Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Moratorium Reklamasi Jangan Hanya Penghibur Hati Nelayan


Pemuda Maritim - Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta, Moestaqiem Dahlan meminta wujud nyata dari keputusan ditangguhkannya (moratorium) proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

“Moratorium reklamasi ini jangan hanya jadi penghibur belaka buat nelayan teluk Jakarta karena ini cuma tindakan politik, tetapi juga dilanjutkan dengan tindakan hukum,” katanya, dalam diskusi bertopik ‘Nasib Reklamasi’, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/4/2016).

Dia pun meminta ada sanksi tegas dijatuhkan kepada perusahaan pengembang yang melakukan pengrusakan lingkungan terkait reklamasi. Hasil investigasi Walhi, katanya, menunjukkan ada kerusakan lingkungan di beberapa lokasi akibat ulah beberapa perusahaan pengembang. “Maka pemerintah harus menggugat perusahaan yang melakukan pengrusakan lingkungan,” ujarnya.

Di sisi lain, dia pun melihat ada pelanggaran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta mengenai penerbitan izin pelaksanaan reklamasi.

“Berkaitan dengan izin ilegal yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta bahwa sebenarnya izin seharusnya ada Perda dulu kemudian ada kajian-kajiannya, dan perundangan di atasnya harus lengkap. Amdal juga harus general sesuai dengan kawasan strategis nasional, maka ketika izin ini tidak dicabut maka ini adalah perbuatan melawan hukum,” imbuhnya.

Selain Moestaqiem Dahlan, dalam diskusi ini juga hadir Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Laksmi Wijayanti; Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Bidang Air dan Sumber Daya Air, Firdaus Ali; dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya; Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya Satyamurti Poerwadi; dan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyampaikan telah bersepakat menghentikan sementara atau menangguhkan (moratorium) proyek reklamasi di teluk Jakarta.

Mereka pun sepakat membentuk komisi gabungan atau tim terpadu untuk menyempurnakan regulasi soal proyek reklamasi. “Tim ini akan melakukan audit apa aturan yang tidak ada, apa masih bolong, dan apa yang perlu diperbaiki,” kata Rizal.
Sumber : poskotanews.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply