pulaunya.

Kedua, menurut Sohei, akan sangat mahal pula biaya ekonomi dan sosial untuk memindahkan berbagai pemangku kepentingan di situ, termasuk nelayan dan mereka yang bertumpu hidup pada ekonomi pesisir.

Sohei memperkirakan, harga tanah di pulau-pulau buatan itu bisa mencapai Rp 40 juta per meter persegi akibat mahalnya biaya pembangunan proyek. Investor swasta yang terlibat hampir mustahil menyediakan lahan murah untuk orang-orang miskin yang tergusur. Mereka akan membangun pasar real estate kelas atas.

Kementerian Lingkungan Hidup pada 2003 menyebutkan pengurukan laut (reklamasi) akan merusak ekosistem Teluk Jakarta, menghilangkan sepenuhnya hutan mangrove. Padahal, hutan ini berperan penting sebagai benteng alami daratan dari gempuran air laut, tempat hunian beragam satwa khas, serta sebagai tempat berkembang biak aneka hewan laut. Pengurukan akan mengancam sektor perikanan lokal, tumpuan hidup nelayan, dan memicu konflik sosial.

Lembaga swadaya masyarakat Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan menilai pembangunan ini hanya modus melindungi properti perumahan, pergudangan swasta, dan kawasan elite. Sebaliknya, dua pelabuhan ikan tradisional akan ditutup dan puluhan bahkan ratusan ribu warga nelayan harus dipindahkan.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai proyek ini tidak masuk akal karena akan merusak lingkungan pantai Jakarta secara keseluruhan serta menyalahi konsep pembangunan maritim yang dipromosikan Presiden Joko Widodo.

Walhi curiga proyek ini cuma sebuah skenario bagi para pengembang untuk membesarkan perusahaan mereka. “Perlahan tapi pasti ruang publik di pantai Jakarta akan makin hilang, digantikan kawasan elite swasta,” kata Ubaidillah.

Para pengkritik proyek itu mengajukan saran yang lebih murah dan masuk akal. Sohei dan Muslim, misalnya, mengusulkan pembangunan tanggul pantai yang lebih sederhana pada daerah yang mengalami penurunan tanah serta mempertinggi tanggul sungai di daerah muara.

Suryono Herlambang, pakar perencanaan kota dari Universitas Tarumanegara, Jakarta, mengingatkan proyek pembangunan wilayah pesisir tidak bisa menyelesaikan semua masalah begitu saja. Menurut dia, prioritas harus diletakkan untuk mengevaluasi tata ruang kota Jakarta secara keseluruhan, memperbaiki kualitas sungai, menghentikan laju penggunaan air tanah, serta pengendalian lingkungan di kawasan hulu.

Sohei punya analogi yang menohok. “Membangun tanggul laut raksasa untuk mencegah banjir Jakarta ibarat memakai crane berkapasitas 100 ton untuk mengangkat amplop 100 gram.”

Sumber: geotimes.co.id

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply